WAKAF PRODUKTIF

Syarifudin: Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, 3 Mei 2014 1

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN KAPASITAS PEREKONOMIAN DI MALUKU
Oleh: Dr. Syarifudin
A. LATARBELAKANG.
Tak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan wakaf produktif di Maluku telah
menjadi bagian dari sistem perekonomian di Indonesia, fakta ini tampak adanya BWI
(Badan Wakaf Indonesia) perwakilan di Maluku yang berorientasi dalam
meningkatkan dan memperbaiki sistem kapasitas perekonomian di Maluku. Gambaran
perdangan di Maluku khususnya di kota Ambon jumlah pedagang kecil 547,
pedangang menengah 270 dan pedangang besar 115. Dari jumlah ini pemberdayaan
wakaf produktif belum tercatat dalam bagian sistem ekonomi di Maluku sehingga
pemberdayaan wakaf produktif sangat urgent di Maluku untuk menjadi bagian dari
regulasi sistem perekonomian di Provinsi Maluku.
Dari gambaran pedangan ini wakaf produktif
belum termasuk dalam data statistik sehingga
peran-peran wakaf produktif di Maluku khsusunya
di kota Ambon perlu ditingkatkan untuk
menggerakkan ekonomi di Maluku.
Menurut data Maluku Dalam Angka yang di kelolah oleh Balai Pusat Statistik
(BPS) Provinis Maluku bahwa pada tahun 2012 pertumbuhan jumlah penduduk
mencapai 1.457.076 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dari 11 Kabupaten/Kota,
nampak laju pertumbuhan juga sangat meningkat. Sementara jumlah penduduk kota
Ambon sebesar 284.809. Dari jumlah ini pencari kerja sebanyak 17.859 orang terdiri
dari laki-laki 7.784 orang dan perempuan sebanyak 10.075 orang. Jumlah pencari
kerja tersebut jika presentasiakan muslim 31,7% maka jumlah pencari kerja yang
beragama Islam sebesar 8.395 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
Keadaan ini perlu pemberdayaan wakaf produktif untuk mencegah keresahan dan
gesekan sosial akibat minimnya ruang kerja dengan jumlah pengangguran .
Untuk mencegah terjadinya benturan-benturan psikologis yang tajam itu
membutuhkan regulasi sistem wakaf produktif sebagai media untuk mencegah
terjadinya pergolakan sosial di Maluku. Wakap produktif adalah buah pikiran para
ulama yang memiliki peran strategis bagi penduduk muslim di Maluku untuk menjadi

garda terdepan menggerakkan ekonomi umat melalui wakaf produktif. Berdasarkan
pemikiran tersebut maka diperlukan pembinaan wakaf produktif bagi Kaupaten Kota
yang ada di Provinsi Maluku untuk meminimalisasi jumlah pencari kerja yang
berjumlah 8.395 orang. Realitas inilah yang melatarbelakangi perlu pembinaan wakaf
produktif bagi masyarakat Maluku untuk memberikan wawasan dalam
meminimalisasi jumlah pengangguran di Provinsi Maluku melalui wakaf produktif.
Persoalan kemunduran ekonomi umat di Maluku salah satu aspeknya akibat
pengelolaan wakaf produktif belum dikembangkan secara profesional dan akuntabel
sesuai standar pelayanan publik. Faktor inilah yang menyebabkan kondisi pembinaan
wakaf produktif di Provinsi Maluku belum maksimal memberikan kontribusi terhadap
perbaikan regulasi ekonomi di Maluku. Selain itu mazhab ekonomi kapitalis sanga
mendominasi alam pikiran pelaku ekonom di Maluku yang spiritnya berkiblat pada
kecenderungan nafsaha yang sangat dominan.
Jika pemberdayaan wakaf produktif ini dapat dilakukan secara maksimal maka
dapat memberikan wawasan dalam aspek pemahaman tentang kunci pengelolaan
wakaf produktif, manajemen sistem informasi wakaf produktif, dan cara
pengembangan wakaf produktif berbasis masjid. Kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan ekonomi kerakyatan di Provinsi Maluku sebagai solusi efektif
menggunakan harta sesuai dengan fungsi dan terminologi Al-Quran dan Sunnah. Atas
dasar inilah sehingga workshop pembinaan wakaf produktif sangat strategi diberikan
kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.
Asumsi teologis mengungkapkan bahwa ketika masyarakat kurang memahami
dan mengetahui pengelolaan, pemanfaatan wakaf secara baik maka ia dapat
meningkatkan kriminalitas dan berpotensi melahirkan kesenjangan sosial di tengah
masyarakat. Proposisi ini ketika mencermati kondisi penyuluhan perwakafan di
Maluku selama lima tahun terakhir ada kecenderungan kesenjangan tersebut akibat
rendahnya pemahaman wakaf dari aspek aqidah, syari‟ah, dan akhlaq. Selain itu
dampak dari migrasi lokal melahirkan ledakan penduduk di Maluku cukup tinggi
sehingga perlu pemberdayaan wakaf produktif untuk mencegah kesenjangan sosial
yang terjadi di kota Ambon.
Hal ini tampak dalam deskripsi aktivitas sosial masyarakat belum ada pendataan
secara maksimal jumlah wakif di kota Ambon, peta perwakafan, belum ada trainer

perwakafan, kurikulum wakaf, dan database harta wakaf, belum ada data wakaf
produktif, penyuluhan dan pembinaan nazdir, dan wakif yang dimiliki oleh Badan
Wakaf Indonesia di Maluku. Kondisi ini sehingga pilihan masyarakat di kota Ambon
belum memilih metode wakaf sebagai media kemaslahatan umat. Dalam mencegah
kriminal di kota Ambon karena selama ini materi pembinaannya kurang di arahkan
pada aspek aqidah, syari‟ah, akhlaq, dan wirausaha. Sebagai contoh pemberdayaan
wakaf di Jakarta dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.
Dari hasil penelitian tahun 2013 ini menunjukkan bahwa peran wakaf produktif
telah menjadi urgent di kota Ambon dan memiliki peran strategis untuk mencegah dan
mengembalikannya pada poros ekonomi di Maluku sehat secara akutabel dari aspek
administrasi dan aspek spiritualitas demi kemakmuran masyarakat di Maluku melalui
pemberdayaan wakaf produktif.
B. PEMBAHASAN.
1. Pengertian Wakaf
Menurut bahasa wakaf berasal dari waqf yang berarti radiah (terkembalikan), al-
tahbis (tertahan), altasbil (tertawan) dan al-man‟u (mencegah). disebut pula dengan
al-habs (al-ahbas, jamak). Secara bahasa, al-habs berarti al-sijn (penjara), diam,
cegah, rintangan, halangan, “tahanan,” dan pengamanan. Gabungan kata ahbasa (al-
habs) dengan al-mal (harta) berarti wakaf (ahbasa al-mal). Terminologi waqf berarti
semua hal ibadah yang bersifat benda (materi) perlu dikembalikan sesuai fungsinya,
yakni kemaslahatan umat manusia yang berimplikasi pada ketaqwaan dan
kesejahteraan sesama umat manusia. Penggunaa kata al-habs dengan arti wakaf
terdapat dalam beberapa penjelasan para ulama antara lain:

1. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibn „Umar yang menjelaskan bahwa
Umar Ibn al-Khatab datang kepada Nabi saw. Meminta petunjuk pemanfaatan
tanah miliknya di Khaibar. Nabi saw. Bersabda: “Bila engkau menghendaki,
tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasinya (manfaatnya). Terminilogi ini
menunjukkan bahwa wakaf produktif itu perlu dikembangkan secara profesional
dengan sistem informasi yang mudah, sesuai kebutuhan publik, dan lebih
banyak manfaatkan bagi kemaslahatan umat manusia.
2. Hadits riwayat Ibn Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Imam Abu
Hanifah) dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Harta yang sudah
berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf.”
Dalam hadits dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (shadaqat
jariyah) dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).
Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqih
berkembangan dalam beberap model sesuai kebutuhan publik ia bersifat fleksibel
sesuai perubahan sosial masyarakat. Misalnya pandangan Al-Syarkhasi dalam kitab
al-Mabsuth, memberikan terminologi wakaf dengan Kitab al-waqf, Imam Malik
menuliskannya dengan nomenklatur Kitab Habs wa al-Shadaqat, Imam al-Syafi‟I
dalam wakaf disebut al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas, dan
bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur
kitab al-Washaya.
Secara normative idiologis, antroplogis, sosiologis, dan komunikasi perbedaan
nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan
secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan al-Sunna. Model
perkembangannya sesuai tingkat keilmuan dan kondisi sosial masyarakat. Dengan
demikian semakin canggih kreativitas masyarakat melakukan pemberdayaan zakat
semakin tinggi dampaknya pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan pertahanan
dan keamanan. Oleh karena itu pemberdayaan wakaf produktif adalah wilayah Ijtihad
yang dikemas dengan cara yang ma‟ruf sehingga dapat dipercaya oleh publik melalui
sistem yang akuntabel dan didukung oleh 5 S komponen sistem yang saling terpadu
dan terintegrasi. Empat komponen itu adalah Skil, Spiritual, Sistem, Sosial, dan
Modal.

2. Landasan Normatif Tentang Wakaf dalam Al-Quran dan Sunnah.
Seperti telah diuangkapkan di muka, bahwa secara eksplisit tidak ditemukan
ayat al-Quran yang mengatur tentang wakaf, namun secara implisit cukup banyak
ayat-ayat yang bisa jadi dasar hukum tentang wakaf, yaitu beberapa ayat tetang infak
diantaranya:
a) Al-Qur‟an : Al-Hajj/22:77

77. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
Spirit pesan dalam ayat tersebut memberikan kontribusi besar ketika wakap
dikelolah sesuai standar prosedur pelayanan prima, karena perlu ada imam(keamanan
pengawasan dan pengelolaan wakaf), ruku (selalu meyakini bahwa Allah selalu hadir
dalam diri kita sehingga perlu ruku untuk menyebahnya) sebagai simbol konsisten
terhadap regulasi wakaf dan berusaha menghindari potensi kejahatan dengan
mencegah manusia dari aspek penguasaan kapital secara sepihak.
b) Al-Qur‟an: Al Baqarah/2:261


261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa
yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan
jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.
c) Al-Qur‟an Ali Imran/3:92


Terjemahnya;
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
Kutipan Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 tersebut benar-benar menyentuh.
Ternyata menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus
syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang, dan akan
kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik. Tampaknya dengan
menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah,
barulah akan sampai kepada kebajikan/keshalehan yang sempurna.
Sabab Nuzul ayat tersebut adalah, Seperti diterangkan dalam hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Muslim, Tarmidzi, dan An-Nasa‟i, yang diterima
dari Anas bin Malik, Beliau menrangkan:
Abu Tholhah diantara salah seorang Sahabat Nabi yang paling banyak memiliki
kebun kurmanya di Madinah, salah satunya kebun kurma Bairuha, kebun tersebut
berhadapan dengan Masjid tempat Nabi sembahyang dan Nabi sering keluar
masuk memakan kurma tersebut dan meminum airnya yang harum.
Ketika turun ayat tersebut (Ali Imran: 92) Tholhah langsung mendatangi Rasull
lalu ia berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya kekayaan yang sangat kucintai yaitu
kebun kurma Bairuha, karena ada perintah dari Allah melalui ayat tadi, kusedekahkan
bairuha ini kepadamu Ya Rasulullah.
Mendengar ucapan Abu Tholhah, Rasulullah berkata, wahai Tholhah sungguh
engkau beruntung, kebun kurma itu membawa keberuntungan, kalau begitu alangkah
baiknya disedekahkan kebun kurma itu kepada karib kerabatmu. Timpal Abu Tholhah,
ya Rasulullah akan kusedekahkan harta itu sesuai dengan petunjukmu Ya Rasulullah.
Kemudian dalam Riwayat Abi Hatim dari Muhammad bin Al-Munkodir, beliau
berkata, bahwa ketika turun ayat Ali Imran ke 92, datang sahabat Zaid bin Haritsyah
membawa seekor kuda yang bernama Sibul, Zaid tidak memiliki lagi kekayaan lain
selain kuda itu. Beliau berkata, Ya Rasulullah saya datang akan menyerahkan kuda ini
untuk kepentingan agama, Rasull menjawab “Aku menerima sedekahmu” wahai Zaid.
Selanjutnya oleh Rasulullah ditunggangkan diatas punggung kuda itu Usamah bin
Zaid anaknya Zaid, lantas Rasull melihat muka Zaid agak muram masih merasa berat
hati melepaskan kuda kesayangannya.

Namun Rasulullah melanjutkan perkataannya. Sesungguhnya Allah telah
menerima sedekah engakau Zaid.Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga
diambilkan dari beberapa hadits Nabi yang menyinggung masalah shadaqah jariyah,
yaitu:
Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Apabila anak
Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara:
Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang
tuanya”. (HR. Muslim).
Penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut dikataakan masuk dalam
pembahasan wakaf, seperti yang diuangkapkan seorang Imam di dalam bab wakaf,
karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf Hadits Nabi yang
secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada
Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:
Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang
tanah d Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukm memohon
petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di
Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau
perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan
(pokoknya) ntanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar
menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian,
sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang
menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang
baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR.
Muslim).
Pada sabda Nabi yang lainnya disebutkan :
Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi Saw, saya
mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat
harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya.
Nabi Saw mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan
wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”
(H.R. Bukhari dan Muslim).
Bertitik tolak dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyinggung
tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-
hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran
wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta‟abudi, khususnya
yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-
lain.

Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi
pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidun sampai sekarang,
dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan
metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum
wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode
ijtihad seperti qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain.
Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah
ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-
penafsiran baru, dinamis, fururistik dan berorientasi pada masa depan. Sehingga
dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi
yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi
ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang
sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.
Memang, bila ditijau dari kekuatan sandaan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf
merupakan ajaran yang bersifrat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki
sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan
masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam
wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa
dikembangkan pengelolaannya secara optimal.
3. Sejarah Wakaf
Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena
wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada
dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha’)
tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian
pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf
adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.
Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah
dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin
Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Muad berkata: “Kami bertanya tentang mula-
mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar,
sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW." (Asy-
Syaukani: 129).

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh
kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebon A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah
dan kebon lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang
pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini
berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:
Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh
sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW
untuk meminta petunjuk, Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat
sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah
yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau
suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak
dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.
Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah)
kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan
tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari
hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain
dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR.Muslim).
Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab
dususul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun
“Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar
yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada
anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di
Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal
mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”.
Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar,
Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti
Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf
tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal
untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan
membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan
mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik

perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik
dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan
yang pasti. Namun setelah masyarakatIslam merasakan betapa manfaatnya
lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan
baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola,
memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid
atau secara individu atau keluarga.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin
Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat
perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga
wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim.
Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di
Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah
mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di
bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya
disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan
“shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola
lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan
Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga
wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.
Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup
menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta
wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).
Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud
mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan
dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah
sebelumnnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta baitulmal
masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (baitul mal)
kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Skyahid dengan ketegasan
fatwa yang dekeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu “Ishrun dan
didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara
hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga
kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak
boleh diwakafkan.
Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk
kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (qaryah) untuk
pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi’iyah, madrasah al-Malikiyah dan
madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun
dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi’iy di samping
kuburan Imam Syafi’I dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.
Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni
Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi
orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea
cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi
(fuqahaa’) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-
Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni
dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (baitul mal)
menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan
menggusus mazhab Syi’ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti
Fathimiyah.
Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan
beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh
diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah
tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan
tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di
wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan
pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman
Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan
wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk
kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk
membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam
adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain
ka’bah (kiswatul ka’bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-
Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka’bah
setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap
lima tahun sekali.
Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang
punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian
khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya
undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun
bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-
Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-
undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat
mazhab Sunni.
Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori:
Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang
yanbg dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan
Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan
Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat
menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih
oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari’at
Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan.
Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah
peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada
tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut
mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf,
upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi
wakaf dari sisi administrasi dan perundang-udangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan
tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah
produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di
negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan
diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan
dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari
waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.
Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari
agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia
sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak
benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita
perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup
sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada
masyarakat banyak.
Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu
berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-
inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual
(Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat
perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41
tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (cash
waqf ) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat
124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits
memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana
dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke 15 H praktek
wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang
biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti
bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable
business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada
segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.
Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan
berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan

lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga
tabungan haji dll. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang
familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.
Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan
wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari
berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf
uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika,
dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.
4. Regulasi Perwakafan di Indonesia
Pelaksanaan pembinaan wakaf produktif di Provinsi Maluku merujuk pada
Perwakafan dalam Undang-Undang di Indonesia sebagai pranata keagamaan yang
memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif, efisien, dan
akuntabel. Hal ini didasarkan pada kepentingan ibadah dan memajukan ketaqwaan
dan kesejahteraan masyarakat secara holistik di Provinsi Maluku. Adapun dasar
hukum dalam pelaksaan workshop wakaf produktif merujuk pada Undang-Undang
berikut ini:
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tantang Wakaf
c. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
d. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi
yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan
untuk memajukan kesejahteraan umum.
e. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan
dalam masyarakat.
5. Benda Tidak Bergerak yang Dapat Diwakafkan
Ada beberapa peluang wakaf tidak bergerak yang dapat dikelolah secara efekitf
sesuai amanat UU RI Nomor. 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Bentuknya antara
lain;
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan atau bangunan.
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d) Hal milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang
berlaku.
e) Benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan sejarah dan peraturan
perundang-unagan.
6. Benda Bergerak yang dapat Diwakafkan
Pemberdayaan wakaf produktif yang bergerak dapat dikelolah ketika citra secara
organisasi lembaga wakap telah memiliki beberapa standar pelayanan dan
kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Ketika lembaga wakaf dikelolah dengan
tingkat kepercayaan dari masyarakat sangat rendah maka ia tidak mampu secara
maksimal bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan itu bisa berdaya
dengan baik ketika organisasi memahami Unsur-Unsur Wakaf; seperti Wakif
(Penerima wakaf), Nadzir (Pemberdaya Wakaf), Harta Benda Wakaf Peruntukan
Wakaf, Jangka Waktu Wakaf, Sighat Wakaf/Akad (Transaksi). Peluang yang sangat
strategis dalam memberdayakan zakat produktif antara lain;
a) Uang Rupiah, Logam Mulia.
b) Surat Berharga, Benda bergerak lain yang berlaku.
c) Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual.
d) Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perunda-undanga yang
berlaku, dan benda elektronik yang berharga.
7. W a k i f
a) Wakif perseorangan (dewasa, sehat, dan cakap) Organisasi (Pengurus
memenuhi syarat sebagai wakif perseorangan, bergerak dalam bidang
sosial/pendidikan/kemasyarakatan/keagamaan Islam.
b) Badan Hukum (Pengurus memenuhi syarat sebagai wakif perseorangan, Badan
Hukum sah, bergerak dalam bidang sosial/pendidikan/keagamaan Islam dan
kemasyarakatan
c) Pemilik sah harta benda yang akan diwakafkan.

8. N a d z i r.
a) Nadzir Perorangan (dewasa, sehata, cakap).
b) Organisasi (Pengurus memenuhi syarat sebagai Nadzir perseorangan,
bergerrak dalam bidang sosial/pemdidikan/kemasyarakatan/keagamaan Islam.
c) Badan Hukum (Pengurus memenuhi syarat sebagai Nadzir perseorangan,
Badan Hukum sah, bergerak dalam bidang sosial/ pendidikan/kemasyarakatan
/keagamaan Islam.
d) Terdaftar di BWI dan Kemenag (Pendaftaran dapat dilaksanakan setelah
proses wakaf bagi nadzir baru.
9. Metode Pemberdayaan Wakaf Produktif.
Dalam pemberdayaan wakaf produktif menurut Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan,
Ketua Badan Pelaksana BWI mengungkapkan bahwa “nazhir” dalam kontek wakaf
adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab untuk mengurusi,
mengelola, menjaga dan mengembangkan barang wakaf. Terminologi ini
menunjukkan bahwa nazhir itu adalah orang mampu mendesain sistem pelayanan
harta wakaf demi kemaslahatan umat manusia dengan mengembangkan fungsi wakaf
dalam meningkatkan regulasi perekonmian di Maluku.
Model pemberdayaan wakaf produktif Nazhir dapat dilakukan oleh orang yang
berwakaf (al-waqif) atau orang lain yang ditunjuk oleh waqif, atau mauquf „alaih
(orang atau pihak yang menerima hasil wakaf, menurut salah satu pendapat
madzhab), atau oleh hakim (pemerintah) apabila si waqif tidak menunjuknya. Apabila
waqif menunjuk nazhir kepada beberapa orang secara berurutan, seperti: saya tunjuk
si A menjadi nazhir wakaf saya, dan kalau dia meninggal supaya diganti si B, dan
kalau dia meninggal supaya diganti si C. Maka, penunjukan waqif tersebut harus
dipenuhi. Diriwayatkan, bahwa „Umar ibi Khothab, menjadi nazhir harta wakafnya
sendiri, kemudian berpesan agar yang menggantikannya sebagai nazhir selanjutnya
adalah Khafshaf (puterinya) selama masih hidup, dan seterusnya akan digantikan oleh
orang-orang yang kompeten dari keluarganya .(HR. Abu Daud).
Apabila waqif tidak menetapkan nazhir, maka diusulkan kepada pemerintah
agar menunjuk nazhir. (Nihayatu al-Muhtaj, 5/ 398). Dalam masalah wakaf ,
nazhir memang tidak termasuk salah satu rukun wakaf yang empat.

1. Pertama, sighah, yaitu kata atau pernyataan yang menunjukkan kemauan
seseorang untuk mewakafkan sebagian harta miliknya, baik secara jelas
( shorih ), seperti ia mengatakan : saya mewakafkan tanah saya ini untuk
masjid. Atau dengan samaran (kinayah), seperti ia menyatakan: hasil sewa
bangunan ruko saya ini untuk fakir miskin .
2. Kedua, waqif, orang wang ber-wakaf, yang memenudi syarat, yaitu orang
yang memiliki kesadaran penuh („aqil) , sudah dewasa (baligh), tidak
terhalang haknya (ghair mahjur „alaih) tidak terpaksa (ghair mukrah), dan
sebagai pemegang hak milik terhadap barang yang diwakafkan (malik „ain
al-waqf).
3. Ketiga, mauquf „alaih , yaitu fihak yang menjadi sasaran hasil wakaf,
baik perorangan atau kelompok orang atau institusi seperti masjid, pondok
pesantren, dan lain sebagainya. Sasaran penerima hasil wakaf disyaratkan
harus sasaran yang baik (jihatu birrin) dan bukan sasaran maksiat (jihatu
ma‟shiah), dan sifatnya kontinyu . Namun sebagian ulama ada juga yang
berpendapat, bahwa penyaluran manfaat hasil wakaf boleh juga tidak
kontinyu (munqathi‟ah). Keempat, mauquf, yakni barang yang diwakafkan,
dengan syarat barang tersebut dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan
menurut syara‟, tidak boleh mauquf itu barang yang dilarang oleh
syara‟(agama), seperti khamar, kasino, dan sejenisnya.
Menurut ulama-ulama fikih kontemporer, barang wakaf boleh berupa uang
tunai (waqfu an-nuqud), atau surat-surat berharga (saham, sukuk, deposito syari‟ah,
dll.) sebagaimana yang sekarang telah diberlakukan. oleh badan-badan wakaf
diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Siapa yang berhak menunjuk atau
mengangkat Nazhir? Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah hak
penunjukan atau pengangkatan Nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai
berikut:
Madzhab Hanafiyah (Ahnaf) berpendapat bahwa Nazhir boleh dilakukan oleh
Waqif sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai Nazhir. Kalau tidak demikian,
maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan Nazhirnya. (Lihat,
Isa Zaki, “Mujaz Ahkam al-Waqf”, Majalah AUQAF, November 2000 M/ Sya‟ban

1421 H. Al-Amanah al-Ammah li al-Auqaf, Kuwait.). Madzhab Syafi‟iyah terdapat
tiga pendapat dalam penunjukan dan pengangkatan Nazhir; (1) oleh Waqif, (2) oleh
Mauquf „alaih, dan (3) oleh pemerintah. (Al-Muhadzab, 1/Bab al-Waqf). Madzhab
Malikiyah berpendapat, bahwa Waqif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya
sendiri sebagai Nazhir wakafnya, agar tidak memberikan image seakan-akan ia wakaf
untuk dirinya sendiri, atau karena lamanya waktu ia akan melakukan hal-hal yang
menyimpang dari tujuan wakaf.
Madzhab Hambaliyah (Hanabilah) mengatakan, bawa yang boleh menjadi
Nazhir adalah Mauquf „alaih apabila ia merupakan seseorang tertentu, seperti: Ahmad
atau Agus. Apabila Mauquf „alaih itu terdiri dari beberapa orang terentu, maka
masing-masing mareka menjadi Nazhir sesuai dengan bagian wakaf yang
ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf tersebut untuk orang-orang yang tidak
tertentu, seperti; orang-orang fakir, atau orang-orang miskin, atau para ulama, atau
mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum, seperti; mesjid, madrasah, pondok
pesantren, maka yang menjadi Nazhi adalah pemerintah atau yang mewakilinya.
(Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami, 8/231). Mayoritas ulama Sunny menetapkan
syarat-syarat nazhir sebagai berikut:
1. Islam (al-Islam), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak layak
orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim.
2. Berakal sehat (al-„Aql) sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir.
3. Dewasa (al-Bulugh), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum dewasa)
menjadi nazhir.
4. Adil (al-„Adalah), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau
membiasakan perbuatan dosa kecil, seta amanah/ juju dan bertanggungjawab,
sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak
jujur menjadi nazhir .
5. Mampu (al-Kafa‟ah), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-
tugas kenazhirannya secara professional dan kompeten. (Hasyiah ad-Dasuqi,
4/ 452).
Dilingkungan empat madzhab (Hanafiyah/Ahnaf, Malikiyah, Syafi‟iyah dan
Hanbaliyah/ Hanabilah) terdapat perbedaan pendapat tentang “syarat adil “ bagi

nazhir. Menurut madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, menyatakan tidak
perlu adanya syarat adil bagi nazhir, tapi cukup dengan syarat “amanah”. (Mughni
al-Muhtaj, 2/ 293) Tetapi madzhab Syafiiy mengharuskan adanya syarat adil bagi
Nazhir. (Kifayatu al-Ahyar, 1/ 197).
Dalam UU No. 41 Th. 2004 Tentang Wakaf, dijelaskan bahwa Nazhir ada tiga
macam: nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Nazhir
perseorangan disyaratkan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia, beragama
Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang
melakukian perbuatan hukum. Sedangkan nazhir organisasi, disyaratkan:
a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir
pereseorangan sebagaimana tersebut di muka.
b) Organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/
atau keagamaan Islam. Sedangkan nazhir badan hukum, disyaratkan agar
supaya: pertama, pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi
persyaratan nazhir perseorangan seperti tersebut di muka. Kedua, badan hukum
Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam. (UU No. 41 Th. 2004, pasal 9-10).
Dicantumkannya syarat “ke-Indonesiaan” bagi nazhir perorangan, nazhir
organisasi, maupun nazhir badan hukum dalam UU No. 41 Th. 2004 tersebut
memang tidak berdasarkan ketentuan hukum fikih madzhab manapun, tetapi atas
alasan/ pertimbangan protektif dan semangat nasionalitas, agar jangan sampai terjadi
hilangnya aset wakaf dibawa kabur oleh nazhirnya yang bukan warga negara
Indonesia , atau oleh organisasi atau oleh badan hukum yang diluar kewenangan
pemerintah Indonesia untuk menindakny. Hal itu tidak dilarang, dalam rangka
perlindungan aset-aset wakaf, karena seperti diketahui bahwa umumnya hukum
wakaf adalah ijtihadi (didasarkan ijtihad), dan membuka peluang kepada umat
Islam untuk menalarnya sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan yang
menjadi tujuan syari‟ah.

Prof. Musthafa az-Zarqa‟ menegaskan, sesungguhnya rincian-rincian hukum
wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya berdasarkan hasil ijtihad dan qiyas,
karenanya masih banyak peluang untuk dikaji secara nalar. (Musthafa az-Zarqa‟,
Ahkam Al-Auqaf , 1/15). Tugas dan kewajiban nazhir menurut hukum fikih dalam
garis besarnya adalah melakukan segala hal yang barkaitan dengan perlindungan
terhadap barang wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya dan pengembangan
kemanfaatannya. Secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertama, memberdayakan barang wakaf, dengan melakukan penjagaan dan
perbaikan untuk melindungi barang wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar
tetap memberikan manfaatnya sebagaimana yang menjadi maksud wakaf
tersebut. Kedua, melindungi hak-hak wakaf, dengan melakukan
pembelaan/advokasi dalam menghadapi sengketa hukum, atau penggusuran dan
perampasan, demi menjaga kelestarian dan kemanfaatan wakaf untuk
kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, menunaikan hak-hak standar pelayanan yang memberikan ruang
kemudahan dan kepercayaan publik terhadap BWI dengan menyalurkan hasil wakaf
kepada yang berhak , dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau
ada alasan-alasan syar‟iyah yang benar prinsip Al-Quran dan Sunnah. Melaksanakan
syart-syarat waqif , dan tidak boleh menyalahi syarat-syarat tersebut kecuali dalam
situasi dan kondisi yang khusus yang sulit dihindari , seperti dalam penunjukan
nazhir perorangan yang tidak mungkin dilakukan , karena tidak memenuhi syarat
kenazhiran atau standar prosedur yang menyenangkan publik.
Disamping itu, nazhir dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan
fitnah dan kecurigaan, seperti: a). Menyewakan barang wakaf kepada dirinya
sendiri atau keluarga dekatnya (anak-anak atau isteriya). b). menggadaikan barang
wakaf atau meminjamkan harta wakaf kepada orang lain yang tidak dijamin
keamanannya, karena hal-hal tersebut dapat menyebabkan lenyapnya atau rusaknya
barang wakaf. c). bertempat tinggal dirumah atau tanah wakaf tanpa membayar
sewanya, kecuali karena darurat atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
(seperti karena kemiskinan atau adanya bencana alam, dan nazhir membutuhkan
penampungan sementra).

Hal-hal yang terkait dengan tugas BWI sebagai pembina nazhir, akan
diimplementasikan melalui divisi pembinaan nazhir. Pemberdayaan ini diarahkan
untuk membentuk nazhir professional, baik perseorangan, organisasi, atau badan
hukum. Adapun program dari divisi ini adalah sebagai berikut:
1) Menyusun standar kurikulum pelayanan wakaf dan panduan pengelolaan
nazhir.
2) Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wakaf produktif yang diawali
dengan workshop untuk memberikan pemahaman secara metodologis tenik
pengelolaan sesuai standar pelayanan publik.
3) Menyusun standar pencitraan dan kepercayaan kepada publik terhadap sistem
pengelolaan wakaf yang produktif dan menjaga etika dan profesionalitas
nazhir.
4) Mendata dan memetakan nazhir.
a. BENDA TIDAK BERGERAK YANG DAPAT DIWAKAFKAN;
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
Misalnya tanah masjid, yayasan, dan sejenisnya.
b) Bangunan yang berdiri di atas tanah dan atau bangunan.
c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
d) Hak milik atas satuan rumah sesuai dengan peraturan perundag-
undangan yang berlaku.
b. BENDA BERGERAK YANG DAPAT DIWAKAFKAN;
a) Uang Rupiah, Logam Mulia.
b) Surat Berharga, Benda bergerak lain yang berlaku.
c) Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual.
d) Hak sewa sesuai ketentuan syariah dan peraturan perunda-undanga
yang berlaku, dan benda elektronik yang berharga.
C. KESIMPULAN.

Semakin canggih manajemen sistem pemberdayaan wakaf produktif serta
tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf produktif semakin tinggi
tingkat kemaslahatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya ketentuan
mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan
dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun terdapat pula berbagai
pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf produktif guna
melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa
perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar
wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.
Undang-Undang ini tidak memisahkan antara wakaf-ahli yang
pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum
kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk
kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup pemberdayaan wakaf yang selama ini dipahami secara
umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti
tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula
mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak,
baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat
berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda
bergerak lainnya.
IDENTITAS DIRI
Nama : Dr. Syarifudin, S.Sos.I., M.Sos.I
NIP : 1973061720071010003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir: Bone, 17 Juni 1973
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Ambon
Alamat : Jl.Dr.H.Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-
Ambon 97128
Telp./Faks. : (0911)344816–Faks (0911)344315
Email;iain_ambon07@yahoo.com

Alamat Rumah : Jl.Dr.H.Tarmizi Kompleks IAIN Ambon Kebun Cengkeh
Batu Merah Atas Ambon
Hand Phone (HP) : 081343372180
E-mail : syarifiainambon99@gmail.com
Fb:syarifudinamq73@yahoo.com.
RIWAYAT PENDIDIKAN SD s/d SMU
Tahun Lulus Jenjang Ket
1987 SD SD 2 Passo Ambon
1990 SMP SMP Kairatu Maluku tengah
1993 SPMA/SPP SPP-PASSO (Kota Ambon)
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Lulus Jenjang
Perguruan
Tinggi
Konsentrasi
2002 Strata Satu (S1) STAIN AMBON Komunikasi Penyiaran
Islam
2010 Strata Dua (S2) UIN ALAUDDIN
MAKASSAR
Dakwah dan
Komunikasi
2012 Strata tiga (S3) UIN ALAUDDIN
MAKASSAR
Dakwah dan
Komunikasi
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun Pelatihan Penyelenggara
1995 Pelatihan Jurnalistik STAIN Ambon
2007
Peserta Training Desain Grafis bidang
kalkulasi biaya cetak.
Pusgrafin Jakarta
2007 Peserta Mobile Training Program Desain
Grafis.
Kerjasama IAIN Ambon dengan Balai
Grafika Makassar
2007 Fasilitator – jurnalistik fotografi Persatuan Fotografi Maluku
2007 Pelatihan Sistem Informasi Akademik
IAIN Ambon Melalui Komputer
IAIN Ambon
2008 Fasilitator–Narasumber Workshop
Metodologi Penelitian Participatory
Action Research untuk Dosen dan
Mahasiswa IAIN Ambon Sistem 144 Jam
Lembaga Penelitian IAIN Ambon
2010 Pelatihan Digitalisasi Naskah Kuno LITBANG Makassar
2011 Pelatihan Desain Pembelajaran IAIN Ambon
2011 Pelatihan Pembangunan karakter anak Sekolah Islam Terpadu Al-Fityan
Makassar.
2011 Pelatihan Doswar(Dosen
kewarganegaraan)
Pangdam Pattimura
2012 Pelatihan ICT Rekapitulasi Nilai MTQ
Nasional 2012
LPTQ Provinsi Maluku
2013 Peltihan teknologi Informasi berbasis
Software Broadcasting dan Advertising
Bogor Jakarta utusan Pascasarjana
2014 Pelatihan Auditor Manajemen sistem
Informasi Perkantoran
PENGALAMAN JABATAN

Jabatan Institusi Tahun .2007 s.d. 2014
Staf Data dan Informasi IAIN Ambon Maret 2007 – 2010
Kepala Laboratorium Teknologi
Informasi
IAIN Ambon Maret 2009 – 2010
Tenaga Dosen Komunikasi penyiaran Islam di
Fakultas Ushuluddin dan
Dakwah
Juni 2010 - 2013
Dosen Pascasajrana IAIN Ambon 27 Juli 2013 sampai
sekaran
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun Judul Penelitian Jabatan Sumber Dana
2009
Model Dakwah pada masyarakat
terasing di Kab. Seram Bagian Timur
Provinsi Maluku.
Mandiri DIPA LITBANG
Makassar
2008
Pemetaan Sistem Informasi Dakwah
menuju Cyber City di Kota Makssar. Ketua
DIPA DINAS
INFOKOM
2009 Sistem informasi di PT. Telkom
Makassar
Mandiri Biaya Sendiri
2010
Strategi Sistem Informasi pada
masyarakat Multikultural di Kota
Ambon.
Mandiri DIPA LITBANG Pusat
Jakarta
2011 Peta Dakwah di Kota Ambon Kelompok DIPA IAIN Ambon
2012
Pemberdayaan masyarakat berbasis
negeri wisata di Desa Larike Pulau
Ambon
Kelompok DIPA LPM Pusat
Jakarta
2013 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
di Desa Solang
Tim/ Kelompok DIPA Pusat Jakarta
PENGALAMAN ORGANISASI
JENIS LEMBAGA Jabatan Tahun
Muhammadiyah Ketua Didang Dakwah 2007
Muhammadiyah Ketua Didang Dakwah 2008-Sekrang
MUI Ketua Didang Dakwah 2009-Sekarang
Badan Wakaf Indonesia
Ketua Didang Pembinaan
Nazdhir
2010-Sekarang
Pemudah NU Maluku Pengembangan SDM 2011-Sekaran
LPTQ Kota Ambon
Pengembangan dan
penelitian
2012-Sekrang
LPTQ Provinsi Maluku Pengembangan dan
penelitian
2013-Sekarang
PERSIS Ketua Wilayah UPZ Maluku 2014-Sekarang

WAKAF PRODUKTIF

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to WAKAF PRODUKTIF

Similar to WAKAF PRODUKTIF (20)

More from Syarifudin Amq

More from Syarifudin Amq (20)

WAKAF PRODUKTIF