Dokumen tersebut membahas tentang alur proses, jenis transaksi, dan dokumen sumber yang terkait dengan aktivitas bendahara pengeluaran dan penerimaan serta transaksi yang terjadi di BPP terkait dengan pengelolaan dana uang muka.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas peranan Seksi Bank KPPN dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi rekonsiliasi rekening koran, rekonsiliasi internal antara modul keuangan, koreksi terhadap akun sementara, dan upaya meningkatkan akurasi data. Seksi Bank berperan penting dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
Laporan ini membahas peran seksi bank dalam penyajian laporan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan realisasi anggaran disusun secara mingguan dan bulanan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti selisih antara pencatatan realisasi dan pencatatan kas serta validitas data yang perlu diuji. Untuk mengujinya, dil
Dokumen tersebut membahas tentang alur proses, jenis transaksi, dan dokumen sumber yang terkait dengan aktivitas bendahara pengeluaran dan penerimaan serta transaksi yang terjadi di BPP terkait dengan pengelolaan dana uang muka.
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas peranan Seksi Bank KPPN dalam penyusunan laporan keuangan, meliputi rekonsiliasi rekening koran, rekonsiliasi internal antara modul keuangan, koreksi terhadap akun sementara, dan upaya meningkatkan akurasi data. Seksi Bank berperan penting dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat.
Laporan ini membahas peran seksi bank dalam penyajian laporan realisasi anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan realisasi anggaran disusun secara mingguan dan bulanan untuk menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti selisih antara pencatatan realisasi dan pencatatan kas serta validitas data yang perlu diuji. Untuk mengujinya, dil
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Dokumen ini membahas tentang perlunya KPPN melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening secara berkala untuk memastikan validitas informasi data rekening. KPPN diminta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening sesuai surat edaran, lalu melaporkan hasilnya ke Kanwil untuk diverifikasi. Kanwil kemudian melaporkan hasil verifikasi ke Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan secara
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah semestert I 2015 terkait penerimaan negara melalui SPAN dengan (1) memperbarui aplikasi konversi, (2) memantau transaksi suspen dan koreksi penerimaan, serta (3) menyelaraskan pemahaman tentang pengelolaan penerimaan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 59/2007. Dokumen tersebut menjelaskan beberapa aturan terkait sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk ketentuan mengenai penyusunan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi serta penyempurnaan yang dilakukan melalui Surat Edaran Mendagri untuk memberikan panduan lebih lanjut
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas penatausahaan penerimaan negara melalui Sistem Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Negara (SPAN). Dokumen tersebut menjelaskan peraturan terkait, lingkup kegiatan Kantor Pelayanan Pajak dan Pengawasan Negara (KPPN) dalam SPAN, prosedur penatausahaan penerimaan negara, koreksi data transaksi, konfirmasi, dan alur retur Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D).
Dokumen ini membahas tentang perlunya KPPN melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening secara berkala untuk memastikan validitas informasi data rekening. KPPN diminta melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekening sesuai surat edaran, lalu melaporkan hasilnya ke Kanwil untuk diverifikasi. Kanwil kemudian melaporkan hasil verifikasi ke Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan secara
Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Terkait Penerimaan Negara melalui SPANAhmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah semestert I 2015 terkait penerimaan negara melalui SPAN dengan (1) memperbarui aplikasi konversi, (2) memantau transaksi suspen dan koreksi penerimaan, serta (3) menyelaraskan pemahaman tentang pengelolaan penerimaan negara.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi pemerintahan daerah khususnya mengenai prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluruhans (SKPKD). Terdapat penjelasan mengenai jurnal standar, contoh penerapan, dan mekanisme pencatatan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
Dokumen tersebut membahas tentang keterkaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keterkaitan ini terlihat dari kewajiban SKPD untuk mengelola dan melaporkan barang milik daerah, serta menyusun laporan keuangan SKPD yang digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keduanya didasarkan pada peraturan dan standar akuntansi pemerint
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
Dokumen tersebut membahas kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABUN berfokus pada akuntansi kas negara sedangkan SAI menangani akuntansi keuangan dan barang di instansi pemerintah. Keduanya bekerja sama untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat.
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah melalui perbaikan sistem pengendalian internal dan proses bisnis akuntansi kas di Kantor Pusat dan Perwakilan Negara (KPPN). Beberapa poin pembahasan antara lain mengenai penyesuaian saldo awal, rekonsiliasi transaksi, analisis laporan keuangan, serta sinergi antara berbagai unit dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi anggaran pemerintah daerah, mulai dari pengesahan anggaran, alokasi anggaran, hingga realisasi anggaran. Terdapat penjelasan mengenai jurnal-jurnal akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi terkait anggaran pemerintah daerah.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
Dokumen ini membahas tentang implementasi SPAN pada instansi vertikal di Kementerian Keuangan, mencakup regulasi, strategi piloting SPAN dan SAKTI, modul dan interface yang dipiloting, integrasi proses bisnis pembayaran, serta evaluasi dan penyelesaian kendala selama piloting SPAN.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang mencakup kerangka umum SAPP, hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, proses bisnis SAPP, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, serta reviu atas laporan keuangan pemerintah."
Dokumen tersebut membahas penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 59/2007. Dokumen tersebut menjelaskan beberapa aturan terkait sistem akuntansi pemerintah daerah, termasuk ketentuan mengenai penyusunan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi serta penyempurnaan yang dilakukan melalui Surat Edaran Mendagri untuk memberikan panduan lebih lanjut
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, petugas Kebersihan, dan Pramubakti
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang koneksitas proses bisnis akuntansi dan pelaporan antara Ditjen Perbendaharaan dengan Satuan Kerja. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Perlunya penyempurnaan koneksitas proses bisnis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja sejalan dengan rencana pengembangan SPAN.
2. Kajian terhadap organisasi sistem akuntansi pemerintah dengan memperhatikan international best practice yaitu model
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yaitu sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran di seluruh instansi pemerintah."
Lahirnya sistem informasi keuangan berbasis komputer kerjasama bpkp dan ugmIsnan Rahmanto
Sistem Informasi Keuangan berbasis komputer dikembangkan UGM bersama BPKP untuk mendukung penyusunan laporan keuangan. Sistem ini terdiri atas SIMAGAMA untuk anggaran dan SIMAKUN untuk akuntansi, yang memungkinkan pengelolaan data keuangan secara online dari 380 unit UGM. Implementasi sistem ini dimulai pada 2003 dan telah mendukung penyusunan laporan keuangan UGM.
Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBNAhmad Abdul Haq
Laporan realisasi APBN merangkum informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan anggaran selama satu periode berdasarkan format I-Account APBN. Laporan ini disusun secara mingguan oleh Seksi Bank untuk kepentingan manajemen keuangan negara.
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari proposal skripsi tentang pembangunan aplikasi perangkat lunak akuntansi realisasi anggaran pemerintah daerah. Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah pengelolaan keuangan pemerintah, identifikasi masalah, tujuan dan batasan penelitian serta kegunaan yang diharapkan dari penelitian tersebut.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Dokumen tersebut membahas reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) tahun 2020 oleh Kementerian Keuangan. Terdapat penambahan satu indikator baru yaitu konfirmasi capaian output, serta penyesuaian bobot dan formula beberapa indikator lainnya guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
Proposal KTTA Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Lapora...Muhammad Rafi Kambara
Disusun Oleh: Muhammad Rafi Kambara
Tinjauan atas Implementasi Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Aplikasi E-Rekon&LK pada KPPN Tegal
tanggal publikasi3 Sep 2018
deskripsi publikasiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004. Atas LKPP tersebut diaudit dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan amanah UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015. Ditemukan 6 permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam LKPP tahun 2015 tersebut, 2 di antara enam masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi transaksi keuangan antara satuan kerja dengan KPPN secara periodik dan analisis/telaah terhadap laporan keuangan yang disusun satuan kerja dari tingkat bawah sampai paling atas.
Ditjen Perbendaharaan meluncurkan aplikasi rekonsiliasi berbasis web yang bernama Aplikasi e-Rekon&LK. E-Rekon&LK singkatan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan e-Rekon&LK, rekonsiliasi menjadi lebih mudah, terbentuk single database, dan dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan di mana saja menggunakan jaringan internet sesuai slogan dari e-Rekon&LK yaitu easy, simple, accountable. Data valid hasil rekonsiliasi digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga. Penggunaan data dengan single database pada e-Rekon&LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi tingkat wilyah sampai dengan..
Lanjutkan Membaca>>>>>>>
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Dokumen tersebut menjelaskan proses siklus perekaman uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di pemerintahan, meliputi informasi umum tentang UP dan GUP, alur proses perekaman UP dan GUP mulai dari pencatatan penerimaan SP2D, pengambilan tunai, pencatatan penerimaan barang, pencatatan perintah bayar, pembuatan kuitansi, SPP dan SPM.
Dokumen tersebut memberikan contoh ilustrasi jurnal akuntansi untuk berbagai transaksi pemerintah seperti pembayaran gaji, kontrak, hibah, dan lainnya dengan menggunakan pendekatan siklus transaksi.
Modul Komitmen membahas manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier bertujuan mengelola data detail supplier untuk digunakan sebagai tujuan pembayaran. Manajemen kontrak bertujuan mengelola data kontrak untuk mendukung perencanaan kas berdasarkan arus kas komitmen.
Dokumen ini menjelaskan proses perekaman BAST non kontraktual di sistem KOM untuk mendokumentasikan transaksi pembelian barang dan jasa. Terdapat beberapa langkah utama yaitu (1) login ke sistem KOM, (2) masuk menu pencatatan BAST non kontraktual, (3) isi data BAST dan distribusi COA, (4) lakukan pendetilan COA 15/16 segmen, dan (5) cetak dan simpan BAST untuk pembuatan SPP. BAST non kont
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tata kelola informasi pihak penerima pembayaran dalam implementasi SPAN, mencakup manajemen data supplier, penyempurnaan proses bisnis, dan prinsip-prinsip pengelolaan data supplier seperti pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan data.
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen komitmen dalam implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Terdapat penjelasan mengenai proses bisnis manajemen komitmen saat ini dan yang diharapkan di SPAN, serta struktur data kontrak yang akan dicatat dalam SPAN.
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan wewenang pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran belanja negara seperti KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara. Juga dijelaskan proses alur pelaksanaan APBN, jenis-jenis pengujian tagihan, perbedaan pengujian yang dilakukan oleh PPK dan PPSPM, serta pengujian yang dilakukan bendahara terhadap berbagai jenis belanja seperti barang dan jasa,
Peraturan ini mengatur perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran negara. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru mengenai sertifikasi bendahara dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bendahara.
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Sri Haryati
Dokumen tersebut merupakan peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada kementerian negara/lembaga. Peraturan ini mengatur tentang penyelesaian hak dan kewajiban, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja bagi entitas yang dilikuidasi. Pemimpin entitas yang dilikuidasi atau pemimpin entitas yang membawahinya secara struktural bertanggung jawab sebagai penanggung
Dokumen ini menjelaskan proses perekaman BAST non kontraktual di sistem KOM untuk mendokumentasikan transaksi pembelian barang dan jasa. Terdapat beberapa langkah seperti memilih supplier, menginput data distribusi COA, melakukan pendetilan barang, dan menyimpan BAST untuk kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan SPP. BAST non kontraktual dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi seperti BAST KKP, valas
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor
PMK-182/PMMK.05/2017 tanggal 29 November 2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup K/L
Salah satu Kewajiban satuan kerja yang memiliki Rekening Pemerintah adalah
Pelaporan Saldo Rekening.
Pelaporan saldo rekening dilakukan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya
dilakukan bersamaan dengan Penyampaian LPJ Bendahara.
Selain digunakan untuk Pembukaan dan Penutupan Rekening,
Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi)
juga digunakan untuk Pelaporan saldo rekening dan penyampaian
LPJ Bendahara.
Latar Belakang
3. Menu/Modul SILABUN
Menu yang terdapat dalam Modul SILABUN:
1. Upload
2. Rekening Pengeluaran
3. Rekening Penerimaan
4. RPL
5. Laporan Saldo
Untuk Upload ADK LPJ Bendahara
Untuk menampilkan perbandingan data rekening
(BPG/BPN/RPL) antara data KPPN dengan data
Satker
Untuk menampilkan saldo rekening yang telah
dilaporkan
4. Langkah Penyampaian LPJ Bendahara Menggunakan Aplikasi
SPRINT
1. Melakukan pengiriman ADK LPJ dari Modul SILABI
Contoh ADK LPJ Bendahara Pengeluaran
07_2018_549530000_03-08-2018.lpj
Contoh ADK LPJ Bendahara Penerimaan
LPJP_07_2018_549530_0001.ZIP
07: Bulan Periode LPJ
2018: Tahun Periode LPJ
549530000: Kode satker+Kode BPP
03-08-2018: Tanggal ADK dibentuk
07: Bulan Periode LPJ
2018: Tahun Periode LPJ
549530: Kode satker
0001: Nomor urut bendahara penerimaan
5. 2. Membuka alamat aplikasi SPRINT
(https://sprint.kemenkeu.go.id)
3. Login dengan user Operator Satker
4. Melakukan upload ADK
LPJ dan PDF Rekening
Koran bulan berkenaan di
menu SILABUN, Upload
6. Jenis:
LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
Bulan:
Bulan Periode LPJ Berkenaan
ADK:
ADK LPJ Bendahara Pengeluaran/Penerimaan yang akan
diupload
Lampiran:
Softcopy PDF Rekening Koran Periode Berkenaan hasil
Scan
Notifikasi berhasil upload ADK LPJ &
Rekening Koran
7. 5. KPPN melakukan verifikasi data LPJ
Bendahara
Boleh berbeda
Boleh berbeda
8. 6. Status Upload LPJ:
Menunggu Persetujuan: Sedang dilakukan verifikasi oleh KPPN
Tolak: Data LPJ salah, satker memperbaiki dan melakukan upload ulang
Approve: Data LPJ benar dan sudah disetujui KPPN
