Dokumen tersebut membahas proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Dokumen menjelaskan strategi implementasi SPAN untuk mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, dan kualitas informasi keuangan. Dokumen juga menjelaskan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan di SPAN, termasuk perubahan menuju akuntansi berbasis akrual dan laporan berbasis kinerja.
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
SAPP adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terangkai secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi dipakai dalam mendeskripsikan segala kegiatan usaha dan alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan tentang sebuah perusahaan. Akuntansi berbeda dengan tata buku. Akuntansi jauh lebih luas cakupannya dari tata buku.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
:::PER ::::: 20/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pengenaan PBB Sektor LainnyaRoko Subagya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi dipakai dalam mendeskripsikan segala kegiatan usaha dan alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan tentang sebuah perusahaan. Akuntansi berbeda dengan tata buku. Akuntansi jauh lebih luas cakupannya dari tata buku.
Rab alat peraga penjasorkes smp dak 2013,ALAT PENJASORKES DAK SMP,PENJASKES S...Asaka Cv
Rab alat peraga penjasorkes smp dak 2013,ALAT PENJASORKES DAK SMP,PENJASKES SMP DAK 2013,ALAT PERAGA PENJASKES DAK SMP 2013,DAK SMP 2013 PENJASORKES,PENJASKES DAK SMP 2013,produsen alat peraga pendidikan smp 2013,POA SD,alat olahraga smp dak,alat olahraga DAK SMP 2013,daftar alat penjasorkes dak sm 2013
PROYEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN REKENING AIR UPT-PAM KABUPATEN BANGKA SELATANVicky Nitinegoro
UPT-PAM (Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Air Minum) Kabputen Bangka Selatan merupakan unit teknis dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang bekerja di bidang penyediaan serta pengelolaan air minum khususnya di daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam era teknologi yang semakin canggih maka UPT-PAM memerlukan manajemen yang baik dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang Pembayaran Rekening. Karena pembayaran rekening pada kantor UPT-PAM adalah kegiatan rutin dan sangat penting dalam setiap bulan yang harus dilakukan.
Dengan pembayaran rekening tersebut Perusahaan mendapatkan pendapatan dari pelanggan yang telah menggunakan jasa UPT-PAM.
Dalam Makalah ini akan menjelaskan paparan terhadap manajemen Sistem Informasi Manajemen Rekening Air pada (UPT-PAM) Unit Pengelolaan Air Minum yang berada di Kabputen Bangka Selatan. Karena mengetahui bahwa di UPT-PAM Kabuputen Bangka Selatan pada unit bagian Pembayaran Rekening Air sangat memerlukan Sistem Informasi yang lebih efisien dan akurat untuk memperlancar manajemen dan pembayaran rekening, Karena selama ini sistem yang dipergunakan pada UPT-PAM Kabuputen Bangka Selatan, kurang begitu efisien dikarena beberapa factor yaitu (1) belum terdapatnya Sistem Informasi Manejemen, (2) masih menggunakan software MS. Office Excel dalam pengelolaan data, (3) sulitnya dalam hal pemeiharaan data pelanggan serta rekening air, (4) sulitnya dalam hal pelaporan data dikarenakan bentuk data yang tidak termanajemen.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
2. AGENDA
Selayang Pandang
Strategi Implementasi SPAN
Penyempurnaan Proses Bisnis terkait
Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis untuk Satker dan BUN
2
7. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
Akuntansi dan Pelaporan
SAAT INI
1. Sistem pencatatan SAI
terdiri dari SAKPA dan
SIMAK BMN
2. Belum ada output pada
Bagan Akun Standar
3. Belum ada manajemen
komitmen
4. Laporan berbasis Cash
Toward Accrual
5. Laporan Manajerial
disusun dari database
berbeda
FUTURE
1. Satu sistem akuntansi
dengan dua pencatatan:
akrual dan kas
2. Struktur Bagan Akun
Standar memasukkan
informasi output
3. Menerapkan manajemen
komitmen
4. Laporan berbasis Akrual
5. Laporan Manajerial
disusun dari satu database
8. PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
Akuntansi dan Pelaporan
SAAT INI
6. Belum ada Laporan
Keuangan berbasis GFS
7. Rekonsiliasi laporan
keuangan secara face
to face
8. Belum ada integrasi Lap
Kinerja dan LK
9. Database yang terpisah
antar KPPN, Kanwil dan
Kantor Pusat DJPBN
FUTURE
6. Inisiasi Laporan
Keuangan berbasis GFS
7. Rekonsiliasi laporan
keuangan berbasis
internet
8. Integrasi Lap Kinerja
dan LK
9. Penggunaan Single
Database dalam
pelaporan BUN
10. 1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
No
Akuntansi Akrual pada SPAN
Poin Perubahan
• Terdapat pencatatan komitmen
untuk kebutuhan reserve pagu
1.
Tahapan penjurnalan:
anggaran, komitmen, realisasi,
penutup, koreksi
2.
Sistem akuntansi BUN menggunakan • Tidak menggunakan SAU dan
dua pencatatan: akrual dan kas
SAKUN, namun tetap
menghasilkan LK sesuai SAP
3.
BAS berbasis akrual dan
• Terdapat penambahan akunhanya menggunakan satu BAS untuk
akun akrual misalnya beban
pencatatan akrual dan kas
persediaan
10
11. 1. AKUNTANSI AKRUAL PADA SPAN
No
11
Akuntansi Akrual pada SPAN
Poin Perubahan
4.
Pola hubungan satker dan KPPN
menggunakan Due to dan Due from
• Menggunakan utang dan piutang
dari KUN sejak realisasi
5.
Akrual pada saat transaksi
pembayaran
• Akrual saat transaksi
menggantikan prosedur akrual
saat ini yang dilakukan pada
akhir tahun
6.
Akrual dimulai saat pencatatan
barang/jasa yang nilainya terukur
• Cash Towards Accrual tidak
mencatat BAST
7.
Koreksi dengan jurnal balik
• Adanya audit trail
12. 2. RESTRUKTURISASI BAS
a) Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual
dan kas
b) Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker
c) Mengakomodir Penganggaran Berbasis Kinerja
d) Penyesuaian dengan aplikasi SPAN-SAKTI
Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut
pelaporan
e) Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis
akrual
13. STRUKTUR Bagan Akun Standar
13
No
KLASIFIKASI
Digit
TUJUAN
ATRIBUT PELAPORAN
1
SATKER
6
LK PER KL
BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2
KPPN
3
LK PER KPPN
3
AKUN
6
KLASIFIKASI EKONOMI
4
PROGRAM
3+2+2
KLASIFIKASI PROGRAM
5
OUTPUT
4+3
LAPORAN KINERJA
Kegiatan,
Fungsi,
Subfungsi,
Satuan
6
DANA
1+1+8
KLASIFIKASI DANA
No Register Utang dan Hibah
7
Bank
1+4
Bank, Arus Kas
KPPN
8
Kewenangan
1
Jenis Kewenangan
9
Lokasi
2+2
Tempat kegiatan
10
Anggaran
1
11
Antar entitas
6
12
Cadangan
6
Due-To and Due-From
14. 3. DUA PENCATATAN-BUN
sekarang
Ke depan
Sistem Akuntansi
Pusat
Sistem
Akuntansi
Akrual
SAU
SAKUN
Satu Sistem
Kas
Akrual sebagai pencatatan utama, sedangkan
kas sebagai pencatatan kedua
15. 3. DUA PENCATATAN-SATKER
sekarang
Ke depan
SAKTI
SAI
Akrual
SAKPA
Simak
BMN
Satu Sistem
Kas
Akrual sebagai pencatatan utama, sedangkan
kas sebagai pencatatan kedua
16. dari CATATAN menuju LK
16
16
SPAN – Catatan Utama
SPAN – Catatan Kedua
Basis Akrual
Basis Kas
• Laporan Operasional
• Neraca
• Laporan Perubahan Ekuitas
• Laporan Realisasi Anggaran
• Laporan Arus Kas
• Laporan Saldo Anggaran Lebih
Catatan atas Laporan Keuangan
17. 4. Penyempurnaan Aplikasi Satker
SAAT INI
1. Aplikasi RKA KL
2. Aplikasi DIPA
3. Aplikasi SPM
4. Aplikasi Peran
5. Aplikasi Sistem Akuntansi
Instansi:
- SAKPA
- SIMAK BMN ( termasuk
Persediaan)
FUTURE
1. Modul Penganggaran
2. Modul Komitmen
3. Modul Pembayaran
4. Modul Bendahara
5. Modul Persediaan
6. Modul Aset Tetap
7. Modul Pelaporan
8. Modul Administrasi
17
18. Ruang Lingkup
Aplikasi Satker
Terintegrasi
Portal SPAN
SPAN SMS
Portal SPAN merupakan
Aplikasi berbasis web yang
memfasilitasi SATKER dalam
mengirim dan menerima
Arsip Data Komputer (ADK)
dari atau ke SPAN. Sehingga
SATKER dapat menghemat
waktunya untuk tidak perlu
ke KPPN.
SPAN-SMS merupakan
aplikasi yang dapat
dipergunakan SATKER dalam
memonitor data
keuangannya. SATKER cukup
mengirimkan SMS dengan
format tertentu ke SPANSMS Service, yang dalam
waktu tidak terlalu lama
mengatahui status data
keuangannya. Aplikasi
Portal SPAN dan SPAN-SMS
gateway akan ditempatkan
pada Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan.
Modul Penganggaran
Modul Komitmen
Modul Bendahara
Modul Pembayaran
Modul Persediaan
Modul Aset Tetap
Modul Pelaporan
Modul Administrator
19. 5. Satu Database
Ilustrasi Penyusunan Laporan Internal dengan data dari KPPN (Saat ini)
Dit. A
KPPN 1
Dit. B
KPPN 2
KPPN 3
Dit. C
KPPN 4
KPPN 5
KPPN 6
20. Ilustrasi Penyusunan Laporan Internal dengan
data dari KPPN/Kanwil (dalam SPAN)
Dit. A
Dit. B
Dit. C
Single Database
KPPN 1
KPPN2
KPPN 3
KPPN 4
KPPN 5
KPPN 6
24. Inter Koneksi Aplikasi Satker & SPAN
SATKER
DJPb
Pusintek
Front Office
SPAN
Application
View Data
Kurir
SPAN
Server
DB to DB Comunication
VP
Hardcopy +
QR Code
SATKER
N
Ekspedisi
I n t e r f a c e
Hardcopy +
QR Code
Internet Network
Portal
Application
ADK
Aplikasi
Satker
Server
Modem
Internet
SMS
Management Server
for Collecting &
Depcrypting Data
DB to DB Communication
Satker
SMS Center
Application
Application
HP
SMS
Gateway
25. 7. PENYEMPURNAAN Mekanisme
Konsolidasi
• Konsolidasi dilakukan oleh sistem, dengan
menggunakan aplikasi Oracle
• Penyusunan Laporan Konsolidasi BA BUN
secara otomatis karena penggunaan akses
langsung Oracle pada BA BUN
• Konsolidasi LKPP dimungkinkan oleh
sistem, dengan menggunakan data dalam
data base SPAN setelah direkonsiliasi
25
26. LAPORAN KEUANGAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
SPAN menghasilkan Laporan Keuangan berbasis akrual
dan kas:
A. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
26
27. LAPORAN KEUANGAN
Mengacu pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
2. Laporan selain LKPP
a. Laporan kinerja, berupa capaian output
b. Laporan berbasis Government Finance Statistics
(GFS) berupa pre defined reports
c. Laporan managerial (user defined reports) sesuai
kebutuhan pengguna
27
28. INFORMASI dalam LAPORAN
KEUANGAN
1. Informasi Keuangan
* Anggaran diisi dari DIPA
* Realisasi dari penerbitan SP2D
2. Informasi Kinerja (Output)
* Rencana/target capaian diisi dari DIPA
* Realisasi capaian output diisi dari
informasi yang dikirim secara periodik
(bulanan/Triw)
29. Contoh Format Laporan Kinerja
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 20XX
(dalam ribuan rupiah)
Kementrian/Lembaga
: …
Satuan Kerja
: …
…….
Belanja
Keluaran
Kode
1428
Kegiatan
Ket
Anggaran
Realisasi
Rencana
Realisasi
Satuan
3,6
Milyar
3,6
Milyar
1.200
1.140
orang
Kegiatan Pengemb. SAI
32065 Penyusunan SAI
--