Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kegiatan fasyankes. Dokumen ini juga memberikan ringkasan hasil kunjungan lapangan ke beberapa puskesmas di Kabupaten Tangerang yang menemukan belum optimalnya pengelolaan air limbah fasyankes.

1. Nestri Istanti
Pengawas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN TANGERANG
Hotel VEGA Kelapa Dua, 30 Maret 2022

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
KEGIATAN FASYANKES
1. UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU No.32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan LH
3. PP No.22 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH
4. PermenLHK No. 5 tahun 2021 tentang tata cara menerbitkan Persetujuan
Teknis dan SLO Bidang pengendalian pencemaran lingkungan
5. PermenLHK No. P.68 Tahun 2016 ttg Baku Mutu Air Limbah Domestik
6. PermenLH No. 5 Tahun 2014 ttg Baku Mutu Air Limbah
7. Draft PermenLHK ttg Baku Mutu Air Limbah untuk Penyiraman dan Pencucian
8. PermenLHK No. 5 Tahun 2018 ttg Standar dan Sertifikasi Kompetensi
Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) dan
Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air
9. Permenkes RI No. 7 Tahun 2019 ttg Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

3. UUCK
PP No. 5 tahun 2021 ttg
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Online Single Submission
(OSS) Berbasis Risiko
wajib digunakan oleh
Pelaku Usaha,
Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah,
Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK), dan Badan
Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas Pelabuhan
Bebas (KPBPB)
Berdasarkan Klasifikasi tingkat
Risiko pada PP No. 5 Th 2021
1. KBLI
2. Penyertaan Modal
Kewenangan Penerbitan
Perizinan Berusaha

4. PP No. 5 Tahun 2021 Lampiran 1
KBLI Kegiatan Risiko Kewenangan
86101 RS Kelas C dan D Tinggi Bupati/Wali Kota
RS Kelas B Tinggi Gubernur
RS Kelas A Tinggi Menteri
86102 Puskesmas Menengah Tinggi Bupati/Wali Kota
86 104 Klinik pratama dan
Utama pemerintah
Menengah Tinggi Bupati/ Wali Kota
Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas/
Klinik Pemerintah

5. PP No. 5 Tahun 2021 Lampiran 1
Rumah Sakit Swasta/KlinikSwasta
KBLI Kegiatan Risiko Kewenangan
86103 RS Kelas C dan D Tinggi Bupati/Wali Kota
RS Kelas B Tinggi Gubernur
RS Kelas A dan
penanaman
modal asing
Tinggi Menteri
86 105 Klinik pratama dan
utama swasta
Menengah
Tinggi
Bupati/Wali Kota

6. PermenLHK No. 4 Tahun 2021
Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta
(KBLI : 86101, 86103)
Amdal atau UKL UPL
Sesuai Kriteria Multisektor

7. PermenLHK No. 4 Tahun 2021
Aktivitas Puskesmas Semua besaran (KBLI : 86102)
Klinik Pemerintah Pratama dan Utama (KBLI : 86104)
Klinik Swasta Pratama dan Utama (KBLI : 86105)
SPPL

9. PeraturanPemerintahNomor22tahun2021
TentangPenyelenggaraanPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup(P3LH)
Mekanisme baru untuk integrasi Izin PPLH dengan
AMDAL atau UKL-UPL
SEBELUM PP 22/2021 SETELAH PP 22/2021
Kewajiban pengurusan izin
PPLH dilakukan
Persetujuan teknis (Pertek)
Izin Lingkungan (IL)
diperoleh, dan usaha atau
kegiatan telah berjalan
1. Izin Pengolahan Air Limbah
(IPLC)
2. Izin Penyimpanan LB3
3. Izin Pemanfaatan LB3
4. Dll.
Mengajukan Persetujuan
Lingkungan
Pengelolaan lingkungan
terintegrasi kedalam AMDAL
atau UKL-UPL
Sertifikat Laik Operasi (SLO)
untuk bangunan/fasilitas

12. Berdasar
KBLI pada
tabel
lampiran I

13. Lampiran I
PermenLHK
5/2021

16. PP22/2021
pasal 127-155

17. Pasal 9 s/d 12
PermenLHK
5/2021

18. Pasal 17-27
PermenLHK
5/2021

19. Pasal 17-27
PermenLHK
5/2021

23. 1 April
2021

26. NIB dan Sertifikat Standar
SPPL PP 5/2021 Ps. 196
Kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL
Sistem OSS
1. Pernyataan Kesanggupan
memenuhi standar kegiatan usaha
2. Formulir SPPL
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

27. Contoh
SPPL
Klinik
Swasta

28. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Menyatakan kesanggupan:
1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada
lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter
baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas
penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik
sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang
dihasilkan;

29. 5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas
pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan
yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang
dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan
dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek
transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan
pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Lanjutan………….

30. 8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan
menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun
dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam
peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan
wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan
diproses hukum sesuai degan peraturan perundang-
undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi
ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana
butir 1 sampai 8
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
Lanjutan………….

31. BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
P.68/Menlhk-Setjen/2016 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

32. BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES MENGOLAH LB3
Permen LH RI No. 5/2014 Lampiran XLIV

33. BAKU MUTU AIR LIMBAH FASYANKES MENGOLAH LB3
Permen LH RI No. 5/2014 Lampiran XLIV
Lanjutan…………..

34. TABEL 3. DAFTAR LIMBAH 83 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM
PP NO. 22/2021 LAMPIRAN IX

35. DRAFT PERMEN LHK

36. NESTRI ISTANTI
HP. 085879611552

37. KUNJUNGAN LAPANGAN PUSKESMAS TAHUN 2021
1 PUSKESMAS JALAN KUTAI
2 PUSKESMAS KRESEK
3 PUSKESMAS BALARAJA
4 PUSKESMAS BINONG
5 PUSKESMAS CISOKA
6 PUSKESMAS CURUG
7 PUSKESMAS CIKUYA
8 PUSKESMAS PASIR NANGKA
9 PUSKESMAS SUKATANI
10 PUSKESMAS JALAN EMAS
11 PUSKESMAS JAYANTI
12 PUSKESMAS PAGEDANGAN
13 PUSKESMAS TIGARAKSA
14 PUSKESMAS GEMBONG
15 PUSKESMAS PASAR KEMIS
16 PUSKESMAS PASIR JAYA
17 PUSKESMAS SUKADIRI
18 PUSKESMAS SINDANG JAYA
19 PUSKESMAS BOJONG KAMAL
20 PUSKESMAS KELAPA DUA
21 PUSKESMAS BOJONG NANGKA
22 PUSKESMAS RAJEG
23 PUSKESMAS MAUK
24 PUSKESMAS PAKUHAJI
25 PUSKESMAS SEPATAN
26 PUSKESMAS SURADITA
27 PUSKESMAS SUKAMULYA
28 PUSKESMAS GUNUNG KALER
29 PUSKESMAS KEDAUNG BARAT
30 PUSKESMAS TELUKNAGA
31 PUSKESMAS TEGAL ANGUS
32 PUSKESMAS CIKUPA
33 PUSKESMAS LEGOK
34 PUSKESMAS CARINGIN
35 PUSKESMAS KUTABUMI
36 PUSKESMAS JAMBE
37 PUSKESMAS KRONJO
38 PUSKESMAS KEMIRI

38. HASIL TEMUAN LAPANGAN SECARA UMUM
1. Belum semua air limbah yang dihasilkan dialirkan/diolah IPAL
2. IPAL rusak/tidak berfungsi
3. Alat Ukur debit/flowmeter rusak/tidak berfungsi
4. Belum melakukan swapantau harian debit dan pH
5. Belum melakukan uji analisa outlet IPAL secara rutin setiap bulan
6. Lokasi kegiatan berada jauh dari badan air atau berada lebih
rendah dari badan air
7. Air limbah tidak dialirkan ke Badan Air tapi dimanfaatkan untuk
penyiraman tanaman atau diresapkan
8. Belum melakukan pemantauan kualitas badan air penerima setiap
6 bulan sekali (upstream dan downstream)
Pada beberapa Puskesmas :

39. 1. Mengalirkan seluruh air limbah yang dihasilkan/ diolah ke IPAL
2. Melakukan perawatan IPAL secara rutin dan mengganti peralatan
yang rusak
3. Melakukan swapantau harian debit pH dan uji analisa air limbah
secara rutin sesuai ketentuan
4. Petugas IPAL agar memiliki sertifikasi POPAL dan MPPA
5. Mengelola air limbah sesuai baku mutu yang ditentukan untuk
pembuangan atau pemanfaatan/diresapkan