CALK 2022 DI UPLOAD.pdf

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2022
- 1 -
A. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan;
b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
c. Menyediakan informasi mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam mendanai
seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah
Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan
pinjaman; dan
e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah
Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang
dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan,
pendapatan–LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah
Daerah.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 2 -
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2021 tentang
APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022;
l. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
m. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Sistim Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
n. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penyusutan
Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 45 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 46
Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
o. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
p. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran
APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022.
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
Bagian I Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bagian II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target
Kinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 3 -
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
Bagian III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan
Bagian IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan
yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
Bagian V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.7. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
Bagian VI Penutup

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 4 -
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1 Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk
melihat keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Setiap negara atau
daerah akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal
dan menurunkan angka kemisikinan. Di banyak negara di dunia, syarat utama
terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di
negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang
dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan dengan
meningkatnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara
dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam
suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga
yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan
harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.
PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan
struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan
ekonomi dari tahun ke tahun.
Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas
lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan
hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor
primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari
pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik,
disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Pertumbuhan ekonomi
berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan
ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB/Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan adalah PDB/PDRB atas dasar
harga konstan (PDB/PDRB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan
merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi.
Perekonomian Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun 2022 mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju
pertumbuhan PDRB Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 meningkat sebesar 2.54
persen, sedangkan tahun 2021 minus hingga 0.18 persen diakibatkan oleh terjadinya
pandemi COVID-19. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2022 juga bertumbuh

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 5 -
2,61 persen, dibanding tahun 2021 minus sebesar 1,07 persen. Pandemi COVID-19
menghantam perekonomian nasional.
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 mengalami
peningkatan yaitu naik 2.54 persen terdapat beberapa lapangan usaha dengan laju
pertumbuhannya positif yang dapat dilihat dari pada tabel 2.1
Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB
menurut lapangan usaha 2017-2021 (Persen)
Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,03 5,49 5,54 1,08 3.01
B Pertambangan dan Penggalian 8,82 8,82 8,91 -0,10 2.69
C Industri Pengolahan 1,50 1,56 1,58 -2,16 2.36
D Pengadaan Listrik dan Gas 7,17 6,95 7,00 5,29 3.39
E
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang
5,44 5,44 4,48 0,19 1.89
F Konstruksi 5,50 6,23 6,26 -6,56 3.69
G
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor
8,88 8,79 8,85 -1,30 2.72
H Transportasi dan Pergudangan 5,43 5,64 5,69 -0,87 1.22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,74 7,00 7,57 -0,63 -0.59
J Informasi dan Komunikasi 7,84 7,92 8,06 8,26 3.40
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,51 4,51 4,53 2,60 0.39
L Real Estat 2,04 2,96 2,97 0,58 0.53
M,N Jasa Perusahaan 1,81 1,81 1,81 -0,64 1.01
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
3,73 4,83 4,49 -1,72 0.45
P Jasa Pendidikan 5,45 5,71 5,76 4,38 0.48
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,29 4,29 4,31 -2,19 -0.24
R,S,T,U Jasa lainnya 1,64 1,64 1,67 -1,45 3.52
Produk Domestik Regional Bruto 5,94 5,85 5,87 -0,18 2.54
Sumber: BPS Kab. Pakpak Bharat

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 6 -
Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pakpak
Bharat dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Pakpak Bharat dan Sumatera Utara Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kabupaten Pakpak Bharat
2.1.2.Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
Indikator PDRB perkapita dapat digunakan untuk melihat kondisi
kesejahteraan masyarakat suatu daerah. PDRB Per kapita adalah indikator makro
yang secara agregat dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting untuk
mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan
kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi
oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang
berlaku dipasar. Dengan demikian pengaruh inflasi menjadi cukup dominan
dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah. Perkembangan
pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun adalah
sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Pakpak Bharat 2017-2021
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasr Harga Konstan (ADHK) dalam Juta Rupiah
Tahun ADHB ADHK
2017 21.19 16.11
2018 22.58 16.72
2019 23.76 17.19
2020 23,28 16.35
2021 23.83 16.36

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 7 -
PDRB Perkapita Kabupaten Pakpak Bharat atas dasar harga berlaku pada
tahun 2022 sebesar 23.83 juta rupiah meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2021 begitu juga dengan PDRB perkapita atas dasar harga konstan.
2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan
dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua
negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah
negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga
untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Kabupaten Pakpak Bharat terus
mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Pakpak Bharat meningkat menjadi 67,94
pada 2022. Capaian IPM 2022 yang meningkat 0,35 poin didukung oleh
peningkatan semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan IPM 2021
yang mengalami perlambatan akibat penurunan pengeluaran per kapita yang
disesuaikan. Perubahan IPM selama satu dekade terlihat dari Gambar 1 berikut,
sedangkan perubahan komponen penyusunnya dapat terlihat dari Tabel 2.3.
Diagram 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pakpak Bharat Tahun 2011-2021
Sumber : BPS Kab. Pakpak Bharat
Keterangan/Note : Berdasarkan Metode Baru / New Method HDI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 8 -
Tabel 2.3
Indikator Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Pakpak Bharat Menurut Komponen
Komponen Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Umur Harapan Hidup Tahun 64.95 65.05 65.27 65.59 65.74 65.96
Harapan Lama Sekolah Tahun 13.81 13.82 13.83 13.85 13.86 13.87
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8.46 8.47 8.48 8.73 9.03 9.14
Pengeluaran Perkapita Rp.000 7.641 7.913 8.099 8.402 8.170 8.254
IPM 65.81 66.25 66.63 67.47 67.59 67.94
2.1.4.Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar
antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan
pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Gini Rasio Kabupaten Pakpak Bharat cenderung menurun. Tahun 2021
sebesar 0,2475 menjadi 0,2421 pada tahun 2022. Berikut gambaran gini ratio
Kabupaten Pakpak Bharat selama 5 tahun terakhir.
Tabel 2.4
Gambaran Gini Ratio Kabupaten Pakpak Bharat
Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021
Kabupaten/Kota
Gini Ratio (dihitung dengan DAD)
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
01 Nias 0,2491 0,2645 0,2740 0,2512 0,2452
02 Mandailing Natal 0,2523 0,2574 0,2623 0,2479 0,2403
03 Tapanuli Selatan 0,2528 0,2727 0,2467 0,2022 0,2564
04 Tapanuli Tengah 0,3058 0,3174 0,3090 0,3350 0,2917
05 Tapanuli Utara 0,3289 0,2819 0,3065 0,2867 0,2766
06 Toba Samosir 0,2922 0,3279 0,2753 0,2903 0,2719
07 Labuhan Batu 0,2792 0,2936 0,2767 0,2715 0,2564
08 Asahan 0,2668 0,2912 0,2793 0,2605 0,2441
09 Simalungun 0,2554 0,2897 0,2738 0,2950 0,2641
10 Dairi 0,2403 0,2649 0,2873 0,2706 0,2268
11 Karo 0,2678 0,2682 0,2642 0,2706 0,2327
12 Deli Serdang 0,2814 0,2935 0,2732 0,3120 0,2628
13 Langkat 0,2489 0,2534 0,2660 0,2378 0,2381
14 Nias Selatan 0,2694 0,3295 0,3186 0,2865 0,2411
15 Humbang Hasundutan 0,2982 0,2909 0,2893 0,2464 0,3043
16 Pakpak Bharat 0,2555 0,2393 0,2791 0,2475 0,2421
17 Samosir 0,2870 0,2846 0,3010 0,3175 0,2735
18 Serdang Bedagai 0,2754 0,2828 0,2571 0,2620 0,2287
19 Batubara 0,2335 0,2494 0,2773 0,2592 0,2396

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 9 -
Kabupaten/Kota
Gini Ratio (dihitung dengan DAD)
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
20 Padang Lawas Utara 0,2498 0,2989 0,2702 0,2283 0,2547
21 Padang Lawas 0,2482 0,2985 0,2313 0,2653 0,2525
22 Labuhan Batu Selatan 0,2197 0,2427 0,2497 0,1935 0,2317
23 Labuhan Batu Utara 0,2665 0,2819 0,2668 0,2624 0,2431
24 Nias Utara 0,2685 0,2374 0,2844 0,2506 0,2359
25 Nias Barat 0,2469 0,2833 0,2578 0,2339 0,2238
26 Sibolga 0,3234 0,3032 0,2718 0,2912 0,2764
27 Tanjung Balai 0,2784 0,3320 0,2679 0,2716 0,2477
28 Pematang Siantar 0,3494 0,3340 0,3299 0,3362 0,3076
29 Tebing Tinggi 0,3035 0,3396 0,3238 0,3337 0,3440
30 Medan 0,3520 0,3144 0,3519 0,3199 0,4020
31 Binjai 0,3163 0,3085 0,3511 0,3244 0,2903
32 Padangsidimpuan 0,3236 0,3593 0,3098 0,3538 0,3101
33 Gunungsitoli 0,3463 0,3608 0,3183 0,3223 0,3166
34 Sumatera Utara 0,3150 0,3176 0,3165 0,3161 0,3145
2.1.5. Tingkat Kemiskinan Tahun 2021
Berdasarkan hasil Survey Social Ekonomi Nasional, persentase susenas
penduduk miskin di Pakpak Bharat pada tahun 2022 mengalami peningkatan
sebesar 0.07 persen menjadi 9.35%. Jumlah penduduk miskin tahun 2011
sebanyak 5.380 jiwa (13,16%), pada tahun 2012 sebanyak 5.145 jiwa (12,40) dan
tahun 2013 sebanyak 4.754 jiwa (11,28%), tahun 2014 sebanyak 4.696 jiwa
(10,55%), pada tahun 2015 sebanyak 5.124 jiwa (11,26%), pada tahun 2016
sebanyak 4.950 jiwa (10.72%), pada tahun 2017 sebanyak 4.950 jiwa (10.53%),
pada tahun 2018 sebanyak 4.660 jiwa (9.74%), pada tahun 2019 sebanyak 4.520
jiwa (9.27%), pada tahun 2021 sebanyak 4.858 jiwa (9.28%), dan pada tahun
2022 sebanyak 4.790 jiwa (9.35%).
Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa naiknya tingkat kemiskinan
salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada
ekonomi masyarakat. Pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian
tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan.
Di samping itu pada tahun 2022 jumlah pengangguran juga mengalami penurunan
di Kabupaten Pakpak Bharat. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022
mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka
sebesar 1,36%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun
2021 sebesar 1,93%. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pakpak Bharat
pada tahun 2022 berjumlah 410 jiwa. Faktor-faktor tersebut juga menjadi pemicu
naiknya angka kemiskinan di Kabupaten Pakpak Bharat.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 10 -
Grafik 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2017-2021
Sumber: BPS Kab. Pakpak Bharat
Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga
sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan
keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau
rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan,
sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran
penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Secara persentase, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pakpak Bharat
meningkat. Tahun 2021 sebesar 9,28% meningkat menjadi 9,35% pada tahun
2022 atau naik 0,07%. Capaian ini berada diatas Provinsi Sumatera Utara 8,83%.
Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 – 2021
Tahun
Jml Penduduk
Miskin (Dlm 000)
P0 P1 P2
Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)
2017 4,95 10,53 1,18 0,20 256.781
2018 4,66 9,74 1,54 0,42 283.258
2019 4,52 9,27 0,92 0,12 287.654
2020 4.59 9,28 1,38 0,38 311,584
2021 4.79 9,35 1.05 0.20 332,644
P0 persentase penduduk miskin
P1 indeks kedalaman
P2 indeks keparahan
2.1.6.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021
Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 mengalami penurunan,
dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,36%. Angka ini
mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 1.93%.
Peningkatan jumlah pengangguran dari 578 jiwa menjadi 410 jiwa pada tahun

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 11 -
2021. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa bagi
perekonomian, termasuk memunculkan penambahan angka pengangguran.
Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021
2.2 Kebijakan Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kebijakan Umum
APBD (KUA) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Sebagai dokumen rencana kerja Tahunan daerah, RKPD disusun dengan
mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
RKPD Kabupaten Pakpak Bharat sebagai dokumen rencana kerja daerah Tahun
2022 dihasilkan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten yang merupakan forum para pemangku kepentingan
(stakeholder) pembangunan daerah dan forum kelanjutan dari musyawarah-
musyawarah ditingkat Kecamatan/Desa.
KUA yang merupakan dokumen kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran
yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman
penyusunan RAPBD, memuat sasaran dan target pencapaian kinerja yang terukur
dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan
daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai
dengan asumsi yang mendasari. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan
perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan pemerintah.
Dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Prioritas dan Plafon Anggaran
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 12 -
sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2022.
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.527.975.684.394,74
jika dibandingakan dengan target yang direncanakan dari anggaran sebesar
Rp.520.880.532.104,00 melampaui target sebesar Rp7.095.152.290,74 atau
101,36% dari anggaran. Pencapaian pendapatan ini dipengaruhi oleh pos pendapatan
yang realisasinya berada diatas anggaran yaitu Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan Transfer. Rincian realisasi Pendapatan Tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PAD sebesar Rp.24.419.378.465,74 dengan perincian Pajak Daerah sebesar
Rp.2.692.597.910,00 Retribusi Daerah sebesar Rp.16.913.686.409,00 Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.1.311.969.398,00
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.3.501.124.748,74.
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer sebesar Rp.500.870.485.555,00 dengan perincian
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.468.019.608.807,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp.16.737.375.462,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.2.685.820.374,00 dengan
perincian pendapatan hibah sebesar Rp.2.685.817.517,00 dan pendapatan lainnya
sebesar Rp.2.857,00.
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
1. Dinas Pendidikan
Kinerja OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
2022 melaksanakan 15 kegiatan yang terdiri dari:
Tabel 2.6 Pencapaian Target Kinerja
Dinas Pendidikan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 88.628.605.144,00 84.480.267.400,00 95,32
2 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah
70.178.700,00 56.882.204,00 81,05
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 535.662.000,00 535.499.460,00 99,97
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
37.106.800,00 36.819.000,00 99,22
5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 14.919.407.053,00 14.239.196.419,00 95,44
6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.386.073.740,00 11.464.706.471,00 92,56
7 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) 2.549.643.280,00 2.366.189.280,00 92,80
8 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 186.150.000,00 177.000.000,00 95,08
9 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar,
22.166.700,00 18.536.700,00 83,62

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 13 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Paud, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
8.784.521.400,00 7.089.753.411,00 80,71
11 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
238.357.000,00 226.721.000,00 95,12
12 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
79.998.906,00 73.988.906,00 92,49
13 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
Tingkat Daerah Provinsi
20.000.000,00 18.000.000,00 90,00
14 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00
15 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
Kepramukaan
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Jumlah 128.757.870.723,00 121.083.560.251,00 94,04
2. Dinas Kesehatan
Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022
melaksanakan 12 kegiatan yang terdiri dari:
Dinas Kesehatan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
67.129.250,00 38.450.000,00 57,28
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 109.000.000,00 98.500.000,00 90,37
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
330.618.436,00 293.504.197,00 88,77
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.404.555.868,00 1.268.375.222,00 90,30
7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk
UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.523.795.884,00 5.921.534.470,00 90,77
8 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
36.458.344.694,00 30.882.961.170,00 76,74
9 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
97.112.500,00 96.931.900,00 99,81
10 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
Di Wilayah Kabupaten/Kota
5.497.951.860,00 5.084.185.058,00 92,47
11 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
51.490.000,00 22.730.000,00 44,14

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 14 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
12 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
94.727.000,00 13.067.000,00 13,79
Jumlah 83.776.339.976,00 76.392.139.488,00 91,19
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan
Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 15 kegiatan yang terdiri
dari:
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
18.342.640,00 18.091.620,00 98,63
Daerah
2.770.119.508,00 2.751.582.926,00 99,33
Pemerintahan Daerah
1.257.943.768,00 1.005.368.440,00 79,92
6 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer
dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya
Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
5.119.438.384,00 4.908.227.762,00 95,87
7 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
8.119.967.939,00 7.103.348.524,94 87,48
8 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.704.165.000,00 3.678.566.000,00 99,31
9 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
3.771.158.150,00 3.639.657.485,00 96,51
10 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 33.151.427.456,00 29.012.306.658,00 87,51
11 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
Konstruksi
58.441.810,00 53.902.440,00 92,23
12 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
420.029.550,00 386.548.550,00 92,03
13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
72.911.770,00 46.324.770,00 63,54
14 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan
Kabupaten/Kota
1.604.813.610,00 1.572.004.758,00 97,96
15 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 56.153.100,00 53.903.100,00 95,99

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 15 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah 65.723.091.683,00 59.765.000.237,94 90,93
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kinerja OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 17
Kegiatan yang terdiri dari:
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
21.345.000,00 20.745.000,00 97,19
Pemerintah Daerah
19.508.000,00 12.600.000,00 64,59
Daerah
178.198.836,00 155.101.656,00 87,04
Pemerintahan Daerah
226.982.250,00 72.653.161,00 32,01
8 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Permukiman
166.990.460,00 5.170.000,00 3,1
9 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
60.642.600,00 53.474.600,00 88,18
10 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
3.537.895.600,00 3.522.934.600,00 99,58
11 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.645.154.910,00 1.635.827.540,00 99,43
12 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
1.708.925.750,00 791.442.400,00 46,31
13 Penerbitan Izin Membuka Tanah 314.170.000,00 214.542.950,00 68,29
14 Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu
95.697.980,00
3.597.980,00
3,76
15 Pemulihan Pencemaran dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
81.128.230,00 51.673.230,00 63,69
16 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 788.278.191,00 765.185.609,00 97,07
17 Pengelolaan Sampah 3.847.312.828,00 3.639.180.231,00 94,59
Jumlah 16.371.000.507,00 14.189.233.220,00 86,67

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 16 -
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 8 kegiatan yang terdiri dari:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
11.925.900,00 11.925.900,00 100
Daerah
154.675.578,00 145.490.570,00 94,06
Pemerintahan Daerah
80.712.700,00 56.007.200,00 69,39
6 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 68.669.220,00 56.357.065,00 82,07
7 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
505.736.770,00 442.314.508,00 87,46
8 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 79.561.080,00 69.947.080,00 87,92
Jumlah 3.518.160.049,00 3.277.702.700,00 93,17
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 8
kegiatan yang terdiri dari:
Tabel 2.11 Pencapaian Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
71.945.624,00 67.946.854,00 94,44
Pemerintahan Daerah
110.310.000,00 106.903.250,00 96,91
5 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.125.898.420,00 1.106.298.532,00 98,26
6 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan
Peraturan Bupati/Wali Kota
79.849.820,00 78.589.600,00 98,42
7 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
577.247.137,00 565.616.206,00 97,99

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 17 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
8 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 210.732.000,00 204.686.210,00 97,13
Jumlah 5.221.540.398,00 5.108.343.891,00 97,83
7. Dinas Sosial
Kinerja OPD Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022
Dinas Sosial Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
135.764.060,00 132.690.652,00 97,74
Pemerintahan Daerah
160.354.640,00 149.868.396,00 93,46
5 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2.180.336.336,00 2.005.042.122,00 91,96
6 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
99.901.600,00 86.058.600,00 86,14
7 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
81.365.000,00 81.335.000,00 99,96
8 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 19.945.200,00 18.265.200,00 91,58
9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota
91.573.000,00 88.313.500,00 96,44
10 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
121.931.248,00 111.921.017,00 91,79
11 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 371.669.178,00 326.835.220,00 87,94
12 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota
59.886.550,00 40.777.050,00 68,09
Jumlah 6.218.898.500,00 5.814.166.007,00 93,49
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 18 -
Tabel 2.13 Pencapaian Target kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
16.306.000,00 16.185.650,00 99,26
2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
17.931.200,00 17.846.200,00 99,53
3 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
14.999.980,00 14.937.200,00 99,58
4 Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah,
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota
39.825.556,00 38.946.556,00 97,79
5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
66.096.600,00 66.016.600,00 99,88
6 Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000,00 - 0
Perangkat Daerah
20.194.000,00 20.114.000,00 99,6
Daerah
123.208.220,00 120.393.756,00 97,72
Pemerintahan Daerah
170.323.972,00 168.136.190,00 98,72
13 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa
740.145.860,00 554.231.656,00 74,88
14 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta
Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
343.775.050,00 284.387.284,00 82,72
15 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
1.621.544.990,00 1.398.089.841,00 86,22
16 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan
Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di
897.750.000,00 853.769.000,00 95,1
17 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
83.708.600,00 83.708.600,00 100
Jumlah 7.247.032.070,00 6.704.976.002,00 92,52

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 19 -
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kinerja OPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 18 kegiatan yang terdiri dari:
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung
Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
25.880.000,00 25.880.000,00 100
2 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau
Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Pangan
- - -
3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan
Gizi
1.359.751.952,00 1.309.672.772,00 96,32
4 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 187.612.120,00 58.865.812,00 31,38
Perangkat Daerah
12.457.720,00 12.362.900,00 99,24
7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 30.000.000,00 60
Pemerintah Daerah
10.487.271.812,00 8.711.501.812,00 83,07
Daerah
133.464.060,00 103.864.043,00 77,82
Pemerintahan Daerah
165.190.800,00 93.246.581,00 56,45
12 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.558.422.054,00 2.247.006.965,00 87,83
13 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,
Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
6.877.260.200,00 6.627.252.880,00 96,36
14 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan
Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
576.705.000,00 116.353.812,00 20,18
15 Pengembangan Prasarana Pertanian 842.727.300,00 273.743.902,00 32,48
16 Pembangunan Prasarana Pertanian 3.748.402.952,00 3.499.278.337,00 93,35
17 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular
261.923.000,00 199.353.070,00 76,11
18 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 959.945.462,00 571.920.646,00 59,58
Jumlah 36.843.256.473,00 32.273.083.084,00 87,60
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kinerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 20 -
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 878.284.476,00 799.268.200,00 91
Daerah
220.164.748,00 170.361.475,00 77,38
Pemerintahan Daerah
179.410.300,00 151.860.073,00 84,64
6 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 143.285.420,00 143.133.800,00 99,89
7 Pelayanan Pencatatan Sipil 85.430.800,00 85.330.800,00 99,88
8 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
90.330.430,00 89.520.430,00 99,1
Jumlah 3.782.116.354,00 3.474.778.828,00 91,87
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kinerja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
1.231.558.636,00 1.164.770.108,00 94,58
Pemerintahan Daerah
56.456.700,00 45.985.050,00 81,45
5 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.109.479.859,00 1.889.604.553,00 89,58
6 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah
52.577.964,00 52.577.964,00 100
Jumlah 6.925.581.148,00 6.423.814.261,00 92,75
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
Kinerja OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 21 -
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pemerintah Daerah
109.916.000,00 109.780.000,00 99,88
Daerah
113.876.560,00 109.810.758,00 96,43
Pemerintahan Daerah
125.985.000,00 116.334.725,00 92,34
7 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya
Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
28.601.900,00 26.989.000,00 94,36
8 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi
yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
400.800.000,00 391.782.500,00 97,75
9 Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.980.402.890,00 2.601.062.527,00 87,27
10 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan
324.131.060,00 315.069.060,00 97,2
11 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
263.653.454,00 260.807.454,00 98,92
12 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
42.997.920,00 39.662.690,00 92,24
13 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat
26.995.940,00 25.970.060,00 96,2
14 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
122.459.450,00 105.851.726,00 86,44
15 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang,
dan Pengawasan
49.193.040,00 45.528.310,00 92,55
16 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
49.986.380,00 - -
17 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
2.586.265.870,00 2.147.917.387,00 83,05
18 Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri
Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota
19.998.400,00 18.584.500,00 92,93
Jumlah 10.291.814.994,00 9.213.476.145,00 89,52
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kinerja OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 11 kegiatan
yang terdiri dari:

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 22 -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
15.960.000,00 15.960.000,00 100
Pemerintah Daerah
93.490.189,00 93.485.089,00 99,99
Daerah
129.664.060,00 126.097.960,00 97,25
Pemerintahan Daerah
170.002.546,00 169.326.592,00 99,6
8 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 99.900.000,00 97.900.000,00 98
9 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
136.909.400,00 128.788.300,00 94,07
10 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
193.446.490,00 46.595.390,00 24,09
11 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
255.933.450,00 253.582.950,00 99,08
Jumlah 4.139.225.490,00 3.954.943.322,00 95,55
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kinerja OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya
555.950.000,00 531.585.000,00 94,41
2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
368.000.000,00 239.170.000,00 67,28
3 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam
156.614.450,00 147.854.450,00 99,96
4 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 127.127.100,00 85.537.100,00 100
5 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 340.258.850,00 340.108.850,00 98,97
Perangkat Daerah
17.155.940,00 17.155.940,00 100
Daerah
2.400.000,00 2.400.000,00 99,88

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 23 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pemerintah Daerah
42.699.000,00 42.500.000,00 88,5
Daerah
30.600.000,00 6.608.012,00 89,28
Pemerintahan Daerah
58.120.000,00 51.437.418,00 94,33
14 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.180.000.000,00 1.053.527.745,00 83,02
15 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya
Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
416.712.930,00 393.076.280,00 94,41
16 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
899.777.000,00 747.027.436,00 67,28
Jumlah 7.056.687.497,00 6.486.432.360,00 91,92
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kinerja OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 9 program yang terdiri dari:
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022
No Nama Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pemerintah Daerah
88.634.216,00 87.103.166,00 98,27
Daerah
76.214.820,00 65.940.332,00 86,52
Pemerintahan Daerah
70.064.200,00 65.153.284,00 92,99
6 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
306.028.000,00 305.829.400,00 99,94
7 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
95.369.670,00 94.268.170,00 98,85
8 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
46.814.530,00 44.751.630,00 95,59
9 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi Di Bawah 10
(Sepuluh) Tahun
97.185.460,00 93.284.673,00 95,99
Jumlah 2.744.721.408,00 2.533.179.489,00 92,29

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 24 -
16. Sekretariat Daerah
Kinerja OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
Sekretariat Daerah Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
4.827.920,00 4.827.920,00 100
Daerah
8.000.000,00 - -
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.255.579.630,00 5.250.910.860,00 99,91
Pemerintah Daerah
542.699.200,00 477.717.143,00 88,03
Daerah
2.660.912.148,00 2.442.379.336,00 91,79
Pemerintahan Daerah
2.211.814.200,00 2.167.561.566,00 98
9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
477.902.012,00 473.025.409,00 98,98
10 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.152.000.000,00 1.151.150.000,00 99,93
11 Penataan Organisasi 200.281.250,00 173.331.250,00 86,54
12 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 338.400.000,00 330.753.000,00 97,74
13 Administrasi Tata Pemerintahan 470.094.000,00 401.133.800,00 85,33
14 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.339.725.250,00 1.318.343.250,00 98,4
15 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 443.888.000,00 406.904.000,00 91,67
16 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 103.943.760,00 92.498.760,00 88,99
17 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 48.251.080,00 48.251.080,00 100
18 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 315.752.240,00 295.804.220,00 93,68
Jumlah 24.162.597.154,00 22.985.314.084,00 95,13
17. Sekretariat DPRD
Kinerja OPD Sekretariat DPRD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022
Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 25 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pemerintah Daerah
104.641.600,00 19.201.600,00
18,35
Daerah
756.251.748,00 732.131.452,00
96,81
Pemerintahan Daerah
565.511.300,00 488.311.059,00
86,35
7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 666.030.000,00 593.144.979,00 89,06
8 Layanan Administrasi DPRD 266.561.032,00 264.381.032,00 99,18
9 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 182.906.120,00 85.581.300,00 46,79
10 Pembahasan Kebijakan Anggaran 244.045.000,00 219.341.800,00 89,88
11 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.982.322.000,00 1.980.241.479,00 99,9
12 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.350.273.440,00 1.231.766.773,00 91,22
13 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 358.143.920,00 355.799.000,00 99,35
14 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 82.927.780,00 75.444.800,00 90,98
15 Fasilitasi Tugas DPRD 1.496.747.440,00 1.425.081.698,00 95,21
Jumlah 18.419.494.770,00 17.312.519.890,00 93,99
18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 14
kegiatan yang terdiri dari:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun 2022
No Nama Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
14.425.200,00 14.230.200,00 98,65
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 19.000.000,00 95
Daerah
105.680.400,00 83.051.485,00 78,59
Pemerintahan Daerah
70.050.000,00 70.044.659,00 99,99
7 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 470.486.100,00 407.398.460,00 86,59
8 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
58.526.800,00 47.469.300,00 81,11
9 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang 77.837.700,00 70.569.700,00 90,66

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 26 -
No Nama Program
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
152.903.700,00 117.365.135,00 76,76
11 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam)
56.003.900,00 45.624.500,00 81,47
12 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
92.185.900,00 69.352.308,00 75,23
13 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
89.955.690,00 62.909.690,00 69,93
14 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 135.185.500,00 86.243.731,00 63,8
Jumlah 4.803.226.439,00 4.450.386.955,00 92,65
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
Kinerja OPD Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
yang terdiri dari:
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
30.976.970,00 30.965.985,00 99,96
Daerah
103.891.248,00 101.683.186,00 97,87
Pemerintahan Daerah
53.820.000,00 26.702.400,00 49,61
6 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 284.921.760,00 161.353.525,00 56,63
7 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 77.827.800,00 76.056.800,00 97,72
8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
173.695.880,00 167.402.420,00 96,38
9 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
166.250.000,00 166.248.750,00 100
10 Pengelolaan Barang Milik Daerah 363.981.500,00 362.031.800,00 99,46
11 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 372.177.530,00 352.382.523,00 94,68
Jumlah 6.275.385.206,00 5.957.285.538,00 94,93

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 27 -
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kinerja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang terdiri dari:
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
17.134.380,00 16.634.380,00 97,08
Pemerintah Daerah
270.261.987,00 257.879.987,00 95,42
Daerah
428.255.424,00 406.972.238,00 95,03
Pemerintahan Daerah
123.971.400,00 122.173.400,00 98,55
8 Mutasi dan Promosi ASN 379.794.880,00 365.028.632,00 96,11
9 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 21.991.040,00 19.934.990,00 90,65
10 Pengembangan Kompetensi Teknis 61.010.730,00 57.920.730,00 94,94
11 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
302.520.000,00 302.520.000,00 100
Jumlah 5.085.991.034,00 4.982.915.824,00 97,97
21. Inspektorat
Kinerja OPD Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022
Inspektorat Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
18.798.700,00 15.651.500,00 83,26
Pemerintah Daerah
125.229.000,00 110.064.630,00 87,89
Daerah
112.091.248,00 108.956.380,00 97,2

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 28 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pemerintahan Daerah
93.323.721,00 80.842.133,00 86,63
8 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.202.920.300,00 1.612.310.769,00 73,19
9 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 605.681.500,00 322.473.800,00 53,24
10 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan
978.622.360,00 809.042.533,00 82,67
11 Pendampingan dan Asistensi 770.993.000,00 516.543.496,00 67
Jumlah 9.040.234.907,00 7.619.642.905,00 84,29
22. Kecamatan Kerajaan
Kinerja OPD Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
Kecamatan Kerajaan Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
8.305.000,00 8.148.600,00 98,12
Daerah
79.598.436,00 77.159.531,00 96,94
Pemerintahan Daerah
106.553.300,00 106.553.200,00 100
6 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.867.970,00 23.677.970,00 67,91
7 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum
8.268.000,00 8.268.000,00 100
8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah
101.210.100,00 98.710.100,00 97,53
9 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9.875.000,00 9.875.000,00 100
Jumlah 2.964.122.042,00 2.806.004.404,00 94,67
23. Kecamatan Salak
Kinerja OPD Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 29 -
Kecamatan Salak Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
3.113.000,00 3.113.000,00 100
Daerah
74.118.436,00 68.459.236,00 92,36
Pemerintahan Daerah
69.968.500,00 61.346.200,00 87,68
7 Penataan Organisasi 3.187.500,00 3.187.500,00 100
8 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan
Kepada Camat
5.230.460,00 5.230.460,00 100
Dan Ketertiban Umum
6.276.500,00 6.276.500,00 100
106.389.455,00 106.389.455,00 100
Jumlah 2.862.331.789,00 2.672.191.697,00 93,36
24. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
Kinerja Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2022 melaksanakan 7 kegiatan yang terdiri dari:
Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
67.118.436,00 67.118.436,00 100
Pemerintahan Daerah
56.909.745,00 56.873.775,00 99,94
132.879.200,00 132.879.200,00 100
7 Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan
Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
14.097.400,00 14.097.400,00 100
Jumlah 2.562.655.034,00 2.434.491.436,00 95,00

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 30 -
25. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut
Kinerja OPD Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut Kabupaten Pakpak
Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
70.478.436,00 70.295.008,00 99,74
Pemerintahan Daerah
104.389.200,00 103.619.492,00 99,26
Dan Ketertiban Umum
5.707.000,00 5.707.000,00 100
59.862.500,00 59.862.500,00 100
Jumlah 2.598.115.788,00 2.575.759.381,00 99,14
26. Kecamatan Pagindar
Kinerja OPD Kecamatan Pagindar Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
Kecamatan Pagindar Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
7.510.000,00 7.410.000,00 98,67
Daerah
115.796.454,00 108.909.318,00 94,05
Pemerintahan Daerah
57.345.700,00 57.228.700,00 99,8
64.357.690,00 64.357.690,00 100
Jumlah 1.775.946.256,00 1.632.583.922,00 91,93

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 31 -
27. Kecamatan Tinada
Kinerja OPD Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran
Kecamatan Tinada Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
74.340.930,00 68.195.785,00 91,73
Pemerintahan Daerah
74.721.000,00 74.595.810,00 99,83
6 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum
15.000.000,00 15.000.000,00 100
7 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
57.270.000,00 57.270.000,00 100
Jumlah 2.759.728.847,00 2.660.461.144,00 96,40
28. Kecamatan Siempat Rube
Kinerja OPD Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2022 melaksanakan 8 kegiatan yang terdiri dari:
Kecamatan Siempat Rube Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
13.864.830,00 12.334.830,00 88,96
Daerah
73.118.436,00 68.258.359,00 93,35
Pemerintahan Daerah
86.150.660,00 40.532.325,00 47,05
7 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum
24.361.900,00 23.151.900,00 95,03
59.960.000,00 59.960.000,00 100
Jumlah 2.694.246.044,00 2.565.749.167,00 95,23

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 32 -
29. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Kinerja OPD Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Kabupaten Pakpak Bharat
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Daerah
93.691.248,00 92.467.848,00 98,69
Pemerintahan Daerah
84.586.700,00 83.140.900,00 98,29
5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak
Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang
Ada Di Kecamatan
19.078.400,00 17.038.400,00 89,31
6 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.099.450,00 23.099.450,00 100
59.812.155,00 59.812.155,00 100
Jumlah 2.317.617.043,00 2.155.014.116,00 92,98
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kinerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pakpak Bharat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Perangkat Daerah
24.872.100,00 24.072.100,00 96,78
Pemerintah Daerah
75.452.600,00 75.395.600,00 99,92
Daerah
105.091.248,00 94.189.296,00 89,63
Pemerintahan Daerah
62.368.000,00 59.031.675,00 94,65
8 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter
Kebangsaan
158.385.500,00 154.449.500,00 97,51
9 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan 694.884.940,00 694.384.975,00 99,93

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 33 -
No Nama Kegiatan
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 2 3 4 5
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan
290.000.000,00 290.000.000,00 100
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan
Budaya
57.681.000,00 47.201.000,00 81,83
12 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan
Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan
Konflik Sosial
319.671.600,00 318.809.600,00 99,73
Jumlah 4.216.058.593,00 3.841.873.688,00 91,12

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 34 -
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022
Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan
Tahun Anggaran 2022
Kode Uraian Anggaran
Realisasi
Surplus/Defisit
(Rp) %
1 2 3 4 5 6
4 PENDAPATAN 520.880.532.104,00 527.975.684.394,84 101,36 7.095.152.290,74
4 . 1 Pendapatan Asli Daerah 23.133.688.760,00 24.419.378.465,74 105,56 1.285.689.705,74
4 . 2 Pendapatan Transfer 493.195.434.288,00 500.870.485.555,00 101,56 7.675.051.267,00
4 . 3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah
4.551.409.056,00 2.685.820.374,00 59,01 (1.865.588.682,00)
5 BELANJA 483.295.014.016,00 445.300.400.036,94 92,14 (37.994.613.979,06)
5 . 1 Belanja Operasi 389.088.287.116,00 360.727.614.855,00 92,71 (28.360.672.261,00)
5 . 2 Belanja Modal 92.066.801.100,00 82.619.408.581,94 89,74 (9.447.392.518,06)
5 . 3 Belanja Tak Terduga 2.139.925.800,00 1.953.376.600,00 91,28 (186.549.200,00)
6 TRANSFER 74.081.674.212,00 72.790.590.716,00 98,26 (1.291.083.496,00)
6 . 1 Transfer Bagi Hasil
Pendapatan
1.522.067.508,00 1.384.598.556,00 90,97 (137.468.952,00)
6 . 2 Transfer Bantuan Keuangan 72.559.606.704,00 71.405.992.160,00 98,41 (1.153.614.544,00)
SURPLUS / (DEFISIT) (36.496.156.124,00) 9.884.693.641,90 (27,08) 46.380.849.765,80
7 PEMBIAYAAN
7 . 1 Penerimaan Pembiayaan 36.976.156.124,00 67.265.838.570,83 181,92 30.289.682.446,83
7 . 2 Pengeluaran Pembiayaan 480.000.000,00 0,00 0,00 (480.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO 36.496.156.124,00 67.265.838.570,83 184,31 30.769.682.446,83
SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)
0,00 77.150.532.212,73 0,00 77.150.532.212,63
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang telah
Ditetapkan
Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja
keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target kinerja tersebut masih
ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 35 -
1. Kinerja Pendapatan
Secara umum kinerja pendapatan dalam pelaksanaan APBD TA 2022 terealisasi
sebesar 101,36%, namun ada beberapa objek pendapatan yang realisasinya
berada di atas anggaran seperti yang digambarkan pada tabel di atas. Hal-hal
yang menyebabkan kinerja pendapatan tidak maksimal adalah antara lain:
a. Adanya objek retribusi dan pajak yang tidak dapat dipungut karena masih
rendahnya kesadaran objek pajak dalam memenuhi kewajiban;
b. Realisasi Pendapatan Transfer dari pemerintah provinsi berada dibawah
anggaran, hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan anggaran
pemerintah provinsi.
2. Kinerja Belanja
Kendala atau hambatan yang menyebabkan kinerja belanja tidak mencapai
target yang diharapkan adalah antara lain:
a. Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
b. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari segi waktu.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 36 -
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Dalam sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terdapat dua
entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki
pengertian sebagai berikut.
1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah
Daerah atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi
lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas Pelaporan yang ada di
Kabupaten Pakpak Bharat adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi
yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berjumlah 30 (tiga puluh) unit yang terdiri dari: Dinas, Badan, Kantor,
Sekretariat dan Kecamatan yaitu:
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7. Dinas Sosial
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. Sekretariat Daerah
17. Sekretariat DPRD
18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
19. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 37 -
21. Inspektorat
22. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
23. Kecamatan Kerajaan
24. Kecamatan Salak
25. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
26. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut
27. Kecamatan Pagindar
28. Kecamatan Tinada
29. Kecamatan Siempat Rube
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebagai entitas pelaporan maka Laporan Keuangan yang disusun oleh
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri atas:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggaran
yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan
akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
1. Asumsi Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti
bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak
terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar
neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi
akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
2. Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak bermaksud
melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 38 -
Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Pakpak
Bharat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan –
LO , Beban pada Laporan Operasional serta aset, kewajiban dan ekuitas dalam
Neraca.
Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran
(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung
pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran
belanja dan pembiayaan.
Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca berarti bahwa pendapatan,
beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya
transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, bukan terpaku pada saat kas
diterima atau dibayar oleh kas daerah.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat:
1. Prinsip Nilai Historis (Historical Cost)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada
saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi.
2. Prinsip Realisasi (Realization)
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam penggunaan pendapatan basis kas
yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode
akuntansi dan akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam
periode tersebut sehingga dapat menambah atau mengurangi kas.
3. Prinsip Substansi Mengungguli Formal (Substance Over Form)
Segala informasi disajikan dengan wajar yang berupa transaksi serta peristiwa
lain yang seharusnya disajikan, sehingga transaksi atau peristiwa lain tersebut
perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan
bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa
lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut
harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Prinsip Perioditas (Accounting Period)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat digunakan adalah tahunan.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 39 -
5. Prinsip Konsistensi (Consistency)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode
akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan
informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclousure)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) Laporan Keuangan atau Catatan
atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)
Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip Kehati-hatian (Conservatism)
Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan dalam
penyusunan laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan
hakikat serta tingkatannya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga
aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat
tidak memperkenankan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja
menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat
kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan
menjadi tidak netral dan tidak andal.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Kriteria pengakuan pengukuran suatu kejadian atau peristiwa yang harus
dipenuhi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu:
1. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat menggunakan perolehan historis;
2. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
3. Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal;
4. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
5. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
6. Persediaaan dicatat sebesar :
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 40 -
c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
7. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya
tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas
investasi tersebut;
8. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
9. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,
termasuk setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung seperti biaya
persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery), biaya simpan dan
bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya
profesional seperti arsitek dan insinyur, dan biaya konstruksi dalam membawa
aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan;
10. Tanah dicatat sebesar biaya perolehan;
11. Peralatan dan Mesin dicatat sebesar biaya perolehan;
12. Gedung dan Bangunan dicatat sebesar biaya perolehan;
13. Jalan, irigasi, dan jaringan dicatat sebesar biaya perolehan;
14. Aset Tetap Lainnya dicatat sebesar biaya perolehan;
15. Nilai konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar tingkat penyelesaian
pekerjaan;
16. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi
meliputi:
a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkat penyelesaian pekerjaan;
b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan
(donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
17. Biaya studi, penelitian, dan pengembangan yang dikapitalisasi kedalam aset
dicatat sebesar harga perolehan;
18. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca;
19. Kewajiban dicatat berdasar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca;
20. Ekuitas dicatat sebesar nominal selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;
21. Pendapatan - LRA dicatat sebesar nominal penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam
satu Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 41 -
22. Belanja dicatat sebesar nominal pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran, dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah;
23. Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik
sudah diterima pembayaran secara tunai maupun berupa piutang;
24. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
25. Pembiayaan dicatat sebesar nominal transaksi keuangan pemerintah,
penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
4.4 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Dengan adanya Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dan Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Pedoman Batas Nilai Nilai Satuan Minimum
Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Sistem Akuntansi Kabupaten Pakpak Bharat, maka
pengakuan nilai aset tetap tentunya akan berbeda dengan dengan pengakuan dalam
laporan keuangan tahun sebelumnya.
1. Kapitalisasi
Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan atas suatu pengeluaran untuk
memperoleh aset tetap hingga siap pakai, atau untuk meningkatkan
kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknis, menambah nilai-nilai
aset. Sehingga setiap belanja yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di
atas dicatat menjadi nilai dari barang atau menambah nilai aset yang mengalami
kejadian atau peristiwa dimaksud.
2. Pengeluaran yang dikapitalisasi
Pengeluaran yang dikapitalisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitalisasi dan Metode Penyusutan
Serta Masa Manfaat Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
a) Pengadaan Tanah meliputi harga pembelian atau pembebasan tanah, biaya
yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun
yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah
juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli
tersebut jika bangunan tua dimaksudkan untuk dimusnahkan;
b) Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dan masih harus dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan
Mesin tersebut sampai siap pakai meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan mesin tersebut siap
digunakan;
c) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 42 -
pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk
pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
d) Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Jalan,
Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan
atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan,
Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai;
e) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai;
f) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya. Demikian pula biaya permulaan atau (start up cost) dan
praproduksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya
tersebut perlu membawa aset ke kondisi kerjanya;
g) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan mengunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
h) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan
baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,
renovasi dan restorasi.
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
a) Golongan Peralatan dan Mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau
lebih besar dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
b) Pengeluaran untuk golongan Gedung dan Bangunan yang sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
c) Untuk golongan tanah, golongan jalan/irigasi/jaringan dan golongan Aset
Tetap Lainnya koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian tidak
memiliki batasan, sehingga semua pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset.
4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah menegaskan
bahwa Laporan Keungan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan SAP. Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat dilakukan secara
bertahap, dalam arti bahwa belum semua kebijakan akuntansi yang disarankan oleh
Standar Akuntansi Pemerintahan berjalan di Kabupaten Pakpak Bharat.
1. Kebijakan Akuntansi yang telah mengikuti Standar Akuntansi
Pemerintahan
a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan
Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan telah mengacu pada SAP, yaitu
dengan mengakui Pendapatan - LRA pada saat kas dan setara kas diterima

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 43 -
dan masuk ke rekening kas umum daerah dan Pendapatan – LO pada saat
saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima
pembayaran secara tunai maupun berupa piutang.
b) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
Penerapan kebijakan akuntansi belanja juga telah mengadopsi kebijakan
akuntansi yang dituangkan dalam SAP. Belanja diakui ketika terjadi
pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan/atau rekening bendahara
pengeluaran dan ketika belanja tersebut telah defenitif dan dinyatakan sah
oleh pihak yang berwenang. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban,
terjadi konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penyetoran atas pengembalian realisasi belanja ke rekening kas umum
daerah yang terjadi pada Tahun berkenan diakui mengurangi realisasi
belanja yang bersangkutan. Sedangkan penerimaan atas pengembalian
realisasi tahun sebelumnya ke rekening kas umum daerah diakui sebagai
pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.
c) Kebijakan Akuntansi Belanja Modal
Penerapan kebijakan akuntansi belanja modal Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat telah diakui berdasarkan prinsip harga perolehan dan pada
saat yang sama diakui menambah aset Kabupaten Pakpak Bharat. Jika pada
akhir tahun pelaporan terhadap aset yang masih dalam proses pengerjaan,
maka dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengurangi realisasi
pertambahan aset dan memindahkan ke konstruksi dalam pengerjaan.
d) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
Penerapan kebijakan akuntansi pembiayaan juga telah mengacu pada SAP
dengan kebijakan akuntansi yang setara dengan kebijakan akuntansi
belanja dan kebijakan akuntansi belanja.

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 44 -
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sedangkan
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap
Laporan Keuangan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud di atas agar
penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2022 merupakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari:
5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1 Pendapatan
Per 31 Desember 2022 Per 31 Desember 2021
(Rp) (Rp)
527.975.684.394,84 528.849.791.417,05
Pada Tahun Anggaran 2022 secara umum Pendapatan – LRA yang
direalisasikan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
Rp527.975.684.394,84 dari anggaran sebesar Rp520.880.532.104,00 atau diatas
anggaran sebesar Rp7.095.152.290,84 atau 101,36% dari anggaran, yang terdiri
dari:
Realisasi per
31 Desember 2022
(Rp)
Realisasi per
31 Desember 2021
(Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah 24.419.378.465,84 24.443.194.479,05
2. Pendapatan Transfer 500.870.485.555,00 490.218.863.352,00
3. Lain-Lain Pendapatan Sah 2.685.820.374,00 14.187.733.586,00 +
Jumlah 527.975.684.394,84 528.849.791.417,05
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
(Rp) (Rp)
24.419.378.465,84 24.443.194.479,05
Pendapatan Asli Daerah – LRA adalah pendapatan yang
diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 45 -
peraturan perundang-undangan. Jumlah realisasi Pendapatan Asli
Daerah– LRA sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar
Rp24.419.378.465,84 dibandingkan dengan anggarannya sebesar
Rp23.133.688.760,00 realisasi diatas anggaran sebesar
Rp1.285.689.705,84 atau 105,56% dari anggaran dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 5.1 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
No. Jenis Penerimaan Anggaran 2022 Realisasi 2022 Surplus/Defisit % Realisasi 2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Pendapatan Pajak Daerah 2.262.000.000,00 2.692.597.910,00 430.597.910,00 119,04 2.587.463.591,64
2. Pendapatan Retribusi
Daerah
15.591.688.760,00 16.913.686.409,00 1.321.997.649,00 108,48 14.601.233.872,00
3. Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
yang Dipisahkan
1.200.000.000,00 1.311.969.398,00 111.969.398,00 109,33 1.090.723.612,00
4. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah
4.080.000.000,00 3.501.124.748,84 (578.875.251,16) 85,81 6.163.773.403,41
Jumlah 23.133.688.760,00 24.419.378.465,84 1.285.689.705,84 105,56 24.443.194.479,05
5.1.1.1.1 Pajak Daerah
(Rp) (Rp)
2.692.597.910,00 2.587.463.591,64
Pendapatan Asli Daerah - LRA yang berasal dari pendapatan
pajak daerah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi pajak hotel, pajak
restoran/rumah makan, pajak reklame, pajak hiburan, Pajak
Penerangan Jalan (PPJ), pajak mineral bukan logam dan batuan,
Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan jumlah
realisasi Pajak Daerah - LRA sebesar Rp2.692.597.910,00
dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp2.262.000.000,00
maka realisasi diatas anggaran sebesar Rp430.597.910,00 atau
119,04% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
- 46 -
Tabel 5.2 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA
per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021
No. Jenis Penerimaan Anggaran 2022 Realisasi 2022 Surplus/Defisit % Realisasi 2021
1 2 3 4 5 6 7
1 Pajak Hotel 4.000.000,00 1.290.000,00 (2.710.000,00) 32,25 1.500.000,00
2 Pajak Restoran 700.000.000,00 1.113.226.413,00 413.226.413,00 159,03 1.052.386.660,64
3 Pajak Hiburan 3.000.000,00 (3.000.000,00)
4 Pajak Reklame 45.000.000,00 64.695.513,00 19.695.513,00 143,77 55.081.730,00
5 Pajak Penerangan
Jalan
460.000.000,00 600.194.022,00 140.194.022,00 130,48 494.684.272,00
6 Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan
600.000.000,00 285.334.638,00 (314.665.362,00) 47,56 551.181.409,00
7 Pajak Bumi dan
Bangunan
420.000.000,00 479.917.874,00 59.917.874,00 114,27 373.333.680,00
8 Pajak Bea
Perolehan Hak atas
Tanah dan
Bangunan
30.000.000,00 147.939.450,00 117.939.450,00 493,13 59.295.840,00
Jumlah 2.262.000.000,00 2.692.597.910,00 430.597.910,00 119,04 2.587.463.591,64
Pemungutan Pajak Daerah diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pajak Daerah. Penetapan besaran pajak dan pengelolaan pajak
daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD) yang juga merupakan Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Rincian atas
penerimaan atas Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel. Hanya terdapat dua hotel yang beroperasi di
Kabupaten Pakpak Bharat yaitu Hotel Mendena. Realisasi
pendapatan pajak hotel Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tahun 2022 sebesar Rp1.290.000,00. Tahun 2022 Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat menetapkan 1 Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dan telah dibayarkan ke RKUD
Kabupaten Pakpak Bahrat pada tahun 2022.
b. Pajak Restoran
Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering. Realisasi pajak restoran tahun
tahun 2022 sebesar Rp1.113.226.413,00.

CALK 2022 DI UPLOAD.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to CALK 2022 DI UPLOAD.pdf

Similar to CALK 2022 DI UPLOAD.pdf (20)

More from diskominfopb1

More from diskominfopb1 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

CALK 2022 DI UPLOAD.pdf