More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to pelaksanaan apbdesa
Similar to pelaksanaan apbdesa (20)
More from Formasi Org
More from Formasi Org (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
pelaksanaan apbdesa
- 1. Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 24, 25, dan 26 Diolah dari: Penerimaan Desa Pengeluaran Desa Rekening Kas Desa Khusus desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya akan diatur oleh Pemerintah Kab/Kota Semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan keuangan desa harus melalui rekening kas desa dan didukung bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai pemasukkan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Bendahara dapat menyimpan uang di Kas Desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan Tidak termasuk untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan Kepala Desa Rekening Kas Desa
- 2. Diolah dari: Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan • Mengajukan pendana- an disertai RAB (Renca- na Anggaran Biaya) dengan juga melampir- kan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataaan tanggung jawab, dan Lampiran Bukti Transaksi • Menggunakan Buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung- jawaban pelaksanaan kegiatan di desa • SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang & jasa diterima • Verifikasi RAB yang diajukan • Meneliti kelengkapan SPP • Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam SPP • Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan • Menolak jika SPP tidak memenuhi persyaratan • Mengesahkan RAB • Menyetujui permintaan pembayaran • Melakukan pembayaran • Melakukan pencatatan pengeluaran • Menyertakan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksana Kegiatan Sekretaris Desa Kepala Desa Bendahara
- 3. Diolah dari: Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 32 Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Diolah dari: Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 33 Perubahan APBDesa Perubahan dapat dilakukan apabila terjadi: • Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergesaran antar jenis belanja. • Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran SilPA tahun sebelumnya harus digunkan dalam tahun berjalan. • Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. • Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. • Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah • Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran • Tata cara pengajuan perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan APBDesa
- 5. Diolah dari: Permendagri No. 113/2014, Bab V, Bagian Kedua Pelaksanaan, Pasal 34 Bantuan Keuangan Setelah Perubahan APBDesa 1. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. 2. Perubahan APBDesa di informasikan kepada BPD