Dokumen tersebut membahas analisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penerapan asas retroaktif dalam kasus bom Bali 2002. Putusan MK menyatakan UU No. 16 Tahun 2003 tentang penerapan Perppu No. 2 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945. Namun, dokumen ini menyimpulkan bahwa penerapan asas retroaktif dalam kasus ini tidak bertentangan dengan UUD karena dilakukan secara terbatas dan demi keadilan dalam
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana menurut waktu, tempat, dan subjek pelaku. Dokumen ini juga mengatur tentang definisi Tindak Pidana dan berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana seperti permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan melakukan suatu Tindak Pidana.
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana menurut waktu, tempat, dan subjek pelaku. Dokumen ini juga mengatur tentang definisi Tindak Pidana dan berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana seperti permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan melakukan suatu Tindak Pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya. Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan hukuman mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP nasional yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Adapun motif yang melatar belakangi masih digunakannya pidana mati sebagai saranan politik kriminal di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapi) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya. . Awal diberlakukannya praktek hukuman mati di Indonesia yaitu pada waktu Indonesia yang bernama Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (indonesiers) atau WvSinl pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka WvSinl tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah Wetboek van strafrecht voor Indoensie, (WvSI) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam WvSi tersebut masih dicantumkan hukuman mati
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilasiti22suhaeni82
Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
Silabus mata kuliah Hukum Pidana mencakup berbagai topik seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, ajaran melawan hukum, alasan peniadaan pidana, percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, hal-hal yang dapat memberatkan dan menghapuskan pidana, serta jenis dan teori-teori pidana. Mata kuliah ini membahas hukum pidana secara sistematis dan empiris.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berwenang memeriksa pelanggaran HAM berat di dalam dan luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM berat
Dokumen tersebut merangkum sejarah singkat hukum acara pidana di Indonesia sejak zaman pra-kolonial hingga saat ini. Ia juga menjelaskan pengertian dan tujuan hukum acara pidana serta asas-asas dan sumber-sumber hukum acara pidana menurut undang-undang. Termasuk di dalamnya ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan hukum acara pidana.
Dokumen tersebut merangkum materi hukum pidana yang mencakup definisi, jenis, unsur, dan sanksi peristiwa pidana serta peran para subyek hukum dalam proses hukum pidana.
Undang-undang ini mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bagi Indonesia. KUHP baru ini menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dirancang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup, unsur-unsur kejahatan, dan pertanggungjawaban pidana.
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptxEgi Fahroji
Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik mengenai kenakalan remaja seperti minuman keras, narkoba, dan seks bebas. Dokumen tersebut menjelaskan bahaya-bahaya konsumsi minuman keras dan narkoba bagi kesehatan fisik dan psikologis, serta dampak negatif dari perilaku seks bebas di luar nikah.
More Related Content
Similar to Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya. Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan hukuman mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP nasional yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Adapun motif yang melatar belakangi masih digunakannya pidana mati sebagai saranan politik kriminal di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapi) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya. . Awal diberlakukannya praktek hukuman mati di Indonesia yaitu pada waktu Indonesia yang bernama Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (indonesiers) atau WvSinl pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka WvSinl tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah Wetboek van strafrecht voor Indoensie, (WvSI) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam WvSi tersebut masih dicantumkan hukuman mati
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilasiti22suhaeni82
Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
Silabus mata kuliah Hukum Pidana mencakup berbagai topik seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, ajaran melawan hukum, alasan peniadaan pidana, percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, hal-hal yang dapat memberatkan dan menghapuskan pidana, serta jenis dan teori-teori pidana. Mata kuliah ini membahas hukum pidana secara sistematis dan empiris.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berwenang memeriksa pelanggaran HAM berat di dalam dan luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM berat
Dokumen tersebut merangkum sejarah singkat hukum acara pidana di Indonesia sejak zaman pra-kolonial hingga saat ini. Ia juga menjelaskan pengertian dan tujuan hukum acara pidana serta asas-asas dan sumber-sumber hukum acara pidana menurut undang-undang. Termasuk di dalamnya ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan hukum acara pidana.
Dokumen tersebut merangkum materi hukum pidana yang mencakup definisi, jenis, unsur, dan sanksi peristiwa pidana serta peran para subyek hukum dalam proses hukum pidana.
Undang-undang ini mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bagi Indonesia. KUHP baru ini menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan dirancang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Undang-undang ini mengatur tentang ruang lingkup, unsur-unsur kejahatan, dan pertanggungjawaban pidana.
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptxEgi Fahroji
Otonomi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas berbagai topik mengenai kenakalan remaja seperti minuman keras, narkoba, dan seks bebas. Dokumen tersebut menjelaskan bahaya-bahaya konsumsi minuman keras dan narkoba bagi kesehatan fisik dan psikologis, serta dampak negatif dari perilaku seks bebas di luar nikah.
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEgi Fahroji
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptxEgi Fahroji
Menurut Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun.
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxEgi Fahroji
Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162 – 173 UU MD3 beserta perubahannya. Dalam hal ini proses pembentukan peraturan undang-undang memiliki beberapa proses yang harus dilewati sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan undang-undang yang utuh, dan untuk itu kita harus mengetahui bagaimana proses tersebut terjadi.
Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika ada, aturan tersebut bersifat multitafsir. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut sama halnya dengan perkawinan campuran dan adapula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxEgi Fahroji
Secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat
1. Pers diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang demokratis melalui penerapan konsep pers yang bebas namun juga bertanggung jawab
2. Pers yang bebas artinya tidak tertekan oleh pihak manapun tetapi tetap memegang teguh etika dan kode etik jurnalistik
3. Dengan demikian, pers dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat serta mengawasi pemerintah secara independen untuk menc
2. NAMA ANGGOTA :
1. I NYOMAN BAYU WERDI PRADIPTA (2104551439)
2. I WAYAN ACELLO MODJA (2104551440)
3. GITA PARAMESWARI (2104551441)
4. ARMILDA FEBRIANA (2104551442)
5. I GUSTI BAGUS LANANG SATRIA WIBAWA (2104551443)
3. Predikat sarang teroris bagi Bangsa
Indonesia bukanlah tanpa alasan,
mengingat banyaknya peristiwa teror yang
pernah terjadi di Indonesia, serta
banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI)
yang terlibat dalam tindak pidana
terorisme, baik dalam skala nasional
maupun internasional. Salah satu
peristiwa teror besar yang pernah
menimpa bangsa ini adalah pengeboman
yang terjadi di Sari Club, Paddy’s Pub,
dan di depan Kantor Konsulat Amerika di
Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang
merenggut lebih dari 200 nyawa serta
melukai ratusan korban lainnya. Tidak
hanya penduduk dan wisatawan lokal saja
yang menjadi korban, tetapi justru
LATAR
BELAKANG
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
Pada 18 Oktober 2002, Presiden Megawati
menandatangani Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme dan Perppu
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
4. Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal
6 sampai dengan Pasal 19 Peraturan
Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002.
Selain itu juga ada aturan tindak pidana
lain yang berkaitan dengan tindak pidana
terorisme yang diatur dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 24 Peraturan Perundang
Undangan Nomor 1 Tahun 2002.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada
tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi
undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
Perppu No. 2 Tahun 2002 ditetapkan menjadi
UU No. 16 Tahun 2003 pada awal tahun 2003.
PERPPU NOMOR 1 DAN 2 TAHUN
2002
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
“setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan menimbulkan suasana teror atau
rasa takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang bersifat
massal dengan cara merampas kemerdekaan
atau hilangnya nyawa dan harta benda orang
lain, atau menyebabkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek-objek vital yang
strategis atau lingkungan hidup atau
fasilitas publik atau fasilitas
internasional, dipidana dengan pidana mati
atau penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme melalui PERPU Nomor 2 Tahun 2002,
yang kemudian ditetapkan sebagai undang-
undang yang mengesampingan prinsip non-
retroaktif karena:
• Perbuatan yang dinyatakan sebagai
perbuatan pidana terorisme oleh PERPU
Nomor 1 Tahun 2002 berdasarkan hukum
positif yang telah ada sebelumnya pun
sudah merupakan perbuatan pidana atau
kejahatan;
• PERPU Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak
memperberat ancaman hukuman terhadap
perbuatan yang oleh PERPU Nomor 1 Tahun
2002 itu dinyatakan sebagai tindak pidana
terorisme.
PERPPU NOMOR 1 DAN 2 TAHUN
2002
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
6. Namun salah satu terdakwa bom bali I saat
itu, Masykur Abdul Kadir kemudian
mengajukan permohonan judicial
review terhadap UU No. 16 Tahun 2003
tentang Penerapan Perppu No. 2 Tahun 2002
tentang Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun
2002 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Akhirnya,
pada 23 Juli 2004, Makhamah Konstitusi
melalui Putusan MK No. 013/PUU-I/2003
membatalkan UU No. 16 Tahun 2003 tentang
Penerapan Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Perppu No. 1 Tahun
2002 dinyatakan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam putusannya, lima orang majelis hakim
mengabulkan permohonan judicial
review terhadap UU No. 16 Tahun 2003 karena
keberlakuan UU tersebut bertentangan dengan
UUD Tahun 1945. Hal ini merujuk pada Pasal
28I UUD 1945
PUTUSAN MK NO. 013/PUU
I/2003
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan
hukum dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun”
Pasal 28 I Ayat 1 UUD 1945 Amandemen
ke-2
7. Berlaku surut atau sering disebut dengan asas retroaktif adalah pemberlakuan peraturan
perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya. Peraturan tidak boleh
diberkakukan secara surut sudah menjadi pengetahuan umum. Gunanya adalah untuk
menghormati prisip negara hukum (Rechtstaat) dan untuk melindungi hak asasi manusia
sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 amandemen ke-2 (dua). Bahwa,
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 melalui PERPU
Nomor 2 Tahun 2002, yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2003, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa pemberlakuan
secara retroaktif PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2002 (yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 16
Tahun 2003) telah menyimpang baik dari pembatasan-pembatasan normatif yang dikenal dalam
berbagai instrumen hukum internasional maupun dari argumen-argumen praktis dalam
hubungannya dengan pengesampingan prinsip non-retroaktif karena:
Perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana terorisme oleh PERPU Nomor 1 Tahun
2002 berdasarkan hukum positif yang telah ada sebelumnya pun sudah merupakan perbuatan
pidana atau kejahatan;
PERPU Nomor 1 Tahun 2002 juga tidak memperberat ancaman hukuman terhadap perbuatan yang
oleh PERPU Nomor 1 Tahun 2002 itu dinyatakan sebagai tindak pidana terorisme.
ASAS
RETROAKTIF
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
8. Meski diakui sukar untuk merasionalisasi
pemberlakuan Undang-undang Tindak Pidana
secara Retroaktif, akan tetapi harus
dipahami inti azas Non-retroaktif adalah
larangan untuk mengkriminalisasi
perbuatan yang bukan satu tindak pidana
saat dilakukan ataupun menaikkan hukuman
yang diancamkan pada perbuatan yang
dilarang. Secara umum suatu undang-
undang adalah bersifat non-retroaktif,
yaitu tidak boleh berlaku secara surut.
Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu
dimungkinkan untuk diberlakukan surut,
contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1
ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU
Pengadilan HAM
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
dalam kasus bom Bali, delik yang diatur
pada dasarnya telah merupakan kejahatan
yang dilarang dan diancam pidana-dalam
Undang-undang tindak pidana sebelumnya
dan dengan ancaman pidana maksimum yang
sama dengan yang diatur dalam Undang-
undang sebelumnya telah ada dan
kesadaran hukum yang hidup sebelum
pemberlakuan UU tersebut telah juga
menganggapnya satu kejahatan (Mala
Propria), oleh karenanya secara
substantive larangan Nulla Poena, Nullum
Delictum Sine Lege Praevia, tidak
dilanggar meski ada aspek lain dalam UU
No. 15 dan 16 tahun 2002 yang menyangkut
acara juga dinyatakan surut.
ASAS
RETROAKTIF
9. Maka dari itu, asas retroaktif yang
digunakan dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 ini dapat dikatakan masih
memiliki peran dalam penegakan Hak Asasi
Manusia. Justru dengan adanya Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi
terobosan baru kasus besar yang belum
ada peraturannya. Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 ini secara tidak langsung
melindungi hak asasi manusia yang tidak
dapat dihapuskan sesuai perundang
undangan, yaitu hak hidup. Dasar hukum
diperbolehkannya asas retroaktif
terdapat pada pasal 103 KUHP. Kendala
yang dihadapi oleh aparat penegak hukum
dalam proses terkait penerapan asas
retroaktif dalam Pasal 46 Peraturan
Perundang- Undangan Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme adalah masih belum kuatnya
penerapan hukum acara pidana terkait
terorisme itu sendiri.
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
Badan Intelijen Negara memiliki wewenang
penuh atau cukup kuat terkait
pemberantasan tindak pidana terorisme.
Kewenangan ini, jika tidak diatur dalam
proses beracaranya, juga akan
bertentangan dengan nilai-nilai hukum.
Aparat penegak hukum dapat saja
melakukan hal yang sewenang-wenang dalam
proses interogasi pelaku terorisme.
Padahal, dalam hukum sendiri dipegang
teguh prinsip presumption of innocent.
ASAS
RETROAKTIF
10. Berdasar seluruh uraian tersebut di atas, Undang-undang No. 16 tahun 2002 jo. Perpu No.
2 tahun 2002 tentang perberlakuan Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Perpu No. 1 tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara retroaktif atau berlaku surut
pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak bertentangan dengan
Undang-undang Dasar 1945, karena dilakukan secara terbatas dan dilakukan demi tegaknya
rasa keadilan dalam situasi yang khusus, serta tidak terdapat alasan yang memaksakan
(compelling reason) untuk tidak memperlakukan Undang-undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme tersebut, pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober
2002.
Kelompok 1
UNIVERSITAS
UDAYANA
KESIMPULAN