2. www.cIptadesa.com
UUNo.25/2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional;
UUNo.6/2014tentang Desa;
PPNo.11/2019tentang Pelaksanaan UUDesa;
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor12Tahun2020tentang
PedomanPenyusunan dan Pendayagunaan DataProfil
Desa/Kelurahan.
PeraturanMenteriDalamNegeriNo.66Tahun2020tentang
PerencanaanPembangunan Desa.
PeraturanMenteriDalamNegeriNo.67Tahun 2020tentang Pendataan
ProgramPembangunan Desa/Kelurahan.
PeraturanDaerahKabupaten Lampung SelatanNomor17Tahun2020
tentangRencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah.
DASAR HUKUM
3. www.cIptadesa.com
PEMBANGUNAN DESA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Pasal 78 Ayat (1)
Pembangunan Desa bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa
dan kualitas hidup manusia
dengan peningkatan SDM
masyarakat serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan
sarana dan prasarana Desa,
pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
5. www.cIptadesa.com
Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Memuat visi dan misi kepala Desa, rencana
penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
penanggulangan bencana, serta arah kebijakan
pembangunan Desa.
Ditetapkan melalui peraturan Desa.
RPJM Desa merupakan pedoman penyusunan
Recana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
PENGERTIAN
6. MUATAN RPJM DESA
VISI MISI KADES
ARAH KEBIJAKAN
PEMB. DESA
RENCANA
KEGIATAN
5 BIDANG
RPJM DESA
Merupakan
implementasi dari
visi misi kepala
desa dalam pemba-
ngunan desa
selama 6 (enam)
tahun
• Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa;
• Penanggulangan
kemiskinan
• Pembangunan sarana
dan prasarana
• Pengembangan potensi
ekonomi lokal dengan
cara pemberdayaan SDM
masyarakat Desa
Tengkujuh.
• Pemanfaatan sumber
daya alam dan
lingkungan secara
berkelanjutan
• Pemerintahan
Desa
• Pembangunan
Desa
• Pembinaan
Kemasyarakatan
• Pemberdayaan
Masyarakat
• Penanngulangan
Bencana
7. www.cIptadesa.com
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
17 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (3) bahwa RPJM
Desa:
Ditetapkan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala Desa.
RPJM Desa yang telah disusun
ditetapkan dengan Peraturan Desa dan
disepakati/disetujui bersama BPD.
WAKTU PENYUSUNAN
8. ALUR PENYUSUNAN
Sesuai Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019
MUSDES PERENCANAAN
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali
dg pelaksanaan Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa
PEMBENTUKAN TIM
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan
rancangan RPJM Desa dengan
membentuk tim penyusun
PENYELARASAN
Penyelarasan arah kebijakan
Perencanaan Pembangunan Desa
dilakukan terhadap arah kebijakan
pembangunan pemerintah
P K D
PKD adalah Proses penggalian &
pengumpulan data baik spasial maupun
sosial yang menggambarkan kondisi
masyarakat
PEMETAAN ASET
Tim Penyusun melakukan pemetaan aset
desa dari data pada dokumen aset desa
dg kondisi terkini
RANCANGAN RPJM DESA
Tim penyusun menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan hasil PKD dan
diserahkan kepada Kepala Desa untuk
diperiksa
MUSRENBANG DESA
Pemdes menyelenggarakan Musrenbang
Desa Penyusunan Rancangan RPJM
Desa untuk membahas rancangan RPJM
Desa
MUSDES RPJM DESA
BPD difasilitasi oleh pemdes
menyelenggarakan Musdes tentang
pembahasan dan penyepakatan RPJM
Desa
MUSYAWARAH BPD
BPD menyelenggarakan Musyawarah
BPD untuk membahas dan menyepakati
rancangan peraturan desa tentang RPJM
Desa.
SOSIALISASI
Pemdes wajib mensosialisasikan RPJM
Desa sebagai wujud transparansi program
dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.
9. www.cIptadesa.com
MUSDES PERENCANAAN
DESA
INPUT PROSES OUTPUT
VISI MISI
KEPALA DESA
Kepala Desa menyampaikan Visi Misi
(harapan) selama periode kepala
Desa
Catatan Visi dan Misi
kepala desa yang menjadi
acuan untuk arah
pembangunan Desa
selama 6 Tahun.
POKOK –
POKOK
PIKRAN BPD
BPD memberikan gambaran umum
dan pendapat terhadap hal strategis
termasuk kriteria serta tupoksi Tim
Penyusun RPJM Desa
Catatan hal stategis Desa
terhadap pembangunan
Desa
SERAP
ASPIRASI
MASYARAKAT
Menyerap aspirasi/gagasan
masyarakat yang hadi pada musdes
tentang perencanaan desa terkait
penyusunan RPJM Desa
Sebagai acuan awal untuk
melakukan penyusunan
dokumen RPJM Desa
Sesuai Permendesa Nomor 17 Tahun 2019
Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan
Musyawarah Desa.
10. Kepala Desa
membentuk tim
penyusun RPJM
Desa
Membantu Kepala Desa dalam
penyusunan RPJM Desa
Memfasilitasi kegiatan Pengkajian
Keadaan Desa
Menyusun laporan hasil
Pengkajian Keadaan Desa
Memfasilitasi
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Desa dalam
rangka
pembahasan
rancangan RPJM
Desa
Menyiapkan rancangan
RPJM Desa
T
U
G
A
S
o Minimal anggota tim 7
orang.
o Pembina dijabat Kepala
Desa.
o Ketua Tim ditunjuk oleh
Kepala Desa.
o Sekretaris ditunjuk oleh
Ketua Tim.
o Anggota yang berasal
dari perangkat Desa,
KPMD, dan unsur
masyarakat.
o Keanggotaan 30%
kesetaraan dan keadilan
gender
1
2
3
4
5
11. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Dokumen Rencana
Strategis (OPD), RPJM Desa periode
sebelumnya, dan RKP Desa periode
sebelumnya.
Daftar Rencana Program/kegiatan yang akan masuk
ke Desa
5 BIDANG KEGIATAN
Tim penyusun RPJM Desa melakukan
pencermatan rencana program dan
kegiatan pembangunan kabupaten/kota
yang akan masuk ke Desa dengan
berkoordinasi dengan pemerintah Desa,
camat, UPT, OPD, Pendamping Profesional
dan/atau lain sebagainya.
12. MUSYAWARAH
DUSUN
MUSYAWARAH
KELOMPOK
Pengajian, Arisan, Forum dll
RANCANGAN GAGASAN
KEGIATAN
BIDANG 1
BIDANG 2
BIDANG 3
BIDANG 4
BIDANG 5
PEMILIHAN TINDAKAN
PENGKAJIAN KEADAAN
DESA
LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT
METODE PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
16. MUSDES
RANCANGAN RPJM DESA
RPJM DESA
RANCANGAN
RPJM DESA
PEMBAHASAN
PENYEPAKATAN
OUTPUT : MATRIK RPJM DESA DAN RANCANGAN PERDES RPJM DESA
17. MUSYAWARAH PEMBAHASAN PERDES RPJM DESA
PENYEPAKATAN PERDES RPJM
DESA
KESEPAKATAN PEMDES & BPD
KEPUTUSAN BPD
PERDES RPJM DESA
BPD
DOKUMEN RPJM
DESA
18. SOSIALISASI RPJM DESA
PENGGANDAAN DOKUMEN
(Kabupaten, Kecamatan, BPD dan Arsip)
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN TIAP TAHUN
MEDIA DAN FORUM-FORUM LAINNYA
Pemerintah Desa wajib mensosialisasikan
RPJM Desa yang disahkan melalui Peraturan
Desa tentang RPJM Desa sebagai wujud
transparansi program dan kegiatan.
19. Berkoordinasi dengan pemerintah
kabupaten/kota yang mempunyai
kewenangan terkait dengan
kejadian khusus
Mengkaji ulang kegiatan pem-
bangunan dalam RPJM Desa yg
terkena dampak terjadinya
peristiwa khusus
Menyusun rencana aksi yang
disertai rencana kegiatan dan
RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
mengumpulkan dokumen
perubahan mendasar atas
kebijakan pemerintah pusat,
pemerintah
Mengkaji ulang kegiatan pemba-
ngunan dalam RPJM Desa yg terkena
dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan pemerintah
menyusun rancangan kegiatan
yang disertai rencana kegiatan
dan RAB dan desain
Menyusun rancangan
RPJM Desa perubahan.
TERJADI
PERISTIWA
KHUSUS
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
20. www.cIptadesa.com
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes)
TA. 2022 s/d 2027
Rencana Pembangunan Desa Tengkujuh meliputi
dari 5 (lima) Kegiatan yang telah diatur Pembagian
nya oleh Pemerintah Pusat dan Pemmerintah
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Adapun 5 (lima) Kegiatan yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
RPJMDes Tengkujuh
21. www.cIptadesa.com
I. Bidang Pemerintahan
Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PKPKD dan PPKD dll).
Penyediaan Tunjangan BPD.
Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll).
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran pemerintahan.
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Propil Desa.
Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes.
Penyelenggaraan Musyawarah Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler).
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll).
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll).
Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba
Desa.
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi kepada Masyarakat.
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades,Penyaringan dan Penjaringan Pemilih.
Sosialisasi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
22. www.cIptadesa.com
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa.
Dukungan Siswa Miskin Berprestasi.
Penyelenggaraan Paket A,B dan C untuk Masyarakat Putus Sekolah.
Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia Insentif).
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatran.
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
Progam Pencegahan dan Penurunan Stunting.
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Pertanian (Rabat Beton).
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Irigasi.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talut).
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase).
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gorong – gorong.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Penghubung 2 Dusun.
Pengelolaan Hutan Milik Desa.
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Milik Desa.
Pengadaan Tiang dan Lampu Jalan Lingkungan.
Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPA ).
Pembangunan Gedung PAUD
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Poskesdes.
II. Bidang Pembangunan
Desa
23. www.cIptadesa.com
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemdes.
Pengiriman Kontingan Group Kesenian dan Kebudayaan ( sebagai wakil Desa Tkt
Kec, Kab/Kota ).
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan ( HUT RI,
Raya Keagamaan ).
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan KeagamaanMilik
Desa. ( Kegiatan PHBI )
Lain – lain Sub Bidang dan Olahraga
Pengiriman Kontingan Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa tkt
Kec/Kab/Kota.
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa.
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa.
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
Pembinaan PKK.
Kegiatan Sekretariat PKK.
Kegiatan PKK Pokja I.
Kegiatan PKK Pokja II.
Kegiatan PKK Pokja III.
Kegiatan PKK Pokja IV.
Administrasi PKK Dasa Wisma.
III. Bidang Pembinaan
24. www.cIptadesa.com
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
Pembangunan/Rehabuilitasi/Peningkatan
Keramba/Kolam Perikanan darat milik desa
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM
dan Kube.
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa.
Pelatihan/Study Tiru Management UMKM dan
Kube.
IV. Bidang
Pemberdayaan