Dokumen tersebut membahas tentang cyberlaw dan jenis-jenis kejahatan siber beserta pengaturannya di beberapa negara ASEAN. Cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya atau internet yang mencakup hal-hal seperti hak cipta, pencemaran nama baik, dan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi. Beberapa contoh kejahatan siber adalah pencurian data, hacking, dan pornografi anak.

1. Oleh :
Eko Susanto Tejo 09410100010

2. Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber
(dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan
Internet.
Contoh:
Pencurian lewat Internet, perusakan database pada
perusahaan tertentu.

3. Isi Dari Cyber Law
1. Hak cipta
2. Hak merek
3. Pencemaran nama baik
4. Fitnah, penistaan, dan penghinaan
5. Serangan terhadap fasilitas komputer
6. Pengaturan tentang sumber daya internet seperti IP-address, Domain Name, dan
sejenisnya.
7. Kenyamanan individu/privacy.
8. Pronsip kehati-hatian (Duty Care)
9. Tindakan kriminal (Criminal Liability) biasa yang menggunakan TI sebagai alat.
10. Kontrak dan transaksi elektronik serta tanda tangan digital/elektronik.
11. Pornografi, termasuk pornografi anak-anak.
12. Pencurian melalui Internet
13. Perlindungan konsumen
14. Pemanfaatan Internet dalam aktivitas keseharian manusia  e-gov, e-edu, e-health,
dll

4. Dampak Positif Cyber Law
 Berkurangnya tindak kejahatan di internet
 Semakin tegasnya aturan yang boleh di lakukan dan
tidak boleh dilakukan
 Orang tidak takut lagi apabila melakukan transaksi
melalui internet

5. Dampak Negatif Cyber Law
 Penyadapan email, PIN (untuk Internet Banking)
 Pelanggaran terhadap hak-hak privacy
 Masalah nama domain seperti kasus mustika-ratu.com yang
didaftarkan oleh bukan pemilik Mustika Ratu, atau kasus
typosquatter “kilkbca.com” (perhatikan huruf “i” dan “l”
bertukar tempat) yang menyerupai “klikbca.com”
 Penggunaan kartu kredit milik orang lain
 Munculnya “pembajakan” lagu dalam format MP3, yang
kemudian disertai dengan tempat tukar menukar lagu
seperti Napster (Napster sendiri kemudian dituntut untuk
ditutup dan membayar ganti rugi) oleh asosiasi musik
 Adanya spamming email
 Pornografi

6. Ruang Lingkup Cyber Law
Menurut Jonathan Rosenoer, antara lain :
- Hak Cipta (Copy Right)
- Hak Merk (Trademark)
- Pencemaran nama baik (Defamation)
- Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
- Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
- Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
- Kenyamanan Individu (Privacy)
- Prinsip kehati-hatian (Duty care)
- Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
- Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
- Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
- Pornografi
- Pencurian melalui Internet
- Perlindungan Konsumen
- Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti ecommerce, e-government,
e-education dll

7. Standar Etik dan Hukum :
 Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi
informasi antara lain :
1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum
konvensional dan norma hukum baru yang akan terbentuk.
3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya.
4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang
global.
5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut
industri dan perdagangan.
6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk
persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus
direktif dan futuristik.

8. Standar Etik dan Hukum :
 Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki
kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan
hukum akibat transaksi di internet.

9. Kebijakan untuk menanggulangi cyber crime Resolusi Kongres PBB VII/1990
mengenai “Computer related crime” :
 Menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya – upaya
penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan
mempertimbangkan langkah – langkah berikut :
a. Melakukan moderinasi hukum pidana material dan hukum acara pidana.
b. Mengembangkan tindakan pencegahan dan pengamanan komputer.
c. Melakukan langkah untuk membuat peka warga masyarakat, aparat terhadap
pentingnya pencegahan kejahatan.
d. Melakukan training bagi para hakim, pejabat dan aparat hukum tentang cyber
crime.
e. Memperluas rules of ethics dalam penggunaan komputer melalui kurikulum
informasi,
f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai deklarasi PBB.

10. Kebijakan untuk menanggulangi cyber crime Resolusi Kongres PBB VII/1990
mengenai “Computer related crime” :
 Menghimbau negara anggota meningkatkan upaya Penanggulangan
cyber crime.
 Merekomendasikan kepada komite pengendalian dan pencegahan
kejahatan PBB (Committee on Crime Prevention and Control) untuk :
Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara
anggota menghadapi cyber crime, mengembangkan penelitian dan
analisis untuk menemukan cara baru menghadapi cyber crime dimasa
datang.

11. Dalam hukum internasional ada 3 jenis yuridiksi yaitu :
 Yuridiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe).
 Yuridiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce).
 Yuridiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate).

12. Dalam the jurisdiction to adjudicate ada beberapa asas yang harus dipertimbangkan
ketika menggunakan yuridiksi ini antara lain :
 Asas Subjective Territoriality
Keberlakuan hukum berdasarkan tempat perbuatan dan penyelesaian tindak pidana
dilakukan di Negara lain.
 Asas Objective Territoriality
Hukum yang berlaku adalah dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan
memberikan dampak kerugian bagi Negara yang bersangkutan.
 Asas Nationality
Hukum berlaku berdasarkan kewarganeraan pelaku.
 Asas Passive Nationality
Hukum berlaku berdasarkan kewarganeraan korban.
 Asas Protective Principle
Berlakunya berdasarkan atas keinginan Negara untuk melindungi kepentingan
Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya.
 Asas Universality
Asas ini diberlakukan untuk lintas Negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat
serius seprti pembajakan dan terorisme (crimes against humanity).

13. Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space,
yaitu:
 Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions)
 Model Triangle Regulations

14. Cyber Crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan
dengan cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam
cyberspace ataupun kepemilikan pribadi.
Cyberspace adalah media elektronik jaringan komputer, di mana komunikasi
terjadi secara online.

15. Jenis – Jenis Cyber Crime :
i. Cyber-terrorism : National Police Agency of Japan (NPA)
ii. Cyber-pornography
iii. Cyber Harrasment
iv. Cyber-stalking
v. Hacking
vi. Carding (credit card fund)

16. Jenis – Jenis Cyber Law di beberapa negara ASEAN :
 Indonesia (UU ITE)
 Singapura (The Electronic Transactions Act (ETA))
 Malaysia (The Computer Crime)
 Thailand (cybercrime dan kontrak elektronik sebagai bagian dari cyberlaw)