Materi ini diberikan kepada siswa-siswi yang tengah duduk disekolah menengah pertama (SMP) Kejari Kota Metro Lampung, untuk SMP Mu Ahmad Dahlan Metro

1. KEJAKSAAN
NEGERI METRO

2. KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK

3. Pemaparan Oleh :
VIRGINIA HARIZTAVIANNE.
S.H., B.BUS., M.M., M.H.
KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI METRO LAMPUNG

4. PENGERTIAN ANAK
Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.35
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
menjelaskan bahwa:
“Anak ialah seseoranng yang belum berusia
18 Tahun termasuk masih dalam yang
kandungan”

5. Hak-Hak Anak
1. Hak untuk hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. dalam hal
kewarganegaraan ini setiap anak berhak mendapatkan kewarganegaraan dari kelahiran
dari perkawinan yang sah, bahkan anak yang terlahir yang tidak diketahui orangtuanya
dan anak tersebut lahir di wilayah Republik Indonesia diakui sebagai warga Negara
Republik Indonesia.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri
5. Hak untuk diasuh atau diangkat apabila orangtuanya tidak menjamin tumbuh kembang
anak tersebut.
6. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

6. Hak-Hak Anak
8. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya,menerima,mencari, dan memberikan informasi.
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebayanya, bermain,
berekreasi,dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat,dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan
diri
10.Hak memperoleh rehabilitasi,bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak
penyandang cacat
11. Hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman,kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
12. Hak atas perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,pelibatan dalam sengketa
bersenjata,pelibatan dalam kerusuhan social,pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur
kekerasan,perlibatan dalam peperangan
13. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang
tidak manusiawi
14.Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
15. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya

7. Kekerasan Terhadap Anak
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
, fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
(Sumber: UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

8. Kekerasan Terhadap Anak
Angka kekerasan seksual terhadap anak meningkat dalam rentang
waktu 2019-2022
jenis kekerasan seksual dan eksploitasi anak terlihat mengalami
peningkatan di masa Pandemi Covid-19
Ini menjadi keprihatinan kami selaku aparat hukum, dan ini yang
mendasari kami seluruh Jaksa di Kejari Metro untuk melakukan
penyuluhan hukum & penerangan hukum

9. UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Disahkan 12 Oktober 2009)
2022
UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(Disahkan 9 Mei 2022)
Peraturan Yang Mengatur Mengenai
Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2014

10. a. Pelecehan Seksual Fisik
b. Pelecehan Seksual Non Fisik
c. Pemaksaan Kontrasepsi
d. Pemaksaan Strelisasi
e. Pemaksaan Perkawinan
f. Penyiksaan Seksual
g. Eksploitasi Seksual
h. Perbudakan Seksual, dan;
i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
terdiri atas :

11. a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau
eksploitasi seksual terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit
memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan
(Sumber Pasal 4 Ayat 2 UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual)
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
juga meliputi :

12. Seorang ayah di Pringsewu,
Lampung mencabuli anak
tirinya selama 9 tahun
Kejadian bermula pada tahun
2012 saat korban masih berusia
9 tahun, korban sempat diancam
akan dipukul dan diiming-imingi
sejumlah uang.
CONTOH KASUS KEKERASAN
SEKSUAL FISIK

13. Kasus Herry Wirawan
pemerkosa 13 santriwati di
Bandung
memperkosa 13 santriwati
hingga 8 di antaranya hamil dan
melahirkan. Herry
Wirawan divonis hukuman
mati oleh Hakim Pengadilan
Tinggi Bandung.

14. Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Benua
membuat video rekaman berbentuk
wawancara yang diunggah ke Youtube.
Saat wawancara, Galih menceritakan
kehidupan mantan istrinya, Fairuz. Dia
menyinggung organ intim bau ikan asin
dan berjamur. Donny mengatakan
ungkapan ini merupakan bentuk
penghinaan terhadap Fairuz
CONTOH KASUS KEKERASAN SEKSUAL
NON FISIK

15. Persetubuhan (Pasal 76D)
melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa Anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain,
Je rat Hukuman Ke ke rasan Se ksual
UU RI No.3 5 Tahun 2009 Te nt ang
Pe rli ndungan Anak
Persetubuhan (Pasal 81 Ayat 2)
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain Pasal (81 Ayat 3)
Persetubuhan dilakukan oleh Orang Tua, Wali,
pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga
kependidikan, pidananya ditambah 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana Pasal 81 Ayat 1
Dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,

16. Perbuatan Cabul (Pasal 76E)
melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul
Eksploitasi Seksual (Pasal 76I)
menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta
melakukan eksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual terhadap Anak
Dipidana dengan
Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan
paling lama 15 tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000
Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000

17. Perbuatan Seksual Secara
Non Fisik (Pasal 5)
Melakukan perbuatan seksual secara
nonfisik yang ditujukan ditujukan
terhadap tubuh, keinginan seksual,
dan/atau organ reproduksi dengan
maksud merendahkan harkat dan
martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/atau kesusilaannya,
dipidana karena pelecehan seksual
nonfisik, dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau
pidana denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Jerat Hukuman Kekerasan
Seksual Non Fisik
UU RI No. 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

18. Pelecehan Seksual Fisik
(Pasal 6 huruf a)
Perbuatan seksual secara fisik yang
ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, dan/ atau organ reproduksi
dengan maksud merendahkan harkat
dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/atau kesusilaannya
yang tidak termasuk dalam ketentuan
pidana lain yang lebih berat dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/ atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah)
Jerat Hukuman Kekerasan
Seksual Non Fisik
UU RI No. 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

19. Pelecehan Seksual Fisik Menempatkan Seseorang
Di Bawah Kekuasaannya Secara Melawan Hukum
(Pasal 6 huruf b)
melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/
atau organ reproduksi dengan maksud
menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya
secara melawan hukum, baik di dalam maupun di
luar perkawinan
Persetubuhan atau Cabul (Pasal 6 huruf c)
menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu
muslihat atau hubungan keadaan atau
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau
ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan
penyesatan menggerakkan orang itu untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan
persetubuhan atau perbuatan cabul
Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/ atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
Dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/ atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

20. 1. Membuat tumbuh kembang anak menjadi
terganggu dan penurunan fungsi otak
2. Mengalami depresi berkepanjangan
3. Memiliki masalah kesehatan mental
4. Emosi menjadi tidak stabil
5. Memiliki risiko gangguan kesehatan
6. Merusak generasi penerus bangsa dan negara
Dampak Ke ke rasan Te rhadap Anak

21. PERAN
KEJAKSAAN
Dalam Mencegah dan
Memberantas
Kekerasan Terhadap
Anak
 Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat, melalui edukasi hukum
sebagai upaya preventif
 Melakukan penegakan hukum
sebagai upaya represif, termasuk
juga turut serta dan aktif dalam
penanganan perkara pidana yang
melibatkan saksi dan korban serta
proses rehabilitasi, restitusi, dan
kompensasinya;

22. Sekian dan Terima
Kasih