SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
www.cIptadesa.com
Desa
 TAHUN 2021 - 2027
DESA TENGKUJUH
KEC.KALIANDA KAB.LAMPUNG
SELATAN
RPJM
www.cIptadesa.com
 UUNo.25/2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional;
 UUNo.6/2014tentang Desa;
 PPNo.11/2019tentang Pelaksanaan UUDesa;
 PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2020tentang
PedomanPenyusunan dan Pendayagunaan DataProfil
Desa/Kelurahan.
 PeraturanMenteriDalamNegeriNo.66Tahun2020tentang
PerencanaanPembangunan Desa.
 PeraturanMenteriDalamNegeriNo.67Tahun 2020tentang Pendataan
ProgramPembangunan Desa/Kelurahan.
 PeraturanDaerahKabupaten Lampung SelatanNomor17Tahun2020
tentangRencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah.
DASAR HUKUM
www.cIptadesa.com
PEMBANGUNAN DESA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Pasal 78 Ayat (1)
Pembangunan Desa bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia
dengan peningkatan SDM
masyarakat serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
www.cIptadesa.com
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA
PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN
PEMBANGUNAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA
Pemendesa No. 17/2019 Pasal 5 ayat (1)
www.cIptadesa.com
 Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana, serta arah kebijakan
pembangunan Desa.
 Ditetapkan melalui peraturan Desa.
 RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan
Recana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
PENGERTIAN
MUATAN RPJM DESA
VISI MISI KADES
ARAH KEBIJAKAN
PEMB. DESA
RENCANA
KEGIATAN
5 BIDANG
RPJM DESA
Merupakan
implementasi dari
visi misi kepala
desa dalam pemba-
ngunan desa
selama 6 (enam)
tahun
• Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa;
• Penanggulangan
kemiskinan
• Pembangunan sarana
dan prasarana
• Pengembangan potensi
ekonomi lokal dengan
cara pemberdayaan SDM
masyarakat Desa
Tengkujuh.
• Pemanfaatan sumber
daya alam dan
lingkungan secara
berkelanjutan
• Pemerintahan
Desa
• Pembangunan
Desa
• Pembinaan
Kemasyarakatan
• Pemberdayaan
Masyarakat
• Penanngulangan
Bencana
www.cIptadesa.com
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM
Desa:
 Ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala Desa.
 RPJM Desa yang telah disusun
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
disepakati/disetujui bersama BPD.
WAKTU PENYUSUNAN
ALUR PENYUSUNAN
Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019
MUSDES PERENCANAAN
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali
dg pelaksanaan Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa
PEMBENTUKAN TIM
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan
rancangan RPJM Desa dengan
membentuk tim penyusun
PENYELARASAN
Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
dilakukan terhadap arah kebijakan
pembangunan pemerintah
P K D
PKD adalah Proses penggalian &
pengumpulan data baik spasial maupun
sosial yang menggambarkan kondisi
masyarakat
PEMETAAN ASET
Tim Penyusun melakukan pemetaan aset
desa dari data pada dokumen aset desa
dg kondisi terkini
RANCANGAN RPJM DESA
Tim penyusun menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan
diserahkan kepada Kepala Desa untuk
diperiksa
MUSRENBANG DESA
Pemdes menyelenggarakan Musrenbang
Desa Penyusunan Rancangan RPJM
Desa untuk membahas rancangan RPJM
Desa
MUSDES RPJM DESA
BPD difasilitasi oleh pemdes
menyelenggarakan Musdes tentang
pembahasan dan penyepakatan RPJM
Desa
MUSYAWARAH BPD
BPD menyelenggarakan Musyawarah
BPD untuk membahas dan menyepakati
rancangan peraturan desa tentang RPJM
Desa.
SOSIALISASI
Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM
Desa sebagai wujud transparansi program
dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.
www.cIptadesa.com
MUSDES PERENCANAAN
DESA
INPUT PROSES OUTPUT
VISI MISI
KEPALA DESA
Kepala Desa menyampaikan Visi Misi
(harapan) selama periode kepala
Desa
Catatan Visi dan Misi
kepala desa yang menjadi
acuan untuk arah
pembangunan Desa
selama 6 Tahun.
POKOK –
POKOK
PIKRAN BPD
BPD memberikan gambaran umum
dan pendapat terhadap hal strategis
termasuk kriteria serta tupoksi Tim
Penyusun RPJM Desa
Catatan hal stategis Desa
terhadap pembangunan
Desa
SERAP
ASPIRASI
MASYARAKAT
Menyerap aspirasi/gagasan
masyarakat yang hadi pada musdes
tentang perencanaan desa terkait
penyusunan RPJM Desa
Sebagai acuan awal untuk
melakukan penyusunan
dokumen RPJM Desa
Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan
Musyawarah Desa.
Kepala Desa
membentuk tim
penyusun RPJM
Desa
Membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
Memfasilitasi kegiatan Pengkajian
Keadaan Desa
Menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
Memfasilitasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa dalam
rangka
pembahasan
rancangan RPJM
Desa
Menyiapkan rancangan
RPJM Desa
T
U
G
A
S
o Minimal anggota tim 7
orang.
o Pembina dijabat Kepala
Desa.
o Ketua Tim ditunjuk oleh
Kepala Desa.
o Sekretaris ditunjuk oleh
Ketua Tim.
o Anggota yang berasal
dari perangkat Desa,
KPMD, dan unsur
masyarakat.
o Keanggotaan 30%
kesetaraan dan keadilan
gender
1
2
3
4
5
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Dokumen Rencana
Strategis (OPD), RPJM Desa periode
sebelumnya, dan RKP Desa periode
sebelumnya.
Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan masuk
ke Desa
5 BIDANG KEGIATAN
Tim penyusun RPJM Desa melakukan
pencermatan rencana program dan
kegiatan pembangunan kabupaten/kota
yang akan masuk ke Desa dengan
berkoordinasi dengan pemerintah Desa,
camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional
dan/atau lain sebagainya.
MUSYAWARAH
DUSUN
MUSYAWARAH
KELOMPOK
Pengajian, Arisan, Forum dll
RANCANGAN GAGASAN
KEGIATAN
BIDANG 1
BIDANG 2
BIDANG 3
BIDANG 4
BIDANG 5
PEMILIHAN TINDAKAN
PENGKAJIAN KEADAAN
DESA
LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
www.cIptadesa.com
PEMETAAN ASET
DOKUMEN
ASET DESA
TERKINI
merumuskan arah
kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
Desa selama 6
(enam) tahun
kedepan
www.cIptadesa.com
PENYUSUNAN
RANCANGAN
Dokumen rancangan
RPJM Desa
diserahkan kepada
kepala Desa untuk
diperiksa
01 │ LAPORAN PKD
02 │ PEMETAAN ASET
RANCANGAN
RPJM DESA
MUSRENBANG DESA
RANCANGAN
RPJM Desa
DISKUSI
PERBIDANG
KEGIATAN
(5 Bidang)
PRIOARITAS
PERNCANAAN
PEMB. DESA
TATA TERTIB
RANCANGAN RPJM
DESA YANG
DISEMPURNAKAN
MUSDES
RANCANGAN RPJM DESA
RPJM DESA
RANCANGAN
RPJM DESA
PEMBAHASAN
PENYEPAKATAN
OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN PERDES RPJM DESA
PENYEPAKATAN PERDES RPJM
DESA
KESEPAKATAN PEMDES & BPD
KEPUTUSAN BPD
PERDES RPJM DESA
BPD
DOKUMEN RPJM
DESA
SOSIALISASI RPJM DESA
PENGGANDAAN DOKUMEN
(Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip)
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN
MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA
Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan
RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan
Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud
transparansi program dan kegiatan.
Berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan
kejadian khusus
Mengkaji ulang kegiatan pem-
bangunan dalam RPJM Desa yg
terkena dampak terjadinya
peristiwa khusus
Menyusun rencana aksi yang
disertai rencana kegiatan dan
RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
mengumpulkan dokumen
perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah
Mengkaji ulang kegiatan pemba-
ngunan dalam RPJM Desa yg terkena
dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan pemerintah
menyusun rancangan kegiatan
yang disertai rencana kegiatan
dan RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
TERJADI
PERISTIWA
KHUSUS
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
www.cIptadesa.com
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)
TA. 2022 s/d 2027
 Rencana Pembangunan Desa Tengkujuh meliputi
dari 5 (lima) Kegiatan yang telah diatur Pembagian
nya oleh Pemerintah Pusat dan Pemmerintah
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 Adapun 5 (lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
RPJMDes Tengkujuh
www.cIptadesa.com
I. Bidang Pemerintahan
Desa
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll).
 Penyediaan Tunjangan BPD.
 Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran pemerintahan.
 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Propil Desa.
 Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.
 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes.
 Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler).
 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll).
 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).
 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba
Desa.
 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat.
 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades,Penyaringan dan Penjaringan Pemilih.
 Sosialisasi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
www.cIptadesa.com
 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa.
 Dukungan Siswa Miskin Berprestasi.
 Penyelenggaraan Paket A,B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah.
 Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia Insentif).
 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatran.
 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 Progam Pencegahan dan Penurunan Stunting.
 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pertanian (Rabat Beton).
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi.
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talut).
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase).
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gorong – gorong.
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Penghubung 2 Dusun.
 Pengelolaan Hutan Milik Desa.
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.
 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Milik Desa.
 Pengadaan Tiang dan Lampu Jalan Lingkungan.
 Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPA ).
 Pembangunan Gedung PAUD
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Poskesdes.
II. Bidang Pembangunan
Desa
www.cIptadesa.com
 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
 Pengiriman Kontingan Group Kesenian dan Kebudayaan ( sebagai wakil Desa Tkt
Kec, Kab/Kota ).
 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI,
Raya Keagamaan ).
 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan KeagamaanMilik
Desa. ( Kegiatan PHBI )
 Lain – lain Sub Bidang dan Olahraga
 Pengiriman Kontingan Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa tkt
Kec/Kab/Kota.
 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.
 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.
 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
 Pembinaan PKK.
 Kegiatan Sekretariat PKK.
 Kegiatan PKK Pokja I.
 Kegiatan PKK Pokja II.
 Kegiatan PKK Pokja III.
 Kegiatan PKK Pokja IV.
 Administrasi PKK Dasa Wisma.
III. Bidang Pembinaan
www.cIptadesa.com
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
Pembangunan/Rehabuilitasi/Peningkatan
Keramba/Kolam Perikanan darat milik desa
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM
dan Kube.
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
Pelatihan/Study Tiru Management UMKM dan
Kube.
IV. Bidang
Pemberdayaan
www.cIptadesa.com
Penanggulangan Bencana (
Penanggulangan Bencana Covid-19 )
Penanganan Keadaan Mendesak ( Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa )
V. Bidang Penanggulangan
Bencana
www.cIptadesa.com
TERIMA KASIH
PEMERINTAH DESATENGKUJUH

More Related Content

Similar to 01. RPJM Desa.ppsx

ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxerisugiartoeri
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxGunawanFebrianto
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Teguh Supriyadi
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxRenandaAndari1
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Ayahna Chykhall
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxBPPMDDTT Makassar
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013Jusa Erza
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newFormasi Org
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp desdermolo
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxssuser6037cf
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARAmaliingpingutara
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungAbdul Kohar
 

Similar to 01. RPJM Desa.ppsx (20)

2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptxPERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
PERENCANAAN BERBASIS SDGS DAN IDM.pptx
 
Peran BPD
Peran BPD Peran BPD
Peran BPD
 
PPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.pptPPD Sragen-1.ppt
PPD Sragen-1.ppt
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
 
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptxTeknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
Surat kaban-bpmpd-perubahan-apb des-2016
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
SK rkp des 2013
SK rkp des 2013SK rkp des 2013
SK rkp des 2013
 
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-newSesi 4 yusuf rpjm desa-new
Sesi 4 yusuf rpjm desa-new
 
RPJMDES.pdf
RPJMDES.pdfRPJMDES.pdf
RPJMDES.pdf
 
BT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.pptBT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.ppt
 
1. perdes rkp des
1. perdes rkp des1. perdes rkp des
1. perdes rkp des
 
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docxPEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
PEDOMAN PENYUSUNAN RKPDESA (PERBUP 50 dan Permendes 17).docx
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
 
RPJMDes Cilayung
RPJMDes CilayungRPJMDes Cilayung
RPJMDes Cilayung
 

Recently uploaded

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxheru687292
 

Recently uploaded (7)

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptxPENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
PENGENDALIAN MUTU prodi Blitar penting untuk dimiliki oleh masyarakat .pptx
 

01. RPJM Desa.ppsx

  • 1. www.cIptadesa.com Desa  TAHUN 2021 - 2027 DESA TENGKUJUH KEC.KALIANDA KAB.LAMPUNG SELATAN RPJM
  • 2. www.cIptadesa.com  UUNo.25/2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional;  UUNo.6/2014tentang Desa;  PPNo.11/2019tentang Pelaksanaan UUDesa;  PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2020tentang PedomanPenyusunan dan Pendayagunaan DataProfil Desa/Kelurahan.  PeraturanMenteriDalamNegeriNo.66Tahun2020tentang PerencanaanPembangunan Desa.  PeraturanMenteriDalamNegeriNo.67Tahun 2020tentang Pendataan ProgramPembangunan Desa/Kelurahan.  PeraturanDaerahKabupaten Lampung SelatanNomor17Tahun2020 tentangRencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah. DASAR HUKUM
  • 3. www.cIptadesa.com PEMBANGUNAN DESA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Pasal 78 Ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia dengan peningkatan SDM masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
  • 4. www.cIptadesa.com PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DESA PEMBANGUNAN DESA TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA Pemendesa No. 17/2019 Pasal 5 ayat (1)
  • 5. www.cIptadesa.com  Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.  Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, serta arah kebijakan pembangunan Desa.  Ditetapkan melalui peraturan Desa.  RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan Recana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. PENGERTIAN
  • 6. MUATAN RPJM DESA VISI MISI KADES ARAH KEBIJAKAN PEMB. DESA RENCANA KEGIATAN 5 BIDANG RPJM DESA Merupakan implementasi dari visi misi kepala desa dalam pemba- ngunan desa selama 6 (enam) tahun • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; • Penanggulangan kemiskinan • Pembangunan sarana dan prasarana • Pengembangan potensi ekonomi lokal dengan cara pemberdayaan SDM masyarakat Desa Tengkujuh. • Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan • Pemerintahan Desa • Pembangunan Desa • Pembinaan Kemasyarakatan • Pemberdayaan Masyarakat • Penanngulangan Bencana
  • 7. www.cIptadesa.com Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM Desa:  Ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.  RPJM Desa yang telah disusun ditetapkan dengan Peraturan Desa dan disepakati/disetujui bersama BPD. WAKTU PENYUSUNAN
  • 8. ALUR PENYUSUNAN Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 MUSDES PERENCANAAN Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dg pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa PEMBENTUKAN TIM Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun PENYELARASAN Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah P K D PKD adalah Proses penggalian & pengumpulan data baik spasial maupun sosial yang menggambarkan kondisi masyarakat PEMETAAN ASET Tim Penyusun melakukan pemetaan aset desa dari data pada dokumen aset desa dg kondisi terkini RANCANGAN RPJM DESA Tim penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa MUSRENBANG DESA Pemdes menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa MUSDES RPJM DESA BPD difasilitasi oleh pemdes menyelenggarakan Musdes tentang pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa MUSYAWARAH BPD BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. SOSIALISASI Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.
  • 9. www.cIptadesa.com MUSDES PERENCANAAN DESA INPUT PROSES OUTPUT VISI MISI KEPALA DESA Kepala Desa menyampaikan Visi Misi (harapan) selama periode kepala Desa Catatan Visi dan Misi kepala desa yang menjadi acuan untuk arah pembangunan Desa selama 6 Tahun. POKOK – POKOK PIKRAN BPD BPD memberikan gambaran umum dan pendapat terhadap hal strategis termasuk kriteria serta tupoksi Tim Penyusun RPJM Desa Catatan hal stategis Desa terhadap pembangunan Desa SERAP ASPIRASI MASYARAKAT Menyerap aspirasi/gagasan masyarakat yang hadi pada musdes tentang perencanaan desa terkait penyusunan RPJM Desa Sebagai acuan awal untuk melakukan penyusunan dokumen RPJM Desa Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019 Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa.
  • 10. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa Membantu Kepala Desa dalam penyusunan RPJM Desa Memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa Menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa Memfasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa Menyiapkan rancangan RPJM Desa T U G A S o Minimal anggota tim 7 orang. o Pembina dijabat Kepala Desa. o Ketua Tim ditunjuk oleh Kepala Desa. o Sekretaris ditunjuk oleh Ketua Tim. o Anggota yang berasal dari perangkat Desa, KPMD, dan unsur masyarakat. o Keanggotaan 30% kesetaraan dan keadilan gender 1 2 3 4 5
  • 11. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen Rencana Strategis (OPD), RPJM Desa periode sebelumnya, dan RKP Desa periode sebelumnya. Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan masuk ke Desa 5 BIDANG KEGIATAN Tim penyusun RPJM Desa melakukan pencermatan rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah Desa, camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional dan/atau lain sebagainya.
  • 12. MUSYAWARAH DUSUN MUSYAWARAH KELOMPOK Pengajian, Arisan, Forum dll RANCANGAN GAGASAN KEGIATAN BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 PEMILIHAN TINDAKAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
  • 13. www.cIptadesa.com PEMETAAN ASET DOKUMEN ASET DESA TERKINI merumuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan
  • 14. www.cIptadesa.com PENYUSUNAN RANCANGAN Dokumen rancangan RPJM Desa diserahkan kepada kepala Desa untuk diperiksa 01 │ LAPORAN PKD 02 │ PEMETAAN ASET RANCANGAN RPJM DESA
  • 15. MUSRENBANG DESA RANCANGAN RPJM Desa DISKUSI PERBIDANG KEGIATAN (5 Bidang) PRIOARITAS PERNCANAAN PEMB. DESA TATA TERTIB RANCANGAN RPJM DESA YANG DISEMPURNAKAN
  • 16. MUSDES RANCANGAN RPJM DESA RPJM DESA RANCANGAN RPJM DESA PEMBAHASAN PENYEPAKATAN OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
  • 17. MUSYAWARAH PEMBAHASAN PERDES RPJM DESA PENYEPAKATAN PERDES RPJM DESA KESEPAKATAN PEMDES & BPD KEPUTUSAN BPD PERDES RPJM DESA BPD DOKUMEN RPJM DESA
  • 18. SOSIALISASI RPJM DESA PENGGANDAAN DOKUMEN (Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip) MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud transparansi program dan kegiatan.
  • 19. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus Mengkaji ulang kegiatan pem- bangunan dalam RPJM Desa yg terkena dampak terjadinya peristiwa khusus Menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain Menyusun rancangan RPJM Desa perubahan. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Mengkaji ulang kegiatan pemba- ngunan dalam RPJM Desa yg terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain Menyusun rancangan RPJM Desa perubahan. TERJADI PERISTIWA KHUSUS KEBIJAKAN PEMERINTAH
  • 20. www.cIptadesa.com RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TA. 2022 s/d 2027  Rencana Pembangunan Desa Tengkujuh meliputi dari 5 (lima) Kegiatan yang telah diatur Pembagian nya oleh Pemerintah Pusat dan Pemmerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.  Adapun 5 (lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : RPJMDes Tengkujuh
  • 21. www.cIptadesa.com I. Bidang Pemerintahan Desa  Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.  Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.  Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll).  Penyediaan Tunjangan BPD.  Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).  Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.  Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran pemerintahan.  Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.  Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Propil Desa.  Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.  Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.  Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes.  Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler).  Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll).  Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).  Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.  Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat.  Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades,Penyaringan dan Penjaringan Pemilih.  Sosialisasi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  • 22. www.cIptadesa.com  Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa.  Dukungan Siswa Miskin Berprestasi.  Penyelenggaraan Paket A,B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah.  Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia Insentif).  Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatran.  Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)  Progam Pencegahan dan Penurunan Stunting.  Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).  Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pertanian (Rabat Beton).  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talut).  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase).  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gorong – gorong.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Penghubung 2 Dusun.  Pengelolaan Hutan Milik Desa.  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Milik Desa.  Pengadaan Tiang dan Lampu Jalan Lingkungan.  Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPA ).  Pembangunan Gedung PAUD  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Poskesdes. II. Bidang Pembangunan Desa
  • 23. www.cIptadesa.com  Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.  Pengiriman Kontingan Group Kesenian dan Kebudayaan ( sebagai wakil Desa Tkt Kec, Kab/Kota ).  Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan ).  Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan KeagamaanMilik Desa. ( Kegiatan PHBI )  Lain – lain Sub Bidang dan Olahraga  Pengiriman Kontingan Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota.  Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.  Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.  Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.  Pembinaan PKK.  Kegiatan Sekretariat PKK.  Kegiatan PKK Pokja I.  Kegiatan PKK Pokja II.  Kegiatan PKK Pokja III.  Kegiatan PKK Pokja IV.  Administrasi PKK Dasa Wisma. III. Bidang Pembinaan
  • 24. www.cIptadesa.com Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. Pembangunan/Rehabuilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan darat milik desa Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM dan Kube. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa. Pelatihan/Study Tiru Management UMKM dan Kube. IV. Bidang Pemberdayaan
  • 25. www.cIptadesa.com Penanggulangan Bencana ( Penanggulangan Bencana Covid-19 ) Penanganan Keadaan Mendesak ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ) V. Bidang Penanggulangan Bencana