Downloaded 172 times
Contoh sk-panitia-penghapusan
- 1. SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALAKANTOR WILAYAH ……………………………………………………………… (* pejabat kuasa pengguna Barang) Nomor : …………………………………………………………… TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA ……(*UPKPB, misalkan Direktorat Jenderal/Kantor Wilayah/Satker/UPT)........ BERUPA......(*Jenis Barang, Misalkan Bangunan/Kendaraan/Barang Inventaris kantor). DIREKTUR JENDERAL/KEPALA KANTOR WILAYAH ……………(* pejabat kuasa pengguna Barang)………. Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proses penghapusan Barang Milik Negara pada ……(*UPKPB, misalkan Direktorat Jenderal/Kantor Wilayah/Satker/UPT)…..... maka perlu dibentuk panitia penghapusan Barang Milik Negara; b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.6/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/ KM.6/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Di Lingkungan DJKN Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan. 6. Peraturan internal instansi mengenai Organisasi dan Tata Kerja; Memperhatikan : 1. Surat usulan satuan kerja/UPT 2. Surat permohonan anggota panitia ke instansi terkait M E M U T U S K A N Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL/KEPALA KANTOR WILAYAH………………….. TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA........ BERUPA..........
- 2. KESATU : MembentukPanitia Penghapusan Barang Milik Negara pada ……(*UPKPB, misalkan Direktorat Jenderal/Kantor Wilayah/Satker/UPT)…..... dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini. KEDUA : Panitia tersebut bertugas: a. Menginventarisir Barang Milik Negara (BMN) yang akan diusulkan penghapusannya dan mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN; b. Berkoordinasi dengan Pengelola BMN (KPKNL/Kanwil DJKN) serta instansi teknis terkait, guna penelitian administrasi dan fisik BMN yang akan dihapuskan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang. c. Mengajukan Persetujuan Penghapusan kepada Pengelola BMN melalui Pengguna BMN sesuai batas kewenangan, serta mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan dari Pengguna BMN. d. Berdasarkan Pesetujuan dan Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna BMN, Menetapkan harga limit/plafon atas BMN yang dihapuskan tersebut dan menyelenggarakan penjulan/pelelangan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). e. Menyetorkan hasil penjualan/pelelangan kekas negara dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas dimaksud yang tertuang Dalam Risalah Lelang/Berita Acara Pemusnahan. KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran…….. KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah panitia menyampaikan laporan danmenyampaikan pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di : ……………….. Pada tanggal : ………………… ------------------------------------------- Jabatan.............. …………….Nama…………….. NIP. ………………………………………… Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Sekretaris Jenderal .............................. di Jakarta; 2. Direktur Jenderal ………………………… 3. Kepala Kantor Wilayah …………………. 4. Kepala Biro Perlengkapan Kementerian Hukum dan HAM 5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM 6. Kepala Kantor……………….. (Satker); 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.