Download to read offline
Cyberlaw 2
- 2. Pengertian Cyberlaw Cyberlaw adalahaspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber (dunia maya). Cuberlaw sendiri merupakan istilah yang berasala dari cyberspase law. Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer, mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer ilegal”. Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara.
- 3. Tujuan Cyberlaw Cyberlaw sangatdibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyberlaw akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Tujuan Cyber Law
- 4. Hak Cipta(Copy Right) Hak Merk (Trademark) Pencemaran nama baik (Defamation) Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech) Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access) Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name Kenyamanan Individu (Privacy) Ruang Lingkup Cyber Law Jonathan Rosenoer dalam Cyber law, the law of internet mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya :
- 5. Prinsip kehati-hatian(Duty care) Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital Pornografi Pencurian melalui Internet Perlindungan Konsumen Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e- commerce, e-government, e-education dll Ruang Lingkup Cyber Law (Cont)
- 6. 1. Melibatkan unsuryang terkait (pemerintah, swasta, profesional). 2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk 3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya Perangkat Hukum Cyber Law Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan sebagai berikut: Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain :
- 7. 4. Mendorong adanyakerjasama internasional mengingat sifat internet yang global 5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan. 6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik 7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik Perangkat Hukum Cyber Law (Cont)
- 8. Topik-topik Cyberlaw Secara garisbesar ada 5 topik dari cyberlaw di setiap negara yaitu: 1. Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik; 2. Online transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet; 3. Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia content 4. Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur content yang dialirkan melalui internet; dan 5. Regulation online contact, tata karma dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import, kriminalitas dan yurisdiksi hukum.
- 9. Melakukan pengkajianterhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll. Perangkat Hukum Cyber Law (Cont)
- 10. Asas-asas Cyberlaw Dalam kaitannyadengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: Subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain; Objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan; Nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku; Passive nationality, yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban Protective principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
- 11. Perangkat Hukum Internasional 1.Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya – upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah – langkah berikut : Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai “Computer related crime” mengajukan beberapa kebijakan antara lain : a. Melakukan moderinasi hukum pidana material dan hukum acara pidana. b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer. c. Melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan.
- 12. Teori-teori Cyberlaw Berdasarkan karakteristikkhusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat dikemukakan beberapa teori sebagai berikut: The Theory of the Uploader and the Downloader. Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan upload-download yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk meng-upload kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk men-download kegiatan perjudian tersebut. Minnesota adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini; The Theory of Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server di mana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing; dan The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik, melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality.
- 13. d. Melakukan trainingbagi para hakim, pejabat dan aparat hukum tentang cyber crime. e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui kurikulum informasi, f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai deklarasi PBB. 2. Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya Penanggulangan cyber crime 3. Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan kejahatan PBB (Committee on Crime Prevention and Control) untuk : Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime, mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cyber crime dimasa datang. Perangkat Hukum Internasional (Cont)
- 14. Kebijakan IT diIndonesia Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space, yaitu : Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions), Model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan pemegak hukum), Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang – undangan. Model Triangle Regulations sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyber space. Upaya yang menitikberatkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cyber crime yang memuat yuridiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyber space.
- 15. Dalam moderinisasi hukumpidana, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dalam seminar cyber crime 19 maret 2003 mengusulkan alternatif : 1. Menghapus pasal – pasal dalam UU terkait yang tidak dipakai lagi 2. Mengamandemen KUHP 3. Menyisipkan hasil kajian dalam RUU yang ada 4. Membuat RUU sendiri misalnya RUU Teknologi Informasi Kebijakan IT di Indonesia (Cont) Upaya tersebut tampaknya telah dilakukan terbukti dengan mulai disusunnya RUU KUHP yang baru (konsep tahun 2000).Di samping pembaharuan KHUP di Indonesia juga telah ditawarkan alternatif menyusun RUU sendiri, antara lain RUU yang disusun oleh tim dari pusat kajian cyber law UNPAD yang diberi title RUU TI draft III.