Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten

LKjIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
Tahun 2021
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik
dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Gresik Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik disusun sesuai
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 merupakan
upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah
dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2021 dan memberikan
gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana
sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di
Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan,
serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya tujuan, misi dan visi
Pemerintah Kabupaten Gresik, yaitu : "Mewujudkan Gresik Baru Mandiri,
Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan berlandaskan Akhlakul Karimah"
Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5
tahun.
Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak
yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan
kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Kami berusaha
dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan

serta kaidah-kaidah yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana
mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua
masukan serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan
penyusunan laporan yang akan datang.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjlP Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021. Semoga
laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya
bagi para pimpinan unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik dan umumnya seluruh perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
. M.M.
I
314199 09 1 002
Tahun 2021
i

Tahun 2021
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik telah
berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata
kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan
kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan
salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen
pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi,
tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan
perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai
dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.
LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang
strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.
Dengan langkah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026,
secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan
keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai
lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pencapaian tujuan dan
sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku
pembangunan (stakeholders), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan
tantangan di Kabupaten Gresik dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta
memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

Tahun 2021
iii
Pada Tahun Anggaran 2021 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik meliputi 3 (tiga) Program Belanja Langsung
Urusan SKPD dan 3 (tiga) Program untuk Belanja Langsung Urusan Wajib. Program
tersebut mengacu kepada Peraturan Pengelolaan Menteri Dalam Negeri Nomor: 77
Tahun 2020 dan Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan beberapa kegiatan yang
terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat
menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik kepada
hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi Bupati Gresik serta tujuan dan
sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.
Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Gresik di tahun 2021 dapat melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun
perjanjian kinerja dimana untuk sasaran yaitu Mewujudkan Desa Mandiri, terealisasi
dengan jumlah 278 desa, sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021 melebihi target dengan jumlah
yang ditetapkan.

Tahun 2021
iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULAN
A. Latar Belakang 1
B. Maksud Dan Tujuan 5
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik 6
D. Sistematika Penyusunan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik 13
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja 14
C. Realisasi Anggaran… 64
BAB IV PENUTUP 66
LAMPIRAN

Tahun 2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan terwujudnya good governance dan clean government dalam tata
pemerintahan pada saat ini telah menjadi harapan bagi semua pihak. Setiap
tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan pusat maupun
daerah, selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good
governance), dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas. Asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah
diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan
antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil
(result oriented). Proses penyelarasan dilaksanakan melalui penyusunan suatu
rencana strategis (5 tahunan), rencana kerja tahunan atau penetapan kinerja,
yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
setiap tahunnya. Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat
daerah, menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang
berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik (Dinas PMD Kabupaten Gresik)
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban amanah
untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan. Dimana Dinas PMD Kabupaten Gresik mengampu
urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar
pemberdayaan masyarakat desa. Melalui prioritas program dan kegiatannya,
kinerja Dinas PMD Kabupaten Gresik mengacu pada proses pencapaian Visi
Misi Kepala Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yaitu: ditunjukan
dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas PMD
Kabupaten Gresik telah mengupayakan langkah pembenahan internal dalam

Tahun 2021
2
rangka untuk peningkatan kinerja aparatur yang pada akhirnya memberikan
kontribusi positif bagi kinerja kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Gresik.
Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD
Kabupaten Gresik dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas
keberhasilan atau kegagalan dalam capaian sasaran strategis, yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 Dinas
PMD Kabupaten Gresik, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2021. Disamping
itu penyusunan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
juga ditujukan sebagai umpan balik dalam rangka untuk memperbaiki kinerja
Dinas PMD Kabupaten Gresik di masa mendatang.
Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
PMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 antara lain:
1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas PMD Kabupaten Gresik;
2. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan Instansi terkait
maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup
perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan
kepada pimpinan dan masyarakat).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat
pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas,
maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga
pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.
Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman kepada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2020, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah

Tahun 2021
3
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LKjIP
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020
memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi
pelaksanaan LKjIP, yaitu :
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Tahun 2021
4
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangja
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
14.Peraturan Bupati Gresik No 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik;
15.Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16.Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18.Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tahun 2021
5
LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 ini berisi
ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut
disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi
pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai
dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan
capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan
penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan
sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam
LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2021.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah untuk
memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas,
transparan, dapat di pertanggung jawabkan, sebagi wujud pertanggung
jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun
waktu Tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang
dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan
dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2021;

Tahun 2021
6
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta
masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas
transparansi, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN GRESIK
1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Gresik
Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai
Perangkat Daerah diatur Dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang
selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati
Gresik Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tugas dan
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
adalah :
“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gresik
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa;

Tahun 2021
7
c. pengkoordinasiaan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.
3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi
Desa, terdiri dari:
a) Seksi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna;
b) Seksi Pengembangan ekonomi dan Penanggulangan
Kemiskinan;
c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keswadayaan.
4. Bidang Pembangunan dan Aset Desa, terdiri dari :
a) Seksi Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa;
b) Seksi Pemberdayaan Sumber Pendapatan Desa; dan
c) Seksi Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Aset Desa.
5. Bidang Bina Pemerintah Desa, terdiri dari :
a) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa;
b) Seksi Bina Administrasi Dan Produk Hukum Desa; dan
c) Seksi Bina Perencanaan Partisipatif Dan Anggaran Desa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tahun 2021
8
4. Personil/Pegawai
Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang
memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung oleh
pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 30
orang. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 30 pegawai dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gresik
No Uraian Jumlah
1 Sekretariat 9
2
Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
dan Ekonomi Desa
5
3 Bidang Pembangunan dan Aset Desa 8
4 Bidang Bina Pemerintah Desa 9
Total 31
D. Sistematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat)
Bab yaitu sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil
Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

Tahun 2021
9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang
mendasarkan pada dokumen perencanaan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :
a. pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
b. pembandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020
berdasarkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
c. Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan
yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta
penyajian realisasi anggaran.
BAB IV. PENUTUP
Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2021 dan
upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka
peningkatan kinerjanya.

Tahun 2021
10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran visi, misi
kepala daerah melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5
tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJP Daerah
Kabupaten Gresik tahun 2021 - 2026 dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun
2021 - 2026, dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang
berkembang.
Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan
dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan
rencana strategis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Gresik telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.
Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Tahun 2021 telah menjawab Program dan Sasaran
Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan pemberdayaan
masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Gresik.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah
melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan
seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan
komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang
ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan
rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2021
11
Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data
pendukung.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik Tahun 2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Mewujudkan Desa Mandiri 1 Persentase desa mandiri dan
maju sesuai permendes No. 2
tahun 2016
62.42 %

Tahun 2021
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja merupakan salah satu prinsip utama dari
penerapan manajemen kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang
diharapkan. Hal ini merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja
berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa (DPMD) Tahun 2021.
Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran
kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang
dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021, sehingga
dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah realistis dihubungkan
dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja perangkat daerah
dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang
yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja
berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain
yang terkait.
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau
tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara
transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.
Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi
pemerintah kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diwajibkan untuk membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku. LKjIP Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diharapkan dapat
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas

Tahun 2021
13
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai maupun
kegagalan pada periode/tahun tertentu.
A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik
Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran strategis
berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tahun 2021 yang ditargetkan untuk dicapai. Indikator kinerja dari
sasaran strategis yang telah ditetapkan ini sekaligus merupakan Indikator
Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam
formulir Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021, dan diuraikan secara
rinci dalam sub bab berikutnya. Pengukuran pencapaian target kinerja
menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2021 dan dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Gresik. Hal ini dilakukan dengan cara
Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran strategis (target) kinerja
yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka
pelaksanaan APBD tahun berjalan;
Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan indikator
kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021.
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja
sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai
peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tahun 2021
14
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No
Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1. 91 ≥ Sangat Tinggi
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran diatas
dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI CAPAIAN
1
Mewujudkan
Desa Mandiri
Persentase desa
mandiri dan maju
sesuai Permendes
No. 2 tahun 2016
62.42 % 84.24 % 134.96 %
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja
diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai
pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun

Tahun 2021
15
2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja
sasaran. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1
(satu) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :
Mewujudkan Desa Mandiri
Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Menguatkan Pembangunan Perekonomian Gresik Baru yang Inklusif”.
Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
2021
1 Mewujudkan
Desa Mandiri
Persentase desa mandiri
dan maju sesuai
Permendes No. 2 tahun
2016
62.42 % 84.24%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa dengan dukungan subkegiatan:
a. kegiatan monitoring pelaksanaan pilkades antarwaktu Desa Gumeno
Kecamatan Manyar dan Desa Metatu Kecamatan Benjeng.

Tahun 2021
16
Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Gumeno Kecamatan Manyar
kabupaten Gresik yang dipimpin oleh Ketua BPD Manyar, Kholil S.Pd., M,M.
pada hari Rabu, 16 Juni 2021 di Lapangan Olahraga Desa Gumeno.
Berdasarkan penghitungan surat suara yang telah dilakukan sebagai berikut
jumlah keseluruhan 215 jumlah pemilih yang memberikan hak suara 214,
jumlah suara tidak sah 32 ditandatangani sehingga hasil perolehan
pemungutan suara dalam pemilihan dimenangkan oleh Hasan Fatoni, M.Pd.I
dengan total 133 suara sedangkan Abdullah Hasim, S.Th.I sebanyak 82 suara.
Pelaksanaan musyarawah desa dalam rangka pemilihan kepala desa antar
waktu di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik diikuti 185 orang
bertempat dibalai desa Metatu pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021.
Menurut hasil pemungutan dan penghitungan suara di plano hasil rekapitulasi
penghitungan suara, tercatat calon nomor satu Abdul Fatah mendapat 11
suara, calon nomor dua, M. Lutfi Hamdani Abdillah 70 suara dan calon nomor
tiga Diana Eviana memperoleh 104 suara.
Gambar 3.1: Monitoring Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu Desa Gumeno
Kecamatan Manyar dan Desa Metatu Kecamatan Benjeng.

Tahun 2021
17
b. Kegiatan Peningkatan dan Evaluasi Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Tahapan pelaksanaan Pilkades rencana dimulai pada minggu kedua
bulan Januari. Kasi Pemerintahan Kecamatan dimohon untuk memberikan
informasi ke DPMD terkait desa-desa yang melaksanakan penyusunan
rancangan dan evaluasi APBDes. Bagi Desa yang akan melaksanakan
Kapasitas Aparatur Desa agar meminta ijin kepada Bupati termasuk
memberikan informasi terkait anggaran, tempat, dan sebagainya. Desa harus
siap menerapkan teknologi informasi desa, diantaranya siskuedes online.
Gambar 3.2: Rapat Peningkatan dan Evaluasi Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

Tahun 2021
18
Menegaskan kepada Kasi Kecamatan untuk selalu mendampingi dan
menfasilitasi desa yang melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat
desa sehingga meminimalisir adanya masalah dalam proses kegiatan
penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan memberikan laporan kepada
DPMD.
c. Fasilitasi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa
Kegiatan penjaringan ini dilaksanakan oleh panitia penjaringan dan
penyaringan perangkat desa yang meliputi kagiatan penentuan persyaratan,
Gambar 3.3: Kegiatan Fasilitasi Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat
Desa.

Tahun 2021
19
pengumuman dan pendaftaran bakal calon perangkat desa.
Penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan cara
menyelenggarakan ujian tertulis dengan mempertimbangkan penilaian
terhadap prestasi, dedikasi dan sikap tidak tercela (PDT) yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dalam kegiatan fasilitasi
penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan di Kecamatan
Menganti, Kecamatan Dukun dan Kecamatan Manyar.
d. Rapat Koordinasi Dengan Perkumpulan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Kab. Gresik
Gambar 3.4: Rapat Koordinasi Dengan Perkumpulan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kab. Gresik.

Tahun 2021
20
Ada beberapa hal yang dibahas dalam rakor kali ini antara lain,
merumuskan langkah-langkah strategis keorganisasian untuk seluruh anggota
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gresik serta penyampaian
hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) Gresik bersama pengurus Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten
Gresik terkait penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) aparatur desa.
Maksud tujuan adalah untuk koordinasi program-program Abpednas ke
depan dan mengevaluasi serta mengambil sikap tentang bimtek yang akan
diselenggarakan oleh AKD. Menanggapi pelaksanaan bimtek bahwa Abpednas
Gresik telah menyampaikan dan mengambil sikap tegas agar pelaksanaan
bimtek dikaji ulang. Sikap ini sesuai dengan surat notula hasil pertemuan
dengan DPMD dan AKD dengan berbagai pertimbangan dan kajian hukum
yang akan ditimbulkan.
Kalau memang tetap dilaksanakan dengan mekanisme yang sama
bahwa ketua dan anggota BPD se-Kabupaten Gresik tidak akan mengikuti
kegiatan tersebut. Dilihat dari mekanisme dan tahapan pelaksanaan, ini juga
sudah tidak sesuai. Karena kegiatan dilakukan di awal sebelum adanya
persetujuan BPD atas penganggaran di anggaran perubahan. Dan di panitia
pelaksananya, juga tidak sesuai dengan aturan yang ada yakni Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.
Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa dengan dukungan kegiatan:

Tahun 2021
21
a. Pendampingan Pemanfaatan Data Prodeskel
Profil Desa dan Kelurahaninformasi penting yang meliputi data di desa
dan kelurahan seperti kependudukan dan beberapa peranan keberadaan suatu
sektor yang memiki potensi untuk dikembangkan. Prodeskel dapat
Meningkatkan sumberdaya yang ada di ruang lingkup pemeritahan desa dan
kelurahan sehingga menjadi motivasi bagi kelanjutan investasi desa dan
kelurahan. Pengembangan sumber daya alam yang ada dan ditingkatkan lebih
maksimal, misalkan di suatu desa memilki satu atau lebih sumber alam berupa
kampungnya nelayan maka pemeritahan desa di sisi lain harus menargetkan
suatu badan agar sebutan kampung nelayan menjadi pariwisata alam selain
Gambar 3.5: Kegiatan Pendampingan Pemanfaatan Data Prodeskel.

Tahun 2021
22
tempat mencari nafkah untuk warga maka pantai dan laut akan mempunyai
nilai lebih sebagai pemasukan keuangan dengan tambah bidang usaha
kepariwisataan. Pengembangan sumber daya alam yang ada dan tingkat
tercapinya keberhasilan didukung semua fihak dalam melakukan
pembangunan yang kesinambungan.
b. fasilitasi penyusunan peraturan desa
Gambar 3.6: Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa.

Tahun 2021
23
Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada
tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus
berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan bersifat
umum dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan
peraturan secara hierarki digunakan peraturan yang lebih tinggi melemahkan
peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat
luwes agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan
antara peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur
pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat
umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan
bersama.
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa
pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat
diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa setempat
mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
c. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi
siskeudes dalam sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Tahun 2021
24
Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan
Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur
dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Materi bimtek keuangan untuk aparatur atau petugas desa adalah diklat
atau bimtek pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan keuangan
sampai pelaporan pemasukan dan pengeluaran desa dengan tujuan mampu
meningkatkan aparatur peserta diklat yang kompeten dan professional,
meningkatkan kualitas aparatur dalam pemerintahan desa yang baik, bersih,
transparan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan
dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam melaksanakan kekuasaan
pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD
kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
Gambar 3.7: Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa
menggunakan aplikasi siskeudes dalam sub kegiatan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa.

Tahun 2021
25
Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga
Kerja sama antar Desa dengan dukungan kegiatan:
a. Kegiatan musyawarah desa insidental
Dalam kegiatan tersebut menjelaskan mekanisme tentang maksud dan
tujuan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi serta tahapan-
tahapan yang harus dilalui oleh BUMDes dalam mengelola Bantuan program
pemberdayaan dari Pemprov Jawa Timur ini. Pada dasarnya BKK ini nantinya
direalisasikan dengan berpedoman pada pedoman umum yang telah
Gambar 3.8: Kegiatan musyawarah desa insidental laporan
pertanggungjawaban BKK Provinsi jawa timur program
pemberdayaan Bumdesa.

Tahun 2021
26
didapatkan. Nantinya penggunaan atas dana BKK ini akan mendapat evaluasi
dan pengawasan langsung dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan juga
Inspektorat Kabupaten. Program pemberdayaan BUMDesa ini merupakan
upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanggulangan dampak
Pandemi Covid-19 utamanya pada sektor Pariwisata Desa. Dengan BKK ini
diharapkan Agrowisata desa Peganden Kecamatan Manyar yang merupakan
unit usaha BUMDesa Desa Peganden Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
dapat mengembangkan usaha wisatanya dan menarik para wisatawan dengan
adanya wahana baru Taman Bermain. Dari taman bermain tersebut.
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan
BUMDesa Provinsi Jatim, maka telah dilaksanakan Musyawarah Desa
Insidental Pertanggungjawaban penggunaan BKK Program pemberdayaan
BUM Desa Prov Jatim Tahun 2021 yang difasilitasi oleh Ketua BPD dan
dihadiri oleh Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi dan Penanggulangan
Kemiskinan Dinas PMD Kabupaten Gresik, Kepala Desa beserta Perangkat
Desa. Ketua BUMDesa beserta Pengurus selaku Pelaksana Program yang
didampingi oleh Tenaga Ahli PED P3MD Kabupaten Gresik yang dilanjutkan
dengan Launching Wahana Wisata Taman Bermain serta pembagian Masker
secara gratis untuk para pedagang di lokasi wisata.
b. Kegiatan Jatim Puspa

Tahun 2021
27
Program JATIM PUSPA di fokuskan untuk peningkatan pendapatan
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan dampak wabah Covid-19.
Program JATIM PUSPA diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
dengan tingkat kesejahteraan 8-12 % terendah berdasarkan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
Republik Indonesia. Selain itu Program JATIM PUSPA juga ditujukan bagi
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Mandiri Sejahtera Program
Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Program JATIM PUSPA diprioritaskan pada desa yang tersebar di lokasi
Kabupaten dengan kelompok sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
sebagai berikut :
1. KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dengan status Graduasi Mandiri
Sejahtera;
2. KPM yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial, diutamakan pada percentil 8–12% atau diatur lebih
lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional, yang memenuhi kriteria :
a. Memiliki anggota rumah tangga perempuan yang mempunyai usaha;
b. Memiliki anggota rumah tangga masih sekolah.
Gambar 3.9: Kegiatan Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Keluarga
Penerima Manfaat BKK Program Jawa Timur Pemberdayaan
Usaha Perempuan.

Tahun 2021
28
c. Program Desa Berdaya
Gerakan akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui rangkaian
aktivitas yang terintegrasi dan disesuaikan dengan potensi desa agar dapat
tumbuh menyelesaikan masalahnya sendiri. program pemberdayaan dalam
cakupan wilayah desa (dan sebagian kelurahan), melalui pendekatan
terintegrasi yaitu program capacity building (pembinaan masyarakat), ekonomi,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana, dengan
target tumbuh dan berkembangnya kelembagaan lokal yang berdaya untuk
mengatasi permasalahannya sendiri dengan menggabungkan kekuatan dan
aset yang dimiliki, serta berkolaborasi dengan pihak lain terutama pemerintah
desa.
Gambar 3.10: Kegiatan pelaksanaan Program Desa Berdaya.

Tahun 2021
29
Agar pelaksanaan Program Desa Berdaya bisa berhasil maka perlu
dilakukan persiapan secara matang. Salah satu persiapan tersebut yaitu dalam
wujud orientasi. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik menyelenggarakan kegiatan yang diberi nama "Orientasi
Program Desa Berdaya Tahun 2021".
d. Kegiatan Pembinaan dan Survey Lokasi Program BKK Desa Berdaya
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021
Gambar 3.11: Pembinaan dan survey lokasi program BKK Desa Berdaya
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

Tahun 2021
30
Alokasi BKK Desa untuk program desa berdaya dari Pemerintah
Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan
pemerintah desa penerima BKK desa berdaya wajib dituangkan dalam
peraturan desa tentang anggarn pendapatan dan belanja desa atau prubahan
anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan nilai BKK yang
ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
e. Kegiatan fasilitasi pembentukan Forum BUMDesma Kabupaten
Kepala Dinas PMD Kabupaten Gresik yang berkesempatan memberikan
arahan, pada pembukaan Fasilitasi Pembentukan Forum BUMDesma
Kabupaten Gresik ini berharap agar forum BUMDesma Kabupaten Gresik ini
dapat bekerjasama dengan Pemerintah daerah dan dapat bersama-sama
memberdayakan BUMDes Kabupaten Gresik.
Adanya Forum BUM Desa ini diharapkan dapat memberikan
pendampingan, berkolaborasi secara berjenjang untuk meningkatkan kapasitas
SDM Pengelola BUM Desa dan Pengembangan BUM Desa di Kabupaten
Gresik. Kepengurusan Forum BUM Desa Ini adalah dari unsur Ketua BUMDesa
Gambar 3.12: fasilitasi pembentukan Forum BUMDesma Kabupaten Gresik.

Tahun 2021
31
yang berhasil dan sukses memimpin BUMDesanya dibawah nanungan Bidang
Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa.
Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan dukungan
kegiatan:
a. Kegiatan Forum Group Discussion Tahapan pengelolaan dan
pemanfaatan aset desa
Gambar 3.13: Kegiatan Forum Group Discussion Tahapan pengelolaan dan
pemanfaatan aset desa

Tahun 2021
32
Kegiatan Pemutakhiran Data Aset Desa dengan dukungan sub kegiatan:
1. Bimtek Pemutakhiran Data Aset Desa (SIPADES);
2. Rapat Koordinasi Persiapan Monev Aset Desa;
3. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bimtek SIPADES;
4. Rapat Koordinasi Hasil Monev Aset Desa I;
5. Rapat Koordinasi Hasil Monev Aset Desa II;
6. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bimtek SIPADES;
7. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Aset Desa I;
8. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemutakhiran Aset Desa II;
9. Pembinaan Pemutakhiran Aset Desa;
10. Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Aset Desa I;
11. Monitoring dan Evaluasi Pemutakhiran Data Aset Desa II.
Tahapan pengelolaan aset desa ialah:
1. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
2. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa
dan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di
Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
7. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
Desa;
8. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut

Tahun 2021
33
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa
dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
10. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa
selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa.
11. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari
buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk
membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa
pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam pengguasaannya.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
13. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan
penggantiannya dalam bentuk barang.
b. Verifikasi data tol KLBM

Tahun 2021
34
Dalam kegiatan verifikasi data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa diwakili bidang yang mengampu yaitu bidang pembangunan dan aset
desa bekerjasama dengan pihak Tol KLBM guna apabila ada data ganda atau
kurang lengkap agar di jadikan catatan sehingga jika data yg belum tercukupi
agar segera dikerjakan agar keberlangsungan kegiatan menjadi lancar.
c. Tinjau Lapang Tanah Pengganti Tanah Kas Desa
Gambar 3.14: Kegiatan verifikasi data tol KBM.

Tahun 2021
35
Fasilitasi tukar menukar tanah kas desa sangat vital mengingat
penggunaannya untuk proyek nasional seperti jalan tol, bendungan, kawasan
industri maupun rel kereta api yang merupakan infrastuktur penopang
ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya tetap mematuhi protocol Covid-19
diantaranya memakai masker, cek suhu badan, jaga jarak dan tinjauan
lapangan. fasilitasi tukar menukar TKD merupakan pekerjaan urgen
mengingat ada hak pemilik tanah pengganti yang menuntut tanahnya segera
dibayarkan. Karena kebanyakan proyek yang menggunakan tanah kas desa
sudah dibangun sementara pemanfaatan tanah penggantinya menunggu
persetujuan Gubernur maka tetap prioritaskan meski di masa pandemik. Perlu
diketahui bahwa sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, terhadap tukar menukar tanah kas desa untuk
pembangunan kepentingan umum harus mendapat persetujuan Gubernur.
Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan dengan dukungan kegiatan:
Gambar 3.15: Tinjau Lapang Tanah Pengganti Tanah Kas Desa
.

Tahun 2021
36
a. Pembinaan Lomba Desa oleh Tim Kabupaten
Telah dilaksanakan pembinaan lomba desa oleh tim kabupaten Gresik
yang bertempat di desa Kemangi Kecamatan Bungah. Tim Pembina Kabupaten
Gresik yang diketuai oleh Bapak Aji Setiawan, S.Sos membuka kegiatan
pembinaan dengan memberikan beberapa arahan terkait mekanisme
perlombaan dan mengajak masyarakat untuk ikut mempersiapkan Desa
Kemangi agar dapat memberikan yang terbaik saat perlombaan nanti. Tim
pembina lomba desa dari Kabupaten Gresik memberikan pendampingan dan
pembinaan kepada masing-masing Tim Pendamping Lomba Desa Kemangi
terkait administrasi apa saja yang perlu disiapkan.
Gambar 3.16: Pembinaan Lomba Desa oleh Tim Kabupaten

Tahun 2021
37
Tim pembina juga menghimbau agar tim pendamping mulai menyiapkan
dan mengumpulkan kelengkapan administrasi serta data pendukung lainnya
sesuai dengan indicator penilaian dari sejak dini. Adapun indikator bidang yang
dinilai dalam lomba desa Tingkat Provinsi Tahun 2021 terdiri atas: bidang
pemerintahan, bidang kewilayahan serta bidang kemasyarakatan.
b. Pembinaan Administrasi
Desa Kemangi kembali mendapatkan pembinaan administrasi desa dari
Tim Pembina Kabupaten Gresik. Kegiatan Pembinaan tersebut dipimpin
Gambar 3.17: Pembinaan Administrasi Lomba Desa Oleh Tim Pembina
Kabupaten

Tahun 2021
38
langsung oleh Bapak Kepala Seksi Evaluasi Desa dan diterima langsung oleh
Kepala Desa Kemangi beserta seluruh Perangkat Desa Kemangi. Pembinaan
kali ini fokus membahas mengenai penyelenggaraan APBDesa Tahun
Anggaran 2020 Masing-masing Kasi dan Kaur mendapatkan pembinaan
sesuai dengan bidang dan tupoksinya termasuk mendapatkan pengarahan
mengenai dokumen dan administrasi apa saja yang harus dipersiapkan.
Segala bentuk administrasi tersebut juga merupakan bahan persiapan Lomba
Desa Tingkat Provinsi Tahun 2021.
c. Penilaian Paparan Lomba Desa Tingkat Provinsi
Gambar 3.18: Penilaian Paparan Lomba Desa Tingkat Provinsi.

Tahun 2021
39
Kepala Desa Kemangi Ir. Akhmad Yusuf sedang menjelaskan materi
paparan di hadapan para juri di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Jawa Timur yang berisikan tentang visi, misi, wilayah desa,
pemerintah desa, administrasi desa serta potensi desa yang berada di Desa
Kemangi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
Visi Desa Kemangi “Terwujudnya Desa Kemangi Maju yang
Berkepribadian, yang Produktif dan Inovatif Dalam Meningkatkan Taraf Hidup
dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Potensi Lokal Destinasi Wisata”.
Misinya dari Desa Kemangi yaitu:
1. Peningkatan kualitas sumberdaya (sdm) masyarakat kemangi.
2. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintah desa yang
profesional,efektif dan efesien pada pelayanan masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan
penguatan bumdes, seperti sektor perikanan,peternakan,nelayan,industri
rumah tangga dan sektor industri pariwisata.
4. Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur dan
melanjutkan revitalisasi infrastruktur pendukungnya guna menyongsong
desa wisata “ visit kemangi year 2019”.
5. Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk lebih berperan sebagai
pelopor dan garda terdepan.
6. Perlindungan bagi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga desa.
Bahwasanya desa kemangi memiliki banyak potensi desa yang sebagian
wilyah tersebut dikelilingi oleh danau sehingga kepala desa, staf, BUMDes,
BPD dan tokoh masyarakat menggali potensi desa seperti wisata edukasi,
wisata alam dan kuliner. Namun ada wisata alam yang sangat diunggulkan
yaitu TWIN LAKE.

Tahun 2021
40
d. Evaluasi Paparan Lomba Desa Tingkat Provinsi
Hasil evaluasi paparan lomba desa tingkat provinsi yaitu Desa Kemangi
menunjukkan totalitasnya dalam membangun wilayahnya. Mulai dari inovasi di
bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan sampai optimalisasi
di ketiga bidang tersebut.
Gambar 3.19: Evaluasi Paparan Lomba Desa Tingkat Provinsi.

Tahun 2021
41
Provinsi melalui Tim EPDesKel Provinsi melakukan analisis dan validasi
berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan
kelurahan yang telah dilaporkan oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kabupaten/kota.
Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan
kabupaten/kota sebagaimana Tim EPDesKel provinsi dapat melakukan
peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan
metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data
sebagaimana provinsi menyampaikan laporan hasil penilaian dan
pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara
kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi:
a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.
e. Penilaian Lomba

Tahun 2021
42
Tim Penilai dari Provinsi Jawa Timur hadir di desa Kemangi dalam
Penilaian Lapang Lomba Desa Dan Kelurahan Serta Pelaksana Terbaik 10
Program Pokok PKK Provinsi Jawa Timur. Penilaian lapang ini merupakan
lanjutan dari lomba desa tingkat Kabupaten di Gresik yang dimenangkan oleh
desa Kemangi dan kemudian maju ke tingkat provinsi.
Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan
dukungan kegiatan:
a. Kegiatan Rapat Kerja PKK
b.
Gambar 3.20: Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi.

Tahun 2021
43
Pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Gresik
adalah pembangunan yang nantinya bisa memberikan manfaat untuk
masyarakat Kabupaten Gresik dan menekankan pentingnya inovasi dalam
setiap program yang ada. Dengan Nawa Karsa pelayanan terhadap
masyarakat ditingkatkan, kemudian diberikan inovasi. Karena jika tidak ada
inovasi, maka kita akan tertinggal jauh. Apalagi dengan adanya teknologi 4.0
harus bisa mengikuti percepatan itu dengan ibu-ibu di PKK.
Terkait prestasi PKK Kabupaten Gresik di kancah Provinsi Jawa
Timur. Di tiap kecamatan mulai untuk melakukan seleksi di Desa PKK yang
bisa dijadikan unggulan untuk menjadi Desa PKK di Kabupaten Gresik.
Pentingnya kolaborasi yang apik antar lembaga yang ada untuk kemajuan
Kabupaten Gresik.
Gambar 3.21: Rapat Kerja TP PKK Kabupaten bersama TP PKK Kecamatan.

Tahun 2021
44
c. Kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK tahun 2021
Kegiatan tersebut melaksanakan pembinaan kepada TP-PKK desa/
kelurahan, TP-PKK kecamatan, TP-PKK kabupaten secara berjenjang,
unsur pelaksana dan dharma wanita kabupaten serta organisasi wanita
lainnya agar pengetahuan dan pemahaman terhadap kedudukan, tugas
Gambar 3.22: Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
penilaian lapangan pelaksanaan 10 Program PKK oleh Tim
Penggerak PKK Kabupaten dan Penggerak PKK
Kecamatan.

Tahun 2021
45
dan fungsinya meningkat sehingga tujuan dari masing-masing organisasi
dapat terwujud.
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10
Program pokok PKK dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua
tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari
tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas dan isteri kepala
daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya
didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota dengan dukungan Subkegiatan:
a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tahun 2021
46
Sasaran dari kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya
peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang
kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang social dan agama serta bidang
lingkungan hidup.
Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna dengan dukungan kegiatan:
a. Uji Fungsi dan Serah Terima Program Pamsimas III TA 2021 di
Kecamtaan Duduksampeyan Kabupaten Gresik
Gambar 3.23: Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XVII.

Tahun 2021
47
Kegiatan Serah Terima Program PAMSIMAS III Tahun 2021 di
Kecamatam Duduksmpeyan yang di hadiri desa yang mendapatkan
Program PAMSIMAS III. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III akan berakhir pada Desember 2021.
Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses
layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan
khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota
(peri-urban).
Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk:
1. Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan
sanitasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal
(pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan
layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
Gambar 3.24 : Kegiatan Uji Fungsi dan Serah Terima Program Pamsimas
III TA 2021 di Kecamtaan Duduksampeyan Kabupaten
Gresik

Tahun 2021
48
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang
pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis
masyarakat;
5. Sasaran program ini adalah kelompok miskin di perdesaan dan
pinggiran kota (peri-urban) yang memiliki prevalensi penyakit terkait air
yang tinggi dan belum mendapatkan akses layanan air minum dan
sanitasi.
Mengingat program ini sebelumnya berjalan atas kerja sama
Pemerintah dengan biaya berupa pinjaman dari Bank Dunia. Meski begitu,
hal ini patutnya tidak menjadi alasan dan hambatan untuk tetap menjaga
keberlanjutan Program Pamsimas. Sebab, ketersediaan air minum dan
sanitasi merupakan sarana dasar yang penting bagi kehidupan masyarakat
khususnya kesehatan.
b. Forum Group Discussion

Tahun 2021
49
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Program Kerja Tahun 2021 Asosiasi
KP-SPAMS Giri Tirta Kabupaten Gresik yang di hadiri oleh Ketua DPR
Komsi 1 dalam Kegiatan Forum Group Discussion dengan Tema Universal
Akses Air Minum di Pedesaan.
Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air
bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka
mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan
8 target yang diukur melalui 40 indikator.
Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak,
akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan,
pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Upaya-upaya yang
dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada
kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah
maupun organisasi nonpemerintah
Gambar 3. 25 : Kegiatan Forum Group Discussion dengan tema Universal
akses air minum di pedesaan.

Tahun 2021
50
Untuk mewujudkan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak,
Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Strategi:
1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan
sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan
sanitasi;
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui
penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan
investasi;
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di
tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum
dan sanitasi;
5. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam
pemanfaatan ruang provinsi;
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.
Kebijakan Tujuan 6. Arah kebijakan untuk mencapai target Menjamin
ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
untuk semua adalah:
1. Percepatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
untuk dievaluasi oleh Gubernur;
2. Penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan ruang dan fasilitasi
upaya ketaatan terhadap rencana rata ruang;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air, melalui
penyelesaian hambatan perijinan, pembiayaan, penyediaan lahan dan
penanggulangan masalah sosial;
4. Perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air serta sistem
informasi sumber daya air;
5. Peningkatan pengelolaan infrastruktur sumber air, melalui operasional
dan pemeliharaan infrastruktur sumber air guna mengembalikan fungsi
dan kapasitas tampungannya;
6. Pengembangan metode pengelolaan sumber daya air berdasarkan
prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan

Tahun 2021
51
menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara
berkelanjutan;
7. Peningkatan layanan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan
pangan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Partisipatif (PPSIP);
8. Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendalian
banjir untuk melindungi prasarana umum dan kawasan produktif.
c. Kegiatan Lomba Posyantekdes Tingkat Provinsi di Desa Sekarkurung
Kecamatan Kebomas
Gambar 3.26 : Kegiatan Lomba Posyantekdes Tingkat Provinsi TA 2021 di
Posyantekdes Karya Utama di Desa Sekarkurung-Kebomas

Tahun 2021
52
Kegiatan lomba Inovasi teknologi ward tingkat Provinsi Jawa Timur
dimana Kabupaten Gresik di wakili oleh Bapak Baharudin yang bertempat
Workshop di Desa Sekarkurung Kecamatan Kebomas Mendapat Juara 1
Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Teknologi Industri diadakan BALITBANG
Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang generator hydrogen.
Meningkatnya permintaan bahan bakar diikuti oleh kenaikan harga
bahan bakar yang semakin tinggi tidak hanya menambah beban pada
masyarakat umum tetapi juga untuk kalangan industry. Banyak cara
dilakukan dalam upaya menghemat bahan bakar. Salah satu upaya untuk
menghemat bahan bakar dapat dilakukan dengan menambahkan perangkat
penghemat, Generator HHO yang merupakan teknologi yang memanfaatkan
proses elektrolisis air menjadi HHO gas.
Dalam Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
Desa dengan dukungan sub kegiatan diantaranya yaitu:
a. Subkegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Tahun 2021
53
Kegiatan Fasilitasi Penyususnan Perencanaan Pembangunan
Tahunan Desa tahun 2022 atau yang kerap disebut Rencana
Pembangunan Desa (RKP) Desa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk
mensosialisasikan kepada masyarakat melalui perwakilan lembaga yang
ada didesa sebagai bahan musyawarah bahwa di desa akan
melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan
tersebut dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, dan lembaga
lainnya, serta unsur perempuan di desa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas prioritas
kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan
desa Tahun 2022 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari
sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerrah (APBD)
Kabupaten Gresik, APBD Provinsi, dan APBN Tahun Anggaran 2023 yang
akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten di Kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan) tahun 2021.
Pada penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun 2022,
pedoman dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan salah
Gambar 3.27 : Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Tahun 2021
54
satu regulasi adalah Permendes Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa
SDG’s Desa yang merupakan arah kebijakan pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dilakukan pendataan dan
penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa melalui Sistem Informasi
Desa merujuk pada 18 tujuan SDG’s Desa.
Subkegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa di dukung dengan
kegiatan diantaranya:
a. Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan TMMD
Gambar 3.28 : Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan TMMD.

Tahun 2021
55
Dalam rapat koordinasi persiapan pembukaan TMMD membahas
beberapa hal diantaranya:
1. Lokasi sasaran TMMD;
2. Sasaran fisik dan sasaran non fisik;
3. Persiapan Anggaran Kegiatan.
b. Upacara pembukaan TMMD dan Penandatanganan Risalah TMMD

Tahun 2021
56
Kegiatan TMMD mengusung tema Wujud Sinergi Membangun
Negeri. Dihadiri petinggi Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim. Diantaranya
Irdam V Brigjen Ary Subekti dan Irwasda Polda Jatim Kombes Pol. Drs.
Sungkono. Serta Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, SE, Dandim 0817
Letkol. Inf. Taufik Ismail, S.Sos, M.Si Pol, Kapolres Gresik AKBP Arief
Fitrianto, SH, SIK, MM dan Danramil jajaran serta sederet tamu undangan
jajaran Forkopimda Gresik.
Komandan Kodim 0817 dalam paparannya menerangkan bahwa
kegiatan saat ini dimulai sejak 24 Mei hingga 14 Juli 2021. Sasaran TMMD
adalah di kota Santri bagian utara, tepatnya Desa Siwalan, Kecamatan
Panceng. Fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, penerangan,
tembok penahan tanah. Kegiatan dilakukan selama 32 hari.
Gambar 3. 29 : Upacara Pembukan TMMD dan Penandatanganan Risalah
TMMD.

Tahun 2021
57
c. Kegiatan Pelaksanaan TMMD
Pelaksanaan Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
tahun 2021 dilaksanakan di desa Siwalan Kecamatan Panceng Kabupaten
Gresik dengan membangun infrastruktur fisik berupa:
1. Pavingisasi Jalan Desa;
2. TPT Jalan Desa;
3. Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 13 rumah miskin;
4. Penerangan jalan umum;
5. TPT sungai Tretek.
Gambar 3.30 : Kegiatan Pelaksanaan TMMD.

Tahun 2021
58
Serta melaksanakan kegiatan Non fisik berupa:
1. Penyuluhan Narkoba;
2. Penyuluhan Hukum;
3. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan;
4. Penyuluhan Keagamaan;
5. Penyuluhan bank sampah;
6. Penyuluhan KDRT;
7. Penyuluhan Kelembagaan;
8. Penyuluhan PKK;
9. Penyuluhan stunting, posyandu.
Dalam melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa
(TMMD) dengan melalui beberapa sub kegiatan:
1. Rapat koordinasi dengan OPD terkait dan kodim 0817 gresik;
2. Survey lokasi;
3. Rapat Penentuan Lokasi;
4. Upacara Pra TMMD;
5. Sasaran fisik;
6. Rakor persiapan upacara pembukaan TMMD;
7. Upacara Pembukaan TMMD;
8. Sasaran non fisik TMMD;
9. Rakor persiapan upacara penutupan TMMD;
10. Upacara Penutupan TMMD.
Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di
dukung dengan kegiatan diantaranya:

Tahun 2021
59
a. Monitoring Dana Desa
Kegiatan Fasilitasi Dana Desa bertujuan untuk memfasilitasi
pencairan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi dengan dukungan
sub kegiatan:
1. Rapat Pembentukan tim panitia Fasilitasi dana desa;
2. Rapat Penyusunan Perbup Juknis Penggunaan Dana Desa, ADD,BHPR;
Gambar 3.31 : Kegiatan Monitoring Dana Desa Tahun 2021.

Tahun 2021
60
3. Rapat Persiapan Sosialisasi Perbup;
4. Rapat Persiapan Pencairan Tahap I;
5. Rapat Persiapan Monev Tahap I;
6. Rapat Persiapan Pencairan Tahap II;
7. Rapat Monev Tahap II;
8. Rapat Persiapan Pencairan Tahap III;
9. Rapat Monev Tahap III;
10.Rapat Membahas Perbup Tahun 2020;
11.Bimtek Fasilitasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
12.Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap I Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa;
13.Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap II Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa;
14.Monitoring dan Evaluasi Pencairan Tahap III Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa;
b. Bantuan Keuangan Khusus

Tahun 2021
61
Kegiatan Operasional Bantuan Keuangan Khusus merupakan kegiatan
untuk memfasilitasi Bantuan keuangan Khusus yaitu melakukan verifikasi
kelayakan proposal pengajuan Bantuan Keuangan dengan dukungan sub
kegiatan:
1. Rapat Pembentukan Tim Bantuan Khusus Keuangan;
2. Rapat Persiapan Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Khusus;
3. Rapat Persiapan Survey Kelayakan Bantuan Keuangan Khusus Tahun
2021;
4. Rapat Persiapan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Tahap I;
5. Rapat Persiapan Monev Bantuan Keuangan Khusus Tahap I;
6. Rapat Persiapan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Tahap II;
7. Rapat Persiapan Monev Bantuan Keuangan Khusus Tahap II;
8. Rapat Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus;
9. Bimtek Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus;
10.Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus;
11.Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap I;
12.Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap Il;
13.Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus tahap Ill;
Gambar 3.32 : Kegiatan FGD sosialisasi BK Tahun 2021.

Tahun 2021
62
c. Monitoring dan Evaluasi Lapangan Bantuan Keuangan Khusus
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa
penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan
Gambar 3.33 : Kegiatan Survey Lokasi Penerima Bantuan Keuangan
Khusus.

Tahun 2021
63
yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan
dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik
pada tahun 2021.
Bantuan Keuangan Khusus kepada desa selain dari usulan dari
DPRD (Jasmas) juga dari Topdown dan Musrenbang. Kegiatan ini
merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan
melaksanakan evaluasi desa melalui lomba desa sehingga dapat
menentukan tingkat perkembangan desa.

Tahun 2021
64
C. REALISASI ANGGARAN
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja dengan sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Dana
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
KINERJA ANGGARAN TINGKAT
KOEFISIENSI
(%)
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN
(%)
1 Mewujudkan Desa
Mandiri
Persentase Desa
Mandiri dan Maju
sesuai Permendes
Nomor 2 Tahun 2016
62.42% 84.24% 134.96 13.879.916.721 12.964.973.387 93.41 41.55

Tahun 2021
65
Pada tahun 2021, capaian kinerja terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada 1
(satu) sasaran menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Gresik telah efisien dalam penggunaan sumber daya. Sedangkan untuk program-program yang berkontribusi
secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan Sumber Daya antara lain adalah :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM
1 Mewujudkan Desa Mandiri Persentase Desa Mandiri dan Maju
sesuai Permendes Nomor 2 Tahun 2016
PROGRAM PENATAAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Tahun 2021
66
BAB IV
PENUTUP
telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis.
Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagian besar
telah tercapai dengan prosentase capaian kinerja IKU : 100%, Sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan Pembangunan Kabupaten
Gresik dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Gresik yaitu : “Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan
Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah” .
Berdasarkan Penilaian Kinerja terhadap indikator sasaran Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2021 yaitu
“Mewujudkan Desa Mandiri”. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2021 tidak
terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang
bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun
yang tidak tercapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis
dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa
mendatang. Meskipun Pada Tahun 2021 banyak kegiatan yang pagu
anggarannya mengalami refocusing untuk penanganan dan penanggulangan
Covid-19. Kekurangan yang terjadi selama 2021 menjadi catatan yang tentunya
akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja
tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari
pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko
kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi
untuk mengatasinya.
Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta

dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya
sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
.M.
002
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKJIP)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 67
Tahun 2021

L A M P I R A N
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) PAGU (Rp) REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) TINGKAT EFISIENSI (%)
1 Mewujudkan Desa Mandiri
persentase desa mandiri sesuai
permendes no 2 tahun 2016
62.42% 84.2% 135 13.879.916.721 12.964.973.387 93.41 41.55
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten

Similar to Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten