1. MAKALAH EKONOMI
“KEBIJAKAN MONETER”
NAMA KELOMPOK2 :
-ANGGITA HARDIYANTI
-IDA FAHRISA
-MEIRA AYU C.
-MOHAMAD IQBAL
-OKTAVIA KARTIKA D.
-OKTAVIAN AZHAR
KELAS : XI MIPA 5
SMA NEGERI 12 KOTA TANGERANG
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan
limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
makalah ini.
Makalah ini di susun guna memenuhi tugas mata pelajaran Ekonomi dan juga sebagai
bahan ilmu pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat.
Makalah ini kami susun dengan segala kemampuan kami dan semaksimal mungkin.
Namun, kami menyadiri bahwa dalam penyusunan makalah ini tentu tidaklah sempurna dan
masih banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu kami sebagai penyusun makalah ini
mohon kritik, saran dan pesan dari semua yang membaca makalah ini terutama Guru
pembimbing dari mata pelajaran Ekonomi yang kami harapkan sebagai bahan koreksi untuk
kami.
Wa’alaikumsalam Wr.Wb
Tangerang,07 November 2017
Penyusun
3. DAFTAR ISI
Kata Pengatar……………………………………………………………………….
Daftar Isi……………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang………………………………………………………………….
B.Rumusan Masalah………………………………………………………………
C.Tujuan Penulisan……………………………………………………………….
BAB II ISI
A.Pengertian Kebijakan Moneter…………………………………………………
B.Tujuan Kebijakan Moneter …………………………………………………….
C.Instrumen Kebijakan Moneter………………………………………………….
BAB III PENUTUP
A.Kesimpulan……………………………………………………………………
B.Saran…………………………………………………………………………..
Daftar Pustaka
4. BAB 1 PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur
dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang
seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter
dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali
akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai
tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara
persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan
kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan
antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku
bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi
bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya :
1. Apa itu Kebijakan Moneter ?
2. Apa saja tujuan dari Kebijakan Moneter ?
3. Seperti apa Instrumen Kebijakan Moneter ?
C.Tujuan Penulisan Makalah
1. Mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai Kebijakan Moneter.
2. Agar kita dapat mengetahui instrument atau aktivitas Kebijankan Moneter.
3. Mengetahui lebih rinci apa mekanisme atau peraturan Kebijakan Moneter.
5. BAB II ISI
A.PengertianKebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk
mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera.
Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, "margin requirement",
kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui
persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.
Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan
pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta
tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan
kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat
dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan
dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan
tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan
uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh
dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan
salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib
minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk
meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.
1.Jenis-jenis Kebijakan Moneter
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar. Jenis-jenis kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu :
Kebijakan moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini
dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga
kebijakan moneter longgar (easy money policy)
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
6. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini
dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat
(tight money policy)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu
antara lain :
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau
membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang
beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang
yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada
masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari
Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang
sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah
menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi
membuat uang yang beredar berkurang.
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah
dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang,
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar,
pemerintah menaikkan rasio.
Imbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan
memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan
menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang
beredar pada perekonomian.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.
7. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-
harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun
2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran
utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar
yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai
stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan
kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk
mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan
moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga)
dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara
operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen,
antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan
tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.
Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip
Syariah.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di
Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi
suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal
berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran
pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut:
Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
Pola persebaran sumber daya
Distribusi pendapatan
Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian atau dengan perkataan lain, dengan kebijakan fiskal pemerintah berusaha
mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui
kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat
8. mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan
dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.
Kebijakan fiskal adalah cara dimana pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan
tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Ini adalah strategi adik
untuk kebijakan moneter yang melaluinya sebuah bank sentral mempengaruhi pasokan uang
suatu negara. Kedua kebijakan ini digunakan dalam berbagai kombinasi untuk mengarahkan
tujuan ekonomi sebuah negara. Di sini kita melihat bagaimana cara kerja kebijakan fiskal,
bagaimana harus dipantau dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi orang yang
berbeda dalam suatu ekonomi.
Sebelum Depresi Besar, yang berlangsung dari 4 September 1929, sampai akhir 1930an atau
awal 1940an, pendekatan pemerintah terhadap ekonomi adalah laissez-faire. Setelah Perang
Dunia II, ditetapkan bahwa pemerintah harus mengambil peran proaktif dalam ekonomi untuk
mengatur tingkat pengangguran, siklus bisnis, inflasi dan biaya uang. Dengan menggunakan
gabungan kebijakan moneter dan fiskal (tergantung pada orientasi politik dan filosofi mereka
yang berkuasa pada waktu tertentu, satu kebijakan mungkin akan mendominasi yang lain),
pemerintah dapat mengendalikan fenomena ekonomi.
Bagaimana Kebijakan Fiskal Bekerja
Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes.
Yang juga dikenal sebagai ekonomi Keynesian, teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa
pemerintah dapat mempengaruhi tingkat produktivitas makroekonomi dengan menaikkan atau
menurunkan tingkat pajak dan belanja publik. Pengaruh ini, pada gilirannya, membatasi inflasi
(umumnya dianggap sehat bila antara 2-3%), meningkatkan lapangan kerja dan mempertahankan
nilai uang yang sehat. Kebijakan fiskal sangat penting bagi perekonomian. Misalnya, pada tahun
2012 banyak yang khawatir bahwa tebing fiskal, kenaikan tarif pajak secara simultan dan
penurunan belanja pemerintah yang akan terjadi pada Januari 2013, akan membuat ekonomi A.S.
kembali mengalami resesi. Kongres A.S. menghindari masalah ini dengan meloloskan Undang-
Undang Bantuan Wajib Pajak Amerika tahun 2012 pada tanggal 1 Januari 2013.
Menyeimbangkan Undang-Undang Gagasannya, bagaimanapun, adalah menemukan
keseimbangan antara perubahan tarif pajak dan belanja publik. Misalnya, menstimulasi ekonomi
yang stagnan dengan menaikkan pengeluaran atau menurunkan pajak membuat risiko
menyebabkan inflasi meningkat. Hal ini karena kenaikan jumlah uang dalam perekonomian,
diikuti oleh kenaikan permintaan konsumen, dapat mengakibatkan penurunan nilai uang - artinya
akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli sesuatu yang nilainya tidak berubah.
Katakanlah bahwa ekonomi telah melambat. Tingkat pengangguran naik, belanja konsumen
turun, dan bisnis tidak menghasilkan keuntungan besar. Pemerintah kemudian memutuskan
untuk menggerakkan mesin ekonomi dengan mengurangi pajak, yang memberi konsumen lebih
banyak uang, sambil meningkatkan belanja pemerintah dalam bentuk layanan beli dari pasar
(seperti membangun jalan atau sekolah). Dengan membayar layanan semacam itu, pemerintah
9. menciptakan lapangan kerja dan upah yang pada gilirannya dipompa ke dalam ekonomi.
Memompa uang ke ekonomi dengan mengurangi pajak dan meningkatkan belanja pemerintah
juga dikenal sebagai "pompa priming". Sementara itu, tingkat pengangguran secara keseluruhan
akan turun.
Dengan lebih banyak uang dalam ekonomi dan lebih sedikit pajak yang harus dibayar,
permintaan konsumen untuk barang dan jasa meningkat. Hal ini, pada gilirannya, menghidupkan
kembali bisnis dan mengubah siklus dari stagnan menjadi aktif.
Jika, bagaimanapun, tidak ada kendali dalam proses ini, peningkatan produktivitas ekonomi
dapat melewati batas yang sangat halus dan menghasilkan terlalu banyak uang di pasar.
Kelebihan pasokan ini menurunkan nilai uang sambil mendorong kenaikan harga (karena
kenaikan permintaan produk konsumen). Oleh karena itu, inflasi melebihi tingkat yang wajar.
Untuk alasan ini, fine tuning ekonomi melalui kebijakan fiskal saja bisa menjadi hal yang sulit,
jika tidak mungkin, berarti mencapai tujuan ekonomi. Jika tidak dipantau secara ketat, garis
antara ekonomi produktif dan yang terkena inflasi bisa mudah kabur.
Dan Ketika Perekonomian Harus Dibatasi ...
Bila inflasi terlalu kuat, ekonomi mungkin perlu pelambatan. Dalam situasi seperti ini,
pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menaikkan pajak guna menyedot uang
dari ekonomi. Kebijakan fiskal juga bisa mendikte penurunan belanja pemerintah dan dengan
demikian mengurangi uang yang beredar. Tentu saja, kemungkinan dampak negatif dari
kebijakan semacam itu, dalam jangka panjang, bisa menjadi ekonomi yang lesu dan tingkat
pengangguran yang tinggi. Meskipun demikian, proses berlanjut karena pemerintah
menggunakan kebijakan fiskal untuk menyempurnakan pengeluaran dan tingkat perpajakan,
dengan tujuan keluar malam dari siklus bisnis.
B.Tujuan Kebijakan Moneter
Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai
dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan
moneter adalah sebagai berikut :
Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian
yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya,
pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa
yang tersedia.
Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang
beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang
dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan,
10. sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila
harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang
mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah
barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil,
pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan
pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti
meningkatkan kesempatan kerja.
Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran : Kebijakan
moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika
negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor
akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah
ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca
pembayaran.
C.Instrumen Kebijakan Moneter
Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentral menggunakan instrumen-instrumen
kebijakan moneter seperti berikut :
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) : Operasi pasar terbuka
adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah
jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank
Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.
Kebijakan Diskonto (Discount Policy): Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau
menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank
sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi),
bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan
suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung.
Kebijakan Cadangan Kas : Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan
atau menurunkan cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah
dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya.
Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh
dipinjamkan.
Kebijakan Kredit Ketat : Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus
benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital,
dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar
dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami
gejala inflasi.
Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion) : Bank sentral dapat juga memengaruhi
jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan
pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat
11. berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan
pinjaman.
Contoh Kebijakan Fiskal
1. Melakukan penghematan pengeluaran negara
2. Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan wajib
pajak
3. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
4. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah
Perbedaan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Terdapat 2 poin yang mendasar berkaitan dengan perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu
sebagai berikut:
1. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah sedangkan kebijakan moneter dijalankan
oleh bank Indonesia (bank sentral).
2. Pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui kebijakan moneter
langsung seperti masalah kredit perbankan dan peredaran uang.
12. BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.Jenis-jenis kebijakan
moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan
ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat
(permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy).
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan
kebijakan uang ketat (tight money policy).
Kebijakan fiskal adalah cara dimana pemerintah menyesuaikan tingkat pengeluaran dan
tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi ekonomi suatu negara.Dan Tujuan Kebijakan
Moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan
meningkatnya kesempatan kerja.
B.Saran
Dari pembahasan diatas penulis menyarankan agar kebijakan moneter dapat di mengerti
karena disertai pemahaman mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan itu dapat mempengaruhi
perekonomian disuatu wilaya atau Negara.
Jadi hubungan antara kebijakan moneter dan fiscal mempunyai umpan balik antara permintaan
dan penawaran pasar. Sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kebijakan tersebut
dalam suatu wilayah atau negara