SlideShare a Scribd company logo
SUPPLIER DAN KONTRAK
Knowledge Sharing & Discussion
Pointer issue terkini
 Monitoring atas pendaftaran data Supplier
 Merge Supplier
 Data Supplier Penyetoran Dana Retur
 Supplier PPNPN
 Penonaktifan rekening supplier pegawai pindah
 Perubahan nomenklatur Satker
 Supplier Penerima Pengembalian Pendapatan
 Penggunaan Virtual Account
 Pendaftaran Supplier Retur
 Kegagalan Pencadangan Dana
 Pendaftaran Kontrak Multiyear
Monitoring atas Pendaftaran Data Supplier
 Monitoring atas proses pendaftaran data Supplier
dilakukan periodik di akhir hari
 Tidak boleh ada data supplier menggantung di akhir
hari
 Run report Daftar Ringkasan Pendaftaran Data
Supplier (status “Baru” dan “Dalam Proses”)
 Menu Commitment Supplier, dengan pencarian
parameter status “Baru” dan “Dalam Proses”
Penggabungan (Merge) Supplier
 Merge Supplier terdiri dari :
Merge Header Supplier
Merge Site Supplier
 Penggabungan dilakukan atas permintaan satuan kerja
yang disampaikan melalui KPPN ke Tim PDR SPAN
(melalui sarana email serv desk)
 Otomatis akan menggabungkan data kontrak dan data
pembayaran (invoice)
 Data supplier yang pernah dimintakan penggabungan
otomatis akan Non aktif oleh sistem dan tidak bisa
diaktifkan kembali
Supplier Retur
 Dasar Hukum ;
Perdirjen 44/PB/2015
S-1358/PB.8/2016
 Agar dibedakan :
Penyetoran dana retur dari rr BO I
Penyetoran dana retur dari RR BO I
 Perekaman Supplier
Dari rr BO I direkam oleh KPPN dengan NRS 89509
Dari RR BO I direkam oleh Dit SITP berdasarkan
permintaan dari KPPN (lampiran S-1358/PB.8/2016)
Supplier PPNPN
 Dasar Hukum :
Perdirjen 58/PB/2013
Perdirjen 31/PB/2016
S-7018/PB.8/2016
 Tipe Supplier yang digunakan adalah tipe 6
 Validasi tipe 3 dan 6 tidak bisa duplikasi
 Tipe Supplier Tidak bisa dilakukan perubahan
Penonaktifan Rekening Supplier
 Sesuai Perdirjen 58/2013, penonaktifan rekening supplier dapat
dilakukan karena adanya pegawai pindah atau karena sebab lain
yang dijelaskan oleh satker pada surat permintaan penonaktifan
data supplier
 Terjadi beberapa kasus kegagalan pendaftaran rekening supplier
di KPPN yang disebabkan karena rekening sudah pernah
terdaftar namun statusnya tidak aktif
 Hal ini disebakan karena kesalahan user dalam melakukan
penonaktifan rekening supplier tersebut
 Sebelum melakukan tindakan pada aplikasi untuk pertama kali
hendaknya user membaca buku panduan penggunaan aplikasi
SPAN
Perubahan Nomenklatur Satker (1)
 Perubahan nomenklatur satker menyebabkan nama satker
berubah namun kode satker tetap
 Untuk itu, satker harus memastikan nama satker pada
referensi dalam aplikasi SAS telah sesuai dengan nama yang
baru (cek referensi peraturan terkait struktur organisasi, dll)
 Referensi Satker pada SPAN akan secara otomatis ter-update
pada saat terjadi revisi DIPA, namun nama supplier untuk tipe
1 dan 3 yang telah terdaftar di SPAN tidak otomatis berubah
 Mekanisme perubahan nama supplier tipe 1 dan 3 yang telah
terdaftar sebelumnya satkter agar melakukan permintaan
perubahan data supplier dengan surat sesuai format lampiran
VII perdirjen 58/2013 dilampiri referensi/ketetapan yang
memuat nomenklatur yang baru ke KPPN
Perubahan Nomenklatur Satker (2)
 KPPN juga memastikan nama satker pada referensi satker
dalam aplikasi Konversi dan SP2D telah sesuai dengan
nama yang baru
 KPPN meneruskan surat permintaan tersebut diatas ke
DTP untuk diproses
 Satker mengajukan tagihan atas SPM yang ditujukan
kepada Bendahara/Pegawai (tipe 1 dan 3) setelah
memperoleh Laporan Informasi Supplier yang memuat
nama/nomenklatur yang baru dari KPPN
Tata cara penggunaan
 Sesuai surat Direktur Transformasi Perbendaharaan No S-103/PB.8/2014
tanggal 18 Februari 2014, untuk transaksi pengembalian pendapatan
dan/atau penerimaan di KPPN digunakan 1 (satu) informasi pokok supplier
untuk seluruh KPPN
 Informasi pokok supplier tersebut telah direkam oleh Kantor Pusat dengan
NRS 7047
 Pada saat akan melakukan pembayaran pengembalian pendapatan dan/atau
penerimaan, KPPN diminta untuk merekam informasi lokasi dan informasi
rekening menggunakan user Kepala Kantor dengan mengacu pada supplier
dengan NRS 7047
 Apabila pada saat proses perekaman informasi rekening gagal dilakukan
karena rekening tersebut sudah terdaftar di KPPN lain, KPPN bersangkutan
segera mengirimkan permintaan assignment rekening ke Tim Pengelola
Data Referensi melalui service desk dan command center (format
sebagaimana lampiran 1C Perdirjen 13/2014)
 KPPN tidak boleh menggunakan supplier selain NRS 7047 dalam rangka
pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan
Tata cara pendaftaran
 Retur akibat kesalahan Nomor Rekening dan/atau Nama
Bank
• Satker membuat ADK SPM dummy yang memuat data
supplier dengan informasi nomor rekening dan/atau nama
bank yang sudah benar
• KPPN melakukan konversi atas ADK SPM dummy dari
satker
• KPPN HANYA mengupload data supplier (BCSR) hasil
konversi tersebut
• Data supplier disetujui sampai Kasi PD, sehingga akan
menambah site bank pada supplier berkenaan
• Terhadap data nomor rekening dan/atau nama bank yang
salah dilakukan penonaktifan sebagaimana prosedur dalam
Perdirjen 58/2013
Tata cara pendaftaran
 Retur akibat kesalahan Nama Pemilik Rekening
• Retur akibat kesalahan nama pemilik rekening terjadi untuk
transaksi yang dibayarkan melalui RTGS atau SKN (Kliring)
• Perubahan nama pemilik rekening sebagaimana diatur dalam S-
232/PB.8/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal penegasan tata cara
perubahan informasi rekening pada data SPAN
• Satker mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier
ke KPPN sebagaimana lampiran Perdirjen 58/2013 disertai copy
rekening koran/buku tabungan/referensi bank
• User Kepala Kantor melakukan perubahan nama pemilik
rekening sebagaimana surat dari satker. Penulisan perbaikan
nama pemilik rekening dengan menggunakan HURUF
KAPITAL
Pencadangan Dana Kontrak
 Setiap tindakan mengelola dana baik di user FO Validasi
maupun di user Khusus KK (apabila perubahan data
kontrak di user KK) agar diperhatikan notifikasi hasilnya
 Apakah Tindakan Berhasil atau Tindakan Berhasil
dengan Pengecualian
 Apabila ada pengecualian berarti pencadangan gagal
dilakukan
 Pencadangan gagal bisa disebabkan oleh Dana yang tidak
cukup, sedang proses revisi atau terdapat blokir atas dana
dimaksud
 Kecukupan dana agar dilakukan pengecekan atas 2 digit
akun (inquiry fund 2 digit akun)
Pendaftaran Kontrak Multiyear
 S-7527/PB.8/2016
 Primary Key untuk pendaftaran kontrak adalah Nomor
Kontrak dan Mata uang;
 Dalam hal nomor kontrak sudah pernah didaftarkan, maka
nomor yang sama tidak dapat didaftarkan kembali (dengan
mata uang yang sama);
 Hasil inventaris data terdapat beberapa KPPN yang
mendaftarkan Kontrak MY yang sama ditahun anggaran
berbeda (contoh data excel)
 Bahan antisipasi :
 Cek tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak (cek
apabila tahun mulai sudah TAYL maka perlu dicek TAYL
sudah pernah didaftarkan atau belum)
 Pengecekan via report “Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang
Belum Selesai”

More Related Content

What's hot

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
Sri Haryati
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
Tatang Suwandi
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
Ahmad Abdul Haq
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanAhmad Abdul Haq
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
Sri Haryati
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Ahmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
Ahmad Abdul Haq
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Sri Haryati
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Ahmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Ahmad Abdul Haq
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
Ahmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Ahmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021Aplikasi silabi 2021
Aplikasi silabi 2021
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring spanPetunjuk manual aplikasi online monitoring span
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
 
Sprint modul silabun
Sprint modul silabunSprint modul silabun
Sprint modul silabun
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Syarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpjSyarat kelengkapan tagihan lpj
Syarat kelengkapan tagihan lpj
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/20172017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017
 

Similar to Issue terkini stabilisasi span

Data supplier
Data supplierData supplier
Data supplier
KPPNTARAKANSIERA
 
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptxSLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
BimaSanjaya7
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
Sri Haryati
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
NurulFajri53
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
Sri Haryati
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
kppn137
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur span
kppn137
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
kppn137
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Erny Anggrahini
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013
present_ku
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
XavierSarante
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmentugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
earendilevenstar83
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iiiKPP Pratama Kepanjen
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
AriyantiLasmi
 
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptxMATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
s16028
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
yudhaprathama
 
manual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdfmanual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdf
Fajar Baskoro
 
Uml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagramUml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagram
adie_oxide
 

Similar to Issue terkini stabilisasi span (20)

Data supplier
Data supplierData supplier
Data supplier
 
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptxSLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
SLIDE BIMTEK SUPPLIER.pptx
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur span
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013Peraturan revisi dipa 2013
Peraturan revisi dipa 2013
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmentugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen
 
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iiiPembuka sosialisasi spt masa ppn 1111   eselon iii
Pembuka sosialisasi spt masa ppn 1111 eselon iii
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
 
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptxMATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
MATERI REFRESHMENT TRANSAKSI B2B PADI UMKM_211123.pptx
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
 
manual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdfmanual-book-govstore-V009.pdf
manual-book-govstore-V009.pdf
 
Uml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagramUml pertemuan 2 activity diagram
Uml pertemuan 2 activity diagram
 

More from Sri Haryati

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
Sri Haryati
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
Sri Haryati
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
Sri Haryati
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
Sri Haryati
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
Sri Haryati
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPAN
Sri Haryati
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabun
Sri Haryati
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per
Sri Haryati
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Sri Haryati
 
Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018
Sri Haryati
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
Sri Haryati
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1
Sri Haryati
 
Pajak Hotel
Pajak HotelPajak Hotel
Pajak Hotel
Sri Haryati
 

More from Sri Haryati (13)

2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
2021- Juknis Kartu Kredit Pemerintah (KKP).pdf
 
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
07. ilustrasi jurnal sakti siklus transaksi.pptx
 
4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx4. Modul Pembayaran.pptx
4. Modul Pembayaran.pptx
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
 
Junknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPANJunknis nonkontrak SPAN
Junknis nonkontrak SPAN
 
Aplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabunAplikasi Sprint modul silabun
Aplikasi Sprint modul silabun
 
230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per230 pmk.05 2016_per
230 pmk.05 2016_per
 
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
Pmk nomor 48_tahun_2017_tentang_likuidasi_pengganti_pmk_272_tahun_2014
 
Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018Kep 531 pb_2018
Kep 531 pb_2018
 
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
6b968 bagan akun_standar_th_2018_balai_jogja
 
Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1Star a group 1 tugas ke 1
Star a group 1 tugas ke 1
 
Pajak Hotel
Pajak HotelPajak Hotel
Pajak Hotel
 

Recently uploaded

Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 

Recently uploaded (18)

Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 

Issue terkini stabilisasi span

  • 1. SUPPLIER DAN KONTRAK Knowledge Sharing & Discussion
  • 2. Pointer issue terkini  Monitoring atas pendaftaran data Supplier  Merge Supplier  Data Supplier Penyetoran Dana Retur  Supplier PPNPN  Penonaktifan rekening supplier pegawai pindah  Perubahan nomenklatur Satker  Supplier Penerima Pengembalian Pendapatan  Penggunaan Virtual Account  Pendaftaran Supplier Retur  Kegagalan Pencadangan Dana  Pendaftaran Kontrak Multiyear
  • 3.
  • 4. Monitoring atas Pendaftaran Data Supplier  Monitoring atas proses pendaftaran data Supplier dilakukan periodik di akhir hari  Tidak boleh ada data supplier menggantung di akhir hari  Run report Daftar Ringkasan Pendaftaran Data Supplier (status “Baru” dan “Dalam Proses”)  Menu Commitment Supplier, dengan pencarian parameter status “Baru” dan “Dalam Proses”
  • 5.
  • 6. Penggabungan (Merge) Supplier  Merge Supplier terdiri dari : Merge Header Supplier Merge Site Supplier  Penggabungan dilakukan atas permintaan satuan kerja yang disampaikan melalui KPPN ke Tim PDR SPAN (melalui sarana email serv desk)  Otomatis akan menggabungkan data kontrak dan data pembayaran (invoice)  Data supplier yang pernah dimintakan penggabungan otomatis akan Non aktif oleh sistem dan tidak bisa diaktifkan kembali
  • 7.
  • 8. Supplier Retur  Dasar Hukum ; Perdirjen 44/PB/2015 S-1358/PB.8/2016  Agar dibedakan : Penyetoran dana retur dari rr BO I Penyetoran dana retur dari RR BO I  Perekaman Supplier Dari rr BO I direkam oleh KPPN dengan NRS 89509 Dari RR BO I direkam oleh Dit SITP berdasarkan permintaan dari KPPN (lampiran S-1358/PB.8/2016)
  • 9.
  • 10. Supplier PPNPN  Dasar Hukum : Perdirjen 58/PB/2013 Perdirjen 31/PB/2016 S-7018/PB.8/2016  Tipe Supplier yang digunakan adalah tipe 6  Validasi tipe 3 dan 6 tidak bisa duplikasi  Tipe Supplier Tidak bisa dilakukan perubahan
  • 11.
  • 12. Penonaktifan Rekening Supplier  Sesuai Perdirjen 58/2013, penonaktifan rekening supplier dapat dilakukan karena adanya pegawai pindah atau karena sebab lain yang dijelaskan oleh satker pada surat permintaan penonaktifan data supplier  Terjadi beberapa kasus kegagalan pendaftaran rekening supplier di KPPN yang disebabkan karena rekening sudah pernah terdaftar namun statusnya tidak aktif  Hal ini disebakan karena kesalahan user dalam melakukan penonaktifan rekening supplier tersebut  Sebelum melakukan tindakan pada aplikasi untuk pertama kali hendaknya user membaca buku panduan penggunaan aplikasi SPAN
  • 13.
  • 14. Perubahan Nomenklatur Satker (1)  Perubahan nomenklatur satker menyebabkan nama satker berubah namun kode satker tetap  Untuk itu, satker harus memastikan nama satker pada referensi dalam aplikasi SAS telah sesuai dengan nama yang baru (cek referensi peraturan terkait struktur organisasi, dll)  Referensi Satker pada SPAN akan secara otomatis ter-update pada saat terjadi revisi DIPA, namun nama supplier untuk tipe 1 dan 3 yang telah terdaftar di SPAN tidak otomatis berubah  Mekanisme perubahan nama supplier tipe 1 dan 3 yang telah terdaftar sebelumnya satkter agar melakukan permintaan perubahan data supplier dengan surat sesuai format lampiran VII perdirjen 58/2013 dilampiri referensi/ketetapan yang memuat nomenklatur yang baru ke KPPN
  • 15. Perubahan Nomenklatur Satker (2)  KPPN juga memastikan nama satker pada referensi satker dalam aplikasi Konversi dan SP2D telah sesuai dengan nama yang baru  KPPN meneruskan surat permintaan tersebut diatas ke DTP untuk diproses  Satker mengajukan tagihan atas SPM yang ditujukan kepada Bendahara/Pegawai (tipe 1 dan 3) setelah memperoleh Laporan Informasi Supplier yang memuat nama/nomenklatur yang baru dari KPPN
  • 16.
  • 17. Tata cara penggunaan  Sesuai surat Direktur Transformasi Perbendaharaan No S-103/PB.8/2014 tanggal 18 Februari 2014, untuk transaksi pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan di KPPN digunakan 1 (satu) informasi pokok supplier untuk seluruh KPPN  Informasi pokok supplier tersebut telah direkam oleh Kantor Pusat dengan NRS 7047  Pada saat akan melakukan pembayaran pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan, KPPN diminta untuk merekam informasi lokasi dan informasi rekening menggunakan user Kepala Kantor dengan mengacu pada supplier dengan NRS 7047  Apabila pada saat proses perekaman informasi rekening gagal dilakukan karena rekening tersebut sudah terdaftar di KPPN lain, KPPN bersangkutan segera mengirimkan permintaan assignment rekening ke Tim Pengelola Data Referensi melalui service desk dan command center (format sebagaimana lampiran 1C Perdirjen 13/2014)  KPPN tidak boleh menggunakan supplier selain NRS 7047 dalam rangka pengembalian pendapatan dan/atau penerimaan
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. Tata cara pendaftaran  Retur akibat kesalahan Nomor Rekening dan/atau Nama Bank • Satker membuat ADK SPM dummy yang memuat data supplier dengan informasi nomor rekening dan/atau nama bank yang sudah benar • KPPN melakukan konversi atas ADK SPM dummy dari satker • KPPN HANYA mengupload data supplier (BCSR) hasil konversi tersebut • Data supplier disetujui sampai Kasi PD, sehingga akan menambah site bank pada supplier berkenaan • Terhadap data nomor rekening dan/atau nama bank yang salah dilakukan penonaktifan sebagaimana prosedur dalam Perdirjen 58/2013
  • 22. Tata cara pendaftaran  Retur akibat kesalahan Nama Pemilik Rekening • Retur akibat kesalahan nama pemilik rekening terjadi untuk transaksi yang dibayarkan melalui RTGS atau SKN (Kliring) • Perubahan nama pemilik rekening sebagaimana diatur dalam S- 232/PB.8/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal penegasan tata cara perubahan informasi rekening pada data SPAN • Satker mengajukan Surat Permintaan Perubahan Data Supplier ke KPPN sebagaimana lampiran Perdirjen 58/2013 disertai copy rekening koran/buku tabungan/referensi bank • User Kepala Kantor melakukan perubahan nama pemilik rekening sebagaimana surat dari satker. Penulisan perbaikan nama pemilik rekening dengan menggunakan HURUF KAPITAL
  • 23.
  • 24. Pencadangan Dana Kontrak  Setiap tindakan mengelola dana baik di user FO Validasi maupun di user Khusus KK (apabila perubahan data kontrak di user KK) agar diperhatikan notifikasi hasilnya  Apakah Tindakan Berhasil atau Tindakan Berhasil dengan Pengecualian  Apabila ada pengecualian berarti pencadangan gagal dilakukan  Pencadangan gagal bisa disebabkan oleh Dana yang tidak cukup, sedang proses revisi atau terdapat blokir atas dana dimaksud  Kecukupan dana agar dilakukan pengecekan atas 2 digit akun (inquiry fund 2 digit akun)
  • 25.
  • 26. Pendaftaran Kontrak Multiyear  S-7527/PB.8/2016  Primary Key untuk pendaftaran kontrak adalah Nomor Kontrak dan Mata uang;  Dalam hal nomor kontrak sudah pernah didaftarkan, maka nomor yang sama tidak dapat didaftarkan kembali (dengan mata uang yang sama);  Hasil inventaris data terdapat beberapa KPPN yang mendaftarkan Kontrak MY yang sama ditahun anggaran berbeda (contoh data excel)  Bahan antisipasi :  Cek tanggal mulai dan tanggal berakhir kontrak (cek apabila tahun mulai sudah TAYL maka perlu dicek TAYL sudah pernah didaftarkan atau belum)  Pengecekan via report “Laporan Kontrak Tahun Jamak Yang Belum Selesai”

Editor's Notes

  1. NRS Rupiah RR 265960 Alasan direkam oleh pusat : tidak semua KPPN ada dana retur di RR BO I, dan pengalaman perekaman di KPPN banyak yang salah
  2. Lampiran I Perdirjen 58 / 2013 Tipe 3 : Transaksi Belanja Pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima, yang merupakan pegawai dari satuan kerja yang mengajukan tagihan