Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (2008-2013)

Saat ini dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak terdapat penjabaran eksplisit mengenai paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka acuan teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Jika terdapat penjabaran yang jelas mengenai paradigma apa yang digunakan, maka keberhasilan pembangunan dapat di evaluasi berdasarkan pada paradigma tersebut.

Penelitian ini menciptakan instrumen yang berfungsi untuk mendeteksi paradigma apa yang digunakan sebagai kerangka teoretis dalam melakukan pembangunan daerah. Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat.

  • Be the first to comment

Implementasi Paradgima Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat (2008-2013)

  1. 1. Oleh : Rahadian Febry Maulana (24011021) Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI Sekolah Arsitektur Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Magister Studi Pembangunan
  2. 2. 2 ALUR PRESENTASI
  3. 3. 3 I. APA YANG DITELITI ? Latar Bel akang UUD 1945 ORDE BARU Ø MPR à Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ø Repelita I-VI (Berlaku Secara Nasional) Reformasi (1998) Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan GBHN dihapuskan Pemilihan Langsung Kepala Daerah Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NKRI Ø UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ø UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (5 tahun) Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD sesuai dengan visi misi yang diusungnya Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah selama satu periode Jika terdapat penjabaran mengenai paradigma pembangunan yang digunakan, maka implementasi dari RPJMD dapat dievaluasi berdasarkan pada paradigma yang digunakannya
  4. 4. 1. Setiap Kepala Daerah berhak menentukan arah pembangunan yang dituangkan dalam 4 Cont’ Mengapa diteliti? Potensi pergantian kepala daerah setiap satu periode mengakibatkan perbedaan arah pembangunan, karena perbedaan visi,misi yang diusung Strategi pembangunan daerah berpotensi hanya merepresentasikan kepentingan golongan tertentu (simpatisan/partai politik yang mendukung kepala daerah terpilih) Sebab Akibat Pembangunan cenderung berorientasi proyek (Project Oriented) Tidak ada UU yang mengatur kompetensi kepala daerah Tidak ada pedoman perencanaan pembangunan seperti GBHN Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun penelitian ini dilakukan untuk menjawab: 1. Paradigma pembangunan apa yang digunakan oleh Provinsi Jawa Barat sebagai kerangka acuan teoretis dalam menyusun strategi RPJMD tahun 2008-2013? 2. Bagaimana Implementasi dari Paradigma Pembangunan yang digunakan dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat selama periode 2008-2013? Berpotensi terjadinya perubahan arah pembangunan setiap 5 (lima) tahun RPJMD sesuai dengan visi misi yang diusungnya 2. Dalam RPJMD tidak terdapat penjabaran mengenai paradigma apa yang digunakan untuk melakukan pembangunan daerah selama satu periode MASALAH RPJMD tidak dapat dievaluasi secara teoretis berdasarkan paradigma pembangunan
  5. 5. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT Daerah Tertinggal (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal,2012) Daerah Tertinggal (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal,2012) 1. Penduduk miskin terbanyak urutan ke-3 (nasional) (4,65 Juta Jiwa, tahun 2014, BPS) 2. Jumlah Pengangguran terbesar urutan ke-3 (nasional) (9,78% tahun 2010, BPS) 3. Partisipasi kasar pendidikan rendah terutama jenjang Perguruan Tinggi (15,19% tahun 2012, BPS) 4. Memiliki 2 Kabupaten yang masuk Kategori Daerah Tertinggal (KPDT,2012) 5. Memiliki 60 Desa yang masuk Kategori Desa Tertinggal (KPDT, 2012) 5 5 Desa kategori tertinggal 9 Desa kategori tertinggal 12 Desa kategori tertinggal 2 Desa kategori tertinggal 9 Desa kategori tertinggal 12 Desa kategori tertinggal 7 Desa kategori tertinggal 4 Desa kategori tertinggal
  6. 6. 6 Cont’ Ruang Lingkup Penelitian 1. Menjabarkan strategi dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. 2. Menguraikan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) melalui pendekatan pohon keilmuan, sehingga diketahui elemen dan kriteria dari elemen ketiga paradigma pembangunan tersebut. 3. Mengkorelasikan strategi RPJMD dengan elemen-elemen setiap paradigma pembangunan menggunakan matriks korelasi, sehingga diketahui elemen dari paradigma mana saja yang diterapkan dalam strategi RPJMD. 4. Analisis implementasi elemen-elemen dari paradigma pembangunan yang diterapkan dalam strategi RPJMD, berdasarkan data capaian pembangunan makro tahun 2007 sampai tahun 2012 yang bersumber dari LKPJ Gubernur tahun 2012 (LKPJ akhir periode), dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS)
  7. 7. 1. Mengkaji implementasi paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan 2. Melakukan analisis implementasi dari masing-masing elemen pembentuk Paradigma 7 Cont’ Tujuan Penelitian Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Pertumbuhan Ekonomi (akumulasi modal, industrialisasi, eksploitasi sektor primer, pasar bebas) Kesejahteraan (sentralistik, pelayanan publik, redistribusi, jaminan sosial) dan Sumberdaya Manusia (pemberdayaan, kesetaraaan) yang diterapkan dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 berdasarkan data capaian pembangunan makro yang diperoleh dari LKPJ Gubernur Tahun 2012 (LKPJ akhir periode) dan Jawa Barat Dalam Angka (publikasi BPS). Asumsi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa semua data yang digunakan dalam analisis, yaitu data indikator capaian pembangunan yang bersumber dari LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 (LKPJ Akhir Periode) dan Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (Publikasi BPS) adalah benar dan dapat dipercaya.
  8. 8. 8 II. Metodologi Penelitian Skematik Alur Penelitian
  9. 9. 9 III. Manfaat Penelitian 1. Memberikan peta tentang implementasi 3 (tiga) paradigma pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. 2. Memberikan kotribusi informasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan dari Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. 3. Matriks korelasi antar elemen dari 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) dapat digunakan sebagai perangkat untuk mengetahui paradigma pembangunan apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota.
  10. 10. 10 Unsur Pengembangan Penelitian Dalam penelitian tesis ini unsur pengembangan terletak pada pembuatan dan penerapan matriks korelasi antar kriteria dari 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan, dan Sumberdaya Manusia) dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.
  11. 11. 11 IV. Survei Kepustakaan Pemahaman 3 (tiga) Paradigma Pembangunan Teori Sistem Pemahaman Sistem Perencanaan Teori Perencanaan Pembangunan Nasional Teori Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Daerah Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Jawa Barat 2008-2013 Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat RPJPD RPJMD Struktur RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 Struktur RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Konsep Pembangunan Teori-Teori Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Struktur Jawa Barat dalam Angka (BPS) Pemahaman Implementasi Paradigma Pembangunan dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Strategi Pembanguan Struktur LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2012 (akhir periode)
  12. 12. 12 PERKEMBANGAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
  13. 13. 13 POHON ILMU PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI 2. 1. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
  14. 14. 14 POHON ILMU PARADIGMA KESEJAHTERAAN 2. 1. 3. 4. 1. 4. 3. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
  15. 15. POHON ILMU PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA 1. 12. 8. 9. 5. 3. 4. 2. 6. 7. 10 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 3. 2. 1. 4. 5. 6. 15
  16. 16. PEMBENTUKAN MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN PARADIGMA PEMBANGUNAN 16 Pohon Ilmu Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Pohon Ilmu Paradigma Kesejahteraan Pohon Ilmu Paradigma Sumberdaya Manusia 1 2 3
  17. 17. 17 CONTOH MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN-ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI (KEE.2.4)
  18. 18. 18 STRUKTUR RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera” Misi Misi 1 : Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal Misi 3 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan Misi 5 : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Tujuan Pembangunan 1. Kualitas pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Kompetensi kerja. 4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5. Daya Beli 6. Ketahanan Pangan 7. Keseimbangan Lingkungan 8. Birokrasi yang Profesional Permasalahan Pembangunan 1. Sosbud dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Infrastruktur Desa dan Keuangan Publik 4. Tata Ruang 5. SDA, Lingkungan Hidup 6. Ketertiban Umum 7. Keuangan 8. Hukum 9. Aparatur 10. Politik 11. Pemerintahan 151 Strategi 9. Infrastruktur Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
  19. 19. Kesesuaian RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dengan RPJPD Tahun 2005-2025 19 berdasarkan prioritas pembangunan (bidang-bidang) No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 Keterangan 1. Pendidikan Pendidikan Cukup jelas 2. Kesehatan Kesehatan Cukup jelas 3. Keagamaan Keagamaan Cukup jelas 4. Kebudayaan Kebudayaan Cukup jelas 5. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Cukup jelas 6. Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga Cukup jelas 7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cukup jelas 8. Sosial Sosial Cukup jelas 9. IPTEK Komunikasi dan Informatika Te r c a k u p d a l a m B i d a n g Komunikasi dan Informatika pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 10. Industri dan Perdagangan Industri dan Perdagangan Cukup jelas 11. Pertanian dan Kelautan Pertanian dan Kelautan Cukup jelas 12. Kepariwisataan Kepariwisataan Cukup jelas 13. KUMKM KUMKM Cukup jelas 14. Investasi Daerah Penanaman Modal Te r c a k u p d a l am B i d a n g Penanaman Modal pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 15. Energi Energi Cukup jelas 16. SDA dan Lingkungan Hidup Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Kependudukan; dan Bidang Tata Ruang Tercakup dalam Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Kependudukan; dan Bidang Tata Ruang pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013
  20. 20. No. 20 Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat Tahun 2005-2025 RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 Keterangan 17. Infrastruktur Wilayah B i d a n g P e k e r j a a n Umum; B i d a n g Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang ESDM Tercakup dalam Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Perhubungan; Bidang Perumahan; Bidang ESDM pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 18. Kependudukan Kependudukan Cukup jelas 19. Politik Bidang Perencanaan Pembangunan; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tercakup dalam Bidang Perencanaan Pembangunan; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Di bidang politik, hanya kebijakan untuk meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan politik; penatahan hubungan eksekutif dan legislatif; dan penyusunan rencana induk daerah otonom yang tidak termuat dalam RPJMD 2008-2013. 20. Hukum dan HAM Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 21. Keamanan dan Ketertiban Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 22. Aparatur dan Pelayanan Publik Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 Cont’
  21. 21. No. Bidang Amanat RPJPD Jawa Barat 21 Tahun 2005-2025 Cont’ RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 Keterangan 23. Keuangan Daerah Bidang Otonomi Daerah, P e m e r i n t a h a n U m u m , Administrasi Keuangan Daerah, P e r a n g k a t D a e r a h , Kepegawaian dan Persandian Tercakup dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 24 Tata Ruang Tata Ruang Cukup jelas Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh bidang prioritas yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 telah diacu oleh RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
  22. 22. 22 CONTOH STRATEGI DALAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 Misi 1 Sumberdaya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing Tujuan Strategi Bidang 1. Mendorong masyarakat kearah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja. 2. Menjadikan masyarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal. 2. Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP seatap, SMA seatap secara meluas di berbagai kecamatan dan desa di Jawa Barat. 3. Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau. 4. Mengembangkan pendidikan inklusif. Pemerataan pendidikan 5. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 6. Pengembangan metodologi dan teknik baca tulis bagi warga belajar. 7. Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga. Peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur pendidikan
  23. 23. IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM 23 STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 151 Strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Hasil
  24. 24. PROSEDUR IMPLEMENTASI MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN PARADIGMA PEMBANGUNAN TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 24 TAHUN 2008-2013 Elemen (1) Kriteria (A) (1.A) Elemen (2) Kriteria (A) (2.A) 151 Strategi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Matriks Korelasi (1.A) dengan (2.A) Hasil Korelasi (1.A – 2.A) Terpenuhi (bernilai “ + “) Tidak terpenuhi (bernilai “ – ”) Sebagian terpenuhi (bernilai “+” dan “ – ”)
  25. 25. 25 CONTOH MATRIKS KORELASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 (Contoh : KEE. 2.4) Elemen-­‐elemen pembentuk Paradigma Pertumbuhan Ekonomi 4. Pasar Bebas 2. Indus t rialis asi A. Tersedianya teknologi padat modal (modern) B. Adanya kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor A. Adanya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha B. Adanya infrastruktur penunjang industri C.Adanya peningkatan produk@vitas D. Adanya pemusatan kegiatan industri di wilayah perkotaan Tidak terwujudnya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha untuk menggunakan teknologi modern Tidak terwujudnya kesamaan hak bagi semua pelaku usaha dalam menggunakan infrastruktur penunjang industri Terwujudnya kesamaan hak bagi semua pengusaha dalam meningkatkan produkNvitas usahanya (M2:S16,29,36,37) Tidak terwujudnya pusat kegiatan industri di wilayah perkotaan yang memperha@kan hak bagi semua pelaku usaha Tidak terwujudnya pusat kegiatan industri di wilaya perkotaan yang memudahkan distribusi ekspor C. Rendahnya intervensi pemerintah dalam pasar Tidak terwujudnya pasar bebas yang didukung dengan penggunaan tekonologi modern Tidak terwujudnya infrastruktur penunjang industri yang mendukung pasar bebas Tidak terwujudnya pasar bebas yang mendorong peningkatan produk@vitas Tidak terwujudnya intervensi pemerintah dalam kegiatan industri di wilayah perkotaan Tidak terwujudnya penggunaan teknologi modern dalam mendukung kegiatan ekspor dan impor Terbangunnya infrastruktur penunjang dalam mendukung kegiatanekspor dan impor (M3:S1-­‐4) Terwujudnya peningkatan produkNvitas yang disertai dengan kemudahan dalam melakukan ekspor M2:S16,29,36,37,42)
  26. 26. 26 CONTOH PENGKARAKTERAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA DARI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA Informasi Tepi : = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang tidak mempunyai keterpautan ! ! dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Negatif). = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen yang mempunyai keterpautan dengan strategi RPJMD (Matriks Korelasi Positif). = Matriks korelasi antar kriteria dari elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas)
  27. 27. PROSEDUR PENYEDERHANAAN MATRIKS ANTAR KRITERIA MENJADI MATRIKS 27 KORELASI ANTAR ELEMEN Matriks korelasi antar Kriteria Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna Penyederhanaan/ Transformasi Matriks korelasi antar Elemen Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dalam bentuk warna
  28. 28. 28 CONTOH PENYEDERHANAAN HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIKAITKAN DEGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DALAM BENTUK WARNA Informasi Tepi = Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan lemah dengan strategi RPJMD = Matriks korelasi antar elemen yang tidak mempunyai keterpautan dengan strategi RPJMD = Matriks korelasi antar elemen dengan dirinya sendiri (Matriks Identitas) = Matriks korelasi antar elemen yang mempunyai keterpautan kuat dengan strategi RPJMD ! !
  29. 29. 29 CONTOH REKAPITULASI HASIL MATRIKS KORELASI ANTAR KRITERIA PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
  30. 30. 30 Cont’ HASIL MATRIKS KORELASI PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA
  31. 31. 31 HASIL MATRIKS KORELASI 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG DIKAITKAN DENGAN STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013
  32. 32. SKEMA KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN Struktur RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Tujuan Pembangunan Strategi RPJMD 151 Strategi Visi : Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera Misi: 1. Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing 2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan 5. Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi Paradigma Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi Elemen: 1. Pasar Bebas 2. Akumulasi Modal 3. Industrialisasi 4. Eksploitasi Sektor Primer Kesejahteraan Elemen: 1. Sentralistik 2. Pelayanan Publik 3. Redistribusi 4. Jaminan Sosial Sumberdaya Manusia Elemen: 1. Pemberdayaan 3. Berkelanjutan 5. Partisipasi Masyarakat 2. Kesetaraan 4. Produktivitas 6. Transparansi Matriks Korelasi antar elemen-elemen ketiga Paradimgma Pembangunan yang dikaitkan dengan strategi RPJMD Jawa Barat 2008-2013 57 Strategi yang mengandung elemen-elemen 3 (tiga) Paradigma Pembangunan 1. Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi (Misi 1 terdapat 46 strategi). 2. Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 2 terdapat 46 strategi). 3. Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 3 terdapat 18 strategi). 4. Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 4 terdapat 18 strategi). 5. Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 5 terdapat 22 strategi).
  33. 33. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera No . 33 Misi Strategi Paradigma 1 2 3 4 1. S u m b e r d a y a Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing 1. Melakukan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP seatap, SMA seatap secara meluas di berbagai kecamatan dan desa di Jawa Barat. 2. Menyelenggarakan pendidikan dasar dengan biaya yang terjangkau. 3. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. 4. Mengembangkan perpustakaan di rukun tetangga. 5. Menjamin tersedianya tenaga dan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas 6. Memberikan pelayanan perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. 7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 8. Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan kejuangan, dan kesetiakawanan sosial. 9. Mengembangkan sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya, regional Jawa Barat. 10. Menurunkan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau Puskesmas. 11. Meningkatkan kualitas budaya program hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi, melalui pembangunan puskesmas disetiap kecamatan, puskesmas berfungsi PONED, rumah sakit keliling (Mobile Hospital), perbaikan gizi masyarakat, perbaikan lingkungan permukiman, pengadaan air baku dan air bersih bagi kebutuhan domestik secara merata di setiap desa. 1. Paradigma Kesejahteraan KETERKAITAN VISI, MISI, STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 DENGAN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN
  34. 34. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 1 2 3 4 34 12. Pelatihan keterampilan bagi perempuan agar mandiri. 13. Pencegahan perdagangan anak dan perempuan. 14. Pendidikan formal dan non formal dengan sasaran kaum wanita. 2. M e n i n g k a t k a n P e m b a n g u n a n Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal 1. Mewujudkan harmonisasi dan integrasi peraturan dan ketentuan pendukung investasi di daerah. 2. Memfasilitasi pemberian fasilitas penanaman modal bagi penanam modal serta jaminan keamanan dan kepastian hukum. 3. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan investasi di Jawa Barat serta kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien di bidang investasi diantaranya percepatan proses perijinan penanaman modal. 4. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi, yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 5. Membentuk forum interaksi investor mitra Jawa Barat (West Java Partner). 6. Meningkatkan promosi yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait di Jawa Barat serta kerjasama investasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan swasta. 7. Menyusun paket peluang investasi yang layak untuk ditawarkan kepada penanam modal. 8. Meningkatkan teknologi budidaya dan pengawetan perikanan air laut, air payau dan air tawar. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata, kualitas sumber daya pariwisata termasuk sumber daya manusia pemandu wisata, kualitas pelayanan dan informasi pariwisata, kualitas objek dan daya tarik wisata untuk peningkatan daya saing serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 1. Paradigma Pertumbuhan Ekonomi Cont’
  35. 35. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 1 2 3 4 35 10. Memfasilitasi perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus serta penyediaan promotion and business center yang representatif. 11. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. 12. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, penyuluhan, diversifikasi produk usaha, pengembangan benih/bibit unggul, ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan usaha tani dan komoditas serta penyerapan tenaga pertanian, perkebunan, dan peternakan. 13. Melaksanakan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan serta menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen. 14 Meningkatkan produksi perikanan, ketersediaan dan pendistribusian benih/induk yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana budidaya perikanan serta penyerapan tenaga kerja perikanan. 15. Meningkatkan kualitas tata guna lahan dan air, terkendalinya konversi lahan pertanian serta pencetakan lahan persawahan. 16 Mengendalikan hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan. 17. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok, beras jagung dan kedelai. 18. Menurunkan tingkat kehilangan hasil pasca panen, kerawanan pangan masyarakat terhadap pangan. 19. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri tekstil, produk tekstil, industri keramik serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar. 20. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi). 21. Mengembangkan jejaring usaha pengolahan hasil serta penguatan pasar untuk industri hilir. 2. Paradigma Kesejahteraan Cont’
  36. 36. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 1 2 3 4 36 22. Melaksanakan pengembangan aneka usaha dan pengelolaan kehutanan. 23. Membina dan mengembalikan usaha-usaha bidang kehutanan. 24. Mengembangkan lembaga penyuluhan swakarsa mandiri. 3. M e n i n g k a t k a n Ketersediaan dan Infrastruktur wilayah 1. Meningkatkan pembangunan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. 2. Mengembangkan sistem transportasi massal (Mass Rapid). 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 4. Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalu lintas serta pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 5. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan. 6. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan. 7. Mengurangi timbulan sampah pada sumbernya dan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah. 8. Meningkatkan cakupan layanan dan distribusi energi dan ketenagalistrikan 1. Paradigma Pertumbuhan Ekonomi 2. Paradigma Kesejahteraan 4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya T a m p u n g Lingkungan Untuk P e m b a n g u n a n Berkelanjutan 1. Meningkatkan kualitas program keluarga berencana. 2. Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. 3. Mewujudkan kerjasama bidang ketransmigrasian serta meningkatkan kemampuan transmigran. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat desa hutan dalam pengamanan kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan. 6. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK). 1. Paradigma Sumberdaya Manusia Cont’
  37. 37. Visi: Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera 1 2 3 4 5. M e n i n g k a t k a n 37 E f e k t i v i t a s P e m e r i n t a h a n Daerah dan Kualitas Demokrasi 1. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tramtibmas. 3. Mewujudkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan. 4. Pengembangan kelembagaan demokrasi lokal. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. 1 . P a r a d i g m a Sumberdaya Manusia 1. Di dalam misi 1 terdapat 14 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi (Misi 1 terdapat 46 strategi). 2. Di dalam misi 2 terdapat 24 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 2 terdapat 46 strategi). 3. Di dalam misi 3 terdapat 8 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan (Misi 3 terdapat 18 strategi). 4. Di dalam misi 4 terdapat 6 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 4 terdapat 18 strategi). 5. Di dalam misi 5 terdapat 5 strategi RPJMD yang mengakomodasi Paradigma Sumberdaya Manusia (Misi 5 terdapat 22 strategi).
  38. 38. Model Fungsional masing-masing elemen Elemen paradigma = f (x, y,) Indikator Kesimpulan dan Saran 38 V. IMPLEMENTASI PENELITIAN Skema A nalisis Hasil Matriks Korelasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia yang dikaitkan dengan strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Paradigma Kesejahteraan 1. Elemen Sentralistik 2. Elemen Pelayanan Publik 3. Elemen Redistribusi/Transfer Pemerintah 4. Elemen Jaminan Sosial Paradigma Pertumbuhan Ekonomi 1. Elemen Akumulasi Modal 2. Elemen Industrialisasi 3. Elemen Eksploitasi Sektor Primer 4. Elemen Pasar Bebas Paradigma Sumberdaya Manusia 1. Elemen Pemberdayaan 2. Elemen Kesetaraan Data 1. LKPJ G u b e r n u r Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Akhir Periode). 2. Jawa Barat dalam Angka (BPS). Pengklasifikasian Data Analisis Implementasi elemen-elemen 3 (tiga) Paradigma Pembangunan yang terpenuhi dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
  39. 39. Indikator capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan LKPJ Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Akhir masa jabatan) dan Jawa Barat dalam Angka (Publikasi BPS) No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian 39 target setiap tahun 1 Laju Pertumbuhan Investasi LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012 3 Kemantapan Infrastruktur Jalan LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012 4 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Jawa Barat Dalam Angka 2007-2010 Tidak tercantum 5 Hasil Produksi Padi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum 6 Hasil Produksi Perikanan Jawa Barat Dalam Angka 2007, 2009, 2011, 2012 Tidak tercantum 7 Tingkat Ekspor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 8 Tingkat Impor LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 9 Balita Gizi Buruk Jawa Barat Dalam Angka 2005, 2011, 2012 Tidak tercantum 10 Angka Kematian Bayi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 2009, 2010, 2011, 2012 11 Cakupan Pelayanan Air Bersih (perkotaan) LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 12 Angka Partisipasi Kasar SD, SLTP, SLTA, dan PTN LKPJ Tahun 2008-2013 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (SD, SLTP, SLTA). 2010, 2012 (PTN) Tidak tercantum 13 Belanja Subsidi Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum 14 Belanja Hibah Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum 15 Angka Kematian Ibu LKPJ Tahun 2008-2013 2005, 2011, 2012 Tidak tercantum Klasifikasi Data
  40. 40. 40 Cont’ No Indikator Sumber Data yang tersedia Pencantuman capaian target setiap tahun 16 Jumlah Penduduk Miskin LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 17 Angka Melek Huruf LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2012 Tidak tercantum 18 UMKM Jawa Barat Dalam Angka 2007-2012 Tidak tercantum 19 Indeks Pembangunan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011 2009-2012 20 Indeks Pemberdayaan Gender LKPJ Tahun 2008-2013 2007-2011 2009-2012 Mengacu pada pembahasan tabel di atas, diketahui bahwa dari 20 indikator capaian pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 indikator yang memiliki capaian target tahunan, sementara 15 indikator lainnya tidak memiliki capaian target per tahun.
  41. 41. 41 Analisis PROSEDUR ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN 3 (TIGA) PARADIGMA PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 Data yang tersedia : 2007 = 87,3 (Angka Kondisi Awal/ AKA) 2008 = 88,1 2009 = 89,5 2010 = 92 2011 = 95 2012 = 97 Data yang mewakili tahun berlaku RPJMD 2008-2013 dirata-ratakan 88,1+89,5+92+95+97 5 = 92,3 (Angka rata-rata/AR) Jika AR < AKA, maka menunjukkan makna negatif “-” Jika AR > AKA, maka menunjukkan makna positif “+”
  42. 42. 42 1. CONTOH ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN AKUMULASI MODAL DARI PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI INDIKATOR LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA Akumulasi Modal = f (Laju pertumbuhan investasi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Sumber: Todaro, 2000 A. Analisis Laju Pertumbuhan Investasi
  43. 43. — Berdasarkan penghitungan rata-rata laju pertumbuhan investasi tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, diketahui nilai rata-rata laju pertumbuhan investasi di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun sebesar 6,81%. — Nilai rata-rata tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun 2007 yaitu 9,33% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini laju pertumbuhan investasi di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 2,52% dari tahun 2007. Penurunan tersebut bermakna negatif, dengan penurunan ini maka peluang-peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor investasi sulit terwujud. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan misi kedua yang diusung Provinsi Jawa Barat, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal. — Dengan demikian melalui analisis indikator laju pertumbuhan investasi di Jawa Barat, diketahui bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun tidak menghasilkan capaian yang lebih baik dari kondisi awal pada tahun 2007 (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013). 43 Cont’
  44. 44. B. Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 44 Cont’ • Berdasarkan penghitungan rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada grafik di atas, diketahui nilai rata-rata tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun sebesar 62.88%.
  45. 45. • Nilai rata-rata tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kondisi awal pada tahun 2007 yaitu 62.5% (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013) atau dalam konteks ini tingkat partisipasi angkatan kerja di Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,38% dari tahun 2007. Hal tersebut bermakna positif dan sesuai dengan misi kedua Provinsi Jawa Barat, yakni meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal. 45 Cont’ • Dengan demikian melalui analisis indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, diketahui bahwa implementasi elemen akumulasi modal selama 5 (lima) tahun menghasilkan capaian yang melampaui angka pada kondisi awal tahun 2007 (sebelum pemberlakuan RPJMD 2008-2013). HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN-ELEMEN YANG LAIN DISAJIKAN DALAM TABEL SELANJUTNYA
  46. 46. HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 No Elemen Indikator Hasil 1. Pasar Bebas Ekspor Nilai ekspor lebih besar dibandingkan dengan 46 kondisi awal (Tahun 2007) Impor Nilai Impor lebih rendah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) 2. Industrialisasi Kemantapan Infrastruktur Jalan Mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Mengalami penurunan jumlah pekerja dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007) 3. Akumulasi Modal Pertumbuhan Investasi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menunjukan peningkatan jumlah dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007) 4. Eksploitasi Sektor Primer Produksi Padi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Produksi Perikanan Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)
  47. 47. 47 HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA KESEJAHTERAAN DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 No. Elemen Indikator Hasil 1. Sentralistik Balita Gizi Buruk Mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Angka Kematian Bayi Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) 2. Pelayanan Publik Cakupan Pelayanan Air Bersih Menunjukkan peningkatan kualitas dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menunjukkan kurangnya partisipasi dalam pendidikan (SLTA dan PT) dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) 3. Redistribusi/ Transfer Pemerintah Belanja Subsidi Mengalami penurunan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007) Belanja Hibah Menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan kondisi awal (Tahun 2007) 4. Jaminan Sosial Jumlah Penduduk Miskin Mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Angka Kematian Ibu Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007)
  48. 48. 48 HASIL ANALISIS IMPLEMENTASI ELEMEN PARADIGMA SUMBERDAYA MANUSIA DALAM STRATEGI RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008-2013 No. Elemen Indikator Hasil 1. Pemberdayaan Angka Melek Huruf Mengalami peningkatan angka melek huruf dibandingkan dengan angka kondisi awal (Tahun 2007) Jumlah UMKM Mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan jumlah kondisi awal (Tahun 2007) 2. Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender Mengalami peningkatan kesenjangan antara pria dan wanita dibandingkan dengan kondisi awal (Tahun 2007) Indeks Pemberdayaan Gender Menunjukkan peningkatan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan Kondisi Awal (Tahun 2007)
  49. 49. 49 2. Analisis Keterkaitan antara Ketiga Paradigma Pembangunan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya menggunakan pendekatan paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan Jawa Barat, yang didalamnya termasuk persoalan kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum menerapkan paradigma pembangunan sebagai suatu kesatuan yang saling melengkapi. Mengacu pada Gambar IV. 24 diketahui bahwa masalah kemiskinan bukan hanya terkait dengan paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan, melainkan erat juga kaitannya dengan paradigma Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu ketiga paradigma pembangunan tersebut harus menjadi titik masuk (entry point) sebagai kerangka acuan dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Jawa Barat.
  50. 50. 50 3. Analisis Paradigma Pembangunan dalam Strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Berdasarkan Perspektif Kontekstual Penggunaan Paradigma pembangunan sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan pembangunan di Jawa Barat harus ditempatkan dalam perspektif kontekstual. Hal ini bermakna bahwa pemilihan paradigma pembangunan harus ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat Jawa Barat, sesuai dengan situasi dan kondisi riil pembangunan di Jawa Barat.
  51. 51. 51 VI. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan 1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan merupakan kerangka acuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun strategi RPJMD Tahun 2008-2013. Sementara itu paradigma yang berpusat pada sumberdaya manusia bukan merupakan kerangka acuan dalam penyusunan strategi RPJMD tersebut. 2. Dari ketiga paradigma pembangunan, hanya ada 2 (dua) paradigma yang keseluruhan elemen-elemennya terpenuhi dalam strategi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, yakni Paradigma Pertumbuhan Ekonomi melalui elemen: (1) akumulasi modal, (2) industrialisasi, (3) pasar bebas dan (4) eksploitasi sektor primer, serta Paradigma Kesejahteraan melalui elemen: (1) sentralistik, (2) pelayanan publik, (3) redistribusi/transfer pemerintah dan (4) jaminan sosial. 3. Paradigma yang elemen-elemenya tidak terpenuhi secara keseluruhan adalah Paradigma Sumberdaya Manusia. Adapun elemen yang terpenuhi hanya 2 (dua) elemen dari 6 (enam) elemen, yaitu elemen: (1) kesetaraan dan (2) pemberdayaan, sedangkan elemen yang tidak terpenuhi adalah elemen (1) produktivitas, (2) transparansi, (3) berkelanjutan dan (4) partisipasi masyarakat.
  52. 52. Cont’ 4. Kesimpulan Implementasi Paradigma Pertumbuhan Ekonomi No. Elemen Kesimpulan 1. Akumulasi Modal Telah diimplementasikan 2. Industrialisasi Telah diimplementasikan 3. Eksploitasi Sektor Primer Telah diimplementasikan 4. Pasar Bebas Telah diimplementasikan 5. Kesimpulan Implementasi Paradigma Kesejahteraan No. Elemen Kesimpulan 1. Pelayanan Publik Telah diimplementasikan 2. Sentralistik Telah diimplementasikan 3. Redistribusi/Transfer Pemerintah Telah diimplementasikan 4. Jaminan Sosial Telah diimplementasikan 6. Kesimpulan Implementasi Paradigma Sumberdaya Manusia No. Elemen Kesimpulan 1. Kesetaraan Telah diimplementasikan 2. Pemberdayaan Telah diimplementasikan 3. Berkelanjutan Belum diimplementasikan 4. Partisipasi Masyarakat Belum diimplementasikan 5. Produktivitas Belum diimplementasikan 6. Transparansi 52 Belum diimplementasikan
  53. 53. 53 Cont’ 7. Meskipun secara teoretis Paradigma Pertumbuhan Ekonomi dan Paradigma Kesejahteraan telah menjadi kerangka acuan dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat, namun hal ini belum dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. (Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 masih menempati urutan ke-3 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni sebesar 4,65 juta jiwa). 8. Sementara itu hingga tahun 2014, Provinsi Jawa Barat masih tercatat memiliki dua daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, yakni Kabupaten Garut dan Kabupaten Sukabumi, dengan demikian implementasi paradigma pembangunan di Jawa Barat secara makro belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. 9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melengkapi capaian target tahunan pada seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerahnya. Dari 20 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, hanya 5 (lima) indikator yang memiliki capaian target tahunan. 10.Tidak adanya capaian target tahunan pada sebagian besar indikator-indikator pembangunan di Jawa Barat mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dalam bidang pengawasan pembangunan, sehingga bidang tersebut harus diperkuat.
  54. 54. 11. Dalam PP No. 8/2008 yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, dikatakan bahwa penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir dari RPJMD dilakukan oleh Bappeda. Dengan demikian Bappeda memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan. 54 Cont’ B. Saran 1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melengkapi dan menyampaikan kepada publik seluruh data-data yang merepresentasikan kinerja pemerintahan, terutama data terkait target tahunan pada setiap indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. 2. Mengacu pada Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal, diketahui bahwa Jawa Barat masih memiliki 2 (dua) Kabupaten dengan status daerah tertinggal. Sementara itu fokus dari dokumen RPJMD adalah untuk memecahkan permasalahan yang terdapat pada daerah tertinggal. Kondisi ini bersifat paradoksal mengingat pembangunan jangka menengah Jawa Barat (RPJMD) telah berjalan selama 10 tahun. Adapun model solusi untuk hal ini dilampirkan dalam lampiran (Lampiran D1 dan Lampiran D2).
  55. 55. 55 Cont’ 3. Mengacu pada PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pengawasan ditujukan untuk menjamin pembangunan berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan rencana. Sementara itu dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat tidak dicantumkan seluruh target tahunan dalam indikator yang digunakannya. Kondisi ini bersifat paradoksal, mengingat pengawasan pelaksanaan pembangunan mencakup pengawasan terhadap capaian target setiap tahun. Adapun model solusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat dilampirkan dalam lampiran (Lampiran E) 4. Untuk meminimalkan potensi kegagalan pembangunan daerah, idealnya seorang Kepala Daerah terpilih harus benar-benar memahami permasalahan pembangunan di daerahnya dan mampu mentransformasikan pemahamannya kedalam strategi dan program kerja yang tepat sasaran dengan menggunakan pendekatan teoretis, sehingga terbangun kerangka analisis yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. 5. Mengingat seorang Kepala Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menentukan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah pusat perlu membuat undang-undang yang mengatur kompetensi setiap calon Kepala Daerah, sehingga meminimalkan potensi terpilihnya Kepala Daerah yang tidak memiliki kompentensi dalam memimpin daerahnya.
  56. 56. 56 Cont’ 6. Dalam menentukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah setiap 5 (lima) tahun, Kepala Daerah terpilih perlu memperhatikan keberlangsungan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada periode sebelumnya, mengingat pembangunan merupakan proses gradual sehingga kesinambungan pembangunan perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. 7. Untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang efektif dan efisien, pemerintah Provinsi Jawa Barat idealnya memiliki peta tematik yang berkaitan dengan seluruh permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, dalam konteks ini peta tematik yang dimaksud contohnya adalah peta sebaran jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan masyarakat per wilayah, jumlah pengangguran dan sebagainya. 8. Matriks korelasi 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia) dapat digunakan sebagai perangkat/instrumen untuk mengetahui paradigma pembangunan apa yang digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah lainnya, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota. 9. Kerangka berpikir sistem (system thinking) bisa digunakan untuk menganalisis keterkaitan strategi RPJMD dengan 3 (tiga) paradigma pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia)
  57. 57. Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 1. Rendahnya kualitas SDM A. Meningkatkan 57 Menetapkan 6 Kriteria Daerah Tertinggal Contoh Skema Model Solusi Desa Tertinggal Dengan 22 Indikator Daerah Tertinggal 1. Kabupaten Garut 2. Kabupaten Sukabumi Daerah Tertinggal Model Solusi IPM 2. Rendahnya perekonomian Masyarakat A. Mengurangi persentase penduduk miskin B. Meningkatkan konsumsi perkapita 3. Infrastruktur A. Meningkatkan panjang jalan yang diaspal B. Meningkatkan persentase penggunaan listrik C. Meningkatkan persentase penggunaan air bersih D. Meningkatkan jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk E. Meningkatkan jumlah SD-SMP/ 1000 penduduk F. Meningkatkan jumlah dokter/1000 penduduk G. Meningkatkan jumlah desa dengan pasar permanen 4. Aksesibilitas A. Memperpendek jarak dari desa ke fasilitas pendidikan B. memperpendek jarak dari desa ke fasilitas kesehatan 5. Kemampuan keuangan daerah A. Menurunkan Celah Fiskal 6. Keterisolasian daerah berdasarkan karakteristik daerah A. Menurunkan persentase desa rawan banjir B. Menurunkan persentase desa rawan longsor C. Menurunkan persentase desa berlahan kritis D. Menurunkan persentase terjadinya konflik di perdesaan Penjelasan Lebih Rinci disajikan Dalam Tabel
  58. 58. 58 TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN GARUT Daerah tertingal Kabupaten Garut No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi 1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia A. IPM. 71,70 (2011) (Susenas,BPS) Meningkatkan IPM >71,70 2. Rendahnya Perekonomian Masyarakat A. Persentase penduduk miskin 13,47% (2011) (Susenas,BPS) Mengurangi persentase penduduk miskin > 13,47% B. Konsumsi per kapita. Rp 353.999 (2011) (Susenas, BPS) Meningkatkan konsumsi per kapita > Rp 353.999 3. Infrastruktur A. Panjang jalan yang sudah diaspal. 78,58% (2012) (Podes, BPS) Meningkatkan Panjang jalan yang sudah diaspal B. Panjang jalan yang 21,42% (2012) >78,58% belum diaspal. (Podes, BPS) C. Persentase pengguna listrik. 98,91% (2010) (Podes, BPS) Meningkatkan persentase pengguna listrik >98,91% D. Persentase pengguna telepon. 6,49% (2010) (Podes, BPS) Meningkatkan persentase pengguna telepon >6,49% E. Persentase penggunaan air bersih. _ _ F. Jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan 376 desa (2011) permanen. (Podes, BPS) Mengurangi desa dengan pasar tanpa bangunan permanen <376 desa G. Jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk. _ _ H. Jumlah dokter/1000 _ penduduk. _ I. Jumlah SD-SMP/1000 1 (2011) penduduk. (Podes, BPS) Meningkatkan jumlah SD-SMP/ 1000 penduduk >1
  59. 59. Daerah tertingal Kabupaten Garut No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi 4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari 59 desa ke kota kabupaten. _ _ B. Persentase desa dengan jarak ke fasilitas pendidikan >3Km 98,94% (2010) (Podes, BPS) Memperbanyak fasilitas pendidikan yang berjarak dekat dengan desa C. Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5Km 76% (2008) (Podes,BPS) Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan yang berjarak dekat dengan desa 5. Kemampuan keuangan daerah yang rendah A. Celah fiskal 281.959 Juta (2010) (DEPKEU) Menurunkan celah fiskal <281.959 Juta 6. Keterisolasian daerah berdasarkan karakteristik daerah A. Persentase desa rawan gempa bumi. 78,65% (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa rawan gempa >78,65% B. Persentase desa rawan banjir _ _ C. Persentase desa rawan longsor 39,21 (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa rawan longsor <39,21 D. Persentase desa di kawasan lindung. _ _ E. Persentase desa berlahan kritis. 33,87% (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa berlahan kritis <33,87% F. Persentase desa rawan konflik satu tahun terakhir. 3,48% (2010) (Podes, BPS) Mengurangi persentase terjadinya konflik di perdesaan <3,48% Cont’
  60. 60. 60 TABEL KOMPONEN MODEL SOLUSI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN SUKABUMI Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi 1. R e n d a h n y a k u a l i t a s sumberdaya manusia A. IPM. 71,49 (2012) Meningkatkan IPM >71,49 2. Rendahnya Perekonomian Masyarakat A. Persentase penduduk miskin 9,72% (2012) Mengurangi persentase penduduk miskin <9,72% B. Konsumsi per kapita. Rp 404.727 (2011) Meningkatkan konsumsi per kapita >Rp 404.727 3. Infrastruktur A. Panjang jalan yang sudah diaspal. 82,97% (2012) Meningkatkan Panjang Jalan yang Sudah Diaspal B. Panjang jalan yang 17,03% >82,97% belum diaspal. (2012) C. Persentase pengguna listrik. 96,95% (2010) Meningkatkan persentase pengguna listrik >96,95% D. Persentase pengguna telepon. 5,48% (2010) Meningkatkan persentase pengguna telepon >5,48% E. Persentase pengguna _ air bersih. _ F. Jumlah desa dengan pasar tanpa bangunan 333 desa (2011) permanen. (Podes, BPS) Memperbanyak pasar dengan bangunan permanen di desa-desa. G. Jumlah prasarana kesehatan/1000 penduduk. _ _ H. Jumlah dokter/1000 _ penduduk. _ I. Jumlah SD-SMP/1000 1 (2011) penduduk. (Podes, BPS) Meningkatkan jumlah SD-SMP/ 1000 penduduk >1
  61. 61. Cont’ Daerah tertingal Kabupaten Sukabumi No Kriteria Indikator Nilai Model Solusi 4. Aksesibilitas A. Rata-rata jarak dari desa ke kota kabupaten. _ _ B. Persentase desa dengan jarak ke fasilitas pendidikan >3Km 97,33% (2010) (Podes,BPS) Menurunkan persentase desa dengan jarak ke fasilitas pendidikan >3 Km <97,33% C. Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5Km 92% (2008) (Podes,BPS) Menurunkan persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5 Km <92% 5. Kemampuan keuangan daerah yang rendah A. Celah fiskal 304.564 Juta (2010) (DEPKEU) Menurunkan Celah fiscal >304.564 6. Keterisolasian daerah berdasarkan karakteristik daerah A. Persentase desa rawan gempa bumi. 85,01% (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa rawan gempa bumi <85,01% B. Persentase desa rawan longsor 37,33 (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa rawan longsor <37,33 C. Persentase desa rawan banjir 17,17 (2011) (Podes, BPS) Mengurangi persentase desa rawan banjir <17,17 D. Persentase desa di kawasan lindung. _ _ E. Persentase desa berlahan kritis. _ _ F. Persentase desa rawan konflik satu tahun terakhir. _ _ 61
  62. 62. 62 Contoh Model Solusi Kelemahan Pengawasan Pembangunan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Barat “sebagai aparat pengawas intern pemerintah di tingkat Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur” DPRD Provinsi Jawa Barat “sesuai dengan fungsinya melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya” Lemahnya Pengawasan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat Model Solusi 1. Inspektorat meningkatkan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah 2. Inspektorat meningkatkan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu 3. Inspektorat meningkatkan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan 4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. 5. DPRD meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, keputusan kepala daerah atau kebijakan yang ditetapkan pemenrintah daerah. 6. DPRD melakukan rapat kerja maupun rapat dengar pendapat ketika terdapat permasalahan dari pelaksanaan pembangunan daerah. 7. DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas secara mendalam terhadap suatu permasalahan.
  63. 63. 63 Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Magister Studi Pembangunan Terimakasih.. Wassalamualaikum..

×