1. SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA KANTOR WILAYAH ………………………………………………………………
(* pejabat kuasa pengguna Barang)
Nomor : ……………………………………………………………
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA ……(*UPKPB, misalkan
Direktorat Jenderal/Kantor Wilayah/Satker/UPT)........ BERUPA......(*Jenis Barang, Misalkan
Bangunan/Kendaraan/Barang Inventaris kantor).
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA KANTOR WILAYAH ……………(* pejabat kuasa pengguna Barang)……….
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara
pada ……(*UPKPB, misalkan Direktorat Jenderal/Kantor
Wilayah/Satker/UPT)…..... maka perlu dibentuk panitia penghapusan Barang
Milik Negara;
b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4609);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 tanggal 4 September
2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/ KM.6/2008 tanggal 19 Juni 2008
tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara
Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Di Lingkungan DJKN Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan
Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan.
6. Peraturan internal instansi mengenai Organisasi dan Tata Kerja;
Memperhatikan : 1. Surat usulan satuan kerja/UPT
2. Surat permohonan anggota panitia ke instansi terkait
M E M U T U S K A N
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA KANTOR WILAYAH…………………..
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA........ BERUPA..........
2. KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada ……(*UPKPB,
misalkan Direktorat Jenderal/Kantor Wilayah/Satker/UPT)…..... dengan susunan
keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA : Panitia tersebut bertugas:
a. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan
penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan
penghapusan BMN;
b. Berkoordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi
teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan
dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Penelitian/Pemeriksaan Barang.
c. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui
Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan
penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN.
d. Berdasarkan Pesetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna
BMN, Menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut
dan menyelenggarakan penjulan/pelelangan dengan cara lelang melalui
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
e. Menyetorkan hasil penjualan/pelelangan kekas negara dan menyampaikan
laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah
Lelang/Berita Acara Pemusnahan.
KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran……..
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan
sendirinya setelah panitia menyampaikan laporan danmenyampaikan
pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di : ………………..
Pada tanggal : …………………
-------------------------------------------
Jabatan..............
…………….Nama……………..
NIP. …………………………………………
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal .............................. di Jakarta;
2. Direktur Jenderal …………………………
3. Kepala Kantor Wilayah ………………….
4. Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Hukum dan HAM
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM
6. Kepala Kantor……………….. (Satker);
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
