PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
•Download as PPT, PDF•
3 likes•3,281 views
Pendampingan dan perencanaan pembangunan desa merupakan topik utama dokumen tersebut. Dokumen ini membahas tentang pentingnya pendamping desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan guna mempercepat pembangunan desa sesuai amanat UU Desa.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (8)
Similar to PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
Similar to PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (20)
More from Sutardjo ( Mang Ojo )
More from Sutardjo ( Mang Ojo ) (20)
PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA
- 1. PENGUATAN POLA PENDAMPINGAN DAN PROFIL PENDAMPING IDEAL MENYONGSONG UU DESA DAN PP DESA HADIAN SUPRIATNA DIVISI ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK DPN IPPMI
- 3. PENDAMPINGAN Upaya yang terus menerus (berkelanjutan) dan sistematis dalam menfasilitasi individu/ kelompok/ komunitas untuk Mengembangkan diri mereka, memberikan ketrampilan dalam mengatasi permasalahan dan membantu menyiapkan kemampuan-kemampuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka PENDAMPING Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan tampa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam.
- 5. Paradigma Masyarakat Desa Kapitalis/ Birokrat Petani Gurem, Bur uh Tani, Buruh Industri Lapisan Atas Lapisan Menengah Lapisan Bawah Solidaritas Sosial Paradigma Sosialis Paradigma Solidaritas Sosial Paradigma Fungsional Paradigma Jaringan Sosial Pemberdayaan untuk revolusi sosial Pemberdayaan untuk kemandirian Pemberdayaan untuk kapasitas ekonomi Pemberdayaan untuk penguatan jaringan Fasilitasi gerakan protes Fasilitasi kelompok mandiri Fasilitasi penguatan teknis Fasilitasi jaringan sosial, politik,
- 6. Data PNPM dan Kemiskinan • Data statistik diperoleh dari web TNP2K: http://tnp2k.go.id/ • Tahun data PNPM bisa berbeda 1 tahun dari data kemiskinan • PNPM Mandiri Perdesaan – Cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin – Cenderung meningkatkan persentase penduduk miskin – Peningkatan dana PNPM Mandiri Perdesaan justru memiskinan penduduk di seluruh wilayah Indonesia
- 7. Mayoritas Pelaksana Proyek Pemberdayaan untuk Infrastruktur 2009-2011 (% Desa)
- 8. Mayoritas Pemanfaat Langsung Proyek Pemberdayaan 2009-2011 (% Desa)
- 9. Keterpaduan Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Basis UU Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek (Tahunan) UU 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJP (25 tahunan) RPJM (5 tahunan) RKP UU 18/2003: Keuangan Negara - KPJM (3 tahunan) Renja UU 26/2007: Tata Ruang RTRW ( 30 tahunan) - - UU 6/2014: Desa - RPJM Desa (6 tahunan) RKP Desa
- 10. Keterpaduan Tipe Perencanaan Pembangunan dan Hierarki Perencanaan Tipe Perencanaan (UU25/2004) Nasional Provinsi Kab/Kota Desa Politis Visi, Misi, Prioritas Visi, Misi Visi, Misi Visi, Misi Teknokratis RPJM Nasional RPJM Provinsi RPJM Kab/Kota Penggunaan Profil Desa dalam RPJM Desa Top Down RKA-K/L - - - Bottom Up Musrenbang Nasional Musrenbang Provinsi Musrenbang Kab/Kota, Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Partisipatif - - - RPJM Desa
- 11. Prasangka bagi Lapisan Bawah • Prasangka teknik partisipatif hanya bagi lapisan bawah: – Lapisan bawah tidak bisa angka dan statistika teknik partisipatif berbasis gambar – Lapisan bawah tidak mengetahui lingkungannya teknik wawancara key informant (tokoh), FGD dipisahkan antara lapisan atas dan bawah – Teknik partisipatif bersifat politis lapisan bawah hanya akan mematuhi opini lapisan atas dalam FGD – Teknik partisipatif yang politis tidak ilmiah tidak bisa digunakan sebagai metode ilmiah penyusun skripsi, tesis, disertasi
- 12. RPJM Desa sebagai Instrumen Keterpaduan Percepatan Pembangunan Desa menurut UU Desa
- 13. Peran PNPM dalam Proyek Kapasitas Sosial (Desa), 2011
- 14. Topik Desa dalam UU Desa Topik Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Penataan Desa √ √ √ √ √ √ √ √ √ Percepatan Pembangunan Desa √ √ √ Pembinaan Kemasyarakatan Desa √ Pemberdayaan Masyarakat √ Konsep-konsep kerangka hak asasi manusia (HAM), keadilan sosial dan demokrasi inklusif masuk topik percepatan pembangunan perdesaan Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bagian Kesatu Pembangunan Desa, Pasal 78 Ayat 3
- 15. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESAPENDAMPINGAN DALAM RPP DESA MUSDES PENDAMPING DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD MASYARAKAT DESA KADER
- 16. PENDAMPINGAN DALAM RPP DESA UNTUK KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BIROKRASI : KEPUTUSAN TEKNOKRATIS DPR: KEPUTUSAN POLITIK DESA KEPUTUSAN PARTISIPATIF KEPENTINGAN KOLEKTIF JARING ASMARA REGULASI / PROYEK MUSRENBANGHEARING LEGISLASI RUANG PUBLIK BKADBKAD 16 PENDAMPING DESA
- 18. Strategi Pemberdayaan dalam Paradigma Jaringan Sosial • Dalam UU Desa banyak kata kunci keterpaduan pembangunan desa kolaborasi menjadi strategi utama • Aktor kolaboratif – Pemerintah – Pemerintah Daerah Provinsi – Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Pemerintah Desa – Dimungkinkan swasta – Dimungkinkan LSM atau lembaga kemasyarakatan lain • Topik kolaborasi – Penggunaan sumber daya alam desa – penggunaan sumber daya manusia desa – pengelolaan aset desa • Pelaksana kegiatan kolaborasi – Pemerintah Desa – BUM Desa.
- 19. Pendampingan 1: Teori Pertukaran • Exchange theory norma resiprositas • Zero-sum game: kekuasaan oleh satu pihak berarti kekalahan pihak lain • P ba = D ab • Kekuasaan (power): kemampuan memperoleh hadiah yang bernilai • Berbagi pengalaman membentuk norma kelompok dan masyarakat • Tindakan kolektif (collective action) selective benefits and sanctions menghindari common goods/pool goods A B•Nilai/norma •Struktur •Materi
- 20. Pendampingan 1: Village-Driven Development dalam Arahan Teori Pertukaran A (kontrol keputusan dan sumberdaya)= CBO B (demand- responsive)= PemPus, PemDa, Swasta, LSM •Proyek (nilai, norma, struktur, materi): layanan sosial, dan infrastruktur, manajemen aktivitas ekonomi dan sumberdaya, pemberdayaan penduduk miskin, pengamanan terhadap yang termiskin, ketata-pemerintahan
- 21. Pendampingan 2: Menjawab Kritik dalam Paradigma Solidaritas Sosial Kritik Menjawab Komunitas berbeda dari lapisan bawah Memperhitungkan suara dan pemihakan kepada lapisan bawah Perencanaan partisipatif hanya bagi lapisan bawah Mengajak seluruh lapisan berdiskusi bersama Prasangka bagi lapisan bawah Menyambung hasil teknik partisipatoris dengan kajian statistika dan politis Lapisan atas lawan lapisan bawah Solidaritas antar lapisan sosial Teknik partisipatoris kasar dan cepat Hasil dari teknik partisipatoris karena kesepakatan sosial Membesarkan pendamping, bukan masyarakat Pendamping mandiri dengan kerja pendampingan Teknik dilaksanakan seragam di seluruh wilayah Menyusun alasan kuat sebelum melaksanakan teknik partisipatoris
- 22. Pendampingan 2: Kapasitas yang diharapkan dari Fasilitator (Ife, 1992) Fasilitatif Pendidikan Representasi Teknis Ketrampilan dan sumberdaya Fasilitasi kelompok Animasi sosial Mediasi Dukungan Konsensus Pengorganisasi Meningkatkan rasa ingin tahu Menginformasikan Mengkonfrontir Training Sumberdaya Advokasi Media Public relation Jaringan Sharing pengalaman dan pengetahuan Pengumpulan data Komputer Presentasi Manajemen Kontrol keuangan
- 23. Program/ Kegiatan Program/ Kegiatan Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Pemerintahan Kabupaten •Tata ruang kawasan perdesaan •Unit-unit pelayanan (puskesmas, sekolah) •Unit-unit pembangunan ekonomi (pasar, irigasi, rumah potong hewan, jalan dll) •Unit administrasi (kantor kecamatan) •Sistem informasi terpadu Program/ Kegiatan Program /Kegiata n Program/ Kegiaran Pemerintahan Desa Musrenbang Kecamatan & PIK PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Kerja Sama •Musyawarah Antar Desa •Kelembagaan (BKAD) •Kegiatan 23
- 24. Tata Kelola Desa YANG DEMOKRATISTata Kelola Desa YANG DEMOKRATIS Musyawarah Desa (psl. 54) Musyawarah Desa (psl. 54) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Kepala Desa (psl. 25 – 53) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65) Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad- hok) Panitia (ad- hok) BUMDesBUMDes Klp. Special InterestKlp. Special Interest Perwakilan Bagian Wilayah Desa Perwakilan Bagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip Tata Kelola Desa •Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. •Demokrasi perwakilan + permusyawaran. •Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakat an/Adat Lembaga Kemasyarakat an/Adat 24
- 25. 25 PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - VDD STRUKTUR/SKEMATA VDD PELAKU-PELAKU VDD PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG VDD KONTROL SUMBERDAYA OLEH DESA KONTROL PENGELOLA KEGIATAN OLEH DESA LEGITIMASI TINDAKAN MASYARAKAT DESA YANG BERBASIS HUKUM
- 26. 26 PENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESAPENDAMPINGAN DALAM PEMBANGUNAN DESA MUSDES PENDAMPING DESA DANA DESA/ALOKASI DANA DESA PEMDES BPD MASYARAK AT DESA KADER
- 27. PNPM sebagai Intervensi kebijakan 1. Asumsi PNPM 2. Penetapan target 3. Modus pertanggungjawaban 27
- 28. Asumsi PNPM1 Subsidi dalam rangka PNPM merupakan investasi Setiap investasi harus memberikan nilai balik (keuntungan Profit Akumulasi cash yang diperoleh dalam periode tertentu dengan dilakukannya investasi Benefit Akumulasi kemaslahatan yang diterima oleh benefeciries setelah menginvestasikan subsidi Prinsip Homo economicus: Maksimalisasi utility 28
- 29. Penetapan target2 Pemberdayaan tidak akan memberikan hasil tanpa ditetapkannya target (benchmark) Strategi benchmarking Internal benchamarking Ditetapkan berdasarkan pencapaian periode sebelumnya External benchamarking Ditetapkan berdasarkan pencapaian kelompok lain External benchamarking Ditetapkan berdasarkan ketersediaan sumber daya Pengendalian Penjaminan mutu (quality assurance) Pertanggungjawa ban mutu(quality control) 29
- 30. a. Responsibility jika suatu pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai b. Accountability jika suatu pekerjaan yang dilaksana- kan memberikan kemaslahatan bagi orang banyak (Stake holder) Modus pertanggungjawaban3 30
- 31. Tujuh Dalil Pengembangan Ekonomi Perdesaan Tujuh Dalil Pengembangan Ekonomi Perdesaan
- 32. MENGEMBANGKAN KARAKTER MASYARAKAT DAN SISTEM EKONOMI PERDESAAN 1 Usaha Ekonomi Masyarakat Daya Dukung Lingkungan Investasi Karakter Masyarakay Berusaha Produktif Pengetahuan Lokal
- 33. Implikasi Terhadap Sistem Inovasi Ekonomi Perdesaan : Multilateral –No Bilateral Implikasi Terhadap Sistem Inovasi Ekonomi Perdesaan : Multilateral –No Bilateral Tujuan : (better market),(better production), (better business), (better living), (better comunity) dan (better environment) Proses : Belajar Sosial Multi-Pihak FASILITATOR PELAKU EKONOMI PEMANGKU KEPENTINGAN Penguatan Pemerintahan Desa, dan Kecamatan Pusat Layanan Informasi Teknolo
- 34. MELACAK KOMODITAS UNGGULAN BERBASIS PASAR PRODUK2 + + + + Industri Lapangan Kerja Pendapatan Masyarakat Daya Beli Ketersediaan Bahan Baku Keberlanjutan Paripurna + Penggerak Utama (Prime Mover) Pasar Produk Teknologi BERBASIS MASYARAKAT
- 35. 35
- 36. Potensi Desa Skor Rata- rata Rankin gBarusar i Pasirwang i Padaawa s Padamuly a Padasuk a Pertanian Hortikultura 5 5 5 5 5 25 5 1 Padi Huma 4 1 1 1 2 9 1,8 8 Padi Sawah 1 1 1 5 4 12 2,4 7 Peternaka n Domba 4 4 4 4 4 20 4 2 Sapi 4 2 4 2 1 13 2,6 6 Ayam 3 1 3 3 5 15 3 4 Kelinci 3 1 3 1 1 9 1,8 8 Perikanan Lele 1 1 2 1 4 9 1,8 8 Nila 1 1 1 2 4 9 1,8 8 Mas 1 1 1 2 4 9 1,8 8 Perkebuna n Tembakau 3 3 2 4 2 14 2,8 5 Kopi 4 2 3 4 1 14 2,8 5 Kehutanan Kayu2an Keras (Hutan) 4 2 4 3 3 16 3,2 3 Kayu2an Keras (pekarangan) 3 3 3 3 3 15 3 4 Pariwisata Air Panas 1 1 4 1 1 8 1,6 9 Agrowisata / Air terjun 1 1 3 3 1 9 1,8 8 SDA Lain Sumber Air 5 5 5 5 5 25 5 1 Menentukan Komoditas Unggulan
- 37. KAWASAN PRODUKTIF BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT3 Kawasan Produktif Berkelanjutan Pengembangan Program Terpadu Satuan Areal Produksi Penguatan Kapasitas dan Sumber Manusia Pemanfaatan Ruang (Tata Ruang Partisipatif) PETANI DAN USAHAWAN PERDESAAN PRASARANA SISTEM PENBIAYAAN PENDAMPINGAN KOMUNIKASI
- 38. Mendorong Aksi Kolektif ProduktifMendorong Aksi Kolektif Produktif To Do For Extension Worker To Do To People To Do For People To Do With People To Do By The People Bekerja Untuk Kepentingan Penyuluh Merekayasa Masyarakat Memasarkan Inovasi Kepada Masyarakat Bekerja Bersama Masyarakat Dari, Oleh, Untuk Masyarakat SEMAKIN DEMOKRATIS Diolah dari Van De Ban and Hawkins, (1985) REKAYASA SOSIAL PEMASARAN SOSIAL PARTISIPASI SOSIAL
- 39. Ragam Metoda Ragam Metoda 39 Menggugah Kesadaran Menumbuhkan Minat Menilai Mencoba Melaksanakan PERORANGA N KELOMPOK MASSA kunjungan rumah/ke lokasi atau lahan usaha tani, surat menyurat, hubungan telepon, kontak informal, magang diskusi, demonstrasi cara/hasil, karyawisata, kursus tani, temu karya, temu lapang, temu usaha, sarasehan, perlombaan rapat umum, siaran radio, kampanye, pemutaran film, penyebaran leaflet, folder atau poster, surat kabar Ragam Pencapaian Kompetensi dan Jenis Saluran
- 40. Sentra Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Tambak) Sentra Minawisata Sentra Produksi Perikanan Budidaya Tawar Sentra Produksi Budidaya Laut MINAPOLIS • Pasar Abepura Sistem Perwilayahan Pengembangan Kawasan Perdesaan Produktif • Koya Barat, Koya Timur, Koya Koso, Yoka dan dan Waena • Holtekamp Enggros, Tobati, Abepantai, Nafri Teluk Youtefa, Wisata Pemancingan di Kolam, Holtekamp
- 41. Contoh Perkebunan Rakyat Organik dan Wisata Berbasis Masyarakat
- 44. Contoh Pengembangan Rumput Laut
- 45. Industrialisasi Rumput Laut Ilustrasi : ...Sedang Dalam Proses Pengembangan...
- 47. 4 MEMBANGUN SALING MEMBERDAYAKAN Kebijakan Tata Ruang Pengembang an Masyarakat Pengembang an Usaha Masyarakat Pembanguna n Sektor Daerah Kapasitas Gerak Ekonomi Berbasis Masyarakat
- 48. 5 TEKNOLOGI BERBASIS KELEMBAGAAN SAHAM MASYARAKAT Pemasaran Global Retail & Wholesaler Agroindustri Pengolahan Lanjutan Tenaga Kerja Lokal •Padat Karya •Terampil-Bersih •Teknologi Tepat Guna •Rantai segar/dingin •Kreatifitas Mitra Usaha Manajemen Perusahaan •Fasilitas •Know How •Manajemen •Inovasi & Teknologi Miniplant Teknik pengolahan pasca panen unik, cepat, akurat, bersih, efisien, rantai segar tepat guna, padat karya, fasilitas sederhana Petani/Nelayan Tradisional •Produk unik, mudah rusak, volume terbatas dan tersebar, proses produksi tepat guna dan padat karya, kualitas prima, siap pakai •Prasarana lapangan terbatas dan tidak memadai •Tingkat keterampilan dan pengetahuan rendah Bahan baku Produk Semi- Jadi Produk Jadi Unik PRAKTIK BISNIS High Technology Teknologi Tepat Guna PELAKU USAHA PELAKU USAHA PELAKU USAHA ?
- 49. Kelembagaan Pengelola Usaha KRITERIA/ BENTUK FILOSOFIS MANAJERIAL LEGALITAS UPTD a. Maksimisasi keuntungan sosial (social benefit) berbasis layanan b. Kebijakan bisa terkontrol a. Teknis pengelolaan (-) b. Budget (+) c. Rekapitulasi profit sulit dilakukan a. Undang-undang (UU) dan struktur tatakerja SKPD b. Surat keputusan dan peraturan pimpinan daerah PD a.Profit Maximization b.Kebijakan terkontrol a.Teknis pengelolaan (+,-) b.Rekapitalisasi profit sulit a.UU No.5/1962 b.Permendagri No.3/1988 (BUMD) Koperasi a.Maksimisasi profit dan social benefit b. Kebijakan sesuai dengan tujuan a.Teknis pengelolaan (+,-) b.Budget (+,-) c.Rekapitalisasi profit (+) U U dan perauturan operatif tentang koperasi BLUD a. Maksimisasi profit dan social benefit b. Kebijakan terkontrol a.Teknis pengelolaan (+) b.Budget (APBD,APBN dan profit c.Rekapitalisasi profit (+) a. UU No.1/2004 b. PP 23/2005 c.Permendagri 61/2008 d. Permenkeu No.99/2008
- 50. Potensi Pengembangan BUMDesPotensi Pengembangan BUMDes Saham Lebih dari 51% milik pemerintah desa Dana masyarakat desa Penguatan Permodalan Hibah/ Bansos • Kredit murah • Dana bergulir • Penyertaan modal • Capacity building: pelatihan, pembinaan • Infrastruktur Manajemen Aset Skema pembiayaan khusus Pemberdaya an Pemberd ayaan & pembent ukan nilai tambah SDA desa
- 51. 6 PEMBIAYAAN INKLUSIS : HYBRID DAN BLENDING FINANCE Grass root level UMK Level INDAG Level Sasaran Petani/gapoktan/ nelayan UMK/Koperasi Badan usaha/PT Legalitas Informal Semiformal Formal Feasibilitas Non Feasible – non Bankable Feasible – non Bankable Feasible – Bankable Sumber Kredit • PNPM – Degdagri • PUAP – Deptan • PEMD - DKP • Dll • Dana Bergulir: LPDB • KUR Mikro :BRI, Mandiri , dll • PKBL/CSR • KUR • Kredit Komersial Mekanisme bantuan • Subsidi bunga rendah • SDM • Penjaminan • Non fisik (promosi, SDM) • Off taker : CSR • Tax holiday
- 52. 7 MENGEMBANGKAN JEJARINGAN KERJASAMA MULTI-PIHAK Swasta Pemerintah Masyarakat/Komunitas Perguruan Tinggi PENDAMPING
- 53. Kelembagaan Aksi Multi-Pihak Saling Memberdayakan Desa Kelembaga an Desa Desa Desa Desa PEMERINTAH DAERAH Stakeholders * Lain Kawasan Kerjasama Antar Desa/Kec. Kuatkan Kerjasama Antar Desa Kelembaga an Desa Kelembaga an Desa Kelembaga an Desa Kuatkan Komunitas Desa Kerjasama Kreatif
- 54. Fasilitasi Kelembagaan Pembangunan Inklusif : Kerjasama Multi-Pihak • Prosesnya melalui serangkaian FGD dengan SKPD, NGO, perguruan tinggi lokal, perbankan dan swasta • Contoh penetapan komitmen-komitmen jejaring kerjasama dengan stakeholder lain di dalam dan luar kabupaten (IPB, PMD-Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, BNI, PT Newmont Nusatenggara, NGO dalam dan luar negeri)
- 55. PENDUDUK DAN RAGAM ETOS ETNIS PRODUKTIF TEKNOLOGI INKLUSIF PASAR PRODUK KOMODITI KELEMBAGAA N USAHA RAKYAT PRODUK PELUANG KERJA EKONOMI dan USAHA - RESILIESI KEBIJAKAN AGROEKOSOS KEPEMUDAAN POLITIK EKONOMI LOKAL AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF:AGENDA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF: METODOLOGI: PENDAMPINGAN TEKNIS& MANAJMENE REFORMA SUMBERDAYA AGRARIA REFORMA AGRARIA TATA RUANG KAWASAN PEDESAAN
- 56. Catatan Tiga Aktor Utama di Desa: 1.Pemerintah Desa (Kades & Aparat) 2.Badan Permusyawaratan Desa 3.Masyarakat Desa (Tokoh, Kelompok dan Umum) Aktor Supra Desa: 1.Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten) 2.Pihak Ketiga Lain
- 57. Epilog Tantangan Pemberdayaan dipengaruhi dan ditentukan: 1.Posisi dan peran antar aktor utama di desa (actors interplays ) dalam Kehidupan ber”desa” (amanat UU dan bgmn penjabaran dalam PP?): tarik menarik (potensi konflik) kepentingan harus dapat dinegosiasikan atau diakomodasikan dalam keseimbangan antar tindakan 2.Tata Kelola Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa secara proporsional harus dapat disederhanakan (asas kelola desa) 3.Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam UU Desa harus dapat diturunkan dalam arah dan tindakan nyata sebagaimana tujuan pengaturan. Jika tidak, maka akan terbuka elite capture atau sandera elit desa dan proses marginalisasi masyarakat desa dalam proses ber”desa” 4.Intervensi aktor Supra Desa (Pemerintah); melalui regulasi “petunjuk teknis, peraturan pusat daerah, pedoman” dan sejenisnya. Termasuk diantaranya adalah Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa