IPM LHOKSEUMAWE

PENGHI TUNGAN DAN ANALI SI S I NDEKS PEMBANGUNAN
MANUSI A KOTA LHOKSEUMAW E 2 0 1 3
Katalog BPS : 4102002.1174
Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : 80 + vii halaman
Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit :
Seksi I ntegrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN
Kota Lhokseumawe sebagai daerah yang sedang berkembang
memerlukan suatu data dan indikator dalam rangka menunjang proses
perencanaan pembangunan termasuk pembangunan manusia. Salah
satu indikator keberhasilan pembangunan manusia adalah I ndeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Penyusunan buku “Penghitungan dan Analisis Indeks
Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2012” dapat
memberikan gambaran tentang indikator keberhasilan pembangunan
manusia di Kota Lhokseumawe, seperti angka harapan hidup, angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat daya beli
masyarakat. Hasilnya diharapkan sebagai bahan acuan dalam
perencanaan pembangunan manusia Kota Lhokseumawe di masa
mendatang.
Akhirnya, semoga buku “Penghitungan dan Analisis Indeks
Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2013” dapat
memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, umumnya
kepada masyarakat luas. Kepada semua pihak yang telah
berpastisipasi dalam penyusunan buku ini, saya ucapkan terima kasih.
Lhokseumawe, November 2013
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe
Kepala,
I r. Azw ar, M.Si

Dengan m
rahmat serta hi
Analisis Indeks
2012” oleh BPS
Kota Lhokseum
kinerja pembang
Berbagai
manusia telah
yang tersaji pa
terhadap perkem
serta dapat d
mengevaluasi ki
Kepada ti
upaya dalam pe
kami harapkan
mendatang.
KATA PENGANTAR
memanjatkan puji dan syukur kehadirat A
hidayah-Nya, hingga tersusun buku “Peng
ks Pembangunan Manusia Kota Lhokseu
BPS Kota Lhokseumawe berkerjasama den
mawe. Publikasi ini dapat digunakan un
ngunan manusia di Kota Lhokseumawe.
ai kebijakan yang mengarah pada pening
h ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokse
pada buku ini kami jadikan sebagai ala
embangan pembangunan manusia di Kota
digunakan sebagai bahan akuntabilitas
kinerja pemerintah.
tim penyusun, kami ucapkan terima kasih
penyusunan buku ini. Akhirnya saran dan
n untuk penyempurnaan penyusunan buk
Lhokseumawe, Novemb
Badan Pusat Statistik Kota Lh
Kepala,
Mughlisuddin, S
t Allah SWT dan
nghitungan dan
eumawe Tahun
engan BAPPEDA
ntuk mengukur
ngkatan kualitas
seumawe. Data
lat pemantauan
ta Lhokseumawe
as publik yang
ih atas daya dan
an kritik sangat
uku ini di masa
ber 2013
Lhokseumawe
SE

iii
DAFTAR I SI
Halaman
KATA PENGANTAR
SAMBUTAN
i
ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Manfaat
1.4 Ruang Lingkup
2
7
8
8
BAB II METODOLOGI 9
2.1 Metode Pengumpulan Data
2.2 Metode Pengolahan Data
2.3 Metode Analisis dan Penghitungan IPM
2.3.1 Rumus Umum IPM
2.3.2 Angka Harapan Hidup
2.3.3 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
2.3.4 Purchasing Power Parity (PPP)
2.3.5 Perubahan IPM
2.4 Metode Penyajian
9
11
12
12
14
17
19
23
24
BAB III GAMBARAN UMUM 28
3.1 Kondisi Geografis
3.2 Kondisi Pemerintahan
3.3 Kondisi Demografi
3.4 Kondisi Ketenagakerjaan
3.5 Kondisi Perekonomian
3.5.1 Struktur Ekonomi
3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi
28
29
32
36
39
39
46
BAB IV INDIKATOR KESEHATAN 51
BAB V INDIKATOR PENDIDIKAN 54
5.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
5.2 Angka Melek Huruf
5.3 Rata-rata Lama Sekolah
55
56
57
BAB VI INDIKATOR DAYA BELI 60
6.1 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita
6.2 Daya Beli Penduduk
60
63

iv
Halaman
BAB VII PERKEMBANGAN IPM 67
7.1 Indeks Pembangunan Manusia
7.2 Shortfall IPM
67
71
BAB VIII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 75
8.1 Kesimpulan
8.2 Implikasi Kebijakan
8.2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan
8.2.2 Strategi dan Sasaran Pembangunan Manusia
75
76
76
78

v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) yang Digunakan dalam Penghitungan 13
Tabel 2.2 Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 19
Tabel 2.3 Klasifikasi IPM 24
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Lhokseumawe per Kecamatan 29
Tabel 3.2 Nama Gampong Berdasarkan Kecamatan dan Kemukiman
di Kota Lhokseumawe 30
Tabel 3.3 Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk
di Kota Lhokseumawe Tahun 2013 32
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif
di Kota Lhokseumawe Tahun 2013 33
Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Berdasarkan Sektor Pekerjaan Utama di Kota
Lhokseumawe Tahun 2013 37
Tabel 3.6 Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Kota Lhokseumawe
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Sektor, 2009-2013 Dengan Migas (persen) 40
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Sektor, 2009-2013 Tanpa Migas (persen) 44
Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kota
Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor,
2009-2013 Dengan dan Tanpa Migas (persen) 48
Tabel 6.1 Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2008-
2013 (Rp) 62

vi
Tabel 7.1
Tabel 7.2
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun
2013
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Lhokseumawe Tahun
2013
69
70

vii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2013 35
Gambar 3.2 Peranan PDRB Dengan Migas Kota Lhokseumawe
Tahun 2013 43
Gambar 3.3 Peranan PDRB Tanpa Migas Kota Lhokseumawe Tahun
2013 46
Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun
2007 - 2013 52
Gambar 5.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan
Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2013 56
Gambar 5.2 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe Tahun 2007 -
2013 57
Gambar 5.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe Tahun
2007 - 2013 58
Gambar 6.1 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kota Lhokseumawe
dan Provinsi Aceh Tahun 2011-2013 61
Gambar 6.2 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota
Lhokseumawe, 2007-2013 (Rp 000) 64
Gambar 6.3 Indeks Daya Beli Kota Lhokseumawe Tahun 2007-2013 65
Gambar 7.1 Perkembangan IPM Kota Lhokseumawe dan Beberapa
Kabupaten/Kota Lainnya di Aceh Tahun 2007 - 2013 67
Gambar 7.2 Perkembangan Reduksi Shortfall IPM Kota
Lhokseumawe Tahun 2007 - 2013 72

BAB I
PENDAHULUAN
http://www.bappedalhokseumawe.web.id

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 2
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan manusia (human development)
merupakan suatu paradigma yang menempatkan manusia
sebagai titik sentral sehingga setiap upaya pembangunan
mempunyai ciri dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam
kerangka ini maka pembangunan daerah ditujukan untuk
meningkatkan partisipasi penduduk dalam semua proses
pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah
melakukan upaya peningkatan kualitas penduduk sebagai
sumber daya baik dari aspek fisik (kesehatan), intelektualitas
(pendidikan), kesejahteraan ekonomi (daya beli) maupun
moralitas (iman dan takwa). Hal ini sesuai dengan tujuan
pembangunan yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa yang secara implisit juga mengandung
makna pemberdayaan manusia.
Dalam perspektif United Nations Development
Programme (UNDP), pembangunan manusia (human
development) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi
penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat dilihat
sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan
sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut
(UNDP, 1990). Pada saat yang sama pembangunan manusia
I

dapat dilihat juga sebagai pembangunan (formation)
kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan,
pengetahuan dan ketrampilan; sekaligus sebagai
pemanfaatan (utilization) kemampuan/ketrampilan mereka
tersebut.
Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas
pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi
yang menekankan pada pertumbuhan (economic growth),
kebutuhan dasar (basic needs), kesejahteraan masyarakat
(social welfare), atau pembangunan sumber daya manusia
(human resource development). Karena konsep pembangunan
UNDP mengandung empat unsur, yaitu : produktivitas
(productivity), pemerataan (equity), kesinambungan
(sustainability), dan pemberdayaan (empowerment).
Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi
pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini
UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam
model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk,
dan oleh penduduk.
a. tentang penduduk; berupa investasi di bidang
pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial
lainnya;
b. untuk penduduk; berupa penciptaan peluang
kerja melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi
dalam negeri; dan
c. oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan
(empowerment) penduduk dalam menentukan

harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam
proses politik dan pembangunan.
Untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan
manusia di suatu daerah, maka kehidupan masyarakat perlu
dipantau perkembangannya. Pemantauan bertujuan untuk
mengevaluasi kemajuan hasil pembangunan. Selain itu juga
sebagai kerangka akuntabilitas publik untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah daerah sebagai penyelenggara
pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.
Bidang kehidupan yang perlu dipantau meliputi seluruh
aspek kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan
individu dalam hal kelangsungan hidup secara individu
(kebutuhan dasar, kesehatan dan KB), tumbuh kembang
(pendidikan, gizi), partisipasi (ketenaga-kerjaan, politik),
perlindungan (kesejahteraan sosial, hukum dan ketertiban),
maupun yang berkaitan dengan wilayah seperti
kependudukan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.
Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau
kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik indikator
ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks
masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan
suatu indikator untuk mengukur perkembangan
kehidupan/tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi
secara umum, indikator yang tepat digunakan adalah PDRB.
Untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dalam
arti lebih sempit, dapat menggunakan indikator IMH (Indeks

Mutu Hidup), karena indikator IMH hanya
mempertimbangkan variabel-variabel sosial saja. Sedangkan
untuk melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dan
ekonomi secara luas, dapat menggunakan indikator IPM
(Indeks Pembangunan Manusia), karena IPM
mempertimbangkan variabel-variabel sosial dan ekonomi.
UNDP sejak tahun 1990 menggunakan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index
(HDI) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja
(performence) suatu negara atau daerah dalam bidang
pembangunan manusia. Pada tahun 2010 UNDP merubah
metodologi dan direvisi pada tahun 2011. Negara India mulai
mengaplikasikan metode ini tahun 2011. Kendati demikian
untuk penyusunan buku IPM Kota Lhokseumawe Tahun
2012 ini kami belum menggunakan metode penghitungan
terbaru.
Adapun keunggulan IPM metode baru ini yaitu
menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat
membedakan dengan baik. PNB menggantikan PDB
dikarenakan lebih menggambarkan pendapatan masyarakat.
Angka melek huruf tidak digunakan lagi karena tidak dapat
membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik,
karena angka melek huruf sebagian daerah sudah tinggi.
Namun ada implikasi dari perubahan metodologi ini,
yaitu level IPM menjadi lebih rendah akibat dari perubahan
indikator dan metode agregasi. Natinya jika IPM ini berubah
signifikan tentu berdampak pada capaian pemda setempat.

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang baik agar
pihak-pihak terkait dapat memahami perubahan yang terjadi
itu diakibatkan perubahan metode penghitungan.
Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang
sangat luas. Menurut UNDP upaya ke arah perluasan
pilihan hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk
paling tidak memiliki : peluang berumur panjang dan sehat,
pengetahuan ketrampilan yang memadai, dan peluang untuk
merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan
yang produktif (misalnya dapat bekerja dan memperoleh
uang sehingga memiliki daya beli). Dengan kata lain,
tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut minimal sudah
dapat merefleksikan tingkat keberhasilan pembangunan
manusia suatu negara/daerah.
Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di
atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan
pada 3 (tiga) indikator, yaitu : Angka Harapan Hidup (life
expectancy at age o : eo), Angka melek huruf penduduk
dewasa (adult literacy rate : Lit), Rata-rata lama sekolah
(mean years of schooling : MYS), serta Purchasing Power
Parity (merupakan ukuran pendapatan yang sudah
disesuaikan dengan paritas daya beli). Indikator pertama
mengukur umur panjang dan sehat , dua indikator
berikutnya mengukur pengetahuan dan ketrampilan ,
sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam
mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Ketiga

indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam
penyusunan IPM/HDI.
Pengukuran tingkat pemenuhan ketiga indikator di atas
dilakukan dengan sistem pengukuran yang dipakai oleh
UNDP dalam menyusun IPM global. Hal ini didorong harapan
agar indeks yang dihasilkan terbanding secara nasional
maupun internasional.
Bagi daerah-daerah yang relatif baru seperti Kota
Lhokseumawe, kegiatan penyusunan IPM memiliki peran
sangat strategis dalam perencanaan pembangunan regional
khususnya pembangunan manusia. Dalam evaluasi
pembangunan manusia, IPM ini dapat diamati
perkembangannya setiap periode sehingga dapat diketahui
seberapa besar percepatan pembangunan manusia antar
periode. Di sisi lain, secara cross section IPM juga dapat
digunakan sebagai indikator pembanding antar wilayah
untuk melihat posisi relatif pembangunan manusia suatu
wilayah terhadap wilayah lain.
1.2 Tujuan
Kegiatan perhitungan dan analisis Indeks
Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe bertujuan untuk
melihat kondisi pembangunan manusia dan diharapkan
mampu digunakan sebagai pembanding kinerja
pembangunan manusia antar waktu dan antar daerah.

1.3 Manfaat
Beberapa manfaat penting yang dapat diperoleh dari
perhitungan dan analisis Indeks Pembangunan Manusia
Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :
1. sebagai bahan Laporan Pembangunan Manusia
(Human Development Report) di Kota Lhokseumawe,
2. sebagai alat bantu pemerintah dalam rangka
melakukan perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah,
3. sebagai bahan akuntabilitas publik terhadap kinerja
pemerintah daerah khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
4. sebagai basis data dan data acuan bagi pihak lain
yang berkepentingan.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup bahasan dalam penyusunan publikasi
ini adalah wilayah administratif Kota Lhokseumawe.

BAB II
METODOLOGI

METODOLOGI
2.1 Metode Pengumpulan Data
Metode penghitungan IPM yang dilakukan pada buku
ini masih menggunakan metode yang lama. Informasi yang
dicakup dalam kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe adalah data sekunder
yang diperoleh dari lembaga, institusi maupun instansi
pemerintah yang relevan. Data-data tersebut secara garis
besar adalah sebagai berikut :
1. Indiktor Kesehatan, yang meliputi angka harapan
hidup dan IMR, dengan data dasar adalah jumlah
wanita usia subur 15-49 tahun (wus), status
perkawinan wus, jumlah anak lahir hidup maupun
anak lahir mati dari wus, dan life table model
western dari UN (United Nations).
2. Indikator Pendidikan, yang meliputi rata-rata lama
sekolah (mean years school) dan angka melek huruf
(literacy rate), dengan data pokok jumlah penduduk
yang bersekolah, pendidikan tertinggi yang
ditamatkan, dan kemampuan baca tulis penduduk.
3. Indikator Daya Beli, yang meliputi indeks kemahalan
dan paritas daya beli yang menggunakan data
pokok:
II

a.Pengeluaran konsumsi makanan maupun non
makanan oleh penduduk
b.Harga 27 paket komoditi dasar di Kota
Lhokseumawe dan di Kota Banda Aceh sebagai
pembanding.
Penggunaan harga-harga komoditi di Kota Banda
Aceh sebagai angka pembanding dimaksudkan
agar dapat terlihat kewajaran harga-harga dari 27
komoditi tersebut, mengingat Kota Banda Aceh
sebagai pusat perekonomian di wilayah Propinsi
Aceh.
Tingkat daya beli penduduk menggambarkan
kondisi relatif daya beli antar wilayah dan antar
waktu. Sehubungan dengan hal tersebut daya beli
penduduk ini harus disesuaikan dengan
komponen lain seperti indeks harga dan indeks
kemahalan melalui formula atkinson. Angka daya
beli yang dihasilkan tidak dapat diinterpretasikan
berdasarkan angka nominalnya, melainkan harus
diinterpretasikan secara riil dengan
membandingkan antar wilayah dan antar waktu.
Harga 27 paket komoditi yang dimaksud di sini
adalah komoditi terpilih untuk menghitung paritas
daya beli.

2.2 Metode Pengolahan Data
Setelah tahap pengumpulan data selesai, tahap
berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan cara manual dan dengan
bantuan komputer atau software.
- Tahap pertama pengolahan data, metode yang
digunakan adalah secara manual (pra komputer).
Pengolahan data secara manual ini terdiri atas tahap
pemeriksaan (verification) dan penyuntingan-
pengkodean (editing coding).
- Tahap kedua, setelah tahap manual selesai,
pengolahan data dilanjutkan dengan bantuan
komputer. Pada tahap ini dilakukan perekaman data
(entry data) dengan menggunakan paket program
SPSS (Statistical Program for Social Science),
pengecekan hasil entry (validasi), dan proses
tabulasi untuk mempermudah analisis.
Secara rinci tahapan dalam pengolahan data dalam
kegiatan ini adalah:
1. Pengelompokan data (data batching)
2. Pemeriksaan data hasil lapangan (verifikasi)
3. Perekaman data (entry)
4. Pengecekan konsistensi data (validasi)
5. Tabulasi

2.3 Metode Analisis dan Penghitungan IPM
Analisis yang dilakukan dalam penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe menggunakan
metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis
deskriptif ditujukan untuk memperoleh gambaran atau
deskripsi dari angka IPM dan berbagai indikator turunannya.
Berbagai data yang ada melalui analisis kuantitatif berupa
perhitungan-perhitunagn tertentu sangat diperlukan untuk
pembentukan indikator kesehatan, indikator pendidikan,
dan indikator daya beli sebgai pembentuk angka IPM.
2.3.1 Rumus Umum IPM
Seperti dikemukakan sebelumnya komponen IPM terdiri
dari angka harapan hidup (eo), angka melek huruf (Lit), rata-
rata lama sekolah (MYS), dan Purchasing Power Parity (PPP).
Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung
indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan
1 (keadaan terbaik). Lebih lanjut komponen angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu
sebagai indikator pendidikan dengan perbandingan 2:1.
Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan
(dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran. Teknik
penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti
rumus sebagai berikut :

Xi Xi min
Indeks Xi =
Xi maks Xi min
di mana:
Xi = Indikator ke-i (i=1,2,3)
Xi maks = Nilai maksimum Xi
Xi min = Nilai minimum Xi
Ketiga indeks yang dihitung ini (X1,X2,X3) adalah:
1. Indeks Harapan Hidup (Indeks X1)
2. Indeks Pendidikan (Indeks X2)
3. Indeks Daya Beli (Indeks X3)
Dengan nilai maksimum dan minimum sebagai berikut :
Tabel 2.1 Nilai Ekstrim Komponen IPM
Komponen IPM (Xi)
Nilai
Maksimum
Nilai
Minimum
Angka Harapan Hidup (e0) 85 25
Angka Melek Huruf (Lit) 100 0
Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 15 0
Daya Beli (Real Per Capita
Expenditure/Real PPP Adjusted)
(Rp 000) 792.720 360.000
Nilai maksimum dan minimum untuk komponen angka
harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah adalah sama seperti yang digunakan UNDP dalam

menyusun IPM global tahun 1994, kecuali untuk nilai real
PPP adj telah disesuaikan dengan keadaan negara Indonesia.
Setelah ketiga angka indeks tersebut dihasilkan, maka
dapat dihitung IPM secara global:
X1 + X2 + X3
3 ;
di mana :
X1 = Indeks Harapan Hidup
X2 = Indeks Pengetahuan (2/3 Indeks Melek Huruf
+ 1/3 Indeks Lama Sekolah)
X3 = Indeks Standar Hidup Layak
2.3.2 Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup pada waktu lahir (e0), yaitu rata-
rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang
yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu dengan asumsi
pola mortalitas untuk setiap kelompok umur pada masa
yang akan datang tetap.
Variabel e0 diharapkan mencerminkan lama hidup
sekaligus hidup sehat suatu masyarakat. Meskipun
sebenarnya angka morbiditas/kesakitan akan lebih valid
dalam mengukur hidup sehat , akan tetapi hanya sedikit
negara yang memiliki data morbiditas yang dapat dipercaya,
maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan
perbandingan.
IPM =

Penghitungan angka harapan hidup Kota Lhokseumawe
dilakukan dengan menggunakan bantuan tabel kematian (life
tables) dan software Mortpak-Lite. Angka harapan hidup
dihitung dengan metode tidak langsung yaitu : Brass Variant
Trussel dan bantuan Life Tables model Western. Data dasar
yang digunakan untuk penghitungan metode tidak langsung
adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak
masih hidup dari wanita per kelompok umur. Oleh karena
itu, metode penghitungan tersebut memerlukan data-data
sebagai berikut :
1. Jumlah wanita per kelompok usia (15-19, 20-24, 25-
29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49)
2. Anak Lahir Hidup (ALH) dari wanita per kelompok
usia (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49)
3. Anak Masih Hidup (AMH) dari wanita per kelompok
usia (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-
49)
Melalui metode ini secara tidak langsung juga
menghasilkan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-
IMR). IMR merupakan suatu indikator kesehatan dan
kesejahteraan rakyat yang sangat penting. IMR didefinisikan
sebagai banyaknya atau tingkat kematian bayi sebelum
mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada suatu
daerah dalam waktu tertentu.

IMR dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Jika angka IMR < 40 (Hard Rock), berarti tingkat
kesehatan dan kesejahteraan ibu yang melahirkan
baik, namun pada level ini sangat sulit diupayakan
penurunan angka IMR-nya.
2. Jika angka IMR antara 40-70 (Intermediate Rock),
berarti tingkat kesehatan dan kesejahteraan ibu
yang melahirkan sedang (agak baik), namun pada
level ini agak sulit diupayakan penurunan angka
IMR-nya.
3. Jika angka IMR > 70 (Soft Rock), berarti tingkat
kesehatan dan kesejahteraan ibu yang melahirkan
buruk, namun pada level ini cukup mudah
diupayakan penurunan angka IMR-nya.
Adapun tahapan yang dilakukan untuk memperoleh
Angka Harapan Hidup adalah sebagai berikut:
1. Cari jumlah wanita per kelompok usia; 15-19, 20-
24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 (Wi)
2. Cari jumlah anak lahir hidup dari wanita per
kelompok usia; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49 (ALHi)
3. Cari jumlah anak masih hidup dari wanita per
kelompok usia; 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39,
40-44, 45-49 (AMHi)
4. Cari Pi = ALHi/ Wi (i = kelompok umur)
5. Cari Si = AMHi/ Wi (i = kelompok umur)
6. Cari Di = 1- (Si/Pi) (i = kelompok umur)

7. Cari xQ0 = Di x Ki (Ki untuk setiap kelompok umur
diperoleh dari tabel Trussel)
8. Cari IMR dari xQ0 untuk kelompok umur 20-24, 25-
29, 30-34 dengan bantuan Life Tables model
Western
9. Cari rata-rata ketiga IMR tersebut (=IMR)
10.Cari level dari IMR dengan bantuan Life Tables
model Western
11.Dari level yang diperoleh maka akan diperoleh pula
e0.
2.3.3 Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
Untuk mengukur dimensi pengetahuan BPS
menggunakan kombinasi angka melek huruf dan rata-rata
lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Kedua
indikator pendidikan ini diharapkan mencerminkan tingkat
pengetahuan dan ketrampilan penduduk.
Angka melek huruf didefinisikan sebagai kemampuan
membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka
ini diolah dari variabel kemampuan baca tulis dari Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor. Pentingnya angka
melek huruf (Lit) sebagai komponen IPM tidak banyak
diperdebatkan. Permasalahannya hanya sebatas kepekaan
Lit sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena dinilai
angkanya sudah cukup tinggi di semua wilayah Indonesia.
Dampak kelemahan tersebut berkurang dengan
dimasukkannya variabel rata-rata lama sekolah (MYS) dalam

penghitungan indeks pendidikan (IP) yang menurut UNDP
dihitung dengan cara sebagai berikut:
IP = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS
Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan
dua variabel dasar dalam kuesioner Kor-Susenas, yaitu kelas
tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan pendidikan
tertinggi yang ditamatkan. Penghitungan MYS dilakukan
dengan cara penghitungan tidak langsung. Langkah pertama
adalah memberikan bobot variabel pendidikan tertinggi yang
ditamatkan kemudian langkah selanjutnya menghitung
rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai bobotnya.
Secara sederhana prosedur penghitungan tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut:
10
fi * LSi
i=1
MYS =
10
fi
i=1
di mana:
MYS = rata-rata lama sekolah
fi = frekuensi penduduk untuk jenjang
pendidikan i
Si = skor untuk masing-masing jenjang
pendidikan i
LSi = 0 (bila tidak/belum pernah sekolah)

LSi = Si (bila tamat)
LSi = Si + kelas yang diduduki-1 (bila masih
bersekolah dan pernah tamat)
LSi = kelas yang diduduki-1 (bila jenjang yang
diduduki SD/SR)
i = jenjang pendidikan (1,2,3,....,11)
Tabel 2.2 Jenjang Pendidikan dan Skor Yang Digunakan Untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)
Jenjang Pendidikan Skor
(1) (2)
1. Tidak/belum pernah sekolah
2. SD/MI/sederajat
3. SLTP/MTs/sederajat/Kejuruan
4. SMU/MA/sederajat
5. SM Kejuruan
6. Diploma I
7. Diploma II
8. Diploma III/Sarjana Muda
9. Diploma IV/S1
10. S2
11. S3
0
6
9
12
12
13
14
15
16
18
21
2.3.4 Purchasing Power Parity (PPP)
Dengan dimasukkannya variabel PPP sebagai ukuran
paritas daya beli, IPM secara konseptual jelas lebih lengkap
dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada
IMH atau PQLI. Karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan

kondisi masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang
(dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan ketrampilan) yang
memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum
memberikan gambaran yang ideal karena belum
memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai
sehingga memperoleh sejumlah uang yang memiliki daya
beli (purchasing power). Pemenuhan kebutuhan seperti itulah
yang dicoba diukur dengan PPP.
Komponen standar hidup layak dihitung dengan rata-
rata konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dengan
metode Atkinson. UNDP dalam menyusun IPM global,
menggunakan PDB per kapita untuk mengukur standar
hidup layak. Untuk kepentingan penghitungan IPM
Kabupaten/Kota, BPS tidak menggunakan pendapatan per
kapita. Alasannya pendapatan per kapita hanya mengukur
produksi suatu wilayah sehingga tidak mencerminkan daya
beli riil masyarakat yang merupakan fokus perhatian IPM.
Sebagai penggantinya BPS menggunakan indikator dasar
rata-rata pengeluaran per kapita.
Data pengeluaran per kapita dihitung dari data Susenas
Kor yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga
menjamin keterbandingan antar waktu dan antar wilayah di
Indonesia. Dalam tahapan penyesuaian ini dihitung juga
indeks kemahalan dengan tujuan menstandarkan nilai beli
atau manfaat rupiah di seluruh Indonesia dan di-discount
dengan formula Atkinson. Ilustrasinya adalah bahwa
kenaikan Rp 50.000,- bagi kabupaten/kota yang memiliki

pengeluaran per kapita Rp 100.000,- akan memiliki nilai
beli atau nilai manfaat yang berbeda dengan kenaikan
yang sama bagi kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran
per kapita Rp 500.000,-
Secara garis besar, proses penyesuaian untuk
menghitung angka indeks daya beli adalah sebagai berikut :
1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari
Susenas Kor (=A)
A =
Pengeluaran seluruh penduduk untuk barang dan jasa
Jumlah seluruh penduduk
2. Menyesuaikan nilai A (mark-up) dengan data Susenas
Modul sekitar 20 persen (=B). Penyesuaian ini
diperlukan karena data pengeluaran hasil survei,
dalam hal ini data konsumsi Susenas Kor, cenderung
under estimate.
B = 1,2 x A
3. Mendeflasikan nilai B dengan IHK/Indeks Harga
Konsumsen (=C). Bagi daerah yang tidak memiliki
data inflasi, IHK bisa didekati dengan IHK ibukota
propinsi (jika dekat) atau inflasi PDRB.
C =
B
IHK
4. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit) yang
disebut dengan indeks kemahalan. Indeks
kemahalan (PPP/unit) dimaksudkan untuk
menstandarkan nilai rupiah di semua wilayah
Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan standar
baku penghitungan IPM secara nasional digunakan

harga-harga pada wilayah Jakarta Selatan sebagai
pembanding. Penghitungan PPP/unit dilakukan
sesuai rumus :
E(i,j)
j
PPP/Unit =
p(9,j) q(i,j)
j
di mana :
E(i,j) = Total pengeluaran untuk komoditi j di
kab/kota
p(9,j) = Harga komoditi j di Jakarta Selatan
q(i,j) = Total komoditi j (unit) yang di konsumsi
di kab/kota
5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D)
6. Menyesuaikan (mendiscount) nilai D dengan formula
Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai
marginal utility dari D (riil/PPPadj) (=D*). Rumus
Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-
rata konsumsi riil secara matematis dapat
dinyatakan sebagai berikut:
D(i)* = D(i) jika D(i) Z
= Z+2(D(i) Z)(1/2) jika Z<D(i) 2Z
= Z+2(Z)(1/2) +3(D(i)-2Z)1/3 jika 2Z<D(i) 3Z
= Z+2(Z)(1/2)+3(Z)(1/3)+4(D(i)-2Z)(1/4) jika 3Z<D(i) 4Z
dimana:
D(i) = konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan
dengan PPP/unit (hasil tahapan 6)

Z = threshold atau tingkat pendapatan tertentu
yang digunakan sebagai batas kecukupan
(biasanya menggunakan garis kemiskinan) yang
dalam laporan ini Z ditetapkan sebesar
Rp 1.500,- per kapita sehari atau Rp 547.500,-
per kapita setahun
2.3.5 Perubahan IPM
Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari
dua segi, yaitu :
1. Kecepatan Perubahan IPM (shortfall)
Kecepatan perubahan IPM dalam suatu periode
dapat dilihat dari angka shortfall. Angka tersebut
mengukur rasio pencapaian kesenjangan antara
jarak yang sudah ditempuh dengan yang harus
ditempuh untuk mencapai kondisi yang ideal
(IPM=100). Semakin tinggi angka shortfall, semakin
cepat kenaikan IPM. Secara formulasi reduksi
sortfall (r) adalah:
IPM t1 IPM t0
R = x100
IPM ref IPM t0
di mana :
IPM t0 = IPM tahun dasar
IPM t1 = IPM tahun terakhir
IPM ref = IPM acuan atau ideal yang dalam hal
ini sama dengan 100

2. Meningkatnya status pembangunan manusia
berdasarkan klasifikasi berikut :
Tabel 2.3 Klasifikasi IPM
Nilai IPM
Status Pembangunan
Manusia
< 50
50 IPM < 66
66 IPM < 80
80
Rendah
Menengah bawah
Menengah atas
Tinggi
2.4 Metode Penyajian
Penyajian data merupakan salah satu hal yang sangat
penting dalam penyusunan publikasi atau buku. Hal ini
berkaitan dengan kemudahan para pengguna atau
konsumen publikasi IPM Kota Lhokseumawe. Penyajian data
dalam penyusunan IPM ini akan berbentuk tulisan, grafik,
dan tabel. Penyajian isi materi akan disajikan secara
terstruktur dengan rincian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian pertama ini akan dijelaskan tentang
latar belakang, maksud, tujuan, dan ruang
lingkup dari penghitungan dan analisis IPM Kota
Lhokseumawe.
BAB II METODOLOGI
Bagian ke dua ini menjelaskan berbagai metode
atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan

data, pengolahan data, berbagai formulasi
penghitungan indikator, dan metode analisis.
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH
Bagian ke tiga ini menjelaskan secara ringkas
mengenai kondisi wilayah Kota Lhokseumawe,
seperti kondisi geografis, musim, pemerintahan,
kependudukan, perekonomian, dan sosial
budaya.
BAB IV INDIKATOR KESEHATAN
Bagian ke empat ini merupakan bagian awal dari
substansi publikasi IPM. Dalam bagian ini akan
dijelaskan secara rinci mengenai kondisi
kesehatan penduduk berdasarkan relevansinya
dengan penghitungan IPM, seperti kematian bayi
dan angka harapan hidup.
BAB V INDIKATOR PENDIDIKAN
Bagian ini akan menjelaskan secara rinci
mengenai kondisi pendidikan masyarakat
berdasarkan relevansinya dengan penghitungan
IPM, seperti tingkat pendidikan penduduk, rata-
rata lama sekolah, dan angka melek huruf.
BAB VI INDIKATOR DAYA BELI
Bagian ini merupakan bagian terakhir dari
substansi publikasi IPM. Di bagian ini akan
dijelaskan kondisi daya beli masyarakat

berdasarkan relevansinya dengan penghitungan
IPM, seperti variabel pengeluaran konsumsi
penduduk dan daya beli penduduk.
BAB VII PERKEMBANGAN IPM
Bagian ke tujuh ini merupakan bagian pokok
karena di dalamnya akan dijelaskan mengenai
kondisi pembangunan manusia di Kota
Lhokseumawe yang ditunjukkan oleh indikator
IPM beserta kecepatan perubahan pembangunan
manusia (shortfall).
BAB VIII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan
hasil berbagai penghitungan indikator beserta
model implikasi kebijakan yang akan
direkomendasikan kepada Pemerintah Kota
Lhokseumawe.

BAB
A BA

GAMBARAN UMUM
Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah
otonom baru dalam Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe
pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Aceh
Utara yang dibentuk dengan Undang-undang No. 2 Tahun
2001 tanggal 21 Juni 2001.
3.1 Kondisi Geografis
Kota Lhokseumawe adalah salah satu kota setingkat
kabupaten yang berada di wilayah timur Provinsi Aceh.
Terletak pada posisi astronomis 04o54 05o18 Lintang Utara
dan 96o20 97o21 Bujur Timur.
Kota Lhokseumawe secara administratif memiliki batas
sebagai berikut :
Curah hujan di Kota Lhokseumawe rata-rata berkisar 1
13 mm pada tahun 2012 setara dengan suhu udara antara
21,0 o
C 34,6 o
C. Wilayah Kota Lhokseumawe berada pada
ketinggian antara 2 24 meter dpl (di atas permukaan laut).
Sebelah Utara : Selat Malaka
Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Makmur (Aceh
Utara)
Sebelah Barat : Kecamatan Dewantara (Aceh Utara)
Sebelah Timur : Kecamatan Syamtalira Bayu (Aceh
Utara)
III

Luas wilayah Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-
Undang No. 2 Tahun 2001 seluas 181,06 Km² atau 18.106
Ha yang meliputi 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan
Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan
Muara Dua. Pada tahun 2006 terjadi pemekaran wilayah
Kecamatan Muara Dua menjadi Kecamatan Muara Dua dan
Kecamatan Muara Satu. Rincian luas wilayah kecamatan
sebagai berikut :
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Lhokseumawe per Kecamatan
No. Kecamatan
Luas Wilayah
Km² Ha
1. Blang Mangat 56,12 5.612
2. Muara Dua 57,80 5.780
3. Muara Satu 55,90 5.590
4. Banda Sakti 11,24 1.124
Jumlah 181,06 18.106
Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe
3.2 Kondisi Pemerintahan
Sejak tahun 2006, secara administrasi Kota
Lhokseumawe terdiri dari:
- 4 ( empat ) kecamatan
- 9 ( sembilan ) kemukiman
- 68 ( enam puluh delapan ) gampong

Tabel 3.2 Nama Gampong Berdasarkan Kecamatan dan
Kemukiman di Kota Lhokseumawe
No. Urut
I BANDA SAKTI
I. Mukim Lhokseumawe Selatan 1 Kuta Blang
2 Kota Lhokseumawe
3 Mon Geudong
4 Keude Aceh
5 Simpang Empat
6 Pusong Lhokseumawe
7 Lancang Garam
8 Pusong Baru
9 Kampung Jawa Baru
II. Mukim Lhokseumawe Utara 10 Kp Jawa Lama
11 Hagu Teungoh
12 Uteun Bayi
13 Ujong Blang
14 Hagu Selatan
15 Tumpok Teungoh
16 Hagu Barat Laut
17 Ulee Jalan
18 Banda Masen
II MUARA DUA
I. Mukim Kandang 1 Alue Awe
2 Blang Crum
3 Cut Mamplam
4 Meunasah Mee
5 Cot Girek Kandang
6 Meunasah Manyang
7 Meunasah Blang
II. Mukim Cunda 8 Keude Cunda
9 Uteunkot
10 Lhokmon Puteh
11 Meunasah Mesjid
12 Panggoi
13 Paya Bili
14 Meunasah Alue
15 Paya Punteut
16 Blang Poh Roh
17 Paloh Batee
Nama GampongNama Kecamatan dan Mukim

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe
No. Urut
III MUARA SATU
I. Mukim Paloh Timur 1 Cot Trieng
2 Paloh Punti
3 Padang Sakti
4 Meuria Paloh
5 Meunasah Dayah
6 Blang Panyang
II. Mukim Paloh Barat 7 Ujong Pacu
8 Blang Pulo
9 Blang Naleung Mameh
10 Batuphat Timur
11 Batuphat Barat
IV BLANG MANGAT
I. Mukim Meuraksa 1 Kuala
2 Blang Cut
3 Mesjid Meuraksa
4 Jambo Timu
5 Tunong
6 Blang Teueu
7 Teungoh
II. Mukim Punteut 8 Baloy
9 Blang Punteut
10 Kumbang Punteut
11 Mesjid Punteut
12 Ulee Blang Mane
13 Keude Punteut
14 Mane Kareung
15 Asan Kareung
III. Mukim Mangat Makmu 16 Rayeuk Kareung
17 Alue Lim
18 Blang Buloh
19 Blang Weu Panjou
20 Jeulikat
21 Blang Weu Baroh
22 Seuneubok
Nama DesaNama Kecamatan dan Mukim

3.3 Kondisi Demografi
Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun
2012 mencapai 179.807 jiwa dengan komposisi penduduk
laki-laki sebanyak 89.601 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 90.206 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas
wilayah Kota Lhokseumawe yang seluas 181,06 km2, maka
kepadatan penduduk di kota ini mencapai 993 jiwa per km2.
Dari empat kecamatan yang ada di Kota
Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti adalah kecamatan
dengan penduduk terbanyak, mencapai 77.336 jiwa.
Kecamatan Blang Mangat merupakan kecamatan dengan
jumlah penduduk paling sedikit yaitu 22.850 jiwa.
Tabel 3.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2012
Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2013
Penduduk
(jiwa)
Luas Wilayah
(Km2
)
Kepadatan
(jiwa/km2
)
(2) (3) (4)
1 22.850 56,12 407
2 Muara Dua 46.646 57,80 807
3 Muara Satu 32.975 55,90 590
4 Banda Sakti 79.336 11,24 6880
179.807 181,06 993
Kecamatan
(1)
Blang Mangat
Jumlah

Kecamatan Banda Sakti memiliki tingkat kepadatan
tertinggi mencapai 6.880 jiwa per km2. Adapun Kecamatan
Blang Mangat adalah wilayah yang memiliki tingkat
kepadatan terendah yaitu 407 jiwa per km2. Pertumbuhan
penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 tercatat
sebesar 2,7 persen. Kecamatan Muara Dua merupakan
kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi yakni
sebesar 3,15 persen sedangkan Kecamatan Muara Satu
hanya sebesar 1,62 persen.
Komposisi penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun
2012 untuk kelompok usia 0-14 tahun sebesar 31,39 persen.
Kelompok usia 15-64 tahun 66,03 persen dan kelompok usia
65 tahun ke atas 2,58 persen. Rasio beban tanggungan
( ) sebesar 51,45 yang berarti sebanyak ± 51
penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun
ke atas) di Kota Lhokseumawe di tanggung oleh 100
penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Tingginya
angka tersebut dapat menyebabkan pembangunan manusia
di Kota Lhokseumawe terhambat. Hal ini dikarenakan
sebagian pendapatan yang diperoleh golongan penduduk
usia produktif terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk usia non produktif.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif di
Kota Lhokseumawe Tahun 2012
Sumber : Badan Pusat Statistik
Perubahan demografis yang selalu mendapat
perhatian dalam analisis kependudukan adalah perubahan
struktur umur. Perubahan struktur umur ini umumnya
akibat dari menurunnya tingkat fertilitas dan mortalitas.
Proporsi penduduk yang berumur muda akan mengalami
penurunan, sedangkan proporsi penduduk yang berumur
tua akan mengalami peningkatan. Keadaan struktur umur
penduduk akan tampak jelas dengan menggunakan piramida
penduduk.
Piramida penduduk menggambarkan perkembangan
penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Bentuk
piramida penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran,
tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur, dan oleh
perpindahan penduduk. Penduduk dengan tingkat kelahiran
Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
0 - 14 tahun 29.053 27.385 56.438
15 - 64 tahun 58.669 60.057 118.726
65 + tahun 1.879 2.764 4.643
Jumlah 89.601 90.206 179.807
Angka Ketergantungan 52,72 50,20 51,45
Kelompok Usia
Jenis Kelamin
L+P

tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida penduduk
yang alasnya besar dan berangsur mengecil hingga puncak
piramida. Tingkat kelahiran rendah ditandai oleh bentuk
piramida dengan alas tidak begitu besar dan tidak langsung
mengecil hingga puncaknya. Adapun tingkat kelangsungan
hidup dan tingkat perpindahan penduduk pada setiap
kelompok umur akan mempengaruhi fluktuasi pada
piramida.
Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa
penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2012 dapat digolongkan
penduduk muda. Artinya, lebih banyak jumlah penduduk
kelompok usia muda.
Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2012
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe
Batang piramida untuk kelompok umur 0-4 tahun dan
5-9 tahun masih relatif panjang dari kelompok umur lainnya,
kecuali kelompok umur 15-19 tahun. Hal ini berarti fertilitas

di Kota Lhokseumawe masih cukup tinggi. Apabila
dibandingkan dengan batang piramida kelompok umur 10-
14 yang hampir sama, maka dapat ditafsirkan paling tidak
dalam 15 tahun terakhir tidak terjadi penurunan kelahiran
yang berarti. Bahkan untuk penduduk berjenis kelamin
perempuan selama 25 tahun terakhir tidak terjadi
penurunan kelahiran yang berarti karena panjang batang
piramida yang hampir sejajar.
Dengan membandingkan piramida penduduk, dapat
dilihat bahwa penduduk yang berumur 70 tahun ke atas
sebagian besar adalah penduduk perempuan. Angka
harapan didup sebesar 71,47 mengindikasikan bahwa
penduduk perempuan memiliki harapan hidup yang lebih
panjang dari penduduk laki-laki di Kota Lhokseumawe.
3.4 Kondisi Ketenagakerjaan
Peningkatan jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe
berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja
(tenaga kerja). Dengan demikian jumlah penduduk yang
memasuki angkatan kerja juga akan meningkat. Seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan memasuki
pasar kerja, maka penciptaan dan perluasan lapangan kerja
produktif diupayakan dapat terlaksana secara mantap
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
Dalam rangka memperluas lapangan kerja produktif
dan mengurangi pengangguran, Pemerintah Kota
Lhokseumawe harus mengupayakan berbagai kegiatan

melalui beberapa program di bidang ketenagakerjaan.
Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas
lapangan kerja maupun meningkatkan kualitas pekerja.
Namun, upaya-upaya tersebut harus dilakukan
berkesinambungan karena pertumbuhan tenaga kerja baru
yang memasuki pasar kerja ke depan akan semakin tinggi.
Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Berdasarkan Sektor Pekerjaan Utama di Kota
Lhokseumawe Tahun 2012
Sektor
Klasifikasi Daerah
Jumlah
Pedesaan Perkotaan
(1) (2) (3) (4)
Pertanian
Manufaktur
6.721
918
3.132
19.119
9.853
1.603
Jasa 6.193 22.721 47.348
Jumlah 13.832 44.972 58.804
Sumber: BPS Kota Lhokseumawe
Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang
bekerja di Kota Lhokseumawe tahun 2012 adalah sebesar
58.804 jiwa. Dari sejumlah itu penduduk perkotaan yang
bekerja mempunyai persentase sebesar 76,47 persen,
sisanya adalah penduduk pedesaan. Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe pada tahun
2012 adalah 55,34. TPAK merupakan rasio antara angkatan
kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angka ini juga
dapat menggambarkan jumlah penduduk yang masuk dalam

dunia kerja. Angka TPAK sebesar 55,34 dapat diartikan
diantara 100 orang penduduk usia kerja terdapat 55 orang
yang bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK penduduk
pedesaan di Kota Lhokseumawe lebih besar daripada
penduduk perkotaan. Hal ini menunjukkan keadaan bahwa
penduduk pedesaan lebih banyak yang bekerja dan aktif
mencari pekerjaan dibanding penduduk perkotaan.
Indikator ketenagakerjaan yang tak kalah penting
untuk diamati adalah tingkat pengangguran terbuka.
Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang
sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan
usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena
merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan,
termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi
belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk
orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga,
sehingga hanya orang yang temasuk angkatan kerja saja
yang merupakan pengangguran terbuka.
Angka TPT Kota Lhokseumawe untuk wilayah
perkotaan adalah 8,68 sedangkan angka TPT untuk wilayah
pedesaan lebih tinggi yaitu sebesar 17,37. Penggangguran
terbuka sebagian besar adalah pencari kerja, sehingga dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar angkatan kerja di
pedesaan masih membutuhkan lapangan kerja untuk
mereka.

3.5 Kondisi Perekonomian
3.5.1 Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian menunjukkan besarnya
kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah.
Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak
seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau
daerah. Indikator makro semacam ini sangat penting bagi
pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan
sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.
Pola kegiatan ekonomi Kota Lhokseumawe sejak
tahun 2009 dapat dikatakan sama. Kontribusi terbesar
selalu disumbangkan oleh sektor sekunder. Walaupun
mengalami penurunan di tiap tahunnya, kontribusi sektor
sekunder selalu lebih dari 50 persen. Sektor yang
mempunyai peningkatan berarti tiap tahun adalah sektor
tersier. Sektor primer mempunyai kontribusi terkecil dalam
perekonomian Kota Lhokseumawe.
Apabila dilihat dari sektor-sektor pembentuk sektor
sekunder, maka diketahui bahwa selama periode 2009
hingga 2012 sektor industri pengolahan mempunyai peranan
paling besar, bahkan sangat mendominasi dalam struktur
ekonomi Kota Lhokseumawe secara keseluruhan. Kendati
demikian, kontribusinya dalam kurun waktu tersebut
cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata
penurunan 5,8 persen tiap tahunnya. Kontribusi tahun 2009
mencapai 56,39 persen dan terus menurun menjadi 45,18
persen pada tahun 2012.

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor, 2009-2012
Dengan Migas (persen)
Sektor 2009 2010 2011*) 2012**)
(1) (2) (3) (4) (5)
Primer 4,66 4,88 5,12 5,24
1. Pertanian 4,66 4,88 5,12 5,24
2. Pertambangan & Penggalian 0,16 0,17 0,18 0,19
Sekunder 62,12 57,54 54,66 52,24
3. Industri Pengolahan 56,39 51,15 47,92 45,18
4. Listrik & Air Minum 0,07 0,08 0,08 0,08
5. Bangunan/Konstruksi 5,67 6,32 6,66 6,98
Tersier 33,06 37,40 40,04 42,32
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 23,68 27,19 29,27 30,98
7. Pengangkutan & Komunikasi 5,14 5,68 6,10 6,42
8. Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan
1,27 1,37 1,43 1,54
9. Jasa-jasa 2,98 3,16 3,24 3,38
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00
Ket: *) Angka Revisi
**) Angka Sementara
Industri pengolahan menjadi
perekonomian wilayah Lhokseumawe karena pengaruh
beberapa industri besar terutama industri pengolahan migas
yakni PT Arun. Meskipun mengalami penurunan peranan
dalam perekonomian dikarenakan produksi migas yang
menurun, sektor industri pengolahan migas masih menjadi
primadona dalam perekonomian Kota Lhokseumawe.

Sementara itu sektor bangunan/konstruksi memberikan
kontribusi sebesar 6,98 persen pada tahun 2012. Sektor ini
cenderung mengalami kenaikan sejak tahun 2009 sejalan
dengan maraknya pembangunan properti seperti perumahan
dan pertokoan di wilayah kota ini.
Sektor sekunder mengalami penurunan sejalan
dengan berkurangnya peranan sektor industri pengolahan
dalam perekonomian Kota Lhokseumawe. Dua sektor lainnya
yakni sektor konstruksi dan sektor listrik, air, dan gas,
masing-masing mengalami kenaikan selama empat tahun
terakhir. Meskipun demikian kenaikan tersebut tidak
signifikan menaikkan sektor sekunder karena
dominasi sektor industri pengolahan yang cukup besar.
Secara keseluruhan, kontribusi terbesar kedua pada
perekonomian Lhokseumawe selama empat tahun terakhir
diberikan oleh sektor tersier terutama sektor perdagangan,
hotel dan restoran. Sektor ini mengalami kenaikan dari
sebesar 23,68 persen pada tahun 2009 menjadi 30,98 persen
pada tahun 2012. Sektor yang mempunyai sumbangan
terbesar kedua terhadap sektor tersier adalah sektor
pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini mengalami
kenaikan rata-rata satu persen selama empat tahun terakhir.
Sektor pendukung sektor tersier rata-rata semua
mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir. Hal
ini menyebabkan sektor tersier juga terdukung kenaikannya.
Sektor jasa-jasa mengalami kenaikan meskipun cenderung
stabil selama empat tahun, sedangkan sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan mempunyai kontribusi
sebesar 1,27 1,54 persen.
Sektor pertanian mempunyai andil yang cenderung
stabil dalam perekonomian Kota Lhokseumawe dengan
besaran 4,66 5,24 persen. Pada tahun 2012 peranan sektor
pertanian adalah sebesar 5,24 persen; terbesar kelima dalam
perekonomian Kota Lhokseumawe. Konversi lahan pertanian
yang terjadi sebagai konsekuensi dari wilayah yang berstatus
kota memerlukan perhatian lebih. Konversi lahan yang
terjadi harus diusahakan ke sektor-sektor produktif agar
perekonomian tetap stabil, bahkan meningkat.
Berbeda dengan sektor pertanian, kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian sebagai bagian dari sektor
primer sangat kecil dan juga cenderung stabil. Kontribusi
yang diberikan terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe
hanya sebesar 0,16 persen pada tahun 2009 dan empat
tahun kemudian, yaitu tahun 2012 menunjukkan besaran
yang mengalami hanya sedikit kenaikan menjadi 0,19
persen.
Berdasarkan struktur perekonomian yang terbentuk
sepanjang periode 2009 hingga 2012, masih mengukuhkan
Kota Lhokseumawe sebagai kota indutri migas terbesar di
Aceh, dengan kontribusi kelompok sektor sekunder
mencapai lebih dari 50 persen terhadap perekonomian Kota
Lhokseumawe sendiri. Kontribusi yang telah diberikan oleh
masing-masing kelompok sektor tentunya harus lebih
dioptimalkan, meskipun nantinya optimalisasi kontribusi ini

tentunya akan sangat tergantung pada kinerja ekonomi
masing-masing sektor di tahun-tahun yang akan datang.
Gambar 3.2 Peranan PDRB Dengan Migas Kota
Sementara itu jika sektor migas dikeluarkan dari
peranannya terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe,
akan terlihat bahwa PDRB tahun 2012 didominasi oleh
kelompok tersier. Share sebesar 75,29 persen diberikan oleh
sektor tersier. Besaran share sektor tersier terhadap
perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas, sangat
mendominasi karena jauh diatas 50 persen.

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor, 2009-2012
Tanpa Migas (persen)
Sektor 2009 2010 2011*) 2012**)
(1) (2) (3) (4) (5)
Primer 10,75 10,08 9,92 9,67
1. Pertanian 10,40 9,75 9,58 9,32
Sekunder 15,46 15,28 15,12 15,04
3. Industri Pengolahan 2,67 2,52 2,51 2,48
Tersier 73,79 74,64 74,96 75,29
Perusahaan
2,82 2,74 2,68 2,73
9. Jasa-jasa 6,64 6,31 6,06 6,02
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00
**) Angka Sementara
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan
kontribusi terbesar dari total PDRB tanpa migas dan
merupakan leading sector dari sektor tersier. Sektor ini terus
meningkat dari tahun ke tahun, walaupun kenaikannya
cenderung stabil. Sektor pengangkutan & komunikasi serta
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan juga
cenderung stabil dalam kurun waktu 2009-2012 dengan

peningkatan yang relatif kecil. Sektor jasa-jasa mengalami
penurunan share selama kurun waktu empat tahun, dari
6,64 persen pada 2009 menjadi 6,02 persen pada 2012.
Yang berada di posisi kedua adalah kelompok
sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor
listrik dan air bersih serta sektor konstruksi. Kelompok
sekunder ini lebih didominasi oleh sektor konstruksi yang
memberikan kontribusi sebesar 12,42 persen pada tahun
2012. Sektor konstruksi juga menunjukkan kecenderungan
menurun peranannya setiap tahun.
Kelompok primer berada pada posisi terakhir
peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe.
Pada tahun 2012 kelompok primer ini memberikan
kontribusi sebesar 9,67 persen. Namun, kontribusi yang
diberikan cenderung menurun setiap tahunnya. Misalnya
saja pada tahun 2009 kontribusi kelompok ini mencapai
angka 10,75 persen dan menjadi 9,67 persen pada tahun
2012. Sektor yang dominan pada kelompok primer adalah
sektor pertanian dimana pada tahun 2012 memberikan
kontribusi sebesar 9,32 persen. Sementara itu peranan
sektor pertambangan dan penggalian menyumbang tidak
lebih dari setengah persen sejak periode 2009-2012.
Sementara itu sektor industri pengolahan
memberikan kontribusi sebesar 2,48 persen pada tahun
2012. Sedangkan sektor listrik dan air bersih kontribusinya
masih sangat kecil baru mencapai 0,15 persen terhadap
pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe non-migas tahun

2012. Sektor ini juga merupakan sektor yang paling kecil
kontribusinya terhadap nilai PDRB.
Gambar 3.3 Peranan PDRB Tanpa Migas Kota
3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah
satu ukuran kinerja pembangunan daerah khususnya di
bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini dapat
dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan,
yaitu dengan menghilangkan faktor perubahan harga (inflasi)
dan menggunakan faktor pengali harga konstan (at constant
price inflation factor) sehingga diperoleh gambaran
peningkatan produksi secara makro.
Sesuai dengan panduan dari The System of National
Accounts 1993 (SNA) , pembagian nilai pertumbuhan

ekonomi untuk negara Indonesia dibagi ke dalam dua
bagian, yaitu pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa
Migas. Nilai pertumbuhan PDRB Kota Lhokseumawe dengan
dan tanpa migas adalah tidak sama karena kegiatan sub
sektor pertambangan dan industri pengolahan migas
terdapat di kota ini, bahkan menjadi leading sector.
Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe sangat
dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor industri, terutama
industri minyak dan gas. Selama kurun waktu 2008 hingga
2011, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan
yang menurun seiring dengan menurunnya pertumbuhan
sektor industri pengolahan di Kota Lhokseumawe yang
didominasi industri gas alam cair oleh PT Arun, NGL. Namun
pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat
dengan seiring semakin baiknya pertumbuhan sektor tersier
terutama pada sektor perdagangan. Ekonomi tumbuh
sebesar 0,12 persen pada tahun 2012.
Tanpa faktor minyak dan gas, sektor perdagangan,
hotel, dan restoran adalah sektor dengan pertumbuhan
terbesar. Sektor-sektor yang lain cenderung mengalami
fluktuasi naik dan turun sejak tahun 2009 menuju tahun
2012, sedangkan sektor industri pengolahan migas tetap
tumbuh minus, hanya saja semakin kecil dibanding tahun-
tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa penurunan
produksi Gas Alam pada tahun 2012 tidak begitu drastis
dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.8 Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Dalam PDRB
Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Sektor, 2009-2012 Dengan dan Tanpa
Migas (persen)
Sektor 2009 2010 2011*) 2012**)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pertanian 1,54 2,22 3,65 1,76
3a. Industri Pengolahan (15,59) (13,44) (11,72) (6,75)
3b. Industri Pengolahan 2,35 2,29 4,38 3,38
Perusahaan
5,51 6,67 5,14 7,18
9. Jasa-jasa 3,51 2,85 2,76 4,22
PDRB Dengan Migas (6,57) (4,17) (2,72) 0,12
PDRB Tanpa Migas 5,66 5,88 5,26 5,22
**) Angka Sementara
Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tanpa
memasukkan unsur minyak dan gas tahun 2012 sebesar
5,22 persen yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas
dasar harga konstan tahun 2000. Secara sektoral di tahun
2012 seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan
positif dan pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut
dialami oleh sektor keuangan, real estate dan jasa
perusahaan sebesar 7,18 persen; sektor perdagangan, hotel
dan restoran sebesar 6,43 persen; sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar 4,78 persen; sektor konstruksi 4,76
persen; sektor pertambangan dan penggalian 4,50 persen;
sektor jasa-jasa 4,22 persen; sektor industri pengolahan non-
migas 3,38 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 2,38
persen; serta sektor pertanian tumbuh terkecil yaitu sekitar
1,76 persen.

BAB II
I DI O KESEHATAN

INDIKATOR
KESEHATAN
Kondisi kesehatan penduduk merupakan salah satu
modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Hal ini
dikarenakan aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap
kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku
pembangunan. Kondisi kesehatan penduduk dapat ditinjau
dari dua sisi, yaitu sisi derajat kesehatan dan dari sisi status
kesehatan. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur
melalui angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate (IMR)
dan Angka Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth). Dua
ukuran ini merupakan indikator penting dalam
penghitungan IPM.
Angka harapan hidup memberikan banyak arti dalam
kaitannya dengan berbagai faktor kehidupan masyarakat.
Angka harapan hidup atau yang dikenal dengan istilah Life
Expectancy at Birth merupakan rata-rata peluang hidup
penduduk. Dari angka harapan hidup tersebut tercermin
tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kualitas
kesehatan penduduk di suatu wilayah.
Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi,
maka angka harapan hidup penduduk di Kota Lhokseumawe
pun mengalami peningkatan. Secara perlahan peluang hidup
penduduk di Kota Lhokseumawe menunjukkan perbaikan
pada tahun 2012. Angka harapan hidup penduduk kota ini
pada tahun 2012 mencapai 71,47 tahun, sedikit lebih baik
IV

dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 71,17 tahun.
Hal ini berarti pada tahun tersebut penduduk Kota
Lhokseumawe memiliki harapan hidup sekitar 71 tahun.
Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup di Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 2012

BAB
D
PE

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 ¡
NDIKATOR
PENDIDIKAN
( )
V

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 ¢¢
5.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
zah (pendidikan tertinggi
yang ditamatkan) SMA sederajat sebesar 31,98 persen;
berijazah SMP sederajat sebanyak 17,95 persen; SD
sederajat sebanyak 23,12 persen; dan perguruan tinggi
sebanyak 12,84 persen. Sementara itu persentase penduduk
berumur 10 tahun ke atas yang belum/tidak tamat SD
adalah 14,10 persen.
Berdasarkan fakta bahwa sebagaian besar penduduk
berpendidikan SMA sederajat, maka pembangunan sumber
daya manusia di bidang pendidikan di Kota Lhokseumawe
dapat dikatakan telah berlangsung dengan baik karena
sebagian besar penduduk telah melampaui Program Wajib
Belajar 9 Tahun. Hal ini berkaitan dengan daya saing dengan
sumber daya manusia daerah lain dalam menghadapi era
kompetisi global di masa mendatang. Dengan kualifikasi
penduduk di bidang pendidikan yang cukup, diharapkan
Kota Lhokseumawe mampu menghadapi persaingan

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 £¤
tersebut. Penduduk yang berpendidikan akan menambah
peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Gambar 5.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke
Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota
5.2 Angka Melek Huruf
Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar dari
pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk.
Minimal penduduk harus mempunyai kemampuan membaca
dan menulis agar dapat menerima informasi secara tertulis,
dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan
dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara wajar.
Dengan kata lain, kemampuan baca tulis merupakan
keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk
dapat menuju hidup sejahtera. Dalam penghitungan IPM,
kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis dilihat

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 ¥¦
dari angka melek huruf (literacy rate) penduduk umur 15
tahun ke atas.
Pada tahun 2012 angka melek huruf penduduk Kota
Lhokseumawe umur 15 tahun ke atas mencapai 99,65
persen. Dengan kata lain, sebesar 0,35 persen penduduk
umur 15 tahun ke atas di kota ini belum atau tidak dapat
membaca dan menulis. Namun, dapat dimaklumi karena
pada umumnya penduduk yang belum atau tidak membaca
dan menulis tersebut terkonsentrasi pada penduduk
kelompok umur tua.
Gambar 5.2 Angka Melek Huruf di Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 - 2012
5.3 Rata-rata Lama Sekolah
Ukuran lain dari pendidikan adalah rata-rata lama
sekolah (mean years school). Secara umum indikator ini
menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh
penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin tinggi angka

Perhitungan dan Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe 2012 §¨
rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin baik
tingkat pendidikan tersebut.
Gambar 5.3 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 - 2012
Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah penduduk
umur 15 tahun ke atas di Kota Lhokseumawe mencapai
10,38 tahun. Artinya, mayoritas penduduk dewasa di kota ini
pernah mengenyam pendidikan formal hingga 10 tahun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota
Lhokseumawe umur 15 tahun ke atas telah mengenyam
pendidikan sampai kelas 1 SMA. Dari perhitungan tersebut
dapat disimpulkan bahwa Program Wajib Belajar sembilan
tahun yang dicanangkan oleh pemerintah telah terwujud.

BAB VI
INDIKATOR DAYA
BELI

INDIKATOR
DAYA BELI
Daya beli masyarakat merupakan variabel yang
mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membeli
barang-barang dan jasa. Tingkat daya beli masyarakat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendapatan,
pengeluaran konsumsi, indeks harga konsumen, dan indeks
kemahalan. Oleh karena itu, pendapatan yang tinggi tidak
menjamin daya beli masyarakat yang tinggi pula. Faktor
inflasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan
seberapa riil nilai uang yang dimilki masyarakat. Artinya,
seberapa mampu masyarakat belanja dengan uang yang
dipegangnya.
Jika dilihat kemampuan membeli barang dan jasa
(daya beli) antar wilayah, maka daya beli itu sendiri
merupakan sesuatu yang relatif. Artinya, pertanyaan
Apakah daya beli masyarakat suatu wilayah lebih baik dari
daya beli masyarakat di wilayah lain , maka faktor relatif-nya
daya beli tersebut melatarbelakangi penghitungan indeks
kemahalan.
6.1 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita
Pengeluaran konsumsi merupakan variabel yang
memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pengeluaran
VI

konsumsi per kapita adalah variabel yang cukup penting
sebagai alat pemantau perkembangan standar hidup
penduduk di suatu wilayah. Sebagai contoh, penentuan
jumlah penduduk miskin di suatu wilayah ditentukan
berdasarkan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk.
Selain itu, pengeluaran konsumsi per kapita ini juga
merupakan perkiraan pendapatan per kapita penduduk
suatu wilayah. Bagi penduduk dengan pendapatan
menengah ke bawah penggunaan uang untuk pengeluaran
konsumsi merupakan pengeluaran terbesar di banding
pengeluaran non konsumsi.
Gambar 6.1 Pengeluaran Per Kapita Sebulan
Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh
Tahun 2011-2012 (Rp)
Nilai pengeluaran konsumsi masyarakat diperoleh dari
kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dari
grafik terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per bulan

masyarakat untuk non-makanan persentasenya lebih besar
daripada pengeluaran makanan. Nilai pengeluaran per kapita
per bulan masyarakat Kota Lhokseumawe lebih tinggi
daripada rata-rata pengeluaran untuk Provinsi Aceh.
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
salah satunya dapat menggunakan indikator pendapatan per
kapita. Indikator ini didapatkan dari besaran nilai PDRB per
kapita. Pendapaten per kapita merupakan nilai perkiraan
pendapatan per jumlah penduduk selama satu tahun.
Perkembangan pendapatan per kapita Kota Lhokseumawe
atas dasar harga berlaku tahun 2008-2012 dengan atau
tanpa migas dapat dilihat pada tabel 6.1
Tabel 6.1 Pendapatan Per Kapita Kota Lhokseumawe
Tahun 2008-2012 (Rp)
Tahun
ADHB ADHK 2000
Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas
(1) (2) (3) (4) (5)
2008 62.281.175 24.370.660 28.176.716 11.958.901
2009 60.702.103 27.197.815 25.801.508 12.384.490
2010 60.399.351 30.268.366 24.278.742 12.875.445
2011 60.335.570 32.233.618 23.090.040 13.249.000
2012 58.942.120 33.133.599 22.510.741 13.574.774
Untuk melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan
per kapita secara riil akibat peningkatan © adalah
dengan memperhatikan perkembangan pendapatan per
kapita atas dasar harga konstan. Atas dasar harga konstan

tahun 2000, pendapatan per kapita penduduk Kota
Lhokseumawe selama kurun waktu 2008 sampai 2012 tanpa
migas meningkat 11,90 persen. Tahun 2008 pendapatan per
kapita tersebut sebesar Rp 11.958.901 dan meningkat
menjadi Rp 13.574.774 pada tahun 2012. Jadi, secara rata-
rata hanya mengalami peningkatan 2,38 persen per tahun.
Pengaruh sektor migas terhadap pendapatan
penduduk cukup besar. Kendati demikian pengaruh sektor
ini memberikan dampak penurunan terhadap pendapatan
per kapita penduduk karena produktivitas ataupun
dari sektor ini mengalami penurunan tiap tahunnya. Baik
berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan,
pendapatan per kapita dengan memasukkan nilai sektor
migas akan mengalami penurunan.
Pendapatan per kapita penduduk Kota Lhokseumawe
atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 tanpa sektor
migas adalah sebesar Rp 33.133.599. Nilai ini mengalami
peningkatan sebesar 35,95 persen dari tahun 2008. Dengan
demikian nilai pertumbuhan pendapatan per tahunnya
adalah sebesar sekitar 7,19 persen.
6.2 Daya Beli Penduduk
Berdasarkan data pengeluaran per kapita penduduk,
maka dapat dilihat bagaimana tingkat daya beli penduduk di
Kota Lhokseumawe. Tingkat daya beli penduduk ini
menggambarkan kondisi relatif daya beli antar wilayah dan
antar waktu. Pada penghitungan IPM, daya beli penduduk

disesuaikan dengan komponen lain, seperti indeks harga dan
indeks kemahalan melalui formula Atkinson. Oleh karena
itu, angka daya beli yang dihasilkan tidak dapat
diinterpretasikan berdasarkan angka nominal, melainkan
harus diinterpretasikan secara riil dengan membandingkan
antar wilayah dan antar waktu. Angka daya beli ini dibaca
sebagai nilai pada kondisi tahun 2000.
Gambar 6.2 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2007 2012
(Rp 000)
Perkembangan daya beli masyarakat Kota
Lhokseumawe berangsur menunjukkan peningkatan. Setelah
ditimbang dengan indeks harga konsumen, indeks
kemahalan, dan disesuaikan dengan formula Atkinson,
maka daya beli penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2012
mencapai 64,72. Artinya, karena daya beli telah ditimbang
dengan faktor indeks harga (tahun dasar 2000), maka
kemampuan penduduk membeli barang dan jasa selama

satu tahun tersebut setara dengan nilai uang sebesar Rp
640.070 di tahun 2000.
Nilai indeks daya beli Kota Lhokseumawe tahun 2012
adalah sebesar 64,72. Indeks ini mengalami kenaikan setiap
tahun, dari tahun 2007 sebesar 62,00; tahun 2008 sebesar
62,57; tahun 2009 sebesar 62,77; tahun 2010 sebesar 63,34;
dan tahun 2011 sebesar 64,35.
Gambar 6.3 Indeks Daya Beli Kota Lhokseumawe
Tahun 2007 2012

BAB
P R BAN AN P

K MBANGAN IPM
7.1 Indeks Pembangunan Manusia
, , - ,
,
, .
( )
.
.
/Kota Lainnya di Aceh
Tahun 2007 - 2012
VII

Apabila dibandingkan antar kabupaten/kota di Aceh,
kondisi pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe berada
di peringkat kedua di bawah Kota Banda Aceh. Jika
dibandingkan dengan IPM rata-rata Aceh, IPM Kota
Lhokseumawe berada di atas rata-rata pembangunan
manusia di Aceh. Kondisi ini disebabkan pembangunan
manusia di seluruh aspek, bidang kesehatan yang
dicerminkan oleh angka harapan hidup, bidang pendidikan
yang dicerminkan oleh rata-rata lama sekolah dan angka
melek huruf, serta bidang ekonomi yang dicerminkan oleh
daya beli masyarakat, berada di atas rata-rata Aceh.
Nilai IPM Kota Lhokseumawe berselisih tipis dengan
Kota Sabang yang menempati peringkat ketiga di Aceh.
Peringkat berikutnya yaitu Kota Langsa kemudian
Kabupaten Aceh Tengah. Sementara kabupaten induk Aceh
Utara menduduki peringkat ke delapan se-Aceh. Propinsi
Aceh sendiri menempati peringkat ke-16 IPM secara
nasional.
Pada tahun 2012 angka IPM Kota Lhokseumawe
mencapai 77,23. Selama kurun waktu 2007 sampai 2012
angka IPM kota ini menunjukkan peningkatan yang cukup
berarti. Selain itu, selama lima tahun terakhir status
pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe masuk dalam
kategori menengah atas. Hal ini ditunjukkan dari angka IPM
yang selalu berada di atas angka 66.
Pada tahun 2012 indeks pendidikan (pengetahuan)
sebesar 89,49 diatas indeks harapan hidup sebesar 77,45

dan indeks daya beli (standar hidup layak) sebesar 64,72.
Hal ini menunjukkan bahwa hasil pencapaian pembangunan
manusia di bidang pendidikan relatif lebih baik jika
dibandingkan dengan bidang kesehatan dan ekonomi.
Tingginya nilai indeks pendidikan ini sangat dipengaruhi
oleh keberadaan berbagai perguruan tinggi, meningkatnya
jumlah sarana pendidikan, dan berkurangnya angka putus
sekolah.
Lhokseumawe merupakan kota terbesar kedua di
Propinsi Aceh dimana keadaan fasilitas penunjang
pembangunan manusia seperti pendidikan dan kesehatan
telah cukup memadai. Tabel 7.1 dan 7.2 menunjukkan
banyaknya sarana pendidikan (sekolah) dan sarana
kesehatan pada tahun 2012 di Kota Lhokseumawe, baik
negeri maupun swasta.
Tabel 7.1 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota
1 Blang Mangat 13 7 2 2
2 Muara Dua 19 8 7 5
3 Muara Satu 10 8 6 0
4 Banda Sakti 29 12 12 3
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah 71 35 27 10
Kecamatan
Jenjang Pendidikan Umum
SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA Akademi/ PT

Jumlah sarana pendidikan yang memadai
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
meneruskan pendidikan sampai ke jenjang yang diinginkan,
tidak hanya sampai pada level pendidikan dasar dan
menengah namun juga sampai ke level perguruan tinggi.
Lokasi akademi atau perguruan tinggi yang berada di
kawasan Kota Lhokseumawe menambah iklim pendidikan
menjadi lebih maju karena akses terhadap sarana
pendidikan menjadi semakin mudah. Selain itu kemajuan
sector pendidikan dapat meningkatkan indeks pendidikan
melalui persentase melek huruf dan rata-rata lamanya
bersekolah.
Tabel 7.2 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2012
Praktek
Dokter
Puskes
mas
Pustu Pusling
Posyan
du
Polin
des
Poskes
des
Toko
Obat
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Blang Mangat 0 2 7 2 29 12 4
2 Muara Dua 10 1 4 1 24 8 4
3 Muara Satu 0 1 2 1 15 10 5
4 Banda Sakti 26 2 8 2 32 4 12
36 6 21 6 100 34 25
No Kecamatan
Sarana Kesehatan Dasar
(2)
Jumlah

Meskipun letak Rumah Sakit Umum Daerah yang
agak jauh dari pusat kota, tidak menjadi penyebab
masyarakat yang bertempat tinggal di pusat kota kesulitan
mendapatkan pelayanan kesehatan. Terdapat praktek dokter
dan rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum. Dengan adanya sarana kesehatan yang
mencukupi juga dapat menekan angka kematian bayi dan
kematian maternal. Secara tidak langsung hal ini dapat
meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kota
Lhokseumawe.
7.2 Shortfall IPM
Angka shortfall diilustrasikan sebagai rasio
pencapaian kesenjangan antara jarak yang sudah ditempuh
terhadap jarak yang harus ditempuh untuk mencapai
kondisi ideal (IPM=100). Jadi, semakin besar nilai shortfall,
maka semakin cepat waktu yang akan ditempuh untuk
menuju kondisi pembangunan manusia yang diharapkan.
Nilai shortfall ini sangat erat kaitannya dengan evaluasi
percepatan pembangunan manusia di suatu daerah.
Berdasarkan angka IPM yang disajikan pada gambar 7.2
diketahui bahwa nilai shortfall (r) tahun 2012 sebesar 2,35.
Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011
sebesar 2,44. Hal ini berarti pada tahun 2012 terjadi sedikit
perlambatan dalam pencapaian kondisi ideal dibanding
tahun sebelumnya.

Gambar 7.2 Perkembangan Reduksi Shortfall IPM Kota
Lhokseumawe Tahun 2007 - 2012
Untuk mencapai kondisi IPM ideal bukan merupakan
hal yang mudah. Berbagai faktor harus diperhatikan oleh
pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Pertama,
masalah kesehatan, akses ke sarana kesehatan dan fasilitas
kesehatan, seperti puskesmas, bidan desa, dan tenaga
kesehatan yang lain harus cukup. Selain itu, program
imunisasi bayi dan penyuluhan bagi masyarakat maupun
ibu hamil dan menyusui harus terus digalakkan.
Kedua, masalah pendidikan, jumlah dan daya
tampung sekolah, kualitas sekolah, kualitas pengajar, rasio
murid guru yang ideal serta akses ke sarana pendidikan baik
tingkat SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi sudah
harus ada dan memadai. Hal ini dikarenakan sebagai salah
satu syarat kondisi ideal pembangunan manusia adalah
pendidikan yang ditamatkan tiap penduduk minimal
setingkat sarjana muda (MYS=15).

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, hal penting
lainnya adalah masalah perekonomian penduduk. Tingkat
perekonomian masyarakat yang berhasil tidak cukup hanya
diukur dari tingginya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), namun harus lebih
menyentuh ke masyarakat, yaitu dengan tingginya daya beli.
Diharapkan dengan pendapatan per kapita yang tinggi
disertai inflasi yang rendah dan relatif stabil akan
meningkatkan daya beli masyarakat.
Pada dasarnya dalam pembangunan manusia tidak
hanya pihak pemerintah saja yang berperan. Masyarakat
dituntut berpartisipasi aktif, sedangkan pihak pemerintah
hanya sebagai fasilitator. Dengan kata lain, masyarakat
tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus
sebagai subyek pembangunan.
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan
dan pendidikan dapat membantu meningkatkan
pembangunan manusia. Dengan kesehatan yang terjamin
dan pendidikan yang tinggi masyarakat dapat dengan lancar
beraktivitas menggali potensi-potensi yang ada dengan
bekerja atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini
berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh.
Pendapatan yang tinggi tentu akan mendongkrak daya beli
masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan stabil.

BAB
P AN

KSMP ULAN
DAN
IMPLIKASI KEBIJAKAN
8.1 Kesimpulan
r sr p s y t u
s y, pt pu rp s
r ut
. rp up t su w
p , t u y rrt rt -r t us
up st p p uu t su w
p us t u .
. uru t su w s sr
99,65 menunjukkan masih ada 0,35 persen
penduduk usia 15 tahun ke atas masih belum bisa
baca tulis.
3. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota
Lhokseumawe sebesar 10,38 menunjukkan rata-
rata lama sekolah penduduk kota ini sekitar 10
tahun atau setara dengan kelas 1 SMA. Hal ini
menunjukkan program wajib belajar 9 tahun sudah
terwujud.
4. Daya beli penduduk tahun 2012 yang
direpresentasikan dari angka rata-rata pengeluaran
riil per kapita di Kota Lhokseumawe mencapai Rp
640.070,-.
VIII

5. IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2012 mencapai
77,23; berarti tingkat pencapaian pembangunan
manusia di Kota Lhokseumawe sudah di atas rata
rata tingkat pencapaian pembangunan manusia di
Propinsi Aceh (72,49).
6. Shortfall IPM di Kota Lhokseumawe pada tahun
2012 sebesar 2,35 menunjukkan tingkat percepatan
pembangunan manusia di Kota Lhokseumawe
termasuk tinggi dibandingkan beberapa
kabupaten/kota lain di Propinsi Aceh.
8.2 Implikasi Kebijakan
8.2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan
Permasalahan-permasalahan pokok pembangunan
manusia yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab
rendahnya indikator IPM antara lain meliputi :
1. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi,
2. Rendahnya pendapatan per kapita,
3. Semakin bertambahnya angka pengangguran,
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
dari sisi kesehatan dan pendidikan, serta
5. Adanya kenaikan beberapa harga barang-barang
kebutuhan pokok yang dirasakan berat oleh
masyarakat sehingga mengurangi tingkat daya beli.
Permasalahan dan tantangan pembangunan manusia
yang dihadapi ini akan menentukan agenda, sasaran, serta

pr r p u us y rus rs t
t s s t r t s r s r s -
pr s rus r p y s y s r tpt
ssr r sur. y prtu u
p pt pr p t r srt
uru y t t s tr syr t y pt
u r s ss y sr.
s tr syr t s t ru
pu utu t p pt
s r rt .
usy up p u us ,
p t s st sp u us
pt s s r s t
pu p usp -p ( enlarging the
choices of people). Untuk meningkatkan IPM, tidak hanya
semata tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Agar
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan
manusia, maka petumbuhan ekonomi harus disertai dengan
syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan.
Pemerataan pembangunan diperlukan untuk
menjamin semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil
pembangunan. Diketahui beberapa faktor penting dari hasil
pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan
manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor
penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu
dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

Umumnya semakin tinggi kapabilitas dasar yang
dimiliki suatu daerah, semakin tinggi peluang untuk
meningkatkan potensi wilayah tersebut. Ada dua hal pokok
yang harus diperhatikan untuk mempercepat pembangunan
manusia, yaitu (1) distribusi pendapatan yang merata dan (2)
alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan
kesehatan.
8.2.2 Strategi dan Sasaran Pembangunan Manusia
Berdasarkan nilai masing-masing indikator IPM dan
beberapa identifikasi penyebabnya seperti telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, maka Pemerintah Kota
Lhokseumawe diharap dapat membuat implikasi kebijakan
yang tepat sasaran. Implikasi kebijakan yang dapat dibuat
untuk perencanaan pembangunan adalah dititikberatkan
kepada peningkatan atau pemberdayaan perekonomian
rakyat dan tentunya dengan tidak mengesampingkan
pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan.
Diharapkan dengan sedikit lebih memacu pembangunan di
bidang ekonomi, terutama yang lebih menyentuh
peningkatan daya beli masyarakat, maka nantinya
pencapaian ideal pembangunan manusia dapat tercapai
secara bersamaan dengan pembangunan di bidang
kesehatan dan pendidikan. Karena jika tidak, pembangunan
manusia di bidang ekonomi akan tertinggal jauh dengan
pencapaian pembangunan di bidang ksehatan dan
pendidikan.

trs ut pt s w r y
p u us y r r y
t r s t p
tr t s pr p uu t u y
p uu y r . Untuk memiliki pendidikan yang
tinggi dan memiliki drajat kesehatan yang baik diperlukan
biaya yang besar. Hal ini akan sulit terealisasi jika daya beli
penduduk masih rendah. Jika daya beli penduduk tinggi,
maka pendidikan dan kesehatan penduduk dapat erjamin
secara mandiri oleh penduduk itu sendiri. Sementara untuk
meningkatkan daya beli, penduduk harus memiliki
kesehatan yang terjamin dan pendidikan yang memadai.
Sebagai konsekuensi logis, penduduk dapat beraktivitas
dengan lancar dalam rangka menggali potensi-potensi yang
ada sehingga akan memiliki tingkat pendapatan yang tinggi.
Pendapatan yang tinggi tentu turut mendongkrak
daya beli masyarakat sehingga perekonomian dapat berjalan
stabil. Oleh karena itu, permasalahan ketiga indikator IPM
ini saling berkaitan dan tidak dapat dibuat kebijakan secara
parsial, tetapi harus simultan.
Salah satu strategi yang cukup tepat dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan dan taraf pendidikan
masyarakat di daerah yang memiliki penduduk dengan daya
beli rendah adalah melalui program pendidikan dan
kesehatan gratis (bebas biaya). Hal ini memang cukup berat
bagi pemerintah karena membutuhkan anggaran yang besar,
terlebih sarana dan prasarana juga harus dilengkapi. Saat

rp r upt /kota di Indonesia sudah
melaksanakan program tersebut. Artinya, program tersebut
bukan merupakan hal yang mustahil untuk dilaksanakan.
Pada jangka pendek mungkin hanya terjadi sedikit
pergeseran positif pada beberapa indikator kesehatan dan
pendidikan, namun paling tidak dapat mendongkrak tingkat
daya beli penduduk. Hal ini dikarenakan pendapatan yang
seharusnya dikelarkan untuk akses pendidikan dan
kesehatan dapat berfungsi untuk jenis pengeluaran lain.
Dalam jangka panjang akan tampak hasil yang diharapkan,
yaitu tersedianya manusia Kota Lhokseumawe yang
berkualitas, memiliki pendidikan yang memadai dan
kesehatan yang terjamin. Hal tersebut pada akhirnya dapat
menjadi modal dasar pembangunan yang baik dalam rangka
memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan.

IPM LHOKSEUMAWE

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to IPM LHOKSEUMAWE

Similar to IPM LHOKSEUMAWE (20)

More from Syarifudin Amq

More from Syarifudin Amq (20)

IPM LHOKSEUMAWE