Cyber law di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur berbagai aspek seperti tindak pidana cyber, elektronik commerce, domain name, dan privasi data pribadi. UU ITE memberikan sanksi bagi pelaku tindakan illegal seperti pornografi, penipuan, dan serangan komputer.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep hukum positivisme menurut John Austin dan Hans Kelsen, serta kritik terhadap pandangan positivis hukum.
2. Politik hukum dijelaskan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan negara.
3. Hubungan antara hukum dan politik dijelaskan sebagai saling mempengaruhi di mana politik dapat memp
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban UAS mata kuliah Cyber Law yang membahas tentang pengertian Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law dan hubungannya. Juga menjelaskan undang-undang dan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia serta alat bukti menurut UU ITE.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
Dokumen tersebut merupakan tugas kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang membahas analisis perkara peradilan tata usaha negara. Dibahas mengenai pengadilan tata usaha negara, prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara, dan contoh kasus untuk memberikan pemahaman penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum siber (cyber law) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi dan ruang lingkup cyber law, topik yang diatur dalam cyber law seperti keamanan informasi dan transaksi online, serta dampak positif dan negatif dari penerapan UU ITE.
Dokumen tersebut membahas tentang cybercrime, cyberlaw, dan deface. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang melibatkan teknologi internet, sedangkan cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya. Deface adalah tindakan mengubah tampilan website tanpa izin."
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Politik hukum di Indonesia mengarah pada cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai tujuan negara melindungi seluruh bangsa dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Kerangka dasar politik hukum nasional dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Pancasila yang mengedepankan keseimbangan hukum. Prolegnas merupakan wadah perencanaan program pembentukan undang-undang.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban UAS mata kuliah Cyber Law yang membahas tentang pengertian Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law dan hubungannya. Juga menjelaskan undang-undang dan esensi kandungan Cyber Law di Indonesia serta alat bukti menurut UU ITE.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas proses hukum pidana militer dan sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, mencakup proses penyidikan, pengadilan, dan eksekusi pidana seperti pidana penjara, mati, atau tambahan seperti pemecatan. Dokumen ini juga membandingkan hukum pidana militer dengan peraturan pidana umum.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat atas kesepakatan jual beli tanah yang dibuat antara penggugat dengan Ahmad Mulyanto pada 23 Januari 2014. Namun, Ahmad Mulyanto meninggal dunia akibat kecelakaan sehingga kesepakatan tidak dapat dilanjutkan. Penggugat meminta tergugat yang merupakan istri dan anak Ahmad Mulyanto melanjutkan kesepakatan tersebut, namun ditolak oleh tergugat
Perkara Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Hukum Administrasi NegaraDella Mega Alfionita
Dokumen tersebut merupakan tugas kelompok mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang membahas analisis perkara peradilan tata usaha negara. Dibahas mengenai pengadilan tata usaha negara, prosedur beracara di tingkat pengadilan tata usaha negara, dan contoh kasus untuk memberikan pemahaman penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Dokumen tersebut membahas berbagai sanksi administrasi seperti sanksi pidana, sanksi administrasi lainnya, bestuursdwang, pengenaan uang paksa, sanksi kumulasi, serta upaya administratif dan prosedur di pengadilan TUN seperti persyaratan gugatan.
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum siber (cyber law) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi dan ruang lingkup cyber law, topik yang diatur dalam cyber law seperti keamanan informasi dan transaksi online, serta dampak positif dan negatif dari penerapan UU ITE.
Dokumen tersebut membahas tentang cybercrime, cyberlaw, dan deface. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang melibatkan teknologi internet, sedangkan cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya. Deface adalah tindakan mengubah tampilan website tanpa izin."
Dokumen tersebut membahas tentang kriminalitas di internet (cybercrime) dan hukum siber (cyber law). Secara ringkas, dokumen menjelaskan berbagai jenis kejahatan di dunia maya, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta pendapat mengenai perlunya peraturan khusus untuk menangani kriminalitas siber.
Dokumen tersebut membahas tentang cyberlaw dan jenis-jenis kejahatan siber beserta pengaturannya di beberapa negara ASEAN. Cyberlaw adalah hukum yang berlaku di dunia maya atau internet yang mencakup hal-hal seperti hak cipta, pencemaran nama baik, dan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi. Beberapa contoh kejahatan siber adalah pencurian data, hacking, dan pornografi anak.
Dokumen tersebut membahas tentang cybercrime dan cyberlaw di Indonesia. Beberapa kasus cybercrime dijelaskan seperti penipuan online dan pelanggaran UU ITE. Cybercrime disebabkan faktor teknis dan sosial ekonomi. Sedangkan cyberlaw merupakan aturan hukum untuk menangani cybercrime berdasarkan undang-undang di Indonesia.
Ruang lingkup Cyber Law di Indonesia mencakup hukum publik seperti yurisdiksi, etika online, perlindungan konsumen, dan anti-monopoli, serta hukum privat seperti HAKI, e-commerce, dan kontrak elektronik. Ada beberapa teori yang relevan dengan Cyber Law, seperti teori pengunggah dan pengunduh, teori hukum server, dan teori ruang internasional. Penegakan hukum cyber crime di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
SIM 11. Sely Yuniarti. Hapzi aAli. Ethical Implication of IT. Universitas Mer...selyyuniarti
Sistem Informasi Manajemen membahas implikasi etis TI, termasuk pengertian etika, moral, dan hukum serta contoh-contohnya dalam sistem informasi. Dokumen ini juga menjelaskan fenomena sosial terkait isu pelanggaran moral, etika, dan hukum dalam pemanfaatan internet beserta dampaknya terhadap kualitas hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang cyber law, yang didefinisikan sebagai hukum yang mengatur aktivitas digital dan internet. Ia menjelaskan sejarah perkembangan cyber law di Indonesia, termasuk undang-undang terkait dan asas-asasnya. Dokumen ini juga membahas upaya pencegahan dan penanggulangan cyber crime di Indonesia.
Sim 10 ellya yasmien, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, keamanan sistem infor...Ellya Yasmien
Dokumen tersebut membahas tentang keamanan sistem informasi dan cara mencegah gangguan terhadap sistem informasi, seperti dari hacker, virus, atau ancaman lainnya. Beberapa cara yang disebutkan antara lain menggunakan perangkat lunak keamanan yang terbaru, melindungi komputer dengan antivirus dan firewall, membuat password yang sulit ditebak, serta mengganti password secara berkala. Dokumen tersebut juga membahas bentuk hukum dan lembaga yang
Similar to Pengantar hukum teknologi informasi (20)
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
2. Definisi
Hukum
Teknologi
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas
rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam
berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam
hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam
hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat
menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka
kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan
memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang
akan dipilih.
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-
barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup
manusia.
Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan
pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang
dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.
Jadi, Hukum Teknologi Informasi atau Hukum Cyber adalah aspek
hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang
berhubungan dengan orang-perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai
pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.
3. Hukum Telematika (Cyber Law) sebagai
kajian ilmu relatif belum lama muncul
sebagai rezim hukum baru. Teknologi
informasi dan komunikasi telah mengubah
perilaku masyarakat maupun peradaban
manusia secara global. Perkembangan
teknologi informasi telah pula menyebabkan
dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan
menyebabkan perubahan sosial yang secara
signifikan berlangsung demikian cepat.
Teknologi informasi saat ini menjadi pedang
bermata dua, karena telah memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,
kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan
hukum.
4. Contoh Kasus Cyber Crime di
seputaran dunia
Pemerintah Cina
menggunakan
outsourcing
untuk melakukan
pembajakan
(cyber-piracy)
terhadap
Amerika Serikat
2005
Ketika terjadi perang
antara Georgia dan Rusia
yang menempatkan
Moscow sebagai sebuah
strategi multiple untuk
kampanye angkatan
bersenjata Rusia, yang
juga dilakukan melalui
Distributed Denial-of-
Servise (DDoS).
2008
Serangan cyber
(cyber-attack)
terhadap Iran yang
menyerang fasilitas
nuklir Iran di Natanz.
Kurang lebih 60.000
komputer terinfeksi
oleh virus yang
disebut stuxnet.
2013
Estonia mendapat
serangan (cyber-attack)
yang diduga dilakukan
oleh Rusia yang
melumpuhkan
jaringan-jaringan
(networks) pemerintah
dan perdagangan milik
pemerintah Estonia
2007
Serangan cyber
(cyber-attack)
terhadap Iran yang
menyerang fasilitas
nuklir Iran di Natanz.
Kurang lebih 60.000
komputer terinfeksi
oleh virus yang
disebut stuxnet.
2010
5. Kasus Pertama di Indonesia yang Menyangkut
dengan Cyber Law
Kasus Mustika Ratu adalah kasus cyber crime pertama di Indonesia yang disidangkan. Belum
usai perdebatan pakar mengenai perlu-tidaknya cyber law di Indonesia, tiba-tiba di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat mulai disidangkan kasus cyber crime. Pelakunya menggunakan domain name
mustikaratu.com untuk kepentingan PT. Mustika Berto, yaitu pemegang merek kosmetik Sari Ayu.
Jaksa mendakwa Tjandra telah melakukan perbuatan menipu atau mengelirukan orang banyak untuk
kepentingan perusahaannya sendiri. Kasus ini berawal dengan didaftarkannya nama domain name
mustikaratu.com di Amerika dengan menggunakan Network Solution Inc (NSI) pada Oktober 1999 oleh
mantan general Manager International Marketing PT. Martina Berto ini. Alamat yang dipakai untuk
mendaftarkan domain name tersebut adalah Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat, JA. 10330.
Akibat penggunaan domain name mustikaratu.com tersebut, PT. Mustika Ratu tidak dapat
melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Pasalnya, mereka
tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika Ratu di website tersebut. Mereka kebingungan
ketika menemukan website mustikaratu.com yang isinya justru menampilkan produk-produk Belia dari
Sari Ayu, yang merupakan pesaing dari Mustika Ratu untuk produk kosmetik.
6. Cyber Law adalah aspek hukum yang
istilahnya berasal dari Cyberspace Law,
yang ruang lingkupnya meliputi setiap
aspek yang berhubungan dengan orang
perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan
teknologi internet/elektronik yang dimulai
pada saat mulai "online" dan memasuki
dunia cyber atau maya. Pada negara
yang telah maju dalam penggunaan
internet/elektronik sebagai alat untuk
memfasilitasi setiap aspek kehidupan
mereka, perkembangan hukum dunia
maya sudah sangat maju. Berikut ini
adalah ruang lingkup atau area yang
harus dicover oleh cyber law. Ruang
lingkup cyber law ini akan terus
berkembang seiring dengan
perkembangan yang terjadi pada
pemanfaatan Internet dikemudian hari.
7. Ruang lingkup dari cyber law diantaranya :
• Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
• Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
• Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
• Kenyamanan Individu (Privacy)
• Prinsip kehati-hatian (Duty care)
• Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat
• Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dll
• Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
• Pornografi
• Pencurian melalui Internet Ruang Lingkup Cyber Law (Cont)
• Pencurian melalui Internet
• Perlindungan Konsumen
• Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti ecommerce, e-
government, e-education dll
Content Here
Presentation
Portfolio Presentation
Simple Portfolio
Portfolio
Simple Presentation
Latar Belakang UU ITE
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang undang
pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak
pidana cyber. Berdasarkan Berdasarkan surat Presiden
Presiden RI. No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September
2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada
DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, Undang-undang ini di
sahkan.
8. Indonesia telah resmi mempunyai undang-
undang untuk mengatur orang-orang yang tidak
bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber
Law-nya Indonesia yaitu undang–undang
tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di berlakukannya undang-undang ini, membuat
oknum-oknum nakal ketakutan karena denda
yang
diberikan apabila melanggar tidak sedikit kira-
kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27
ayat 1
tentang muatan yang melanggar kesusilaan.
sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi
dan
Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas
situs porno atau masalah asusila. Total ada 13
Bab dan
54 Pasal yang mengupas secara mendetail
bagaimana aturan hidup di dunia maya dan
Dua muatan besar yang diatur dalam
UU ITE adalah :
1. Pengaturan transaksi elektronik
2. Tindak pidana cyber
9. Cyber Law
UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan
perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia
maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di
Indonesia.
• Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
• Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII
(pasal 27-37):
• Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
• Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian
dan Permusuhan)
• Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
• Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
• Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
• Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi
Rahasia)
• Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DDoS))
• Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising))
10. Berikut ini adalah ruang lingkup atau area yang harus dicover oleh
cyber law. Ruang lingkup cyber law ini akan terus berkembang
seiring dengan perkembangan yang terjadi pada pemanfaatan
Internet dikemudian hari.
1. Electronic Commerce.
Pada awalnya electronic commerce (E-Commerce)
bergerak lewat situs dalam World Wide Web (www). Tapi saat ini
Ecommerce sudah melangkah jauh menjangkau aktivitas-aktivitas
di bidang perbankan dan jasa asuransi yang meliputi antara lain
”account inquiries”, ”loan transaction”, dan sebagainya. Sampai
saat ini belum ada pengertian yang tunggal mengenai E-
Commerce. Secara singkat E-Commerce dapat dipahami sebagai
transaksi perdagangan baik barang maupun jasa lewat media
elektronik. Dalam operasionalnya E-Commerce ini dapat berbentuk
B to B (Business to Business) atau B to C (Business to
Consumers). Khusus untuk yang terakhir (B to C), karena pada
umumnya posisi konsumen tidak sekuat perusahaan dan dapat
menimbulkan beberapa persoalan yang menyebabkan para
konsumen agak hati-hati dalam melakukan transaksi lewat Internet,
Persoalan tersebut antara lain menyangkut masalah mekanisme
pembayaran (payment mechanism) dan jaminan keamanan dalam
bertransaksi (security risk).
2. Domain Name
Domain name dalam Internet secara sederhana dapat diumpamakan
seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Contoh, domain name untuk
Monash University Law School, Australia adalah ”law.monash.edu.au”.
Domain name dibaca dari kanan ke kiri yang menunjukkan tingkat
spesifikasinya, dari yang paling umum ke yang paling khusus. Untuk
contoh di atas, ”au” menunjuk kepada Australia sebagai geographical
region, sedangkan ”edu” artinya pendidikan (education) sebagai Top-
level Domain name (TLD) yang menjelaskan mengenai tujuan dari
institusi tersebut. Elemen seIanjutnya adalah ”monash” yang merupakan
”the Second-Level Domain name” (SLD) yan g dipilih oleh pendaftar
domain name, sedangkan elemen yang terakhir ”law” adalah
”subdomain” dari monash Gabungan antara SLD dan TLD dengan
berbagai pilihan subdomain disebut ”domain name”.
11. 62%
Dari total pelapor
merupakan penduduk yang
berjenis kelamin laki-laki
38%
Dari total pelapor
merupakan penduduk yang
berjenis kelamin Perempuan
Laporan Masyarakat yang diterima melalui
portal Patrolisiber berjumlah 3.038 Aduan dan
dengan estimasi total kerugian sebanyak Rp.
1,08T. Jenis-jenis laporan yang diterima berupa
penipuan, penghinaan/pencemaran nama,
pengancaman, pemerasan, berita hoax,
pornografi, rasis dan SARA, dll.
Menurut situs Patrolsiber
12. *Hacker*
*berkelas*
Langkah-langkah untuk terhindar dari cyber crime
Sepuluh teknik dasar yang perlu dilakukan agar terhindar dari bahaya phising, yaitu :
1. Selalu periksa display name dan email yang digunakan
2. Periksa baik-baik link dan gambar yang ditampilkan. Periksa Alternative Text-nya.
3. Waspada spelling errors
4. Lihat sapaan yang digunakan
5. Baca Isi Pesan. Jika pengirim meminta informasi pribadi, tinggalkan
6. Dapat email darurat? coba periksa lagi.
7. Periksa email signature
8. Hati-hati dengan file yang dikirimkan
9. Jangan percaya sepenuhnya
10. Kalau anda ragu, hubungi Team IT anda.
Empat langkah untuk mengamankan akun media sosialmu:
1. Perhatikan penggunaan password
2. Memilih aplikasi atau website yang aman
3. Gunakan fitur verifikasi dua langkah
4. Menggunakan perangkat yang terpercaya
13. *Hacker*
*berkelas*
Langkah-langkah untuk terhindar dari cyber crime
Cara Terbaik Melindungi Data Pribadi di Media Sosial:
1). Sembunyikan Tanggal Lahir
2). Jangan Pasang Lokasi di Postingan
3). Hapus Pertemanan dengan Orang yang Tidak Dikenal
4). Jangan Posting Sesuatu yang Berkaitan dengan Anak Kecil
5). Jangan Terlalu Menunjukkan Situasi Pekerjaanmu
Tips menjaga kemanan anak sebagai pengguna media sosial
1). Berteman dengan orang yang dikenal
2). Transparansi dengan orangtua apa yang dilakukan anak melalui media sosial
3). Kontrol dengan mengecek histori beberapa waktu sekali
4). Batasi komunikasi dengan orang tidak dikenal
5). Tidak bertemu dengan orang asing
14. *Hacker*
*berkelas*
Langkah-langkah untuk terhindar dari cyber crime
Cara Menjaga Data Pribadi Di Internet
1). Jangan gunakan kartu kredit Anda untuk semua transaksi online
2). Gunakan cloud penyimpanan untuk backup data
3). Bijak menggunakan media sosial
4). Lakukan factory reset dan penghapusan keseluruhan
5). Sandi pengaman
15. Kesimpulan
Untuk lebih berhati-hati dalam
penggunaan media sosial dan selalu
mengecek beberapa kali link tujuan
website yang akan dituju maupun
pesan/e-mail random yang masuk dari
sumber tidak dikenal agar tidak terkena
cyber crime dari oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab.hange colors, photos and Text. I hope
and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.