Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan kekerasan seksual, pernikahan dini, dan bullying terhadap anak di bawah umur. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi pada anak seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual serta dampak-dampak buruk dari pernikahan dini seperti meningkatnya angka putus sekolah dan pengangguran. Dokumen tersebut juga membahas Undang-Undang Nomor

1. SOSIALISASI
PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL , PERNIKAHAN DINI
DAN BULLYING TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR

2. Menurut UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyebutkan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap
Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum.
Kekerasan pada anak disebut juga dengan
child abuse, yaitu semua bentuk
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang
seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau
mereka yang memiliki kuasa atas
anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya o
rang tua, keluarga dekat, dan guru.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak
1. Kekerasan Fisik
Contoh :
berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan a
tau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka
memar, berdarah, patah tulang, sayatan, luka bakar, pembengkakan,
pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang
paling fatal adalah kematian.
2. Kekerasan psikis
Contoh :
berupa menurunkan harga diri serta martabat korban, penggunaan kata-
kata kasar, menghardik, mengejek,mempermalukan anak di depan orang lai
n atau di
depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual
Contoh : berupa diperkosa, disodomi, diraba-raba, dipaksa menjadi PSK,
prilaku menggoda

4. UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS) resmi disahkan dalam Rapat
Paripurna DPR RI, pada tanggal 12 April 2022 “
Sembilan tindak pidana kekerasan
seksual berdasarkan UU TPKS yakni
pelecehan seksual nonfisik, pelecehan
seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi,
pemaksaan sterilisasi, pemaksaan
perkawinan, penyiksaan seksual,
eksploitasi seksual, perbudakan seksual,
serta kekerasan seksual berbasis
elektronik.

5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual
adalah segala perbuatan yang
memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini dan perbuatan
kekerasan seksual lainnya
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang sepanjang ditentukan dalam
Undang-Undang ini.
Setiap Orang yang melakukan perbuatan
seksual secara nonfisik yang ditujukan
terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau
organ reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan martabat seseorzrng
berdasarkan seksualitas dan/atau
kesusilaannya, dipidana karena pelecehan
seksual nonfisik, dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau
pidana denda paling banyak
Rp10.0OO.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Setiap Orang yang melakukan
perbuatan seksual secara ftsik
yang ditqjukan terhadap tubuh,
keinginan seksual, dan/ atau
organ reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan
martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/atau
kesusilaannya yang tidak
termasuk dalam ketentuan pidana
lain yang lebih berat dengan
pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/ atau pidana
denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

6. Cara melaporkan kekerasan seksual
1. Ceritakan Kepada Orang
terdekat yang dapat dipercaya
2. Lapor Polisi
3. Lapor Kepada Komnas
Perempuan
4. Lapor ke komnas
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

7. MENONTON
VIDEO NAJWA
SHIHAB

8. Menurut UNICEF, sebuah pernikahan dikategorikan
sebagai pernikahan dini (early marriage) atau juga
disebut sebagai pernikahan anak-anak (child
marriage) apabila ada salah satu pihak yang masih
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau
masih remaja. Pernikahan dini menjadi salah satu
persoalan yang terus dilakukan upaya untuk
mengatasinya karena pernikahan dini menghasilkan
banyak dampak negatif, tidak hanya bagi individu
yang melakukan pernikahan dini tersebut, melainkan
juga bagi negara karena dengan menikah dini, banyak
anak-anak di Indonesia menjadi putus sekolah,
akibatnya angka pengangguran di Indonesia menjadi
meningkat dan kualitas SDM semakin rendah.
PERNIKAHAN DINI
Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini
Selain terenggutnya hak-hak anak seperti hak
atas pendidikan dan hak untuk dilindungi dari
eksploitasi, menurut data BPS, anak
perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko
lima kali lebih besar untuk meninggal dalam
kasus kehamilan dan persalinan. Secara
global kematian yang disebabkan oleh
kehamilan merupakan penyebab utama
kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.
Dampak lainnya yaitu, pernikahan dini memiliki kaitan yang erat dengan adanya tindak kekerasan oleh
pasangan intim (intimate partner violence) di beberapa negara, seperti di India (Pearson & Speizer,
2011) dan Vietnam (Fisher dkk, 2014). Pernikahan dini berisiko tertular infeksi, kanker serviks,
kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, kematian ketika melahirkan, dan malnutrisi pada anak

11. START

20. THANK YOU