[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tata kelola informasi pihak penerima pembayaran dalam implementasi SPAN, mencakup manajemen data supplier, penyempurnaan proses bisnis, dan prinsip-prinsip pengelolaan data supplier seperti pencatatan, penggunaan, dan pemeliharaan data.
Contoh SOP Keuangan & Accounting
SOP ini sangat membantu Anda bagaimana mengelola Keuangan dan Pencatatan Akuntansi sesuai dan Standar Operasional Prosedur.
Anda Tidak perlu Pusing dan Repot!!! Kami sudah sediakan Contohnya sebagai refrensi,... ANDA tinggal susun SOP Anda sendiri dengan mudah!!!
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Contoh SOP Keuangan & Accounting
SOP ini sangat membantu Anda bagaimana mengelola Keuangan dan Pencatatan Akuntansi sesuai dan Standar Operasional Prosedur.
Anda Tidak perlu Pusing dan Repot!!! Kami sudah sediakan Contohnya sebagai refrensi,... ANDA tinggal susun SOP Anda sendiri dengan mudah!!!
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Penyusunan APBD Sesuai UU 25/2004, UU 17/2003, dan Permendagri 13/2006Dadang Solihin
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Pemaparan Program Manfaat Layanan Tambahan Program Perumahan BPJSTK. Pinjaman berupa Kredit Pemilikan
Rumah Tapak (KPR) atau Kredit
Pemilikan Rumah Susun/Apartemen
(KPA) termasuk Take Over Kredit. PUMP (PINJAMAN UANG MUKA
PERUMAHAN)
Pinjaman untuk menyediakan sebagian
atau seluruh Uang Muka Perumahan
dan wajib dibundling dengan KPR BP
Jamsostek. Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
“Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Peserta
memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau
manfaat lain”
2. Dasar Hukum Lainnya:
a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 29
September 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan
tambahan Dalam program Jaminan Hari Tua.
b. Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan BPJS
Ketenagakerjaan No. 43/PKS/DIR/2021 dan PER/204/102021 tanggal 28 Oktober 2021
Tentang Penyediaan Layanan Dan Jasa Perbankan Dalam Rangka Pemberian Manfaat
Layanan Tambahan Berupa Fasilitas Pembiayaan Perumahan
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Materi supplier SPAN
1. Tata Kelola Informasi Pihak Penerima Pembayaran
dalam Implementasi SPAN
MANAJEMEN DATA
SUPPLIER
2. • Fitur pembayaran secara Giral
• Reformasi Bidang Keuangan Negara
• Penyempurnaan Proses Bisnis dan
Implementasi SPAN
• Data supplier dalam Kerangka
Implementasi SPAN
• Prinsip Pencatatan dan Penggunaan
Data Supplier
• Pemeliharaan Data Supplier
OUTLINE
3. Pembayaran secara Giral
• Pencairan dana berdasarkan SP2D dilakukan melalui transfer dana dari Kas
Negara pada bank operasional kepada Rekening Pihak Penerima yang
ditunjuk pada SP2D [Pasal 64 PMK 190/2013]
• Penggunaan rekening sebagai tujuan pembayaran terkait dengan:
a. Pembayaran dengan LS; diantaranya meliputi pembayaran kepada:
keperluan penyedia barang dan jasa
Bendahara Pengeluaran / pihak lainnya untuk pembayaran non-gaji induk
pembayaran honor dan perjalanan dinas [pasal 40 PMK 190/2012]
b. Pembayaran Gaji induk (pasal 22)
c. Bendahara pengeluaran dalam rangka UP [Pasal 28]
4. PPK
• PPK berwenang untuk melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara,
diantaranya berupa tugas dan wewenang untuk membuat dan
menandatangani SPP [Pasal 13 ayat 1 huruf h PMK 190/2012]
• Dalam Penerbitan SPP, PPK diantaranya melakukan
pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak
menerima pembayaran atas beban APBN [Pasal 14 ayat 1 huruf c PMK
190/2012]
• Dalam hal pembuatan komitmen terkait dengan perjanjian/
kontrak, dicantumkan informasi berupa nama bank, nama dan
nomor rekening penerima pembayaran [Pasal 35 ayat 3 PMK 190]
• Dalam hal tagihan terkait dengan penyedia barang/jasa bukti-
bukti yang sah, diantaranya meliputi :
Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor
rekening penyedia barang dan jasa [Pasal 40 ayat 2 b PMK 190]
PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
5. PPSPM
• Pemeriksaan hak tagih oleh PPSPM meliputi “pihak
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran” [PP 45/20120
Pasal 67 (5) d]
• Pengujian terhadap SPP beserta dokumen
pendukung yang dilakukan oleh PPSPM meliputi:
1.kebenaran pihak yang berhak menerima
pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan [Pasal 17 ayat 3
PMK 190/2012]
2.Bukti-bukti yang sah diantaranya: Referensi bank
yang menunjukkan nama dan nomor rekening
penyedia barang dan jasa [Pasal 40 ayat 2 b PMK 190]
PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS
6. Landasan Hukum
Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan
sistem informasi data mengenai pihak yang
melakukan perjanjian dengan pemerintah atau pihak
yang memperoleh pembayaran dari kuasa BUN,
yang paling sedikit mencakup informasi mengenai:
• Nama
• NPWP
• Nomor rekening bank
• Alamat
[PP 45/2013; Bab X; Sistem Informasi Keuangan
NegaraPasal 179]
IMPLEMENTASI SPAN
10. • Data supplier merupakan bagian dari thumb rules* proses
pembayaran
• Penyampaian data supplier dilakukan bersamaan dengan data
RFC (Kontrak) atau Resume Tagihan
• Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung
jawab KPA
• KPPN hanya menggunakan data supplier dari Satker (tidak
melakukan konfirmasi terhadap sumber data (KPP/Bank))
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
11. • Validasi Data Supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah
pencatatan kembali data yang sama (duplikasi) dan
pencatatan data yang tidak valid
• KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima/
rekening sebagaimana tercantum dalam RFC / Resume
Tagihan yang sesuai dengan Data Supplier.
• Konfirmasi kepada Satker atas data supplier (berupa Nomor
Register Supplier) dilakukan menggunakan format laporan
yang disediakan aplikasi
• Adanya unit pengelola data supplier yang tidak terlibat secara
langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di KPPN
PRINSIP PENCATATAN DAN PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
12. KPP BANK SUPPLIER SATKER KPPN
Penggunaan
identitas dalam
rangka
pengadaan
barang / jasa &
transfer/pemba
yaran atas
beban APBN
Verifikasi
dokumen
pendukung (copy
NPWP dan buku/
rekening koran )
dan bertanggung
jawab atas
kebenaran data
supplier sesuai
dokumen
pendukungnya
Validasi atas
unique
existence dari
data supplier
[tidak dicatat
dua kali].
Penggunaan
data supplier
untuk transfer
atas beban
APBN
Identitas terkait
aktivitas vendor
dan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
Tanggung
jawab atas
Penerapan
prinsip “know
your
customer”*
NPWP
DATA
REKENING
FORM DATA
SUPPLIER
ADK DATA
SUPPLIER
DATA
SUPPLIER
NRS & Konfirmasi
TATA KELOLA PENGGUNAAN DATA SUPPLIER
14. KODE TIPE SUPPLIER
JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA
1 Satker √
2
Penyedia barang dan
jasa
√
3 Pegawai √
4
BA 999
selain Penerusan
Pinjaman & transfer
√
5 Transfer Daerah √
6 Penerusan Pinjaman √
7 Lain-lain √
KATEGORI SUPPLIER DAN JUMLAH PENERIMA PEMBAYARAN
15. KO
DE
TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN
BA/NON
BA
1 Satker
- Permintaan dan
penggantian/pertanggungjawaban UP
- Permintaan dan pertanggungjawaban TUP
Non
BA 999
2
Penyedia barang
dan jasa
- Kontraktual
- Non Kontraktual
Non
BA 999
3 Pegawai
- Pembayaran gaji
- Honor
- Lembur
Non
BA 999
4
BA 999
selain Penerusan
Pinjaman & transfer
- Investasi
Pemerintah
- Subsidi
- Kredit Program
- Loan repayment
- Pembayaran terkait SBN
- Jasa Bank penatausaha
PP
- Jasa Bank Persepsi
- Pengembalian PFK
- Lain-lain
BA 999
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
16. KO
DE
TIPE SUPPLIER JENIS KOMITMEN
BA/NON
BA
5 Transfer Daerah
- Transfer ke Daerah
- Hibah ke Daerah
BA 999
6
Penerusan
Pinjaman
- Pembayaran Penerusan Pinjaman [BUMN/D dan
Pemda]
BA 999
7 Lain-lain
- Pengembalian
pajak/PBB/BPHTB/BM-C
- Pengembalian PNBP
- Pengembalian setoran
uang pensiun
- Lain-lain
Non
BA999
KATEGORI SUPPLIER DAN JENIS TRANSAKSI
17. Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
Additional Bank Information (Informasi Rekening
Tambahan)
STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)
18. Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP
1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos
7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN
1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama
Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9.
Kode IBAN
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
-
Additional Bank Information (Informasi Rekening Tambahan)
STRUKTUR DATA SUPPLIER SATU PENERIMA (TIPE 1,2,4 DAN 7)
19. Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier
(Informasi Rekening
Supplier)
Additional Bank
Information
(Informasi Rekening
Tambahan)
Bank Supplier
(Informasi Rekening
Supplier)
Additional Bank
Information
(Informasi Rekening
Tambahan)
Bank Supplier
(Informasi Rekening
Supplier)
Additional Bank
Information
(Informasi Rekening
Tambahan)
STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3,5 DAN 6)
20. Header Supplier (Informasi Pokok Supplier)
1. Nomor Register Supplier (NRS) 2. Nama Supplier 3. NPWP
1. Nama Site 2. Tipe Supplier 3. Alamat 4. Kabupaten 5. Provinsi 6. Kode Pos
7. Negara 8. Nomor Telepon dan Alamat Email 9. Kode KPPN
1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama Cabang Bank
6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9. Kode IBAN
Site Supplier (Informasi Lokasi Supplier)
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier)
1. Nama Pegawai/Pemerintah Daerah/Pengguna Dana 2. NPWP 3. NIP 4. Lokasi 5.
Alamat 6. Kabupaten/kota 7. Provinsi 8. Kode Pos 9. Negara
Additional Bank Information (Informasi Rekening Tambahan)
STRUKTUR DATA SUPPLIER BANYAK PENERIMA (TIPE 3, 5 & 6)
21. Informasi Pokok
HEADER
DATA
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Informasi
Pokok
Nama Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
NPWP Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Satker Mandatory N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A
22. Informasi Lokasi
DATA
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Informasi
Lokasi
Alamat Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kota Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Propinsi Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Kode Pos Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Negara Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Telepon Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Email Supplier Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Tipe Supplier Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
23. Informasi Rekening
DATA
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Informasi
rekening
Negara Lokasi Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Swift Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Nama Cabang Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
IBAN Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Mata Uang Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Detail Nama Cabang Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
24. Informasi Tambahan Rekening
DATA
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Informasi
Tambahan
Nama
Pegawai/Nama
Pemda/Nama
Pengguna Dana
N/A N/A Mandatory N/A Mandatory Mandatory N/A
NPWP N/A N/A Mandatory N/A Mandatory Mandatory N/A
NIP N/A N/A Mandatory N/A N/A N/A N/A
Lokasi (Pemda) N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A N/A
Alamat N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A
Kota N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A
Propinsi N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A
Kode Pos N/A N/A N/A N/A N/A Optional N/A
Kode Negara N/A N/A N/A N/A N/A Mandatory N/A
Email Satker Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
27. • Registrasi Data Supplier
Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor
Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di
SatkerBA-999
• Update Data Supplier
Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang
diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi
fungsi management user dalam pengelolaan data supplier
• “Inactive” Supplier
Proses membuat elemen data supplier menjadi tidak aktif dan
tidak dapat digunakan dalam proses pembayaran
• “Merge” Supplier
Penggabungan elemen data supplier pada beberapa supplier
menjadi ke satu supplier tertentu
FUNGSI-FUNGSI DATA SUPPLIER
28. Approval Hierarchy
Upload Registrasi Data Supplier-Non BABUN
Proses Bisnis dan Approval Hierarchy Registrasi Data Supplier Non BA999
Kasi Pencairan Dana
KPPN
KPPN MO
KPPN FO
Satker
Menerima notifikasi
dan melakukan
approval data
supplier
Verifikasi dan
Approval data
supplier
Entry data supplier
Menerima notifikasi,
melakukan approval
data supplier dan
menerbitkan NRS
Notifikasi Nomor Register Supplier
SPAN
ADK
Kontrak/
SPM
Aplikasi
Satker
31. Permasalahan Data input dari Satker
• Supplier
No Permasalahan Solusi
1 NPWP tidak valid Konfirmasi ke KPP terkait NPWP
yang valid. Sistem memvalidasi
NPWP harus 12 digit dan digit ke-10
s.d digit ke-12 adalah kode KPP
2 Nama pemilik rekening
(Nomor rekening yang sama telah
terdaftar dengan nama pemilik
rekening yang berbeda)
Untuk mencegah retur dan
penolakan data supplier karena
perbedaan nama pemilik rekening,
satker harus memastikan
kebenaran nama pemilik rekening
dengan meminta referensi bank
supplier dan melakukan perekeman
pada aplikasi SPM dengan benar
dan tepat sesuai referensi bank
32. 1. Negara Bank 2. Nama Bank 3. Kode Bank 4. Nomor Rekening 5. Nama
Cabang Bank 6. Nama Pemilik Rekening 7. Mata Uang 8. Kode SWIFT 9.
Kode IBAN
Bank Supplier (Informasi Rekening Supplier/ Penerima)
DATA
TYPE SUPPLIER
1 2 3 4 5 6 7
Satker
Penyedia Brg
& Jasa
Pegawai BA 999
Transfer
Daerah
Penerusan
Pinjaman
Lain-lain
Informasi
rekening
Negara Lokasi Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Kode Swift Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Nama Cabang Bank Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nama Pemilik Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Nomor Rekening Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
IBAN Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
Mata Uang Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Detail Nama Cabang Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional
33. • Informasi Pokok (Header): Memuat informasi utama berupa Nama Supplier
dan NPWP. Untuk setiap kombinasi unik dari dua elemen tersebut yang
didaftarkan ke SPAN akan memperoleh Nomor Register Supplier
• Informasi Lokasi (Site Address): Memuat kode tipe supplier, kode pos dan
alamat supplier
• Informasi Bank (Site Bank): Memuat primary key atas informasi bank yang
kombinasinya secara unik terkait dengan “nama pemilik rekening” tertentu
Nama Supplier NPWP NRS
Kode Tipe Supplier Kode Pos Alamat
Nama Bank Kode Bank Nama Cabang No. Rek Nama Pemilik Rekening
Struktur Data Supplier
34. Untuk penggunaan informasi rekening dimaksud, digunakan aturan best
practice dalam Bank Account Management (BAM) EBS, bahwa:
• satu rekening dimiliki oleh satu pemilik rekening.
• Entitas (pemilik rekening) dapat memiliki beberapa rekening, meskipun
dalam bank yang sama
Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut:
Nama Bank Kode Bank Nama Cabang Nomor Rekening Nama Pemilik
Rekening
BANK MANDIRI 520008000990 INDONESIA 1230045601 SANTI RAHAYU
BANK MANDIRI 520008000990 INDONESIA 1230045601 SINTA RAHAYU
BANK MANDIRI 520008000990 INDONESIA 1230045602 SANTI RAHAYU
BANK BUKOPIN 523441000990 INDONESIA 1230045601 SANTI RAHAYU
Penggunaan Bank Account Management pada EBS
35. Solusi atas Referensi Nama Pemilik
Rekening yang Tidak Tepat
• Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur
Transformasi Perbendaharaan DJPBN Nomor S-
232/PB.8/2014:
1. Apabila nama pemilik rekening yang dibawa satker
adalah data yang benar/semestinya, satker
diwajibkan menyampaikan surat permintaan
perubahan data supplier untuk selanjutnya dilakukan
perubahan oleh user Kepala KPPN.
2. Apabila nama pemilik rekening terkait dengan
supplier yang telah terdaftar di KPPN lain maka surat
permintaan tersebut diteruskan kepada tim PDR.
37. Poin-poin Khusus terkait Supplier dan Kontrak
• SUPPLIER
1. Gunakan / cantumkan data supplier secara konsisten.
2. Pastikan memilih tipe supplier yang benar demi kelancaran pendaftaran kontrak dan
pembayaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 58 Tahun 2013.
3. Tata cara perekaman data bendahara/supplier pada aplikasi SPM harus sesuai dengan
petunjuk pengisian dari DJPBN.
4. Perhatikan aturan mengenai supplier yang sering mengalami kesalahan pada saat
didaftarkan: supplier yang terkait dengan bantuan sosial, beasiswa, daya dan jasa,
pengesahan (SPM nihil) dan supplier banyak penerima yang didaftarkan sebagai
lampiran.
5. Data yang didapat dari pihak eksternal harus ditulis sama persis dengan yang diterbitkan
pihak eksternal tersebut. Hal yang paling utama adalah “nama rekening” harus sama
dengan nama rekening pada rekening koran/buku tabungan yang diterbitkan bank.
6. Lakukan konfirmasi jika data yang dimiliki satker dinilai meragukan. Misalnya NPWP
seharusnya 15 digit tetapi data yang diterima hanya 13 digit.
7. Apabila seorang pegawai menerima honor/ allowance beasiswa/ hak selain belanja
pegawai, hendaknya jangan menggunakan rekening yang biasa digunakan untuk
menerima gaji.
8. Tidak ada pembayaran dengan tujuan “terlampir” dalam SPAN.
Poin-poin Khusus terkait Supplier
Cakupan Manajemen Komitmen terdapat 2 modul yang saling berkaitan yaitu Manajemen Supplier dan Manajemen Komitmen, yang merupakan satu kesatuan dalam pengembangan proses bisnis SPAN yang akan dilaksanakan oleh Satker dan SPAN
PP Nomor 45 tahun 2013 Pelaksanaan APBN Pasal 73 Ayat 4
- Data supplier disampaikan dan ditatausahakan dalam database sistem sebelum penagihan disampaikan ke KPPN.
- Terdapat proses verifikasi kesesuaian data supplier yang tersimpan dalam data base dengan data supplier yang menjadi tujuan pembayaran dalam dokumen penagihan
*Thumb rules = bisnis proses yang paling utama, merupakan titik-titik terpenting dalam proses pembayaran.
Darimanakah data supplier pertama didapat oleh KPPN?
Dari data supplier pertama yang diajukan yang langsung otomatis terekam dalam database SPAN. Sehingga pendaftaran data supplier berikutnya apabila sama dengan yang pertama maka akan langsung tertolak otomatis.
Diawal LG sempat menjanjikan aplikasi kita dengan NPWP dari Pajak namun ternyata tidak mudah dan tidak langsung online secara langsung, meskipun sebenarnya Pajak sudah memberikan data secara periodik dengan kita.
Unit Pengelola Data supplier secara tugas akan dilaksanakan oleh Unit Pengelola Data Referensi (di Dit.Sistem Perbendaharaan).
Know your customer :
Prinsip yang diterapkan di perbankan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
Cantumkan pokok-pokok dalam draft pmk:
Cantumkan pokok-pokok dalam draft pmk:
Cantumkan pokok-pokok dalam draft pmk:
Struktur Data Supplier terdiri dari Header dan Site.
Ketika sebuah data supplier digunakan oleh beberapa satker, terdapat mekanisme dalam alat validasi yang unik dengan cara/ validasi kepada sesuatu yang dinamakan unique key/primary key dimana tiap bagian dalam data supplier memiliki unique key masing-masing sebagai berikut:
Header: a) NRS atau b) nama supplier dan npwp
Site address: kode tipe supplier dan kode pos
Site bank : kode dan nama bank, nama cabang, nomor rekening (untuk bank di Indonesia); kode swift* dan nomor rekening (untuk bank di luar Indonesia)
Kode swift = kodifikasi yang menunjukan cabang suatu bank yang berlaku internasional
Kenapa tidak dengan NPWP saja? Karena NPWP merupakan kode unik milik DJP dan jaminan atas validitas data tersebut tidak menjadi tanggung jawab DJP
Struktur Data Supplier terdiri dari Header dan Site.
Ketika sebuah data supplier digunakan oleh beberapa satker, terdapat mekanisme dalam alat validasi yang unik dengan cara/ validasi kepada sesuatu yang dinamakan unique key/primary key dimana tiap bagian dalam data supplier memiliki unique key masing-masing sebagai berikut:
Header: a) NRS atau b) nama supplier dan npwp
Site address: kode tipe supplier dan kode pos
Site bank : kode dan nama bank, nama cabang, nomor rekening (untuk bank di Indonesia); kode swift* dan nomor rekening (untuk bank di luar Indonesia)
Kode swift = kodifikasi yang menunjukan cabang suatu bank yang berlaku internasional
Kenapa tidak dengan NPWP saja? Karena NPWP merupakan kode unik milik DJP dan jaminan atas validitas data tersebut tidak menjadi tanggung jawab DJP
Struktur Data Supplier terdiri dari Header dan Site.
Ketika sebuah data supplier digunakan oleh beberapa satker, terdapat mekanisme dalam alat validasi yang unik dengan cara/ validasi kepada sesuatu yang dinamakan unique key/primary key dimana tiap bagian dalam data supplier memiliki unique key masing-masing sebagai berikut:
Header: a) NRS atau b) nama supplier dan npwp
Site address: kode tipe supplier dan kode pos
Site bank : kode dan nama bank, nama cabang, nomor rekening (untuk bank di Indonesia); kode swift* dan nomor rekening (untuk bank di luar Indonesia)
Kode swift = kodifikasi yang menunjukan cabang suatu bank yang berlaku internasional
Kenapa tidak dengan NPWP saja? Karena NPWP merupakan kode unik milik DJP dan jaminan atas validitas data tersebut tidak menjadi tanggung jawab DJP
Struktur Data Supplier terdiri dari Header dan Site.
Ketika sebuah data supplier digunakan oleh beberapa satker, terdapat mekanisme dalam alat validasi yang unik dengan cara/ validasi kepada sesuatu yang dinamakan unique key/primary key dimana tiap bagian dalam data supplier memiliki unique key masing-masing sebagai berikut:
Header: a) NRS atau b) nama supplier dan npwp
Site address: kode tipe supplier dan kode pos
Site bank : kode dan nama bank, nama cabang, nomor rekening (untuk bank di Indonesia); kode swift* dan nomor rekening (untuk bank di luar Indonesia)
Kode swift = kodifikasi yang menunjukan cabang suatu bank yang berlaku internasional
Kenapa tidak dengan NPWP saja? Karena NPWP merupakan kode unik milik DJP dan jaminan atas validitas data tersebut tidak menjadi tanggung jawab DJP
Gambar tersebut menggambarkan beberapa kemungkinan kombinasi hubungan antara supplier dengan satker dan satker dengan kppn:
Satu/Dua/Lebih supplier untuk satu satker
Satu supplier untuk satu/dua/lebih satker
Satu supplier untuk satu satker, dibayar di dua KPPN. Contohnya : Transaksi yang dibiayai dengan RM dan PHLN, Transaksi RM di bayar di KPPN Jakarta II dan Transaksi PHLN di bayar di KPPN Jakarta VI.
Tipe lokasi didaftarkan di masing-masing lokasi
Terkait konfigurasi ini, sistem melakukan validasi agar satu data supplier tidak terdaftar lebih dari satu kali.
Catatan:
Fitur update dan inactive dilakukan melalui ADK pada masa future sedangkan pada masa transisi dilakukan melalui permintaan manual dari satker untuk kemudian dilakukan/dieksekusi oleh user khusus di KPPN
Struktur Data Supplier terdiri dari Header dan Site.
Ketika sebuah data supplier digunakan oleh beberapa satker, terdapat mekanisme dalam alat validasi yang unik dengan cara/ validasi kepada sesuatu yang dinamakan unique key/primary key dimana tiap bagian dalam data supplier memiliki unique key masing-masing sebagai berikut:
Header: a) NRS atau b) nama supplier dan npwp
Site address: kode tipe supplier dan kode pos
Site bank : kode dan nama bank, nama cabang, nomor rekening (untuk bank di Indonesia); kode swift* dan nomor rekening (untuk bank di luar Indonesia)
Kode swift = kodifikasi yang menunjukan cabang suatu bank yang berlaku internasional
Kenapa tidak dengan NPWP saja? Karena NPWP merupakan kode unik milik DJP dan jaminan atas validitas data tersebut tidak menjadi tanggung jawab DJP
Poin2 ini perlu ditekankan sebab 1) sering terjadi 2) jika terjadi maka pembayaran tidak bisa dilanjutkan