swswswj kwsksws

2. Pengertian Cyberlaw
Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang
berhubungan dengan orang-perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan
memasuki dunia cyber (dunia maya). Cuberlaw sendiri merupakan istilah yang
berasala dari cyberspase law.
Andi Hamzah (1989) dalam tulisannya, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer,
mengartikan kejahatan komputer sebagai “Kejahatan di bidang komputer secara
umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer ilegal”.
Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang
berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan
memasuki dunia cyber atau maya.
Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Istilah lain
yang juga digunakan adalah Hukum TI (Law of Information Teknologi), Hukum
Dunia Maya (Virtual World Law) dan Hukum Mayantara.

3. Tujuan Cyberlaw
Cyberlaw sangat dibutuhkan, kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana,
ataupun penanganan tindak pidana. Cyberlaw akan menjadi dasar hukum dalam
proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik
dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme.
Tujuan Cyber Law

4.  Hak Cipta (Copy Right)
 Hak Merk (Trademark)
 Pencemaran nama baik (Defamation)
 Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
 Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal
Access)
 Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain
name
 Kenyamanan Individu (Privacy)
Ruang Lingkup Cyber Law
Jonathan Rosenoer dalam Cyber law, the law of internet
mengingatkan tentang ruang lingkup dari cyber law diantaranya :

5.  Prinsip kehati-hatian (Duty care)
 Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
 Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
 Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
 Pornografi
 Pencurian melalui Internet
 Perlindungan Konsumen
 Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e-
commerce, e-government, e-education dll
Ruang Lingkup Cyber Law
(Cont)

6. 1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip
hukum konvensional dan norma hukum baru yang akan
terbentuk
3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya
Perangkat Hukum Cyber Law
Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi
informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi
didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang
disepakati maka proses pembuatannya diupayakan sebagai
berikut:
Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi
informasi antara lain :

7. 4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat
internet yang global
5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam
persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.
6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab
yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan
publik
7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif
melainkan harus direktif dan futuristik
Perangkat Hukum Cyber Law
(Cont)

8. Topik-topik Cyberlaw
Secara garis besar ada 5 topik dari cyberlaw di setiap negara yaitu:
1. Information security, menyangkut masalah keotentikan pengirim atau
penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet.
Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan
elektronik;
2. Online transaction, meliputi penawaran, jual-beli, pembayaran sampai
pengiriman barang melalui internet;
3. Right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul
bagi pengguna maupun penyedia content
4. Regulation information content, sejauh mana perangkat hukum
mengatur content yang dialirkan melalui internet; dan
5. Regulation online contact, tata karma dalam berkomunikasi dan
berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, retriksi eksport-import,
kriminalitas dan yurisdiksi hukum.

9.  Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang
memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan
munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti :
UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU
Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU
Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak,
Hukum Pidana dll.
Perangkat Hukum Cyber Law
(Cont)

10. Asas-asas Cyberlaw
Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas
yang biasa digunakan, yaitu:
 Subjective territoriality, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum
ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak
pidananya dilakukan di negara lain;
 Objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah
hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak
yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan;
 Nationality, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk
menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
 Passive nationality, yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan
korban
 Protective principle, yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas
keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang
dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah
negara atau pemerintah.

11. Perangkat Hukum Internasional
1. Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya –
upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih
efektif dengan mempertimbangkan langkah – langkah berikut :
Dalam rangka upaya menanggulangi cyber crime Resolusi
Kongres PBB VII/1990 mengenai “Computer related crime”
mengajukan beberapa kebijakan antara lain :
a. Melakukan moderinasi hukum pidana material dan hukum
acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan
komputer.
c. Melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat,
aparat terhadap pentingnya pencegahan kejahatan.

12. Teori-teori Cyberlaw
Berdasarkan karakteristik khusus yang terdapat dalam ruang cyber maka dapat
dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:
 The Theory of the Uploader and the Downloader. Berdasarkan teori ini, suatu
negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan upload-download yang
diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu
negara dapat melarang setiap orang untuk meng-upload kegiatan perjudian atau
kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang
dalam wilayahnya untuk men-download kegiatan perjudian tersebut. Minnesota
adalah salah satu negara bagian pertama yang menggunakan jurisdiksi ini;
 The Theory of Law of the Server. Pendekatan ini memperlakukan server di
mana webpages secara fisik berlokasi, yaitu di mana mereka dicatat sebagai
data elektronik. Menurut teori ini sebuah webpages yang berlokasi di server
pada Stanford University tunduk pada hukum California. Namun teori ini akan
sulit digunakan apabila uploader berada dalam jurisdiksi asing; dan
 The Theory of International Spaces. Ruang cyber dianggap sebagai the fourth
space. Yang menjadi analogi adalah tidak terletak pada kesamaan fisik,
melainkan pada sifat internasional, yakni sovereignless quality.

13. d. Melakukan training bagi para hakim, pejabat dan aparat hukum
tentang cyber crime.
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui
kurikulum informasi,
f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai
deklarasi PBB.
2. Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya
Penanggulangan cyber crime
3. Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan
pencegahan kejahatan PBB (Committee on Crime Prevention
and Control) untuk : Menyebarluaskan pedoman dan standar
untuk membantu negara anggota menghadapi cyber crime,
mengembangkan penelitian dan analisis untuk menemukan
cara baru menghadapi cyber crime dimasa datang.
Perangkat Hukum Internasional
(Cont)

14. Kebijakan IT di Indonesia
Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur
kegiatan di cyber space, yaitu :
 Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions), Model ini dapat
memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua
kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan
pemegak hukum), Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan
perundang – undangan.
 Model Triangle Regulations sebagai upaya mengantisipasi
pesatnya laju kegiatan di cyber space. Upaya yang
menitikberatkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan
sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy
protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan
sehubungan cyber crime yang memuat yuridiksi dan kompetensi
dari badan peradilan terhadap kasus cyber space.

15. Dalam moderinisasi hukum pidana, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
dalam seminar cyber crime 19 maret 2003 mengusulkan alternatif :
1. Menghapus pasal – pasal dalam UU terkait yang tidak dipakai lagi
2. Mengamandemen KUHP
3. Menyisipkan hasil kajian dalam RUU yang ada
4. Membuat RUU sendiri misalnya RUU Teknologi Informasi
Kebijakan IT di Indonesia (Cont)
Upaya tersebut tampaknya telah dilakukan terbukti dengan mulai
disusunnya RUU KUHP yang baru (konsep tahun 2000).Di samping
pembaharuan KHUP di Indonesia juga telah ditawarkan alternatif
menyusun RUU sendiri, antara lain RUU yang disusun oleh tim dari
pusat kajian cyber law UNPAD yang diberi title RUU TI draft III.