P2TP2A Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pelayanan khusus perempuan dan anak, terutama yang terjerat kasus trafficking dan kekerasan dalam rumah tangga.
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMardiaHanis
Materi disampaiakn pada acara sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia anak di Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Tahun 2022 Bersama dengan STAIN Majene
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Afrizal Bob
Perlindungan Perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
MATERI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.pptxMardiaHanis
Materi disampaiakn pada acara sosialisasi Pencegahan Pernikahan Usia anak di Desa Adolang Dhua Kec. Pamboang Kab. Majene Tahun 2022 Bersama dengan STAIN Majene
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13Afrizal Bob
Perlindungan Perempuan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan sebuah bentuk perilaku tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual biasa tetapi juga merupakan serangan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menimbulkan perlukaan pada organ seksual, menimbulkan dampak psikologis pada korban dan bahkan menimbulkan luka atau lecet pada organ tubuh lainnya hingga menimbulkan kematian. Agresiftas seksual anak memiliki pola tidak sama dengan orang dewasa, sebagian besar kekerasan seksual yang dilakukan anak, dilakukan secara berkelompok. Eskalasi seksual tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan bahkan di pedalaman sekalipun. Faktor yang paling dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang dialami oleh anak. Faktor-faktor lain tidak bisa diangap remeh yaitu pengaruh teman sebaya, minimnya pendidikan dalam memanfaatkan bahaya internet pada anak, terbatasnya pengetahuan orang tua dan guru dalam melindungi anakanak dari bahaya internet.
Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan sebuah bentuk perilaku tidak hanya dimaknai sebagai hubungan seksual biasa tetapi juga merupakan serangan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menimbulkan perlukaan pada organ seksual, menimbulkan dampak psikologis pada korban dan bahkan menimbulkan luka atau lecet pada organ tubuh lainnya hingga menimbulkan kematian. Agresiftas seksual anak memiliki pola tidak sama dengan orang dewasa, sebagian besar kekerasan seksual yang dilakukan anak, dilakukan secara berkelompok. Eskalasi seksual tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga di perdesaan bahkan di pedalaman sekalipun. Faktor yang paling dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terjadinya kekerasan seksual adalah paparan pornografi yang dialami oleh anak. Faktor-faktor lain tidak bisa diangap remeh yaitu pengaruh teman sebaya, minimnya pendidikan dalam memanfaatkan bahaya internet pada anak, terbatasnya pengetahuan orang tua dan guru dalam melindungi anakanak dari bahaya internet.
Organisasi SOSIAL yang focus pada Anak & Remaja
Mengharapkan banya pemerintah daerah bekerjasam mengkampanyekan GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ANAK DAN REMAJA
Mengharapkan Kami diundang untuk mensosialisasikan ke pada masyarakat setempat pada anak Sekolah pada dunia Kampus dan pada daerah daerah yang mana nanti diharapkan menjadi Gerakan Bersama
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1. Office : Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 2 Bandung
Phone : (022)73590482/ (022)4230609
Fax : (022)72203642
Email : p2tp2a_jabar@yahoo.com
Facebook : Pptppa Jawa Barat
Twitter : @p2tp2a_jabar
Website : http://p2tp2a.jabarprov.go.id/ p2tp2ajabar.org
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) JAWA BARAT
2. Disusun Oleh Kelompok 3
Ida Purwastuty (12.04.009)
Rahel Rima Eppang (12.04.102)
Wildan Sani Nugroho (12.04.149)
Nella Kurnia Anggrahini (12.04.197)
Ahmad Ngainur Rofiq (12.04.246)
4. DEFINISI PERDAGANGAN MANUSIA
(HUMAN TRAFFICKING)
Secara sederhana, trafiking adalah sebuah
bentuk perbudakan modern dan
segala transaksi jual beli terhadap
manusia.
5. KRITERIA KORBAN TRAFFICKING Menurut
Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012
• Mengalami Tindak Kekerasan
• Mengalami Eksploitasi Seksual
• Mengalami Penelantaran
• Mengalami Pengusiran (Deportasi)
• Ketidakmampuan Menyesuaikan
Diri di Tempat Kerja Baru (Negara
Tempat Bekerja) Sehingga
Mengakibatkan Fungsi Sosialnya
Terganggu.
7. BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN
MANUSIA (TRAFIKING) DI INDONESIA
– Buruh Migran
– Pembantu Rumah Tangga
– Pekerja Seks Komersial
– Perbudakan Berkedok
Pernikahan dalam Bentuk
Pengantin Pesanan
– Pekerja Anak
– Penjualan Bayi
– Perdagangan organ tubuh
manusia
8. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING)
• Kurangnya Kesadaran
Masyarakat Terhadap Bahaya
Trafiking
• Faktor Ekonomi dan
Kemiskinan
• Kebudayaan Masyarakat
Setempat
• Peran Anak dalam Keluarga
• Pernikahan Dini
• Pengetahuan yang Terbatas
9. PELAKU PERDAGANGAN
MANUSIA (TRAFIKING)
• Agen Perekrut Tenaga Kerja
• Agen
• Oknum Pemerintah
• Majikan
• Pemilik dan Pengelola Rumah
Bordil
• Calo Pernikahan
• Orang Tua dan Sanak Saudara
• Suami
10. Profil P2TP2A
• Sejarah
• Visi dan misi
• Landasan/Dasar Hukum
• Asas dan Tujuan
• Tugas dan Fungsi
• Struktur Organisasi
• Dana/Anggaran/Sumber
Pembiayaan
• Sarana dan Prasarana
11. VISI dan MISI
VISI
Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi
Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan
MISI
1. Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara
preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu
2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk
perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta
informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan
kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah
dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. LANDASAN/DASAR HUKUM
– Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Barat.
– Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
– Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia.
– Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
– Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
– Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
– Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
– Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
– Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
– Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
– Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
13. • ASAS
1. Keimanan dan Kemanusiaan
2. Keadilan Sosial
3. Nondiskriminasi dan Kesetaraan Gender
4. Keterpaduan dan Kemitraan
5. Keterbukaan dan Akuntabilitas
6. Profesionalitas
7. Keberlanjutan dan Pemberdayaan
• Tujuan Umum:
memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. (Pasal 4
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010)
• Tujuan Khusus:
1. Memberdayakan perempuan dan anak.
2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi
perempuan dan anak.
3. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta
informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan.
4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
5. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan
menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
ASAS
&
TUJUAN
14. TUGAS dan FUNGSI
• Tugas
Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam
upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari
tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.
• Fungsi
1. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan;
2. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja ;
3. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Kabupaten/Kota
untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A;
dan
4. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau
mitra kerja.
15. STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A JABAR
Pengarah Ketua
Wakil ketua
Divisi
Pemantauan
Bendahara
Relawan
Sekretaris
Divisi
Kemitraan dan
Kerjasama
Divisi Informasi
Dan Dokumentasi
Divisi Advokasi
Pendampingan
Dan Pemulihan
17. SARANA dan PRASARANA
• Kantor P2TP2A Jawa Barat
• Rumah aman
• Hasil MOU dengan
masyarakat atau lembaga
terkait
Gedung kantor Pos satpam
Ruang
Tamu
Ruang tunggu
Ruang
Konsultasi
18. MEKANISME PELAYANAN DI
P2TP2A JAWA BARAT
Sasaran :
1. kelompok perempuan dan anak yang memerlukan
peningkatan mutu pendidikan diberbagai bidang;
2. kelompok perempuan dan anak yang memerlukan
peningkatan mutu kesehatan;
3. kelompok perempuan dan anak yang memerlukan
peningkatan mutu ekonomi;
4. kelompok perempuan dan anak yang memerlukan
peningkatan perlindungan terhadap kekerasan dan
perdagangan manusia;
5. warga masyarakat yang memerlukan akses informasi; dan
6. lembaga terkait yang bisa menjadi rujukan dan
membantu proses penanganan serta pemberdayaan
terhadap perempuan dan anak.
20. PROGRAM KEGATAN
Penanganan
Korban
Pendamping-
an Hukum
Penyebarluasan
Informasi
Diskusi dan
Sosialisasi
Diklat
Relawan
Penguatan
Kelembagaan
1. Penanganan
korban
2. Penanganan
pasca
traumatis
3. Menyediaka
n Rumah
Aman
(shelter)
4. Melaksanak
an proses
rehabilitasi
5. Mengadakan
kursus dan
pelatihan-
pelatihan
1. Mengadakan
rapat
koordinasi
dan evaluasi
sebanyak
dua kali
dalam satu
tahun
dengan (UPT-
P2TP2A)
2. Koordinasi
berjalan
3. Mengadakan
supervisi
Menyeleng
garakan
pendidikan
dan
pelatihan
para
petugas
dan
relawan
P2TP2A
1. Melaksana
kan serial
diskusi,
workshop,
&pertemu
an-
pertemuan
2. forum
tukar
informasi
(sharing)
3. penyuluha
n kepada
masyaraka
t
1. Membuat
dan
menyebarka
n Leaflet
2. Membuat
tayangan
(siaran)
3. Menerbitka
n buku
1. Menyelengg
arakan
pembelaan
hukum
2. Membangun
jaringan
kerja
penanganan
kasus
3. Menyediaka
n pelayanan
hotline
4. Membuka
konsultasi
melalui
media masa
&investigasi
kasus
22. Lanjutan . . .
Pelatihan Salon
Pemantauan ke Daerah Asal Klien
Rapat Khusus Membahas
Trafiking Semiloka Workshop Penguatan
Lembaga
23. PENANGANAN KASUS
• Pendekatan
1. Pekerjaan Sosial
2. Medis
3. Psikologis
4. Agama
5. Hukum
6. Budaya
• Metode dan Teknik Penanganan
1. Case work
2. Group work
3. Community Organization and
Community Development
24.
25. KESIMPULAN
Jadi kesimpulannya adalah bahwa trafiking
merupakan kejahatan yang terorganisir mulai dari
perekrutannya, penampungan, pengiriman, dan
penerimaan di tempat tujuan traffick (pemindahan)
dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan
anak.
Penanganan terhadap kasus trafiking yang dilakukan
oleh P2TP2A Jawa Barat merupakan penanganan
yang terpadu dari berbagai disiplin ilmu, lapisan
masyarakat, dan lembaga terkait dengan tujuan
memberdayakan perempuan dan anak.