Ruang lingkup Cyber Law di Indonesia mencakup hukum publik seperti yurisdiksi, etika online, perlindungan konsumen, dan anti-monopoli, serta hukum privat seperti HAKI, e-commerce, dan kontrak elektronik. Ada beberapa teori yang relevan dengan Cyber Law, seperti teori pengunggah dan pengunduh, teori hukum server, dan teori ruang internasional. Penegakan hukum cyber crime di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti

1. TUJUAN DAN RUANG
LINGKUP CYBER LAW

2. 01 Melindungi Data Pribadi
02 Menjamin Kepastian Hukum
03 Mengatur Tindak Pidana Cyber crime
Tujuan Di bentuknya
cyber law

3. Menurut Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet
(BSI pert 5, 2013:6) menyebutkan ruang lingkup cyber law adalah :
1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Hate Speech (Somasi)
5. Hacking, Viruses, Illegal Access
6. Regulation Internet Resource (Regulasi Pengembangan Internet)
7. Privacy (Keamanan)

4. 8. Duty Care (Kehati-hatian)
9. Criminal Liability (Tindak Kriminal di luar kebiasaan)
10. Procedural Issues (Jurisdiction, Investigation, Evidence, etc)
(Isu-isu Prosedural)
11. Electronic Contract (Kontrak secara Elektronik)
12. Pornography (Penyembaran gambar maupun film tidak
bermoral)
13. Robbery (Penipuan)
14. Consumer Protection E-Commerce, E- Government (Proteksi
terhadap konsumen)

5. Ruang Lingkup Cyber Law
Hak Cipta (Copy
Right)
UU No.28/2014
tentang Hak Cipta
Hak cipta memberikan
hak eksklusif atas
suatu ciptaan, baik
moral maupun
ekonomi, untuk yang
telah maupun belum
diterbitkan
Hak Merk
(Trademark)
UU No.15/2001
tentang Merek
Hak merek
memberikan
perlindungan atas
merek dagang dan
jasa yang dimiliki..
Defamation
Pasal 45 ayat 3
Fitnah, dergama, atau
defamasi merupakan
komunikasi kepada
satu orang atau lebih
yang bertujuan untuk
memberikan stigma
negatif. Pencemaran
nama baik
1
2
3
4
5
Hate
Speech
Pasal 45A ayat
2
Ujaran
kebencian
Hacking,
Viruses,
Illegal
Access
Regulation
Internet
Resource
(Regulasi
Pengembangan
Internet)
.
6
7
Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet
(BSI pert 5, 2013:6)
Privacy
.
Kerahasiaan
pribadi atau
keleluasaan
pribadi

6. Ruang Lingkup Cyber Law
Duty Care
(Kehati-hatian)
seseorang atau
suatu instansi
harus berhati-hati
dalam
menggunakan
suatu media
untuk memenuhi
tanggung jawab
profesional
dengan
kompetensi dan
ketekunan.
Criminal Liability
(Tindak Kriminal
di luar
kebiasaan))
Procedural
Issuses
(Jurisdiction,
Investigation,
Evidence, etc)
8
Option
9
Option
10
Option
11
Option
12
Option
Electronic Contract
(Kontrak secara
Elektronik)
Pornography
(Penyembaran
gambar maupun
film tidak
bermoral).
Robbery
Penipuan
.
13
Option
14
Option
Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet
(BSI pert 5, 2013:6)
Consumer
Protection E-
Commerce, E-
Government
(Proteksi
terhadap
konsumen)

7. Undang Undang01
Mentalitas Aparat Penegak
hukum
02
Perilaku Masyarakat03
Sarana04
Penegakan hukum
tentang cyber crime
terutama di
Indonesia sangatlah
dipengaruhi oleh
lima faktor yaitu:
Kultur05

8. - Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya
selalu melibatkan manusia didalamnya dan
juga melibatkan tingkah laku manusia
didalamnya.
- Hukum juga tidak bisa tegak dengan
sendirinya tanpa adanya penegak hukum.
- Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk
profesional dan pintar dalam menerapkan
norma hukum tapi juga berhadapan
dengan seseorang bahkan kelompok
masyarakat yang diduga melakukan
kejahatan.

9. Ruang lingkup Cyber Law di Indonesia adalah :
•Hukum Publik :
Juridiksi, Etika Kegiatan Online, Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli,
Persaingan Sehat, Perpajakan, Regulatory Body, DataProtectiondan Cyber
Crimes.
•Hukum Privat :
HAKI, E-Commerce, Cyber Contract, Domain Name, Insurance.

10. Berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori
seperti berikut ini :
a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person)Jenis kejahatan ini, sasaran
serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria
tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain :
• Pornografi
Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan
material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
• Cyberstalking
Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan
memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara
berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau
seksual, religius, dan lain sebagainya.

11. • Cyber-Tresspass
Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya Web Hacking.
Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan lain sebagainya.
b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)
Cybercrime yang dilakukan untuk menggangu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa
contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia
cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding,
cybersquating, hijacking, data forgery dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik
orang lain.
c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)
Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap
pemerintah. Kegiatan tersebut misalnyacyber terorism sebagai tindakan yang mengancam
pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

12. ada beberapa motif kejahatan cyber diantaranya :
a. Motif intelektual
Kejahatan internet terkadang dilakukan hanya
untuk kepuasan diri pribadi untuk menunjukkan
bahwa dia mampu merekayasa dan
mengimplementasikan bidang teknologi informasi.
b. Motif ekonomi
Rata-rata dari setiap pelaku tindak kejahatan
memiliki motif ekonomi dalam melakukan tindak
kejahatan baik itu untuk diri pribadi ataupun
kelompok tertentu.

13. c. Motif politik
Motif politik yaitu kejahatan internet yang
sering terjadi untuk kepentingan politik
tertentu.
d. Motif kriminal
Kejahatan internet uang dilakukan untuk
kepentingan pribadi ataupun golongan
tertentu.

14. Teori-teori cyberlaw
Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka
dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut :
• The Theory of the Uploader and the Downloader,
Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya,
kegiatan uploading dan downloading yang diperkirakan dapat
bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat
melarang setiap orang untuk uploading kegiatan perjudian atau kegiatan
perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam
wilayahnya untuk downloading kegiatan perjudian tersebut. Minnesota
adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini

15. • The Theory of Law of the Server.
Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik
berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut
teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University
tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan
apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing.
•The Theory of International Spaces.
Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi
adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat
internasional, yakni sovereignless quality.

17. TERIMAKASIH
Iwan Setiawan SE, M.I.Kom
0818 799 543