SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
PEMBENTUKAN POLISI ADAT DI PROVINSI GORONTALO
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,
kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.
Polisi adat adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum yang
berasal dari nilai-nilai kebudayaan, norma, dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat.
Pro
1. Va vollen hoven mengatakan bahwa hukum yang benar itu adalah hukum yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat.
2. Teori kontrak sosial
J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari
suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat
3. Teori legitimasi dan validitas hukum
Syarat sah berlakunya kaidah hukum ialah:
a. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.
b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
4. Teori hukum alam
Del Vecchio:
Hukum alam berisikan prinsip-prinsip evolusi hukum yang menjaga dan
mengarahkan menusia dan hukum menuju kepada pemberlakuan otonomi yang
lebih besar yang dimiliki oleh manusia.
Tujuan hukum adalah:
- mencapai keadilan
5. Teori identitas negara adalah teori dalam ilmu hukum yang mengajarkan bahwa syarat-
syarat dan unsur-unsur agar suatu kumpulan manusia dapat dikatakan sebagai negara
haruslah memiliki identitas tertentu .
6. Teori-teori tentang kedaulatan dan perintah dalam hukum.
Karakteristik ketertiban hukum antara lain:
- Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena
hukum selalu dapat diketemukan atau ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada.
7. Hukum alam merupakan arahan terhadap sikap dan tabiat manusia.
8. Prof. Satjipto Raharjo pernah mengatakan bahwasanya “Hukum itu bukan hanya
bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”
Kontra
1. Hans kelsen pernah mengatakan bahwasanya hukum itu harus terbebas dari unsur-
unsur non yuridis seperti budaya, sosial, dan sejarah.
2. Teori tentang kedaulatan dan perintah dalam hukum
Dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.
3. Teori badan hukum
Badan hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban (a right and duty bearing
unit).
4. Teori hukum alam
Louis le fur mengatakan bahwa hukum alam berisikan tiga prinsip utama, yaitu
melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela, memperbaiki kerugian yang
dibuat secara bertentangan dengan hukum, menghormati suatu kekuasaan yang
berdasarkan hukum.

More Related Content

What's hot

1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formilYori Feriyandi
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaImas Rizka Rizkania
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukummudanp.com
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukummudanp.com
 
pengertian hukum dan hukum ekonomi
pengertian hukum dan hukum ekonomipengertian hukum dan hukum ekonomi
pengertian hukum dan hukum ekonomiamanda lubis
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumAndrew Fritz
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukumocoysan
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)nadyasakura
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719Yori Feriyandi
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adatnatal kristiono
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Agnas Setiawan
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
 
Mengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukumMengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukumNovita Ekasari
 

What's hot (19)

1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
Tugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnisTugas hukum bisnis
Tugas hukum bisnis
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum06 dasar mengikatnya hukum
06 dasar mengikatnya hukum
 
pengertian hukum dan hukum ekonomi
pengertian hukum dan hukum ekonomipengertian hukum dan hukum ekonomi
pengertian hukum dan hukum ekonomi
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
Nadya E. Putri (ISBD Bab 5)
 
650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719650 article text-1407-1-10-20190719
650 article text-1407-1-10-20190719
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar teori hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar teori hukum adat
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2Hukum di indonesia part 2
Hukum di indonesia part 2
 
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatHukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat
 
Mengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukumMengapa orang mentaati hukum
Mengapa orang mentaati hukum
 

Viewers also liked

remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorIr. Soekarno
 
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasIr. Soekarno
 
Materi Hukum International
Materi Hukum International Materi Hukum International
Materi Hukum International Ir. Soekarno
 
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAULaporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAUIr. Soekarno
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumIr. Soekarno
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaIr. Soekarno
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Ir. Soekarno
 
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaGlobalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaIr. Soekarno
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluIr. Soekarno
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaIr. Soekarno
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaIr. Soekarno
 

Viewers also liked (16)

remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptor
 
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitasMenghapuskan berbagai praktek impunitas
Menghapuskan berbagai praktek impunitas
 
Materi Hukum International
Materi Hukum International Materi Hukum International
Materi Hukum International
 
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAULaporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
Laporan KKN KEBANGSAAN 2016 KEP.RIAU
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
 
Realitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan HukumRealitas Penegakan Hukum
Realitas Penegakan Hukum
 
praperadilan
 praperadilan praperadilan
praperadilan
 
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta BendaMakalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
Makalah Kejahatan Terhadap Harta Benda
 
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando (Suatu Tinjaun Kritis...
 
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesiaGlobalisasi dan pt._freeport_indonesia
Globalisasi dan pt._freeport_indonesia
 
peradilan khusus pemilu
peradilan khusus pemiluperadilan khusus pemilu
peradilan khusus pemilu
 
MEMBACA KRITIS
MEMBACA KRITISMEMBACA KRITIS
MEMBACA KRITIS
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsi
 
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum NasionaRatifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
Ratifikasi Statuta Roma dalam Perspektif Hukum Nasiona
 
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesiaRatifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
Ratifikasi statuta roma_1998_oleh_indonesia
 
Proposal nelayan
Proposal nelayanProposal nelayan
Proposal nelayan
 

Similar to POLISI ADAT DI GORONTALO

05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxdonihasmanto
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
ppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxHernaYunita1
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxdonihasmanto
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisijuniska efendi
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdfAlamPravana2
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxAhmadRuslyPurba
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaImas Rizka Rizkania
 

Similar to POLISI ADAT DI GORONTALO (20)

05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
II. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptxII. Pengertian Hukum.pptx
II. Pengertian Hukum.pptx
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
mashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.pptmashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.ppt
 
ppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptxppt pancasila kel 1.pptx
ppt pancasila kel 1.pptx
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Fungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat HukumFungsi Filsafat Hukum
Fungsi Filsafat Hukum
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisi
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
 
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusiaP 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
P 8 9 pkn negara hukum dan hak azasi manusia
 
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptxPengantar Hukum Indonesia.pptx
Pengantar Hukum Indonesia.pptx
 

More from Ir. Soekarno

Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxIr. Soekarno
 
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxUrusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxIr. Soekarno
 
Pertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxPertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxIr. Soekarno
 
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxPOKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxIr. Soekarno
 
POKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxPOKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxIr. Soekarno
 
Moh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamMoh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamIr. Soekarno
 

More from Ir. Soekarno (7)

Laporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docxLaporan Magang kabau.docx
Laporan Magang kabau.docx
 
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptxUrusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
Urusan-urusan pemerintahan pusat dan daerah.pptx
 
Pertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docxPertanyaan dan Jawaban.docx
Pertanyaan dan Jawaban.docx
 
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docxPOKOK2 PIKIRAN SPM.docx
POKOK2 PIKIRAN SPM.docx
 
POKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docxPOKOK perlindugan guru.docx
POKOK perlindugan guru.docx
 
POKOK.docx
POKOK.docxPOKOK.docx
POKOK.docx
 
Moh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar hamMoh. hidayat muhtar ham
Moh. hidayat muhtar ham
 

Recently uploaded

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 

Recently uploaded (12)

Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 

POLISI ADAT DI GORONTALO

  • 1. PEMBENTUKAN POLISI ADAT DI PROVINSI GORONTALO Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Polisi adat adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum yang berasal dari nilai-nilai kebudayaan, norma, dan kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Pro 1. Va vollen hoven mengatakan bahwa hukum yang benar itu adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. 2. Teori kontrak sosial J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat 3. Teori legitimasi dan validitas hukum Syarat sah berlakunya kaidah hukum ialah: a. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan. b. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. 4. Teori hukum alam Del Vecchio: Hukum alam berisikan prinsip-prinsip evolusi hukum yang menjaga dan mengarahkan menusia dan hukum menuju kepada pemberlakuan otonomi yang lebih besar yang dimiliki oleh manusia. Tujuan hukum adalah: - mencapai keadilan 5. Teori identitas negara adalah teori dalam ilmu hukum yang mengajarkan bahwa syarat- syarat dan unsur-unsur agar suatu kumpulan manusia dapat dikatakan sebagai negara haruslah memiliki identitas tertentu . 6. Teori-teori tentang kedaulatan dan perintah dalam hukum. Karakteristik ketertiban hukum antara lain: - Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat diketemukan atau ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada. 7. Hukum alam merupakan arahan terhadap sikap dan tabiat manusia.
  • 2. 8. Prof. Satjipto Raharjo pernah mengatakan bahwasanya “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita” Kontra 1. Hans kelsen pernah mengatakan bahwasanya hukum itu harus terbebas dari unsur- unsur non yuridis seperti budaya, sosial, dan sejarah. 2. Teori tentang kedaulatan dan perintah dalam hukum Dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. 3. Teori badan hukum Badan hukum merupakan pemangku hak dan kewajiban (a right and duty bearing unit). 4. Teori hukum alam Louis le fur mengatakan bahwa hukum alam berisikan tiga prinsip utama, yaitu melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela, memperbaiki kerugian yang dibuat secara bertentangan dengan hukum, menghormati suatu kekuasaan yang berdasarkan hukum.