Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yaitu sistem aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran di seluruh instansi pemerintah."
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut merangkum tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia. SAPP adalah sistem yang terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah pusat. Tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya untuk perencanaan anggaran, pengelolaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan keuangan pemerintah
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
siklus pengelolaan keu negara,anggaran dan akuntansiAry Efendi
1. Siklus pengelolaan keuangan negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban;
2. Ada perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi dalam fungsi, tujuan pencatatan, sistem pembukuan, output laporan, informasi yang dihasilkan, rentang waktu, dan transaksi yang dicatat.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara anggaran tradisional dan pendekatan baru yaitu New Public Management dalam penganggaran sektor publik. Anggaran tradisional bersifat sentralistik, incremental, dan berfokus pada input sedangkan New Public Management lebih berorientasi pada kinerja dan hasil serta menekankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada output dan outcome.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
Pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian keuangan daerah masing-masing bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai rencana, menilai kewajaran pelaporan keuangan, serta membandingkan rencana dan realisasi untuk menentukan penyimpangan. Ketiganya dilakukan oleh aparat daerah sendiri maupun lembaga eksternal seperti BPK.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas administrasi pengelolaan hibah, mulai dari definisi hibah, prinsip dasar pengelolaannya, kebijakan dan peraturan terkait, kriteria dan klasifikasi hibah, tata cara konsultasi dan perjanjian hibah, serta tata cara pengesahannya.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
Dokumen tersebut membahas tentang audit sektor publik. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian audit sektor publik, cakupan audit yang mencakup berbagai jenis audit seperti audit keuangan, operasional, kinerja, serta obyek dan proses audit sektor publik.
Dokumen tersebut membahas perbandingan antara anggaran tradisional dan pendekatan baru yaitu New Public Management dalam penganggaran sektor publik. Anggaran tradisional bersifat sentralistik, incremental, dan berfokus pada input sedangkan New Public Management lebih berorientasi pada kinerja dan hasil serta menekankan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada output dan outcome.
Kebijakan dan sistem akuntansi pendapatanNadia Amelia
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan dan sistem akuntansi pendapatan. Terdiri dari definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, pengakuan, pengukuran, akuntansi pendapatan di SKPD dan PPKD, serta prosedur dan penyajian pendapatan.
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
Pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian keuangan daerah masing-masing bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai rencana, menilai kewajaran pelaporan keuangan, serta membandingkan rencana dan realisasi untuk menentukan penyimpangan. Ketiganya dilakukan oleh aparat daerah sendiri maupun lembaga eksternal seperti BPK.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. SAPD mencakup kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan bagan akun standar. Permendagri 64/2013 melengkapi SAPD dengan panduan penyusunan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan bagan akun standar pemerintah daerah.
Dokumen tersebut merupakan analisis laporan keuangan pemerintah kota Manado tahun 2008-2009. Analisis menunjukkan hubungan antar laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Analisis rasio keuangan seperti rasio kemandirian dan efisiensi juga dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Terdapat beberapa jenis perencanaan berdasarkan periode dan ruang lingkupnya seperti RPJPN, RPJMN, RKP, dan RKA-K/L. Dokumen juga menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran seperti transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, dan pendekatan kinerja. Selain itu dijelaskan pula proses
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas beberapa dasar hukum dan peraturan penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) termasuk modul-modul utamanya seperti penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas, dan akuntansi pelaporan.
2018-04-11 (01) Ditjen Perbendaharaan - Hibah dan Pembayaran Kegiatan yang Di...Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas administrasi pengelolaan hibah, mulai dari definisi hibah, prinsip dasar pengelolaannya, kebijakan dan peraturan terkait, kriteria dan klasifikasi hibah, tata cara konsultasi dan perjanjian hibah, serta tata cara pengesahannya.
Pertemuan keempat membahas konsep anggaran pemerintah dan proses penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD). Terdapat penjelasan mengenai konsep dasar anggaran, fungsi anggaran, siklus penyusunan anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD, serta proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plaf
Audit pertanggungjaaban pemerintah dan auditorPuput Wiji
Dokumen tersebut membahas tentang audit sektor publik. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian audit sektor publik, cakupan audit yang mencakup berbagai jenis audit seperti audit keuangan, operasional, kinerja, serta obyek dan proses audit sektor publik.
Modul GL dan Pelaporan merupakan modul SAKTI yang menangani proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Modul ini membuat jurnal dari transaksi yang dihasilkan modul lain, membuat penyesuaian jurnal, memposting jurnal, membuat laporan keuangan, dan melakukan rekonsiliasi.
Dokumen tersebut membahas pengenalan dan persiapan penggunaan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja non-piloting, mencakup penjelasan mengenai modul-modul SAKTI dan proses pendaftaran pengguna.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang meliputi pengertian, ruang lingkup, modul-modul, dan kebijakan umum akuntansi SAKTI."
Si pi, asalila, hapzi ali ,siklus proses bisnis pendukung , universitas merc...ASA LILA
Dokumen tersebut membahas sistem informasi dan pengendalian internal pada siklus proses bisnis pendukung yang mencakup buku besar umum dan sistem pelaporan keuangan. Dokumen tersebut menjelaskan proses-proses utama dalam sistem tersebut seperti memperbarui buku besar umum, posting jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan laporan manajerial, serta ancaman-ancaman dan kontrol internal yang terkait.
13. SI&PI, Shalsabilla Desi, Hapzi Ali, Sistem Pelaporan dan Buku BesarShalsabillaDMutiara
Sistem buku besar dan pelaporan keuangan merupakan satu sistem tunggal yang mencakup proses memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan. Proses utama meliputi update buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. XBRL digunakan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara elektronik dalam format yang dapat digunakan dan dianalisis secara otomatis.
Dokumen tersebut memberikan panduan penggunaan aplikasi SAKTI untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Dijelaskan proses migrasi data, pengisian form belanja, rencana penarikan dana, dan persetujuan hingga penyusunan RKA akhir.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis akuntansi dan pelaporan dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) di Kementerian Keuangan. Dokumen menjelaskan strategi implementasi SPAN untuk mengintegrasikan proses bisnis, sistem aplikasi, dan kualitas informasi keuangan. Dokumen juga menjelaskan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan di SPAN, termasuk perubahan menuju akuntansi berbasis akrual dan laporan berbasis kinerja.
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar d...Sandy Setiawan
SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar dan Siklus Pelaporan Serta Mengidentifikasi Major Threat, Universitas Mercubuana, 2017
Aplikasi akuntansi dapat membantu pencatatan transaksi keuangan dan pembuatan laporan secara otomatis. Sistem ini menghimpun data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca akhir periode, dan laporan arus kas. Debit dan kredit adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi, di mana debit mewakili peningkatan uang dan kredit mewakili pengeluaran uang.
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...Sandy Setiawan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang siklus proses bisnis yang mendukung buku besar (general ledger) dan siklus pelaporan perusahaan, termasuk identifikasi ancaman utama dan evaluasi pengendalian internalnya.
(2) Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus buku besar dan pelaporan perusahaan mulai dari pembaruan buku besar, posting jurnal penyesuaian
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Bes...Sandy Setiawan
13. SI-PI, Sandy Setiawan, Hapzi Ali, Siklus Proses Bisnis Mendukung Buku Besar dan Siklus Pelaporan Serta Mengidentifikasi Major Threat, Universitas Mercu Buana, 2017
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. Hai! Saya Bang SAKTI,
Dan hari ini kita akan belajar tentang :
• Apa itu SAKTI?
• Ruang lingkup aplikasi SAKTI
• Topologi aplikasi SAKTI
• Modul dalam aplikasi SAKTI
• Fitur unggulan aplikasi SAKTI
3. ?
Mengintegrasikan
Seluruh aplikasi
satker yang ada
Digunakan oleh K/L dari
Level Satker, Wilayah,
Eselon 1 dan Kementerian.
Menerapkan Konsep
single database
Mempunyai fungsi utama:
Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban
Anggaran.
Ber-interface dengan
SPAN pada tiap tahap
siklus anggaran.
4. Ruang lingkup aplikasi SAKTI
Modul
Penganggaran
Modul
Komitmen
Modul
Pembayaran
Modul
Persediaan
Modul
Administrasi
Modul
Pelaporan
Modul
Bendahara
Modul
Aset
RKAKL
DIPA
SIMAK
BMN
PERSEDIAAN
APLIKASI EKSISTING
SAS
SILABI
SAIBA
APLIKASI EKSISTING
sakti
5. Ruang Lingkup Pengguna Aplikasi SAKTI
Kementerian Lembaga
(Termasuk Kemenkeu
BA 015)
Satker
BA 99907
BA 99908
BA 99905 (DAK
FISIK DANA
DESA)
Satker dan Konsolidator
BA 999
• BA 99901
• BA 99902
• BA 99903
• BA 99904
• BA 99905*
• BA 99999
BUN
• BUN Pusat
6. Modul Administrasi
Modul Administrasi adalah suatu modul yang diperuntukan bagi seorang administrator
dalam mengelola data referensi, data user, user manual, dan DB SAKTI.
Modul Administrasi meliputi:
Dokumentasi
bantuan
User
Management
Backup / Restore
Data referensi /
data transaksi
Security Management Pengelolaan Referensi
seluruh modul
7. Modul Anggaran
Modul Anggaran adalah modul yang melakukan proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses
perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran.
Penyusunan Anggaran (Budget Perparation): SBK, RKAKL, KPJM, dll
Pelaksanaan Anggaran (Management of Spending Authority): DIPA, POK,
Perencanaan Kas
Locking pagu pada proses revisi anggaran
Perhitungan pergerakan AFP
Output : ADK RKAKL
Fitur meliputi :
8. Modul Komitmen
Modul Komitmen adalah modul yang melakukan aktivitas terkait pencatatan data perikatan/kontrak
dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan
referensi dalam pelaksanaan pembayaran.
Manajemen Kontrak
Merupakan kegiatan
mengelola data kontrak
(perikatan dengan pihak
ketiga), untuk kemudian
didaftarkan ke SPAN
melalui KPPN.
Output : ADK Supplier, ADK Kontrak
Manajemen Supplier
Merupakan kegiatan
mengelola data penerima
pembayaran, untuk
kemudian didaftarkan ke
SPAN melalui KPPN.
Ruang Lingkup Modul Komitmen meliputi :
Pencatatan BAST
Mencatat BAST untuk
mengakui aset dan utang
pada saat serah terima
9. Modul Pembayaran
Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Resume Tagihan (SPP) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan
dana APBN
Output :
Dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan
ADK : ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan
10. Interkoneksi Satker & KPPN
SAKTI SPAN
DATA SUPPLIER /
KONTRAK
PENERBITAN
SPP
PEMBERIAN
NRS/NRK
PENCATATAN
HUTANG
PENERBITAN
SP2D
RESUME
TAGIHAN
SPM
NRS/NRK
NOMOR
TAGIHAN
SP2D
APLIKASI INTERFACE
SUPPLIER/R
FC
DATA RKAKL PENELAAHAN &
PENERBITAN DIPA
RKAKL
DIPA
DATA DIPA
PENERBITAN
BAR REKON
GL
REKON
BAR
REKON
LK
PENERBITAN
SPM
GL & PELAPORAN
11. Modul Bendahara
Modul Bendahara merupakan bagian Modul Pelaksanaan Anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara yang meliputi :
Bendahara Pengeluaran & Bendahara Penerimaan
Ouput : LPJ Bendahara
Penatausahaan
UP/TUP
Penatausahaan
LS Bendahara
Penatausahaan
Potongan/
pungutan pajak
Penatausahaan Surat
Bukti setoran
pendapatan,
pengembalian belanja
Transaksi lain yg dikelola oleh
Bendahara
12. Modul Persediaan
Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang
persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB).
Metode Pencatatan : Metode Perpetual
Metode Penilaian :
Metode Harga Beli Terakhir
Metode Harga Rata-rata (Average)
Ouput : Laporan Persediaan
13. Modul Aset Tetap
Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanaan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap
yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam
pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.
Fungsi Modul Aset Tetap :
Penatausahaan Barang Milik Negara, termasuk di dalamnya Konstruksi Dalam Pengerjaan,
Barang Bersejarah, dan Barang Pihak Ketiga yang digunakan atau dikelola oleh instansi
pemerintah.
Penatausahaan dan pencatatan semua transaksi mutasi BMN, baik itu perolehan, perubahan,
dan penghapusan.
Pengakuntansian BMN sebagai aset tetap dengan basis akrual.
Perhitungan dan pengakuntansian penyusutan Aset Tetap
Metode Penyusutan : Metode Garis Lurus
Ouput : Laporan BMN, Laporan Kondisi Barang, Laporan Penyusutan
14. Modul GL & Pelaporan
Modul GL dan Pelaporan merupakan Modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang
memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan.
Ruang lingkup:
1. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan modul-modul lain
terkait
2. Sistem pelaporan manajerial (statistik)
3. Sistem rekonsiliasi dan konsolidasi pelaporan
Output :
Lap. Operasional, LPE, Neraca, LRA
15. Proses di Modul GL & Pelaporan
VALIDASI
JURNAL
(COA)
POSTING
TRIAL
BALANCE
19. Single Entry Point
Single Entry Point menjelaskan bahwa
suatu transaksi cukup sekali diinput dan
apabila dibutuhkan oleh modul terkait
data tersebut akan di panggil tanpa
harus dilakukan penginputan ulang oleh
modul yang membutuhkan.
BAST/BAPP
/BAKP
KWITANSI
MODUL
KOMITMEN
MODUL
ASET TETAP
MODUL
PERSEDIAAN
MODUL
GLP
CATAT:
KODE
JUMLAH
HARGA
CARI BAST/BAPP/BAKP/
KWITANSI
PENDIAILAN ASET/PER
P
R
O
S
E
S
CATAT
SP2D
SPM
SPP
MODUL
PEMBAYARAN
MODUL
BENDAHARA
21. Tracing
Jurnal
Tracing Jurnal adalah
Proses penelusuran
dari jurnal ke sumber
transaksi dengan
double click jurnal
terkait sehingga akan
masuk dalam
traksaksinya. (Contoh
Proses Pembelian Aset)
22. Penerapan ACL
Access Control List (ACL) adalah Pengelompokan
Paket Menu berdasarkan kategori sehingga
Administrator bisa menentukan menu transaksi
ataupun izin akses menu transaksi tersebut
apakah boleh rekam/ubah/hapus
23. Penerapan Closing Period
Closing Period merupakan proses tutup buku saat periode
transaksi dinyatakan berakhir
Closing Peiod dapat dilakukan oleh setiap modul
Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan closing
period maka modul lainnya secara otomatis melakukan tutup
buku pada periode berkenaan
Apabila terdapat transaksi yang belum dicatat setelah closing
period maka transaksi tersebut dicatat pada periode
berikutnya
24. Penerapan
14 Periode
Terdiri dari 12 periode normal, periode unaudited dan
periode audited
12 periode normal terdiri dari periode januari sampai
periode desember
Transaksi Periode 13 (Periode Unaudited) adalah
transaksi koreksi ketika periode 12 telah dilakukan
tutup buku sampai berakhir periode Unaudited. Contoh
Pembukuan atas transaksi koreksi hasil review APIP.
Transaksi Periode 14 (Periode Audited) adalah transaksi
koreksi ketika periode 13 telah dilakukan tutup buku
sampai berakhir periode Audited. Contoh Pembukuan
atas transaksi koreksi hasil temuan BPK.
25. Kebijakan Umum Akuntansi SAKTI
Accrual Ledger
Digunakan untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis akrual
Jurnal dilakukan pada setiap titik pengakuan akrual
Untuk mendukung pelaporan berbasis akrual (Neraca, LO, LPE)
Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada / diterima dari
entitas lain termasuk transfer dan hibah dalam aset
Cash Ledger
Digunakan untuk membukukan transaksi berbasis kas bukan membukukan transaksi
kas
Jurnal dilakukan pada saat terjadi kas masuk/keluar dari BUN
Untuk mendukung pelaporan berbasis kas (LRA)
Menggunakan pendekatan due to / due from (ditagihkan kepada / diterima dari
entitas lain terutama terkait pembayaran/penerimaan BUN
Jurnal Lainnya (single entry) :
Jurnal anggaran (allotment)
Jurnal Komitmen (encumbrance)
Jurnal Sub Ledger Bendahara
Jurnal (double entry) terdiri dari 2 ledger
26. Spot Akrual SAKTI (1)
SPM
Modul User Level Accrual Spot
Operator
Validator/PPK
Approver/PPSPM/K
PA
Jurnal SP2D
Resume Tagihan
-
Anggaran
Operator
Validator/PPK
Approver/KPA
Jurnal Anggaran
-
-
Bendahara
Operator/Bendahara
Pengeluaran
Operator/Bendahara
Penerimaan
Jurnal UP, Setoran
(PNBP Non
Fungsional), Dana
Titipan
Setoran PNBP
Fungsional
27. Spot Akrual SAKTI (2)
Modul User Level Accrual Spot
Aset Tetap
Operator
Validator
Approver
-
-
Jurnal Perolehan,
Perubahan,
Penghapusan Aset
Komitmen
Operator
Approver/PPK
-
Jurnal Komitmen,
BAST
Persediaan
Operator
Approver
-
Jurnal Perolehan,
Pemakaian/Penghap
usan Persediaan
GL Operator Jurnal Penyesuaian
28. Ilustrasi Jurnal
PEMBELIAN - KONTRAKTUAL
BAST
117911 Persediaan yang belum diregister D A 139111 Aset Tetap yang belum diregister D A
218111 Utang Yang Belum Diterima
Tagihannya
K A 218111 Utang Yang Belum Diterima
Tagihannya
K A
Resume Tagihan
521111 Belanja Keperluan Perkantoran D A 531111 Belanja Modal Tanah D A
212112 Belanja barang yang masih harus
dibayar
K A 212113 Belanja modal yang masih harus
dibayar
K A
218111 Utang Yang Belum Diterima
Tagihannya
D A 218111 Utang Yang Belum Diterima
Tagihannya
D A
521111 Belanja Keperluan Perkantoran K A 531111 Belanja Modal Tanah K A
SPM
Tidak ada Jurnal Tidak ada Jurnal
SP2D
212112 Belanja barang yang masih harus
dibayar
D A 212113 Belanja modal yang masih harus
dibayar
D A
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K A 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K A
521111 Belanja Keperluan Perkantoran D K 531111 Belanja Modal Tanah D K
313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain K K
Pencatatan Detil Aset
117111 Barang Konsumsi D A 131111 Tanah D A
117911 Persediaan yang belum diregister K A 139111 Aset Tetap yang belum diregister K A
Pemakaian Persediaan Pelepasan Aset
593111 Beban Persediaan konsumsi D A 391111 Ekuitas D A
117111 Barang Konsumsi K A 131111 Tanah K A
29. SPAN SMS
Sistem layanan informasi SPAN berbasis Short Message
Service sebagai pendukung dan pelengkap portal SPAN
dalam menjembatani Satuan Kerja dengan SPAN.
Tiga tipe pengguna:
Administrator, sebagai pengelola server SPAN SMS
KPPN, sebagai operator lokal
Satker, sebagai pengguna layanan
30. PORTAL SPAN
Portal SPAN adalah sistem yang akan melakukan
integrasi informasi berkaitan dengan
implementasi SPAN.
Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang
mendukung SAKTI, dimana lalu lintas ADK ke/dari SPAN
dilakukan melalui Portal SPAN.
User dapat memanfaatkan fasilitas portal ini setelah
terlebih dahulu melakukan login dengan memasukkan
username dan password yang sudah terdaftar.
32. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Apa itu MonSakti
MonSakti adalah Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Tools yang digunakan oleh Pengguna Aplikasi Sakti untuk :
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL SATKER
Dilakukan oleh Satuan Kerja
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER DAN BUN
Dilakukan oleh DJPb selaku BUN dan Satuan Kerja
MONITORING DAN EVALUASI SISTEM APLIKASI
Dilakukan oleh Subdit PSIE Dit. SITP DJPb
monsakti.kemenkeu.go.id
Pada jaringan INTRANET
dengan Username dan Password
Om Span
sebagai Satker
8
33. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SUPERVISI
Highly
Responsive
KPPN
MONITORING
Kas Bendahara
Rencana Penarikan
Dana
Real Time
Transactions
Penyaluran Dak
Fisik dan Dana
Desa
Penerimaan
Potongan Pajak
atas Beban APBN
Kelebihan Sakti Online
PENGHEMATAN
Efektifitas
Penggunaan
Anggaran
Go Green (Less
Paper
Transaction)
Full Electronic
Transactions
PENGAWASAN
Kepatuhan
SATKER
Akurasi
Transaksi
Keuangan
Jaminan
keamanan
transaksi
keuangan
LAPORAN
KEUANGAN
Rekonsiliasi
Laporan
Otomatis
Real Time
Konsolidasi
Pelaporan
Laporan
Keuangan K/L
secara real time
monsakti.kemenkeu.go.id
tools yang digunakan untuk fungsi
SUPERVISI, MONITORING, dan
PENGAWASAN
Sakti sudah berhasil melakukan
1. Konsolidasi Laporan Penyaluran
Dak Fisik dan Dana Desa oleh
Koordinator KPA
2. LK Semester I DJPB
5
34. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Fungsi Monitoring dengan MonSakti
monsakti.kemenkeu.go.id
tools yang digunakan untuk fungsi
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGGUNAAN ANGGARAN
Efektifitas Penggunaan Anggaran.
TRANSAKSI ASET DAN PERSEDIAAN
Real Time Transactions.
PENGGUNA APLIKASI SAKTI
Concurrent User.
PELAKSANAAN KONTRAK
Kontrak sesuai dengan Time Line-
nya
TRANSAKSI BENDAHARA
Real Time Transactions.
PENERIMAAN
Penerimaan Potongan Pajak atas
Beban APBN
LAPORAN KEUANGAN
Rekonsiliasi Laporan Keuangan yang
dilakukan secara otomatis
TRANSAKSI PEMBAYARAN
Real Time Transactions.
MONITORING
DAN EVALUASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
35. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
monsakti.kemenkeu.go.id
tools yang digunakan untuk fungsi
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INTERNAL
SATKER
SISA PAGU MINUS
Jumlah realisasi yang lebih besar
dari jumlah pagu anggaran.
REGISTER ASSET DAN PERSEDIAAN
Kewajiban Satker untuk melakukan
detail asset dan persediaan.
DUPLIKASI PEJABAT
Perangkapan Pejabat Perbendaharaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PEMBAYARAN KONTRAK
Kewajiban Satker untuk segera
membayar Kontrak yang telah
selesai.
PENCATATAN NOMOR SP2D
Kewajiban Satker untuk segera
meng-unggah nomor SP2D.
KAS TUNAI BENDAHARA
Jumlah Kas Tunai Bendahara pada
akhir hari < 50 juta
TUTUP PERIODE
Kewajiban Satker untuk melakukan
Tutup Buku setiap bulan di Modul
Pelaporan
PENERBITAN SPM
Kewajiban Satker untuk segera
menerbitkan SPM setelah membuat
SPP.
PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
INTERNAL
SATKER
Fungsi Pengawasan dengan MonSakti
10
37. BEBERAPA HAL PERLU DIPERHATIKAN
1. Pejabat pengelolaan keuangan pada satker akan berinteraksi langsung dengan Sistem :
1. Approval melalui SAKTI (jangan serahkan password kepada operator)
2. Akan diterapkan tanda tangan digital (digital signature) sebagai wujud dari full electronic
transaction bagi KPA, PPK dan PPSPM
3. Laporan Keuangan dan Managerial dapat dihasilkan sewaktu-waktu langsung dari
komputer tanpa menunggu disiapkan oleh staff
2. Revisi anggaran TA 2018 dan Penyusunan Anggaran TA 2019 tidak lagi menggunakan RKAK/L-
DIPA akan tetapi sepenuhnya menggunakan SAKTI. Dalam waktu dekat fitur KPJM juga akan
tersedia dalam SAKTI.
3. Tertib administrasi dalam pencatatan transaksi, misal: dalam pencatatan kwitansi harus sesuai
dengan urutan terjadinya transaksi. Jangan menunda perekaman kwitansi ke dalam sistem.
4. Hal-hal yang berpengaruh terhadap kulitas laporan keuangan diantaranya: tidak segera lakukan
pendetailan persediaan dan asset, tidak segera melakukan pencatatan sp2d atas spm yang
sudah diproses oleh KPPN