Hukum Pidana Internasional

1. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL 3
OLEH :
DR.INDRA YUDHA KOSWARA,SH,MH.
PASCASARJANA ILMU HUKUM UNSIKA
KARAWANG 9 Juni 2017

2. Pancasila merupakan
sumber segala
sumber hukum negara
(Pasal 2 UU No.12
Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-
Undangan )

3. Struktur Hukum (struktur of law)
Substansi Hukum (substance of the
law)
Budaya Hukum (legal culture).
LAWRENCE
M.FRIEDMAN
PROSES
PENEGAKAN
HUKUM
TERGANTUN
G ATAS 3
SISTEM

4.  tindak pidana internasional, yang
mencakup 4 perbuatan yaitu :
1. Pelanggaran perdamaian dan
keamanan
2. Hak menentukan nasib sendiri
suatu bangsa
3. Hak asasi manusia.
4. Pelanggaran berat terhadap
perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup.

5. Salah satu karya Grotius yang terkenal adalah "Perihal Hukum
Perang dan Perdamaian" (The Law of War and Peace) yang
terbit tahun 1625.Di dalam karya tersebut, ia berargumentasi
bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan
makhluk yang bersaing.Akan tetapi, manusia dapat hidup
dengan damai walaupun terdapat potensi konflik dalam
dirinya. Hal itu dapat dicapai dengan cara menghormati hak-
hak setiap orang.

6. 1. Mereka yang melaksanakan perang untuk
menang atau dengan niat tidak benar layak
untuk dituntut.
2. Mereka yang melaksanakan perang secara
melawan hukum bertanggung jawab atas akibat-
akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui;
dan
3. Sekalipun jenderal atau perajurit yang
sesungguhnya dapat mencegah
kejadian/kerugian sepenuhnya dapat
dipertanggung jawabkan atas tindakannya.
HUGO GROTIUS

7. ASAS-ASAS HPI YANG BERASAL
DARI HUKUM INTERNASIONAL
 Asas Kemerdekaan
Asas Kedaulatan
 Asas Kesamaan Derajat Negara-
negara

8. Asas ini menurunkan lagi asas-asas lain dari HI :
 Asas non intervensi.
 Asas saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan
dan kesamaan derajat negara-negara.
Asas hidup berdampingan secara damai.
 Asas penghormatan dan perlindungan atas hak asasi
manusia.
Asas bahwa suatu negara tidak boleh melakukan
tindakan-tindakan yg mencerminkan kedaulatan di
dalam wilayah negara lainnya.

9. DARI ASAS ITU DITURUNKAN KAIDAH
HUKUM INTERNASIONAL
Larangan bagi suatu negara untuk
melakukan penangkapan secara langsung
atas seseorang yg sedang berada di
wilayah negara lain yg diduga telah
melanggar hukum pidana nasionalnya,
kecuali atas negara yg bersangkutan
menyetujuinya.
Israel menculik (Adolf Eichmann) dari
Argentina, AS mengambil secara paksa
(Noriega/Presiden Panama) 1988

10. Karakteristik Hukum Pidana Internasional
1. Hukum pidana internasional terdiri dari kumpulan berbagai disiplin ilmu,
seperti hukum internasional, hukum pidana, perbandingan hukum pidana, dan
kriminologi.
2. Hukum pidana internasional sebagai cabang ilmu hukum baru yang sangat
lengkap mempunyai asas-asas hukum, objek dan metoda keilmuan tersendiri
serta mempunyai lembaga tersendiri (ICC) untuk menerapkan asas-asas hukum
dan kaidah-kaidah hukum pidana internasional ke dalam praktik hubungan dua
negara atau lebih.
3. Hukum pidana internasional tidak hanya mempunyai fungsi deklaratif
melainkan sekaligus mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif di dalam
penerapan yurisdiksi kriminal terhadap kejahatan yang melampaui batas
territorial.
4. Penegakan hukum pidana internasional lebih diutamakan daripada penegakan
hukum nasional dan hukum nasional dengan segala “kekhususannya”.
5. Implemasi hukum pidana internasional dalam praktik, selalu berada di tengah-
tengah tarikan atau konflik kepentingan nasional dan kepentingan
internasional, sehingga tingkat kesulitan dan hambatan yang dihadapi lebih
besar di bandingkan dengan implementasi hukum nasional dan hukum
internasional.

11. Statute Roma 1998 menyiratkan bahwa yurisdiksi material ICC
bisa saja diperluas sehingga mencakup kejahatan-kejahatan lain.
Bassiouni, 1986, telah menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan
internasional yang memenuhi salah satu atau semua
karakteristik pidana, yaitu :
1. Aggression
2.War crimes
3. Unlawful use of weapons
4. Crime against humanity
5. Genocide
6. Racial discrimination and apartheid
7. Slyvery and related crimes S. Torture
8. Unlawful human experimentation
9. Piracy

12. 10. Aircraft hijacking
11. Threat and use of force against interasionally protected
person
12. Taking of civilian hostage
13. Drug offenses
14. International traffic in obscene publication
15. Destruction and or theft of international treasures
16. Environmental protection
17. Theft of nuclear materials
18. Unlawful use of mails
19. Interference of submarine cables
20. Falsification and counterfelting
21. Britary of foreign public officials
22. International traffic in obscene publications

13. • Dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana
internasional ini, maka eksistensi tindak pidana
internasional dapat dibedakan dalam:
1. Tindak pidana internasional yang berasal dari
kebiasaan yang berkembang didalam praktik hukum
internasional;
2. Tindak pidana internasional yang berasal dari
konvensi-konvensi internasional; dan
3. Tindak pidana internasional yang lahir dari
perkembangan sejarah konvensi mengenai hak asasi
manusia

14. • Tindak pidana internasional yang berasal dari
kebiasaan internasional adalah tindak pidana :
1. pembajakan atau piracy,
2. kejahatan perang atau war crimes
3. tindak pidana perbudakan atau slaurey.

15. Tindak pidana internasional harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan
mayarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional
(delicto jus gentium) dan memenuhi persyaratan bahwa
tindak pidana dimaksud memerlukan penanganan secara
internasional sehingga dengan demikian terhadap pelaku
kejahatan dimaksud, setiap Negara berhak dan berkewajiban
untuk menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili
pelaku kejahtan dimaksud dimanapun kejahatan itu
dilakukan.

16. Basiouni telah secara skematis telah menggambarkan pidana
internasional atau International Crime meliputi:
1. Direct threat to world Peace and security (ancaman secara lansung terhadap
perdamaian dan keamanan di dunia);
2. Indirect threat to the World Peace and security (ancaman secara tidak lansung
atas perdamaian dan keamanan di dunia);
3. “Shocking” to the conscience of Humanity (menggoyahkan
perasaan kemanusiaan);
4. Conduct affecting more than one state (tindakan yang memiliki dampak terhadap
lebih dari satu Negara);
5. Conduct including or affecting citizens of more than one state (tindakan yang
melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga Negara dari lebih satu
Negara);
6. Means and methods national boundaries (sarana dan prasarana serta metode-
metode yang yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu Negara);

17. Parameter Kejahatan Internasional :
Di bawah ini akan dikemukakan beberapa cara sebagai
tolak ukur atau parameter untuk menentukan suatu
kejahatan itu merupakan kejahatan internasional, yaitu:
a. Tempat terjadinya kejahatan
jika suatu peristiwa pembunuhan itu
berkewarganegaraan satu negara, namun pembunuhan
itu terjadi di luar wilayah negara itu, misalnya sebagian
dilakukan di dalam wilayah suatu negara dan sebagian
lagi di luar wilayahnya, atau pembunuhan itu terjadi di
laut lepas atau di wilayah negara lain, dan semua
macam peristiwa tersebut, negara yang bersangkutan
memiliki yurisdiksi criminal atas peristiwa
pembunuhan itu, maka dalam hal ini sudah nampaklah
dimensi internasionalnya.

18. b. Kewarganegaraan dari sipelaku dan atau korbannya
Dengan menjadikan kasus pembunuhan seperti tersebut
diatas sebagai contoh, meskipun dilihat dari tempat
terjadinya peristiwa, seluruhnya di dalam suatu negara,
selanjutnya lihatlah kewarganegaraan dari si pelaku
maupun korban. Jika yang di bunuh adalah warga negara
asing maka di sini sudah nampak hukum internasional
nya.
 Korban yang berupa harta benda bergerak dan atau tidak
bergerak milik pihak asing.
Ada kejahatan yang terjadi seluruhnya di dalam wilayah
suatu negara dan dilakukan oleh warga negara tersebut
tetapi sasarannya atau korbannya adalah berupa harta
benda bergerak maupun tidak bergerak milik pihak asing,
baik itu punya negara maupun punya perusahaan asing.

19. d.Kombinasi dari butir a,b dan c di atas.
Di dalam suatu kejahatan untuk dimensi-dimensi
internasionalnya Secara terkombinasikan, baik
mengenai tempat terjadinya, pelakunya, korbannya
baik berupa orang, badan hukum, atau benda-benda
yang bergerak ataupun tidak. Dalam kasus ini akan
lebih mudah melihat dan menemukan dimensi-
dimensi internasionalnya, sehingga tidak ada
keraguan untuk mengatakan bahwa ini merupakan
kejahatan internasional.
Tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal, rasa
keadilan dan kesadaran hukum umat manusia.

20. - Suatu kejahatan terjadi disuatu tempat di luar
wilayah negara-negara di dunia tetapi
menimbulkan akibat di dalam wilayah dari satu
atau lebih negara.
*) kejadian di laut lepas atau di ruang udara di
atas laut lepas yang berakibat misalnya
manusia, harta benda, gangguan keamanan
atau kejahatan memata-matai dengan
menggunakan pesawat pemancar yang
dilakukan di laut lepas oleh seorang atau lebih
yang ditujukan terhadap satu negara atau
lebih.

21. Dimensi Internasional dari suatu Kejahatan Nasional.
Kejahatan dalam hukum atau undang-undang pidana
negara-negara, pada hakekatnya adalah kejahatan
nasional dalam beberapa hal mengandung dimensi-
dimensi internasional yang tampak dalam wujud :
1. Tempat terjadinya kejahatan nasional di luar wilayah
negara ybs, tetapi menimbulkan akibat di dalam
wilayahnya.
*) terjadinya kejahatan itu mungkin di wilayah negara
lain atau di luar wilayah negara dan atas kejahatan
tersebut ada kepentingan nasional dari suatu negara
atau lebih yang terkait dengan kejahatan itu.

22. 2. Korban kejahatan nasional terjadi di wilayah negara lain atau di suatu
tempat di luar wilayah negara.
*) boleh jadi kejahatan nasional dapat menimbulkan korban orang atau
akibat pada harta benda, badan hukum yang bisa saja
warganegaranya sendiri, wn setempat atau wn dari negara ketiga,
maka tampaklah dimensi internasional.
3. Kejahatan yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tetapi
pelakunya adalah orang yang bukan warganegaranya.
*) TKI mencuri uang di tempatnya ia bekerja diadili dan dihukum 1
bulan penjara dan bisa kembali bekerja atau kebali ke indonesia

23. Bagaimana menentukan suatu kejahatan sebagai
kejahatan internasional
- Tempat terjadinya kejahatan
- Kewarganegaraan dari pelaku dan atau
korbannya
- Korban yang berupa harta benda bergerak dan
atau tidak bergerak milik pihak asing
- Kombinasi dari ke 3 butir di atas

24. STATUTA ROMA
MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
BAGIAN 1 Pendirian Mahkamah
Pasal 1 Pengadilan
2 Hub. Mahkamah dengan PBB
3 Kedudukan Mahkamah
4 Status Hukum dan Kekuasaan Mahkamah
BAGIAN 2 Yurisdiksi, Hal yang dapat diizinkan dan hukum yang
diberlakukan.
Pasal 5 Tindak Pidana dalam Yurisdiksi Mahkamah
Pasal 6 GENOSIDE
Pasal 7 Tindak Pidana terhadap Kemanusiaan
Pasal 8 Tindak Pidana/Kejahatan Perang
Pasal 9,10 Unsur-unsur Tindak Pidana
Pasal 11 Berlakunya Jurisdiksi Menurut Waktu
Pasal 12 Persyaratan awal untuk memberlakukan Yurisdiksi

25. Pasal 13 Keberlakuan Yurisdiksi
Pasal 14 Pelimpahan perkara oleh Negara Peserta
Pasal 15 Jaksa Penuntut
Pasal 16 Penangguhan Penyidikan dan Penuntutan
Pasal 17 Masalah Penerimaan Perkara
Pasal 18 Putusan Awal berkenaan dengan Penerimaan Kasus
oleh Mahkamah
Pasal 19 Pengajuan Keberatan Terhadap Yurisdiksi Mahkamah
atau Penerimaan Perkara oleh Mahkmah
Pasal 20 No bis in idem
Pasal 21 Penerapan Hukum
Bagian 3 ASAS-ASAS UMUM DI DALAM HUKUM PIDANA
Pasal 22 Nulum Crimen Sine Lege
Pasal 23 Nulla Poena Sine Lege
Pasal 24 Ratione Personae dari asas Non-Retroaktif
Pasal 25 Tanggung Jawab Pidana Secara Pribadi/Individual
Pasal 26 Perkecualian Atas Yurisdiksi Untuk Yang Belum Berumur
18 tahun
Pasal 27 Tidak Relevannya Jabatan Resmi
Pasal 28 Tanggung Jawab Komandan atau Atasan Lainnya

26. Pasal 29 Daluwarsa
Pasal 30 Unsur-unsur Kejahatan
Pasal 31 Dasar-dasar Penghapusan Tanggung Jawab Pidana
Pasal 32 Kesalahan Fakta atau Kesalahan Hukum
Pasal 33 Perintah Atasan dan Petunjuk Hukum
BAGIAN 4 KOMPOSISI DAN ADMINISTRASI DARI MAHKAMAH
Pasal 34 Organ dari Mahkamah
Pasal 35 Penugasan Hakim
Pasal 36 Kualifikasi, Nominasi, dan Pemilihan Hakim
Pasal 37 Kekosongan Jabatan Hakim
Pasal 38 Pimpinan
Pasal 39 Kamar-kamar
Pasal 40 Kemandirian Hakim
Pasal 41 Pembebasan Tugas dan Diskualifikasi
Pasal 42 Kejaksaan
Pasal 43 Kepaniteraan
Pasal 44 P e g a w a I
Pasal 45 Sumpah Jabatan
Pasal 46 Pemberhentian

27. Berbuat tidak adil lebih memalukan dari pada
menderita ketidakadilan
Wasalamualaikum Wr Wb