Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. RAPAT KOORDINASI TEKNIS - SEKSI BANK KPPN
AKUNTANSI PELAPORAN
DALAM SPAN
Jakarta, 23 April 2014
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
2. AGENDA :
KONSEP AKUNTANSI PELAPORAN DALAM SPAN
o Basis Penganggaran dan Pelaporan
o Model Pencatatan
o Hubungan General Ledger dan Subledger
KONSEP PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
DAN PELAPRAN ARUS KAS
o Pelaporan Realisasi Anggaran
o Pelaporan Arus Kas
REKONSILIASI INTERNAL
o Modul GL dengan CM
o Modul GL dengan GR
4. • Basis Kas untuk Penganggaran dan Basis Akrual untuk Akuntansi dan Pelaporan
• Transaksi diproses melalui subledger (Modul SA, BC, PM, GR, CM) kemudian
dibukukan (posting) ke GL untuk dapat menghasilkan laporan keuangan
• Jurnal dicatat pada subledger sebelum diposting ke GL dengan menggunakan
dua ledger (Accrual dan Cash ledger)
• Menggunakan metode SLA untuk mencatat jurnal di dua ledger tersebut
• Posting dilakukan secara centralised dan terjadwal (scheduling)
• Terdapat validasi dalam sistem seperti budget checking, Cross Validation Rule
(CVR), security rule, dll
• Transaksi dicatat dengan kodifikasi COA yang terdiri dari 12 segmen, diantaranya
segmen Satker, Akun, KPPN, Bank, dst
KONSEP AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM SPAN
6. • Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipisahkan antara
penanggungjawab keuangan (pemegang kas) dan
penanggungjawab operasional (pengguna anggaran)
- - > CFO vs COO
• Menteri Keuangan bertindak sebagai Chief Financial Officer
(CFO) atau sebagai Bendahara Umum Negara/Kuasa BUN
(BUN/Kuasa BUN)
• Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operational Officer
(COO) atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA)
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
7. • Realisasi anggaran merupakan realisasi atas anggaran yang
telah ditetapkan baik untuk pendapatan, belanja, tranfer
daerah, maupun pembiayaan
• Realisasi anggaran menjadi tanggungjawab entitas yang
mempunyai anggaran (PA/KPA)
• PA/KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran yang
dikelolanya, antara lain dengan menyusun laporan realisasi
anggaran
• LRA merupakan laporan realisasi dari PA/KPA (satker/KL)
sebagai sebuahh entitas akuntansi/pelaporan
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
8. • Laporan arus kas disajikan oleh entitas yang mempunyai
fungsi perbendaharaan umum
• Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yaitu
unit yang ditetapkan sebagai BUN/BUD dan/atau Kuasa
BUN/BUD
• BUN adalah Menteri Keuangan yang dalam prakteknya
dikuasakan kepada Dirjen Perbendaharaan, dan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat PKN sebagai Kuasa
BUN Pusat dan KPPN sebagai Kuasa BUN Daerah
• PKN dan KPPN bertanggungjawab menyusun Laporan Arus
Kas (LAK) atas rekening yang dikelolanya
PELAPORAN ARUS KAS
9. • Setiap transaksi realisasi baik pendapatan, belanja, transfer
daerah maupun pembiayaan akan dilaporkan dalam LRA dan
LAK
• Atas realisasi tsb entitas akuntansi/pelaporan (satker/KL) akan
menyusun LRA
• Mutasi kas atas realisasi tsb akan disajikan dalam LAK oleh
PKN sebagai Kuasa BUN Pusat atau KPPN sebagai Kuasa BUN
Daerah
• Misal, transaksi penerimaan Nikah Rujuk yang disetor oleh
wajib setor akan dilaporkan sebagai realisasi penerimaan
Kandepag, tetapi arus kasnya akan disajikan oleh KPPN
dimana Bank Persepsi terkait bermitra yang menerima
setoran tsb
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (1/3)
10. • KPPN sebagai operating unit (OU) bisa menyajikan LRA atas satker
yang menjadi lingkupnya untuk keperluan untuk manajerial (bukan
akuntabilitas)
• Untuk memastikan validitas data keuangan yang ada di KPPN perlu
dilakukan proses check and balance, yakni dengan cara KPPN
melakukan rekonsiliasi dengan data realisasi yang ada di entitas
akuntansi
• Untuk memudahkan proses rekonsiliasi dibuatlah CVR 022, dimana
setiap satker akan selalu dipasangkan dengan OU-nya masing-
masing.
Misal :
1. Satker KPP Gambir selalu menjadi mitra KPPN Jakarta II, maka dimanapun
WP dari KPP Gambir setor pajak maka realisasi pendapatan pajaknya akan
selalu tersaji di KPPN Jakarta II
2. Satker ESDM (CVR : mitra KPPN jakarta II) setor ke RKUN (milik PKN), maka
realisasi (LRA) tersaji di KPPN Jakarta II sedangkan LAK nya ada di PKN. Jadi
untuk keperluan rekonsiliasi maka satkerESDM akan rekon dengan KPPN
Jakarta II
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (2/3)
11. LAK dan LRA akan sama dan bisa diperbandingkan hanya pada level
konsolidasi pemerintah pusat, edangkan pada level dibawahnya
tidak berkorelasi secara langsung (tidak bisa diperbandingkan
secara langsung) karena ada perbedaan ‘rule’ antar keduanya, LAK
disusun mengikuti entitas pemilik kas (BUN), sementara LRA
disusun mengikuti entitas pengguna anggaran (PA/KPA)
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN ARUS KAS (3/3)
13. Proses Rekonsiliasi Internal antara General Ledger (GL)
dengan Sub Ledger (CM) membandingkan saldo kas menurut
modul GL dengan saldo kas menurut modul CM
Proses Rekonsiliasi Internal antara General Ledger (GL)
dengan Sub Ledger (GR) membandingkan saldo piutang
menurut modul GL dengan saldo piutang menurut modul CM
REKONSILIASI INTERNAL
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Di dalam LAK terdapat konsep dimana jika ada transaksi yang menggunakan rekening milik KPPN, baik menerima maupun mengeluarkan, KPPN dapat menyajikan laporan keuangan satker.
Rekonsiliasi internal dilakukan dengan membandingkan GL dan Sub Ledger.
Proses ini terjadi secara otomatis dengan membandingkan antar modul.
Rekonsiliasi ini dilakukan untuk memastikan semua data yang ada di modul telah diposting seluruhnya.