Teks tersebut membahas sejarah dan konsep birokrasi secara singkat. Birokrasi muncul pada abad ke-18 di Perancis dan dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Birokrasi di Indonesia dikenal sebagai model Bureaucratic Polity dimana kekuasaan terpusat pada negara. Teks ini juga membahas model birokrasi seperti birokrasi ala Parkinson dan Orwell.
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
I birokrasi suatu pengantar
1. Seri Mata Kuliah
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Shahril Budiman. S. Sos., MPM
STISIPOL RAJA HAJI
2. - TODAY OUTLINES-
Pengantar Birokrasi
Birokrasi : Suatu Sejarah
Mendifenisikan Birokrasi
3. Secara klasik, kehadiran birokrasi adalah sebagai
sebuah organisasi modern yang diilhami oleh Max
Weber, merupakan suatu upaya untuk
membangun suatu kultur organisasi yang
memisahkan kepentingan domestik dan publik.
Udak U B, Pandie D, Haning J. Dkk. (2005).
#Notes
Organisasi Modern pada waktu itu dianggap jawaban terhadap kekuasaan” monarki
yang hampir menguasai daerah” Eropa. Pemisahan urusan publik dan kepentingan
individual adalah urgensi utama. Pertanyaannya adalah di era saat ini pemikiran ini
masih dapat diterima atau sudah tercapai antara pemisahan kepentingan yang
mendasari lahirnya birokrasi. Atau menciptakan suasana kemudahan
melanggengkan urusan keduanya?.
Pengantar...
4. Birokrasi: Suatu Telaah Sejarah
• Awal abad ke 18
• muncullah istilah ‘BUREAU’
yang berarti meja tulis.
Kemudian
• istilah ‘CRACY’ disadur dari
bahasa Yunani ‘kratein’ yang
berarti mengatur
• Dikenal sejak abad ke 17 di
Perancis. Hal itu ditemukan
dalam surat tertanggal 1 Juli
1764 oleh Filsuf Perancis
Baron de Grimm (dikutip dalam Albrow,
2004;1)
KONSEP BIROKRASI
5. Birokrasi & Bahasa
Tulisan mengenai birokrasi
dianggap negara kala itu
sebagai tulisan subversif
(bersifat menggulingkan pemerintah)
ex: Negara-negara Eropa.
Bureaukratie (Jerman),
Burocrazia (Italia),
Bureaucracy (Inggris), dan
Birokrasi (Indonesia)
Birokrasi merupakan sistem untuk
mengatur
Organisasi Besar dengan tujuannya untuk
pengelolaan
Yang Efesien, Rasional dan Efektif
(Weber, 1946)
6. BIROKRASI KLASIK
DALAM LITERATUR
• Gaetano Mosca (1895) menulis ‘Elementi
di Scienza Politica’,
• Michels (1922) dalam bukunya
• ‘Political Parties’,
• J. J. von Gorres (1819) menulis ‘Germany
and the Revolution’,
• John Stuart Mill (1848) dalam karyanya
‘Principles of Political Economy’,
• Walter Bagehot (1867) dalam ‘The English
Constitution’,
• Ramsay Muir (1910) dalam tulisan
‘Bureaucracy in England’
7. Public
Bureaucracy
• The public bureaucracy is rarely mentioned
in constitutions, and generally does not
figure in the design of political regimes, yet it
has become central in government decision
making, and is still increasing its influence
within government.
As Samuel Krislov (1974) put it:
• “Bureaucracies are the late bloomers of
modern political structure. They grew
silently, inexorably in the underbrush –
seldom noticed, little analyzed.
Convenience and necessity, not ideology
and legitimacy, are their life-blood: they
are not loved and respected, but rather
tolerated and depended on”.
Bureaucracies
8. Model Birokrasi Di Indonesia
Birokrasi di Indonesia adalah
model Bureaucratic Polity
di mana terjadi akumulasi kekuasaan pada negara
dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang
politik dan Pemerintahan
Karl D Jackson
Bureaucratic Capitalism.Richard Robinson dan King
Hans Dieter Evers
PROSES
BIROKRASI
Birokrasi ala Parkinson adalah pola dimana terjadi proses
pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktural dalam
birokrasi secara tidak terkendali.
Birokrasi Ala Orwel adalah pola birokratisasi sebagai
proses perluasan kekuasaan Pemerintah dengan maksud
mengontrol kegiatan ekonomi, politik dan sosial dengan peraturan,
regulasi dan bila perlu melalui paksaan.
Lili Romli , 2008
9. Referensi
• Albrow, Martin, 2004, Birokrasi, Yogyakarta : Tiara Wacana
• Nasrulhaq, (NA), Reformasi Birokrasi (Tinjauan Teoritik), Yogyakarta: Fisipol UGM
• Peters, Guy, B, (2001), The Politics of Bureaucracy (5th. Ed), New York: Routledge
• Samuel Krislov, Representative Bureaucracy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974), pp.
40–1.
• Afadlal (Ed.), Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah, Jakarta: P2P LIPI, 2003.
• Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan
tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1990, hal, 228.
• Lili Romli, “Otonomi Daerah dan Birokrasi Lokal: Kasus Kabupaten Pandeglang” dalam
• Syamsuddin Haris, “Sentralisasri Baru Dalam Birokrasi Lokal: Kasus Kabupaten Bima”, dalam,
Afadlal (Ed.), Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah, Jakarta: P2P LIPI, 2003, hal. 64.
Fauziah Rasad, “Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi”, dikutip dari
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatpopulerkolom&id=18.
• Menpan: RUU Adiministerasi Pemerintahan Pryasyarat Reformasi Birokrasi”, dikutip dari
http://www.gtzsfgg.or.id/index.php?