SlideShare a Scribd company logo
ADI SETYAWAN 
MUH.ILHAM NASUTION 
INTAN JATI SAFITRI 
SUGIARTI 
ARAS SAHAB HAGI
KRIMINOLOGI 
TERORISME
Apa itu 
terorisme..?
LOGO 
terorisme 
• Terorisme adalah serangan-serangan 
terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan 
perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. 
Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak 
tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu 
pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target 
korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya 
merupakan warga sipil. Karena terorisme 
merupakan bentuk tindakan menggunakan teror 
sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang 
untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku 
baik yang didasari oleh ideologi maupun 
nonideologio
LOGO 
Kategori terorisme 
Berkaitan dengan ideologi atau keyakinan 
Kelompok tereksploitasi dengan tindakan 
doktrinasi 
Ketidakpuasan/tindakan balas dendam 
terhadap suatu kebijakan 
Kelompok separatis yang 
mentransformasikan/mengcover dirinya 
menjadi gerakan politik
LOGO 
Bentuk terorisme 
Teror fisik 
Teror 
mental 
Teror 
nasional 
Teror 
internasion 
al
• Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain 
merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik 
perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan 
teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh 
untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai 
senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak 
menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat 
terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau 
kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. 
Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi 
perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa 
saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh 
pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat 
perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war 
• Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan 
nasional ,regional dan Internasional .dan menjadi ancaman bagi 
perekonomian nasional dan perekonomian global
TERORISME TERMASUK DALAM : 
 KEJAHATAHAN INTERNASIONAL. 
 TERORGANISASI DENGAN BAIK . 
 MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN 
MENGGUNAKAN SISTEM SEL . 
 MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT 
BESAR . 
 MENGANCAM PERDAMAIAN DAN 
KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN 
INTERNASIONAL.
Cara –cara operasi Terorisme 
Pengeboman 
Pembunuhan 
Penculikan dengan tebusan 
Penyanderaan 
Pembajakan 
Penyerangan bersenjata 
Melukai anggota tubuh orang lain 
sehingga mengakibatkan cacat secara 
permanen 
Pembakaran 
Perampokan
PERMASALAHAN HUKUM 
, 
• Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada 
tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang- 
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang- 
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan 
Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan 
Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena: 
1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena 
pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu 
yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan 
norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan 
Hukum Pidana. 
2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan 
perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang 
yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. 
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus 
untuk segera menanganinya. 
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam 
pembuktian. 
•
Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari 
perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : 
1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP. 
2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP 
termasuk kekhususan hukum acaranya. 
3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP 
tentang kejahatan terorisme.
UNDANG-UNDANG TERORIS DI 
INDONESIA 
• Kejahatan teroris adalah kejahatan yang 
baru masuk dalam peraturan perundang-undangan 
di Indonesia sejak terjadi Bom 
Bali pada tahun 2002 ,sementara di 
negara-negara lain perkara kejahatan 
teroris sudah lama masuk dalam undang 
–undang .
Tindak Pidana Teroris 
Bab III 14 Pasal, 30. 
Bab IV 5 Pasal 
Karakteristik : 
1. Disengaja 
2. Gunakan Kekerasan 
2. Dengan perencanaan 
3. Dilakukan secara bersama 
4. Dukungan Pembiayaan 
Pasal 6 dan 7 : 
Akibatkan : 
• Suasana teror 
• Rasa takut terhadap orang secara meluas 
• Menimbulkan Korban yg bersifat massal 
Dengan cara : - Merampas kemerdekaan 
- Hilangnya nyawa 
- Harta orang lain 
- 
Untuk menimbulkan : - Kerusakan 
- Kehancuran terhadap obyek vital strategis 
- Lingkungan Hidup 
- Fasilitas Publik 
- Fasilitas International 
Pasal 9 : 
Setiap orang melawan hukum 
Memasukan ke Ina, membuat, 
Menerima, mencoba peroleh, 
Menyerahkan, mencoba myrhkn 
Menguasai, membawa, mmpnyi 
Persediaan padanya, menyimpn 
Mengangkut, menyembunyikan, 
Mempergunakan, mengeluarkan 
Ke dan/atau dari Ina. 
Senpi, Amunisi, Handak dan 
Bahan bahaya lainnya 
Dengan maksud melakukan 
Tindak Pidana Terorisme
Golden Rules yang harus diperhatikan hakim 
dalam memutus perkara terorisme . 
• Memegang teguh supremasi hukum. 
• Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak 
manapun . 
• Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara 
,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan 
karena pengaruh eksternal . 
• Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang 
ada . 
• Dalam membuat pertimbangan harus dengan 
jelas dan mudah dimengerti.
CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI 
TERORISME LAINNYA: 
1. Selain melalui cara penegakan hukum cara 
lain yang juga dianggap penting dan efektif 
untuk melawan aksi teroris adalah dengan 
menyebarkan toleransi antar umat manusia 
dan toleransi antar umat beragama . 
2. Dunia internasional harus bekerjasama 
untuk menemukan akar masalah yang 
memicu timbulnya aksi terorisme.
TERIMA KASIH   
ASALAMUALAIKUM WR,WB

More Related Content

What's hot

Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
Ir. Zakaria, M.M
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
Nakano
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
P. 3 ruang lingkup dan teori  korbanP. 3 ruang lingkup dan teori  korban
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
yudikrismen1
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Mushoddik Indisav
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
Aprillia Maharani
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
Suci Lintiasri
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
yudikrismen1
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Kriminologi
KriminologiKriminologi
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
putrireza
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
natal kristiono
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Afni Zul
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
Muhamad Yogi
 
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowoBahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
ErhaEdukasi
 

What's hot (20)

Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
P. 3 ruang lingkup dan teori  korbanP. 3 ruang lingkup dan teori  korban
P. 3 ruang lingkup dan teori korban
 
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaanRadikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
Radikalisme beragama dan tantangan kebangsaan
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUMPERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowoBahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
 

Similar to Presentasi terorisme

Materi terorisme internasional
Materi terorisme internasionalMateri terorisme internasional
Materi terorisme internasional
Pak Yos Satya Dharma
 
Terorisme
TerorismeTerorisme
Terorisme
intangubrag
 
Pengertian Teroris
Pengertian TerorisPengertian Teroris
Pengertian Teroris
Fahmi Hamid
 
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan frianaUas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan frianasuzangafar
 
TERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptxTERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptx
daii3
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
musniumar
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
sakuramochi
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Anissa Carolina
 
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputatRizky Faisal
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
TERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptxTERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptx
DanialDarwis1
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
WATI SRIWAHYUNINGSIH
 
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum IslamTindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
MillatyHaniva2
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
Galih Pratama
 
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
RepublikaDigital
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
TheFlat1
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
Ennas Otong
 

Similar to Presentasi terorisme (20)

Materi terorisme internasional
Materi terorisme internasionalMateri terorisme internasional
Materi terorisme internasional
 
Terorisme
TerorismeTerorisme
Terorisme
 
Pengertian Teroris
Pengertian TerorisPengertian Teroris
Pengertian Teroris
 
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan frianaUas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
Uas ham ( buk rina) an. t. suzan friana
 
TERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptxTERORISME_ppt (1).pptx
TERORISME_ppt (1).pptx
 
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
Musni Umar: Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Gerakan Terorisme
 
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikan
 
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]Pendidikan kewarganaan [autosaved]
Pendidikan kewarganaan [autosaved]
 
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputatProblem akut penindakan  terorisme  di indonesia; ada dusta di ciputat
Problem akut penindakan terorisme di indonesia; ada dusta di ciputat
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasilaBab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
Bab 1 kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila
 
TERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptxTERORISME ppt.pptx
TERORISME ppt.pptx
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Tugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop editTugas ppkn workshop edit
Tugas ppkn workshop edit
 
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum IslamTindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Islam
 
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAMPENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
PENYEBAB TERJADINYA KASUS PELANGGARAN HAM
 
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021
 
Sari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptxSari Presentasi.pptx
Sari Presentasi.pptx
 
Softskill jilid 2
Softskill jilid 2Softskill jilid 2
Softskill jilid 2
 

Presentasi terorisme

  • 1.
  • 2. ADI SETYAWAN MUH.ILHAM NASUTION INTAN JATI SAFITRI SUGIARTI ARAS SAHAB HAGI
  • 5. LOGO terorisme • Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali objeknya merupakan warga sipil. Karena terorisme merupakan bentuk tindakan menggunakan teror sebagai bentuk tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku baik yang didasari oleh ideologi maupun nonideologio
  • 6. LOGO Kategori terorisme Berkaitan dengan ideologi atau keyakinan Kelompok tereksploitasi dengan tindakan doktrinasi Ketidakpuasan/tindakan balas dendam terhadap suatu kebijakan Kelompok separatis yang mentransformasikan/mengcover dirinya menjadi gerakan politik
  • 7. LOGO Bentuk terorisme Teror fisik Teror mental Teror nasional Teror internasion al
  • 8. • Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war • Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional ,regional dan Internasional .dan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian global
  • 9. TERORISME TERMASUK DALAM :  KEJAHATAHAN INTERNASIONAL.  TERORGANISASI DENGAN BAIK .  MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN MENGGUNAKAN SISTEM SEL .  MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT BESAR .  MENGANCAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN INTERNASIONAL.
  • 10. Cara –cara operasi Terorisme Pengeboman Pembunuhan Penculikan dengan tebusan Penyanderaan Pembajakan Penyerangan bersenjata Melukai anggota tubuh orang lain sehingga mengakibatkan cacat secara permanen Pembakaran Perampokan
  • 11. PERMASALAHAN HUKUM , • Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena: 1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. 3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. 4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. •
  • 12. Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti : 1. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP. 2. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya. 3. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.
  • 13. UNDANG-UNDANG TERORIS DI INDONESIA • Kejahatan teroris adalah kejahatan yang baru masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak terjadi Bom Bali pada tahun 2002 ,sementara di negara-negara lain perkara kejahatan teroris sudah lama masuk dalam undang –undang .
  • 14. Tindak Pidana Teroris Bab III 14 Pasal, 30. Bab IV 5 Pasal Karakteristik : 1. Disengaja 2. Gunakan Kekerasan 2. Dengan perencanaan 3. Dilakukan secara bersama 4. Dukungan Pembiayaan Pasal 6 dan 7 : Akibatkan : • Suasana teror • Rasa takut terhadap orang secara meluas • Menimbulkan Korban yg bersifat massal Dengan cara : - Merampas kemerdekaan - Hilangnya nyawa - Harta orang lain - Untuk menimbulkan : - Kerusakan - Kehancuran terhadap obyek vital strategis - Lingkungan Hidup - Fasilitas Publik - Fasilitas International Pasal 9 : Setiap orang melawan hukum Memasukan ke Ina, membuat, Menerima, mencoba peroleh, Menyerahkan, mencoba myrhkn Menguasai, membawa, mmpnyi Persediaan padanya, menyimpn Mengangkut, menyembunyikan, Mempergunakan, mengeluarkan Ke dan/atau dari Ina. Senpi, Amunisi, Handak dan Bahan bahaya lainnya Dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme
  • 15. Golden Rules yang harus diperhatikan hakim dalam memutus perkara terorisme . • Memegang teguh supremasi hukum. • Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun . • Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara ,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan karena pengaruh eksternal . • Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang ada . • Dalam membuat pertimbangan harus dengan jelas dan mudah dimengerti.
  • 16. CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI TERORISME LAINNYA: 1. Selain melalui cara penegakan hukum cara lain yang juga dianggap penting dan efektif untuk melawan aksi teroris adalah dengan menyebarkan toleransi antar umat manusia dan toleransi antar umat beragama . 2. Dunia internasional harus bekerjasama untuk menemukan akar masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme.
  • 17. TERIMA KASIH   ASALAMUALAIKUM WR,WB