Dimulai dengan sejarah lahirnya pancasila sampai pembentukan PPKI

1. SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA
1. Sejarah Lahirnya Pancasila
LAHIRNYA Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam
sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan”) pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep
dan rumusan awal “Pancasila” pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai
dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh
Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan “Lahirnya
Pancasila” oleh mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata
pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPK
tersebut.
Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara
pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia
dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan” atau BPUPK, yang kemudian menjadi
BPUPKI, dengan tambahan “Indonesia”).
Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang
nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945
dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar
negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6
Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda,
gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: “Perwakilan
Rakyat”).
Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945,
Bung Karno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar
negara Indonesia merdeka, yang dinamakannya “Pancasila”. Pidato yang tidak
dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu itu diterima secara aklamasi oleh
segenap anggota Dokuritsu Junbi Cosakai.

2. Selanjutnya Dokuritsu Junbi Cosakai membentuk Panitia Kecil untuk
merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada
pidato Bung Karno tersebut. Dibentuklah Panitia Sembilan (terdiri dari Ir.
Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdul
Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Mohammad
Yamin) yang ditugaskan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar
Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945,
dan menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia.
Setelah melalui proses persidangan dan lobi-lobi akhirnya rumusan Pancasila
hasil penggalian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan untuk dicantumkan
dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan
sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
BPUPKI.
Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang untuk pertama
kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPK Dr. Radjiman Wedyodiningrat
menyebut pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila”.
2. Istilah Pancasila
Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama, tepatnya hari ketiga
setelah menyampaikan lima asas dasar negara, Ir. Soekarno mengusulkan untuk
memberikan nama atau istilah “Pancasila” pada lima asas dasar tersebut.
Menurut beliau, nama itu berasal dari seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan
namanya. Istilah itu secara spontan diterima oleh peserta sidang.
Menurut Ir. Soekarno, Pancasila itu dapat diperas menjadi “Trisila”, yang terdiri
atas Socio nationalism, Socio democratie, dan Ketuhanan. Trisila tersebut
kemudian dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yang intinya “Gotong Royong”.
Istilah Pancasila yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno, akhirnya menjadi populer di
masyarakat sebagai nama dari dasar negara Indonesia. Lebih-lebih pada tahun
1945, pidato tersebut diterbitkan dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Namun,
rumusan dan sistematika serta metode berpikir antara usulan dasar negara pada
tanggal 1 Juni 1945 yang dilontarkan oleh Ir. Soekarno tidak sama dengan dasar

3. negara dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus
1945.
3. Pembentukan BPUPKI
Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan
dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi
Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada
tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28
April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya
dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung
Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman
Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya
adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili
hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.
a. Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)
Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa
persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai
dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan
dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan
berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia
merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr.
Supomo, dan Ir. Sukarno.
Mr. Mohammad Yamin
Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara
Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945.
Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik
Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia
merdeka yang intinya sebagai berikut:
1. peri kebangsaan;
2. peri kemanusiaan;

4. 3. peri ketuhanan;
4. peri kerakyatan;
5. kesejahteraan rakyat.
Mr. Supomo
Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan
sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan
tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia
merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang
berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
1. persatuan;
2. kekeluargaan;
3. keseimbangan lahir dan batin;
4. musyawarah;
5. keadilan sosial.
Ir. Sukarno
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk
mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas
lima asas berikut ini:
1. kebangsaan Indonesia;
2. internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. mufakat atau demokrasi;
4. kesejahteraan sosial;
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli
bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir
Istilah Pancasila.
b. Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)
Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara
untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses
(istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus

5. dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia
Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi
tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia
Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh.
Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad
Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.
Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil
merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr.
Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang
kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-
undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar
yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil
yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD.
Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro,
Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya
kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa
yang terdiri atas HuseinJayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir.
Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada
sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal
pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang
dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli
1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia
Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil
kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI
4. Pembentukan PPKI
Tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan di Jepang. Untuk menindaklanjuti
hasil kerja dari BPUPKI, maka jepang membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut
dengan Dokuritsi Junbi Inkai. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang untuk seluruh
masyarakat Indonesia, 12 orang wakil dari jawa, 3 wakil dari sumatera, 2 orang

6. wakil sulawesi, dan seorang wakil Sunda Kecil, Maluku serta penduduk cina.
Tanggal 18 Agustus 1945, ketua PPKI menambah 6 anggota lagi sehingga anggota
PPKI berjumlah 27 orang.
a. hasil sidang ppki 1 :
1. pengesahan UUD negara republik indonesia
2. penetapan presiden dan wakil presiden republik indonesia
3. pembentukan komite nasional indonesia
b. hasil sidang ppki 2 :
1. menetapkan 12 kementerian yang akan membantu tugas presiden dan wakil
presiden
2. membagi daerah RI atas 8 provinsi
3. membentuk suatu tentara kebangsaan
c. hasil sidang ppki 3 :
1. pembentukan komite nasional indonesia
2. pembentukan partai nasionla indonesia
3. pembentukan alat kelengkapan keamanan negara

7. SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA PPKN
Disusun Oleh ;
Nama : Dora Mughninda Reza P.
Kelas : VII H
No Absen : 11
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 KOTAGAJAH
Jl. Srirahayu No. 19 Kotagajah