[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
Korupsi merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Faktor penyebab korupsi antara lain lemahnya penegakan hukum dan budaya, sementara upaya pemberantasannya meliputi peranan KPK dan penegakan undang-undang anti korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme agama dan tantangan kebangsaan di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain tentang akar fundamentalisme agama, tipologi muslim di Indonesia, dan strategi nasional pencegahan terorisme. Dokumen ini juga membahas mengenai moderasi beragama dalam Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Dokumen tersebut membahas tentang terorisme internasional dan hukum pidana terkait. Terorisme internasional telah berkembang menjadi 27 organisasi yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan menciptakan kekacauan bagi pemerintahan sasaran. Dokumen juga membahas mengenai perubahan paradigma hukum pidana untuk melawan terorisme dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian terorisme, ciri-ciri, bentuk, dan tujuan terorisme. Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan oleh pemerintah atau kelompok anti-pemerintah untuk mencapai tujuan politik. Ciri-ciri terorisme antara lain organisasi yang baik, mempunyai tujuan politik tetapi melakukan kejahatan, dan memilih sasaran sipil. Tujuan jangka pendek terorisme adal
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Dokumen tersebut membahas tentang radikalisme agama dan tantangan kebangsaan di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain tentang akar fundamentalisme agama, tipologi muslim di Indonesia, dan strategi nasional pencegahan terorisme. Dokumen ini juga membahas mengenai moderasi beragama dalam Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Dokumen tersebut membahas tentang terorisme internasional dan hukum pidana terkait. Terorisme internasional telah berkembang menjadi 27 organisasi yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan menciptakan kekacauan bagi pemerintahan sasaran. Dokumen juga membahas mengenai perubahan paradigma hukum pidana untuk melawan terorisme dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian terorisme, ciri-ciri, bentuk, dan tujuan terorisme. Terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan oleh pemerintah atau kelompok anti-pemerintah untuk mencapai tujuan politik. Ciri-ciri terorisme antara lain organisasi yang baik, mempunyai tujuan politik tetapi melakukan kejahatan, dan memilih sasaran sipil. Tujuan jangka pendek terorisme adal
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB
menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan
hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif
lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya
bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari
sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya
sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku.
Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk
dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat,
seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan khususnya mengenai peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibahas mengenai proses penegakan HAM, pelanggaran HAM, dan contoh perilaku yang sesuai dengan upaya pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaWATI SRIWAHYUNINGSIH
Bab 1 membahas substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam sila-silanya. Di Indonesia, pelanggaran HAM berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta berbagai insiden yang mengakibatkan korban jiwa. Kasus pelanggaran HAM internasional umumnya dise
Terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan ketakutan dan menarik perhatian terhadap suatu aksi atau tuntutan. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan politik secara simbolis dengan menggunakan ancaman kekerasan. Teroris berusaha memperoleh pengakuan dan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dengan memilih sasaran yang menimbulkan dampak psikologis tinggi. Upaya pencegahan ter
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila dijelaskan menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalam sila-silanya. Berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional kemudian diuraikan beserta penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
Terorisme dalam hukum Islam merupakan bentuk jarimah hirabah dan dapat dihukumi mati atau dengan hukuman ta'zir bagi pelaku turut serta secara tidak langsung. Kasus bom bunuh diri Sarinah tahun 2016 sesuai dengan hukum Islam berhak mendapat hukuman mati, sedangkan pelaku penghasut dikenai hukuman ta'zir.
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMGalih Pratama
Dokumen tersebut membahas penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, yang antara lain disebabkan oleh aparat hukum yang sewenang-wenang, krisis moral, dan kesenjangan sosial yang tinggi. Dokumen tersebut juga menjelaskan contoh-contoh pelanggaran HAM, kategori pelanggaran yang dianggap kejam, serta upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penegakan HAM di tingkat global dan Indonesia serta contoh pelanggaran HAM.
5. LOGO
terorisme
• Terorisme adalah serangan-serangan
terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan
perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.
Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak
tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu
pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target
korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya
merupakan warga sipil. Karena terorisme
merupakan bentuk tindakan menggunakan teror
sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang
untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku
baik yang didasari oleh ideologi maupun
nonideologio
6. LOGO
Kategori terorisme
Berkaitan dengan ideologi atau keyakinan
Kelompok tereksploitasi dengan tindakan
doktrinasi
Ketidakpuasan/tindakan balas dendam
terhadap suatu kebijakan
Kelompok separatis yang
mentransformasikan/mengcover dirinya
menjadi gerakan politik
8. • Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain
merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik
perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan
teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh
untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai
senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak
menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat
terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau
kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.
Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi
perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa
saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh
pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat
perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war
• Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan
nasional ,regional dan Internasional .dan menjadi ancaman bagi
perekonomian nasional dan perekonomian global
9. TERORISME TERMASUK DALAM :
KEJAHATAHAN INTERNASIONAL.
TERORGANISASI DENGAN BAIK .
MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN
MENGGUNAKAN SISTEM SEL .
MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT
BESAR .
MENGANCAM PERDAMAIAN DAN
KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN
INTERNASIONAL.
10. Cara –cara operasi Terorisme
Pengeboman
Pembunuhan
Penculikan dengan tebusan
Penyanderaan
Pembajakan
Penyerangan bersenjata
Melukai anggota tubuh orang lain
sehingga mengakibatkan cacat secara
permanen
Pembakaran
Perampokan
11. PERMASALAHAN HUKUM
,
• Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada
tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan
Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan
Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:
1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena
pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu
yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan
norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan
Hukum Pidana.
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan
perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang
yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus
untuk segera menanganinya.
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam
pembuktian.
•
12. Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari
perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti :
1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP
termasuk kekhususan hukum acaranya.
3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP
tentang kejahatan terorisme.
13. UNDANG-UNDANG TERORIS DI
INDONESIA
• Kejahatan teroris adalah kejahatan yang
baru masuk dalam peraturan perundang-undangan
di Indonesia sejak terjadi Bom
Bali pada tahun 2002 ,sementara di
negara-negara lain perkara kejahatan
teroris sudah lama masuk dalam undang
–undang .
14. Tindak Pidana Teroris
Bab III 14 Pasal, 30.
Bab IV 5 Pasal
Karakteristik :
1. Disengaja
2. Gunakan Kekerasan
2. Dengan perencanaan
3. Dilakukan secara bersama
4. Dukungan Pembiayaan
Pasal 6 dan 7 :
Akibatkan :
• Suasana teror
• Rasa takut terhadap orang secara meluas
• Menimbulkan Korban yg bersifat massal
Dengan cara : - Merampas kemerdekaan
- Hilangnya nyawa
- Harta orang lain
-
Untuk menimbulkan : - Kerusakan
- Kehancuran terhadap obyek vital strategis
- Lingkungan Hidup
- Fasilitas Publik
- Fasilitas International
Pasal 9 :
Setiap orang melawan hukum
Memasukan ke Ina, membuat,
Menerima, mencoba peroleh,
Menyerahkan, mencoba myrhkn
Menguasai, membawa, mmpnyi
Persediaan padanya, menyimpn
Mengangkut, menyembunyikan,
Mempergunakan, mengeluarkan
Ke dan/atau dari Ina.
Senpi, Amunisi, Handak dan
Bahan bahaya lainnya
Dengan maksud melakukan
Tindak Pidana Terorisme
15. Golden Rules yang harus diperhatikan hakim
dalam memutus perkara terorisme .
• Memegang teguh supremasi hukum.
• Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak
manapun .
• Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara
,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan
karena pengaruh eksternal .
• Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang
ada .
• Dalam membuat pertimbangan harus dengan
jelas dan mudah dimengerti.
16. CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI
TERORISME LAINNYA:
1. Selain melalui cara penegakan hukum cara
lain yang juga dianggap penting dan efektif
untuk melawan aksi teroris adalah dengan
menyebarkan toleransi antar umat manusia
dan toleransi antar umat beragama .
2. Dunia internasional harus bekerjasama
untuk menemukan akar masalah yang
memicu timbulnya aksi terorisme.