Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to TARGET-KABUPATEN
Similar to TARGET-KABUPATEN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
TARGET-KABUPATEN
- 2. 3 TARGET INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH No Indikator Target Sumber (Cantumkan Jenis Dokumen, tahun, halaman) Tahun Nilai Satuan 1. Pertumbuhan Ekonomi a. Pertumbuhan Ekonomi 2020 -4,13 Persen PDRB Kab. Sumbawa menurut Lapangan Usaha 2016-2020, Tahun 2021, Halaman 87 2021 - Persen Belum dirilis BPS b. PDRB per Kapita (ADHK) 2020 21.750,18 ribu Rp PDRB Kab. Sumbawa menurut Lapangan Usaha 2016-2020, Tahun 2021, Halaman 89 2021 - Rp Belum dirilis BPS c. PDRB per Kapita (ADHB) 2020 31.328,07 ribu Rp PDRB Kab. Sumbawa menurut Lapangan Usaha 2016-2020, Tahun 2021, Halaman 89 2021 - Rp Belum dirilis BPS 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 4,01 Persen Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020, Tahun 2021, Halaman ix 2021 3,39 Persen Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus 2021, Halaman 18 Jumlah Penganggur 2020 9,63 Ribu Orang Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan NTB Agustus 2020, Halaman 13 2021 7,99 Ribu Orang Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus 2021, Halaman 18 3. Kemiskinan a. Persentase Penduduk Miskin 2020 13,65 Persen Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Sumbawa, Tahun 2021, Halaman 7 2021 13,91 Persen Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Sumbawa, Tahun 2021, Halaman 7 b. Jumlah Penduduk Miskin 2020 62,88 Ribu Orang Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Sumbawa, Tahun 2021, Halaman 7 2021 66,00 Ribu Orang Analisis Kemiskinan Makro Kabupaten Sumbawa, Tahun 2021, Halaman 7 4. Indeks Pembangunan Manusia a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 67,61 Indeks https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 2021 68,01 Indeks https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan-
- 3. 2 manusia-metode-baru-.html b. Angka Harapan Hidup (AHH) 2020 67,54 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 2021 67,73 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2020 7,92 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 2021 8,15 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html d. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2020 13,06 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 2021 13,07 Tahun https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html e. Pengeluaran per Kapita 2020 9.146 Ribu Rp https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 2021 9.167 Ribu Rp https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/26/42/1/indeks-pembangunan- manusia-metode-baru-.html 5. Ketimpangan a. Rasio Gini 2020 0,349 Indeks https://sumbawakab.bps.go.id/indic ator/23/250/1/gini-rasio-kabupaten- sumbawa.html 2021 0,412 Indeks https://ntb.bps.go.id/indicator/23/42 6/1/gini-rasio-provinsi-nusa- tenggara-barat-menurut-kabupaten- kota.html
- 4. 3 INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH No Indikator Bukti Fisik 1. Pelayanan Publik a. Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2021 A. Belum ada Softcopy Dokumen Perhitungan IKM Laporan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat.pdf B. Sudah ada b. Jumlah institusi pelayanan publik yang melakukan perhitungan IKM Tahun 2021 Jumlah institusi pelayanan publik yang menghitung IKM= 2 c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 untuk masing-masing institusi publik Institusi dan nilai IKM A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai IKM = 85,76 B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nilai IKM = 87,28 2. Pengelolaan Keuangan a. Pengesahan APBD T.A 2022 Tanggal pengesahan APBD 30 Desember 2021 Softcopy APBD/Perda APBD PERDA APBD 2021.pdf dan https://sumbawakab. go.id/ b. APBD dapat diakses oleh publik hingga ke level kegiatan secara online A. Belum dapat diakses http://sumbawakab.g o.id B. Sudah dapat diakses Mulai tahun 2017 c. Penggunaan e-budgetting A. Belum menggunakan http://sumbawakab.si pd.kemendagri.go.id B. Sudah menggunakan Mulai tahun 2018 d. Penggunaan e-procurement A. Belum menggunakan http://lpse.sumbawak ab.go.id B. Sudah menggunakan Mulai tahun 2015 e. Penggunaan e-ASB (Analisis Standar Biaya) A. Belum menggunakan http://sumbawakab.si pd.kemendagri.go.id B. Sudah menggunakan Mulai tahun 2018 f. Proporsi besaran SILPA 2021 Proporsi SILPA = 50,29 % Softcopy realisasi APBD 2021 PERDA APBD 2021.pdf dan https://sumbawak ab.go.id/ 3. Transparansi
- 5. 2 a. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Tahun 2021 A. Tidak ada Softcopy SK PPID SK BUPATI TTG PPID 2021.pdf https://ppid.sumbawa kab.go.id/ B. Ada dan berfungsi dengan baik b. Proporsi OPD yang melapor kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 Proporsi OPD yang melapor = 100 % dari 56 OPD c. Penggunaan e -Planning (SIPD/ terintegrasi dengan SIPD) yang memiliki tagging Prioritas Nasional RKP A. Belum menggunakan - Screenshot aplikasi SIPD/terintegrasi dengan SIPD SCHREENSHOT DATAPEMANFAA TAN SIPD.jpeg B. Sudah menggunakan Mulai tahun 2018
- 6. - Screenshot hasil tagging kegiatan terhadap Prioritas Nasional 4. Akuntabilitas a. Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2020 dan 2021 2020 = WTP Keterangan: 1. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2. WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan) 3. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 4. TW (Tidak Wajar) 5. TMP/Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) Softcopy hasil pemeriksaan BPK WTP.pdf 2021 = Dalam Proses b. Penilaian SAKIP Tahun 2020 dan 2021 2020 = 66,29 Keterangan: 1. AA (>99-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30) Softcopy hasil penilaian SAKIP LHE SAKIP 2020.pdf 2021 = Dalam Proses
- 7. INFORMASI PROGRAM UNGGULAN UNTUK PENCAPAIAN DAERAH TAHUN 2021 • Program unggulan daerah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan spesifik daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. • Kriteria Program Unggulan/Program Prioritas Daerah: 1. Program daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD dan RKPD Tahun 2021 2. Relevan dengan konsep pendekatan perencanaan berbasis THIS 3. Program unggulan ditujukan untuk menyelesaikan/mengatasi permasalahan daerah yang terkait dengan: • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat pengangguran • Tingkat kemiskinan • Pembangunan manusia • Ketimpangan pendapatan dan wilayah • Pelayanan publik • Keamanan dan ketertiban • Pengelolaan keuangan • Transparansi dan akuntabilitas • Capaian pembangunan spesifik daerah • Program unggulan yang diusulkan maksimal 3 program pada setiap aspek.
- 8. Aspek Program Unggulan Anggaran RKPD Realisasi Pelaksanaan (Rp) Persentase Realisasi (%) Dinas Pelaksana Nama PIC (Email/No HP) Nominal realisasi anggaran sesuai pagu Kolom 3 x 100 APBD terrealisasi Pembangunan Manusia Pemberian SK dan insentif GTT,PPT dan Nakes 102,641,544,254 71,889,821,941 70.04% Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748 Peningkatan Layanan Kesehatan dan Ambulance Desa 85,731,911,994 89,628,860,804 104.55% Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tingkat kemiskinan Menjamin Ketersediaan Benih Berkualitas, Pupuk, Kestabilan Harga, Bantuan Peralatan Bagi Nelayan dan Pengembangan 140,585,790,360 38,708,963,438 27.53% Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Penelitian dan Aminuddin,ST.MT 081339827653
- 9. Teknologi Pertanian, Perikanan dan Peternakan Pengembangan Daerah Tingkat pengangguran Menyiapkan 10.000 Tenaga Kerja, Pelatihan serta Sertifikasi Gratis Bagi Tukang Batu, Kayu, Las, Besi dan Listrik 7,269,964,726 4,947,573,071 68.05% Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Diskoperindag, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Aminuddin,ST.MT 081339827653 Pelayanan publik Pelayanan Masyarakat Satu Pintu di Tingkat Kecamatan 39,994,565,238 40,231,734,574 100.59% 24 Kecamatan, Sekretariat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Badan Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748
- 10. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Keamanan dan ketertiban Pemberian Insentif Untuk Guru Ngaji, Petugas Rumah Ibadah, RT/RW, Linmas dan Petugas Posyandu 26,590,440,983 39,132,487,580 147.17% 24 Kecamatan, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748 Wahyu Indrajaya,ST 087800092498 Pengelolaan keuangan Reformasi Birokrasi 14,058,307,901 204,806,013,335 1456.83% Badan Keuangan Aset Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Aminuddin,ST.MT 081339827653
- 11. Pengembangan Daerah Tranparansi dan akuntabilitas Reformasi Birokrasi 18,055,928,349 15,329,459,371 84.90% Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748 Ketimpangan pendapatan dan wilayah Memantapkan Infrastruktur Wilayah (Jalan, Irigasi, Tempat Pembuangan Akhir Sampah) 103,602,433,238 104,705,432,775 101.06% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Wahyu Indrajaya,ST 087800092498 Pertumbuhan ekonomi Penggratisan Label BPOM, Label Halal, Jaminan Pemasasan Bagi UMKM, Bantuan Kemandirian Bagi 9,931,070,961 10,606,340,614 106.80% Diskoperindag, Disporapar, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Aminuddin,ST.MT 081339827653 Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748
- 12. Komunitas Milenial dan Pelaku Ekonomi Kreatif “Start- up dan E- Commerce” Capaian Pembangunan Spesifik Daerah Pengembangan Pariwisata Sejarah dan Budaya Sumbawa 12,188,198,070 6,384,054,237 52.38% Dinas Penddikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Aminuddin,ST.MT 081339827653 Yuni Ilmi Kurniati,S.STP,M.Si 0853389658748
- 13. SISTEM MONITORING & EVALUASI Aspek Ketersediaan Sistem Monev Pelaksanaan Program Keterbukaan Akses Monev Pelaksanaan Keterlibatan stakeholders Monev Cakupan Koordinasi Monev (Ya/Tidak) 1= Internal; 1= OPD dan APIP; 1= APBD; 2= Internal dan Stakeholders terkait; 2= OPD dan Pemerintah lainnya (Prov/Kab/Kota/Pusat) atau OPD dan stakeholders terkait lainnya; 2= APBD dan APBD lainnya/APBN atau APBD dan pendanaan non APBD; 3= Terbuka untuk umum (mohon cantumkan link sistem monev) 3= OPD, Pemerintah, Stakeholders terkait, dan NGO/LSM pengawas eksternal 3= APBD, APBN, APBD provinsi lainnya, pendanaan non APBD Pertumbuhan ekonomi Ya 3 3 3 Tingkat pengangguran Ya 3 3 3 Tingkat kemiskinan Ya 3 3 3 Pembangunan manusia Ya 3 3 3 Ketimpangan pendapatan dan wilayah Ya 3 3 3 Pelayanan publik Ya 3 3 3 Keamanan dan ketertiban Ya 3 3 3 Pengelolaan keuangan Ya 3 3 3 Tranparansi dan akuntabilitas Ya 3 3 3 Capaian Pembangunan Spesifik Daerah Ya 3 3 3
- 14. INISIATIF & PENGHARGAAN LAIN Aspek PenghargaanTahun 2021 terkait Aspek Inisiatif lain terkait pelaksanaanprogram Keterlibatan Pemimpin dalam Pelaksanaan Program terkait Aspek Inisiatif lain terkait pemulihanpandemi (khusus aspek pertumbuhan ekonomi danPembangunan Manusia) Keterlibatan KelompokKhusus dalam pelaksanaan program (Ya/Tidak) Pertumbuhan ekonomi Tingkat pengangguran Tingkat kemiskinan Pembangunan manusia 1.Kabupaten Sumbawa Bebas ODF Dikes,PRKP,DP2KBP3A,DP MD,Bappeda,TP.PKK,Setda, Kecamatan,Desa. Ya (Yayasan plan Internasional Indonesia)YPII 2.Kabupaten Sumbawa untuk kinerja pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Dikes,Dikbud,Pangan,Perika nan dan Kelautan,Peternakan,Pertani an,DP2KBP3A,Kecamatan,D esa,Sosial,PUPR,PRKP,TP.P KK,KementerianAgama,Setd a,Bappeda,Kominfotiksandi,Y PII,KOMPAK. Ya ( Kolaborasi Masyarakat untuk Kesejahteraan)KOMPAK Ketimpangan pendapatan dan wilayah - Pelayanan publik Keamanan dan ketertiban - Pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali BKAD, Seluruh OPD
- 15. Tranparansi dan akuntabilitas Kabupaten Sumbawa sebagai Kabupaten keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi NTB Setda,Kominfotiksandi,Bappe da Capaian Pembangunan Spesifik Daerah Kota Sumbawa sebagai Ibukota Perubahan Iklim Dikbud,Bappeda,Disporpar,S etda. Ya, Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Sumbawa Sumbawa sebagai Kabupaten Inovatif Bappeda
- 16. KUALITAS DOKUMEN RKPD Item Informasi Jawaban Kualitas Dokumen RKPD Ketersediaan mekanisme sinkronisasi perencanaan dengan wilayah Sekitar (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan (Rencana Tata Ruang Wilayah) Ketersedaiaan mekanisme pemanfatan hasil evaluasi dan hasil penelitian dalam proses penyusunan RKPD (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan (Penyusunan SOP Penelitian dan Pengembangan) Ketersediaan mekanisme pemilihan prioritas pembangunan daerah dan Alokasi (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk mekanisme yang dilakukan Penentuan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sumbawa Besar yang meliputi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang tercantum dalam Dokumen RTRW. Upaya penerapan isu lintas bidang (Ada/Tidak ada) Penjelasan: Kabupaten Sumbawa Bebas Stunting (Kesehatan,Pendidikan,Pangan,Perdagangan,Perikanan,Pertanian,Pete rnakan,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaka,Sosial,Kecamatan,Sekretariat Daerah,Perikanan dan Kelautan,Kementrian Agama,DPMD,PUPR,PRKP,Kominfo, TP.PKK, YPlI,KOMPAK) Ketersediaan telaah evaluasi ex-ante konsistensi Renja OPD dengan RKPD sebelum penetapan RKPD (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk telaah yang dilakukan Melakukan Verifikasi dan Validasi sebelum RKPD ditetapkan .
- 17. KETERLIBATAN STAKEHOLDERS Stakeholders Kehadiran dalam Forum Konsultasi Publik * Keterlibatan dalam Forum Konsultasi Publik Kehadiran dalam Musrenbang Keterlibatan dalam Musrenbang Keterlibatan dalam pelaksanaan program Inisiatif lain yang dilakukan dengan stakeholders pada proses Proses (Ya/Tidak) (Ya/Tidak), Jika ya sebutkan bentuknya (Ya/Tidak) Jika Ya, sebutkan bentuknya *(Ya/Tidak) (Ya/Tidak) BAPPEDA Kabupaten/Kota Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya DPRD Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya LSM Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Tokoh Masyarakat/Adat Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Dunia Usaha Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Akademisi Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Asosiasi Profesi Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Kelompok Khusus (Perempuan, Anak, disabilitas Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Penggiat Lingkungan Hidup Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya
- 18. Stakeholders Kehadiran dalam Forum Konsultasi Publik * Keterlibatan dalam Forum Konsultasi Publik Kehadiran dalam Musrenbang Keterlibatan dalam Musrenbang Keterlibatan dalam pelaksanaan program Inisiatif lain yang dilakukan dengan stakeholders pada proses Proses (Ya/Tidak) (Ya/Tidak), Jika ya sebutkan bentuknya (Ya/Tidak) Jika Ya, sebutkan bentuknya *(Ya/Tidak) (Ya/Tidak) Media Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya Lainnya, sebutkan (yayasan Plan Internasional Indonesia, Kolaborasi Masyarakat Untuk Pelayanan Kesejahteraan (KOMPAK), Inovasi Pendidikan. Ya Ya,.Terlibat aktif dalam Zoom meeting Ya Ya Ya Ya
- 19. Aspek Stakeholders Terkait (boleh lebih dari 1) Ketersediaan survei kepuasan kualitas program oleh penerima manfaat * Bentuk keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan program Ketersediaan survei persepsi kepuasan layanan Pemda oleh stakeholders *(Ya/Tidak) Pemanfaatan sistem monev oleh stakeholders *(Ya/Tidak) (Ya/Tidak) Pertumbuhan ekonomi 10 Ya Terlibat dalam pencapaian 17 kategori lapangan usaha Ya Ya Tingkat pengangguran 4 Ya Melakukan pelatihan Tenaga kerja yang berkompeten Ya Ya Tingkat kemiskinan 5 Ya Pemberian bantuan Sosial,Hibah,Beasiswa Gemilang. Ya Ya Pembangunan manusia 4 Ya Pendampingan, Sosialisasi,Konvergensi dan Edukasi. Ya Ya Ketimpangan pendapatan dan Wilayah 4 Ya Pembangunan infrastruktur berkelanjutan Ya Ya Pelayanan publik 30 Ya Tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Ya Ya Keamanan dan ketertiban 4 Ya Kondusifitas wilayah Ya Ya Pengelolaan keuangan 3 Ya Tata kelola penerapan pengelolaan keuangan daerah yang Transparansi dan Auntabel Ya Ya Tranparansi dan akuntabilitas 2 Ya Transparansi pengelolaan Pendapat Daerah Ya Ya Capaian Pembangunan Spesifik Daerah 3 Ya Sebagai Kota Perubahan Iklim Ya Ya
- 20. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Item Informasi Jawaban Komunikasi Perencanaan Pemerintah Daerah Ketersediaan SOP usulan program dan tindak lanjut hasil tahapan proses perencanaan yang terbuka dalam sistem (*) (Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan bukti dukung SOP (jadwal kerja) Peraturan Bupati Jadwal Perencanaan Tahun 2022.pdf Tingkat akomodasi usulan kegiatan d e s a / k e c a m a t a n yang disetujui dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 50 Persen Ketersediaan informasi/tindak lanjut hasil setiap tahapan proses perencanaan yang dapat diakses semua pihak (Ada/Tidak ada) Tindak lanjut usulan desa/kecamatan yang tidak terakomodasi (Ada/Tidak ada) Jika ada, sebutkan tindak lanjut yang dilakukan misalnya berupa pendanaan oleh swasta/masyarakat Ketersediaan sistem informasi proses perencanaan (*) (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem infromasi yang dapat diakses http://sumbawakab.sipd.kemendagri.go.id SCHREENSHOT DATAPEMANFAATAN SIPD.jpeg Ketersediaan panduan pemanfaatan sistem yang dapat diakses semua pihak (*) (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan portal/sistem untuk mengakses panduan http://sumbawakab.sipd.kemendagri.go.id SCHREENSHOT DATAMANUAL BOOK SIPD KAB SUMBAWA.jpg Keterbukaan sistem informasi proses perencanaan (*) (1=Hanya dapat diakses OPD; 2=Dapat diakses oleh OPD dan stakeholders pembangunan lainnya yang diberi akses ; 3= Dapat diakses masyarakat
- 21. umum; 4= Lainnya (Desa/Kelurahan,OPD,Masyarakat,DPRD) ....DownloadsPOKIR DPRDUsulan Masyarakat Desa.pdf
- 22. Item Informasi Jawaban Upaya pemanfaatan platform yang meningkatkan kepedulian dan keterlibatan stakeholders dalam konsultasi publik (*) (Ada/Tidak ada) jika ada, lampirkan screenshot bukti dukung Dok.Rkpd.pdf Jumlah peserta dalam proses perencanaan daerah Jumlah undangan musrenbang desa/kecamatan 165 orang Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik 200 orang Jumlah user pengguna sistem perencanaan 68 orang Jumlah user aktif yang mengakses sistem perencanaan 68 orang Informasi penyusunan RKPD Ketersediaan mekanisme sinkronisasi indikator makro daerah dengan daerahlain (pusat/provinsi/kabupaten kota) (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk Sinkronisasi yang dilakukan dengan Provinsi NTB dalam bidang pendidikan tingkat SLB dan SMA sederajat, sektor kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral. Ketersediaan informasi tagging program PN dengan program prioritas RKPD (*) (Ada/Tidak ada) http://sumbawakab.sipd.kemendagri.go.id Inisiatif lain pendekatan top down dalam penyusunan RKPD (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk sinkronisasi yang dilakukan Singkronisasi penyususnan RKPD melalui SIPD sampai tingkat Desa/Kelurahan Ketersediaan SOP proses perencanaan teknokratis (Ada/Tidak ada) Penggunaan metode atau teknik perencanaan (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan metode yang dilakukan Metode Analisis SWOT Ketersediaan kerjasama akademisi/universitas dalam perencanaan (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan Kerjasama dalam Pengembangan Inovasi daerah Mekanisme penuangan dan akomodasi janji politik dalam dokumen (Ada/Tidak ada)
- 23. RKPD
- 24. Item Informasi Jawaban jika ada, sebutkan mekanisme yang dilakukan Penyusunan POKIR dalam RKPD, 10 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam RPJMD dan RKPD Ketersediaan Informasi akomodasi Pokir DPRD (Ada/Tidak ada) Inisiasi yang dilakukan daerah dalam proses perencanaan di luar perencananbaku (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk inisiasi yang dilakukan Melakukan sosialisasi Tata Cara Penyusunan Perencanaan dan Penginputan dalam SIPD. Data dan Informasi Penyusunan RKPD Ketersediaan data terkait urusan yang menjadi kewenangan daerah (Ada/Tidak ada) Pemanfaatan sistem informasi antar OPD dalam akses data-data perencanaan (*) (Ada/Tidak ada) Ketersediaan kerjasama pemanfaatan data dengan non pemerintah untuk penyusunan perencanaan (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan Kegiatan pendampingan penyusunan RENSTRA, dan Pendampingan Identipikasi dan reviu pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Kecamatan. Ketersediaan dokumen RKPD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terakhir (Ada/Tidak ada) Ketersediaan data RKPD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terakhir (Ada/Tidak ada) Kapasitas Perencana Daerah Ketersediaan rencana pengembangan perencana daerah (Ada/Tidak ada) Ketersediaan diklat rutin pengembangan JFP perencana daerah (Ada/Tidak ada) Keterlibatan fungsional perencana dalam penyusunan RKPD (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk keterlibatan yang dilakukan Pengumpulan Data,Anasisi,Penyusunan Dokumen dan Monev. Ketersediaan kerjasama dengan non pemerintah dalam peningkatan kapasistas perencana pemda (Ada/Tidak ada) jika ada, sebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan
- 25. Item Informasi Jawaban Jumlah total pegawai Bappeda ASN = 47 orang Non ASN = 5 orang Jumlah pegawai Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Bappeda Jumlah JFP = 12 orang Jumlah JFP Bappeda yang memiliki pendidikian minimal magister/S2 4 orang Keterangan: (*) mohon dilampirkan dengan bukti screenshot