Tugas Mata Kuliah Etika Profesi Pertemuan Ke-12

1. Cyber Law
As’ad Reza Amaanullah
Teknik Informatika
(200111401008)

2. Pengertian Cyber Law
Cyber Law merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Yaitu
aspek hukum dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan
perorangan atau subjek hukum pengguna teknologi internet pada saat
memasuki dunia cyber (dunia maya).

3. Cyber Law sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan
tindak pidana, maupun penanganan tindak pidana. Cyber Law akan
menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap
kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan
pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, Cyber Law
diperlukan untuk menanggulangi kejahatan Cyber.
Tujuan Cyber Law

4. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa
digunakan yaitu:
• Subjective Territoriality
Menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan
dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
• Objective Territoriality
Menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan
itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang
bersangkutan.
• Nationality
Menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan
kewarganegaraan pelaku.
Asas Cyber Law

5. • Passive Nationality
Menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
• Protective Principle
Menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi
kepentingan negara lain dari kejahatan diluar wilayahnya, yang umumnya digunakan
apabila korban adalah negara atau pemerintah.
• Universality
Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum
kasus cyber, disebut juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini
menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku
pembajakan. Kemudian asas ini diperluas sehingga mencakup kejahatan terhadap
kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan
udara dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas juridiksi universal ini mungkin
dikembangkan untuk internet privacy seperti computer, cracking, carding, hacking and
viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan
untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.
Asas Cyber Law

6. Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan
beberapa teori sebagai berikut:
• The Theory Of The Uploader And The Downloader
Suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan uploading dan downloading
yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya.
• The Theory Of Law Of The Server
Pendekatan ini memperlakukan server dimana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di
mana mereka dicatat sebagai data elektronik.
• The Theory Of Internationalspace
Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak
terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni Sovereignless
Quality.
Teori Cyber Law

7. Secara garis besar ruang lingkup "cyber law" ini berkaitan dengan
persoalan atau aspek hukum dari:
• E-Commerce
• Trademark/Domain Names
• Privacy and Security on the Internet
• Copyright
• Defamation
• Content Regulations
• Dispute Settlement
Ruang Lingkup Cyber Law

8. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi yang mampu
mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan
hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut:
• Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain:
1. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global.
2. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut
industri dan perdagangan.
3. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan
yang menyangkut kepentingan publik.
4. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif
dan futuristik.
• Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung
maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet
seperti : UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan
Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan,
Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.
Perangkat Hukum Cyber Law

9. Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime, Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai
“Computer related crime” mengajukan beberapa kebijakan antara lain :
1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya penanggulangan penyalahgunaan
komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah – langkah berikut:
a. Melakukan moderenisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
c. Melakukan langkah untuk membuat masyarakat dan apparat peka terhadap pentingnya
pencegahan kejahatan.
d. Melakukan training bagi para hakim, pejabat dan aparat hukum tentang cyber crime.
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui kurikulum
informasi,
f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai deklarasi PBB.
2. Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya penanggulangan cyber crime.
3. Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan kejahatan PBB (Committee
on Crime Prevention and Control) untuk: Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk
membantu negara anggota menghadapi cyber crime, mengembangkan penelitian dan analisis
untuk menemukan cara baru menghadapi cyber crime di masa mendatang.
Perangkat Hukum Cyber Law Internasional

10. Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sebelum tahun 1999.
Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum sebagai dasar dan
peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan
perangkat hukum ini digunakan sebagai pijakan oleh undang-undang
dan peraturan lainnya.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan
menjadi cyber law pertama di Indonesia.
Cyber Law di Indonesia

11. Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyberspace,
yaitu:
1. Model Umbrella Provisions, memuat materi pokok dengan memperhatikan
semua kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan penegak
hukum), serta keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang – undangan.
2. Model Triangle Regulations, sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju
kegiatan di cyber space. Upaya yang menitikberatkan permasalahan prioritas
yaitu peraturan terkait transaksi online, peraturan terkait privacy protection
terhadap pelaku bisnis dan konsumen, peraturan terkait cyber crime yang
memuat yuridiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyber
space.
Cyber Law di Indonesia