SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
SOSIALISASI PEMBEBASAN
BBNKB II DAN DENDA PKB
TAHUN 2020
DISAMPAIKAN OLEH:
BIDANG PENDAPATAN I
SELAMAT DATANG
SLIDE 2
PESERTA SOSIALISASI
PEMBEBASAN BBNKB II DAN DENDA PKB
TAHUN ANGGARAN 2020
LATAR BELAKANG SLIDE 3
NO INSTRUKSI GUBERNUR INDIKATOR TARGET
1. Target Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tahun 2020 dapat tercapai
Target PAD Jawa Barat tahun 2020 25, 225 T
2. Penurunan Jumlah Kendaraan
Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)
Penurunan Jumlah KTMDU Turun dari 23,23 % ke 12%
3. Penurunan Jumlah Kendaraan
belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU)
Penurunan Jumlah KBMDU Turun dari 12,86 % ke 7%
KTMDU
23,23
12%
KBMDU
12,86
7%
KTMDU
36,09
19%
=+
LATAR BELAKANG SLIDE 4
NO KRITERIA KBM %
1 Kendaraan hilang dan tidak melapor ke kepolisian 10.405 1,62
2 Kendaraan ditarik leasing dan lembaga penjamin lainnya 6.861 1,07
3 Kendaraan sudah dipindahtangankan (jual beli, waris, hibah,
lelang
180.413 28,04
4 Kendaraan rusak berat 2.009 0,31
5 Alamat wajib pajak tidak sesuai dengan alamat di SKPD/STNK
(pindah alamat, tidak dikenal, tidak jelas alamat, tidak ditemukan)
181.915 28,27
6 Wajib Pajak tidak merasa memiliki kendaraan 8.767 1,36
7 Alasan lainnya 253.097 39,33
JUMLAH 643.467 100,00
HASIL PENELUSURAN TAHUN 2019
KENDARAAN
DIPROTEKSI
1.136.994
KBM
Hasil Penelusuran dengan status
ditarik leasing dan dipindahtangankan
serta Kendaraan yang diproteksi
merupakan potensi yang akan
diberikan stimulus pembebasan
Tahun 2020;
PERTUMBUHAN TARGET PKB PER TAHUN
SLIDE 5
Catatan :
Dalam 9 tahun
terakhir Capaian
penerimaan PKB
selalu lebih dari
100 % dari TARGET.
Target 2020
meningkat 63,13%
terhadap target
murni 2019
ANALISA REALISASI
SLIDE 6
39.455.000.000
Rerata Realisasi PKB IDEAL
0,34
Namun Perbandingan
penerimaan antar
minggu relatif menurun
ANALISA REALISASI PPPD KAWALUYAAN
SLIDE 7
1.900.000.000
Rerata Realisasi PKB IDEAL
0,34
Namun Perbandingan
penerimaan antar
minggu relatif menurun
TARGET PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL
UNTUK KOTA BANDUNG TAHUN 2020
SLIDE 8
KAPASITAS FISKAL KAB/KOTA
 Memberi tambahan penerimaan signifikan
terhadap APBD kab/kota
 Menjadi salah satu sumber pendanaan untuk
fasilitas umum & perlindungan sosial (PKB &
Pajak Rokok)
 Dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur
kondisi sosio ekonomi masyarakat (tingkat
kepemilikan KBM & pemilihan jenisnya);
 Memperkuat kondisi kapasitas fiskal dalam
pembiayaan perencanaan pembangunan
daerah.
37,72% 36,09% 19%
PERKEMBANGAN KTMDU
SLIDE 9
TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020
SALDO AWAL KTMDU TAHUN
2019 SEBESAR 37,72%
IKP
SALDO AKHIR KTMDU 2019
SEBESAR 36,09% TERDIRI:
 KTMDU 23,23%
 KBMDU 12,86%
TURUN (1,63%)
TARGET AKHIR KTMDU 2020
SEBESAR 19% TERDIRI:
 KTMDU 12%
 KBMDU 7%
TURUN (17,09)
INSTRUKSI KHUSUS
PIMPINAN (IKP)
INTENSIFIKASI TAHUN 2020
SLIDE 10
Sosiali
sasi
Opsgab
Ops
Khusus
Update
NIK
ZONITA
PAMOR
Sosilasisasi layanan
Samsat di Kecamatan
dan tempat strategis
lainnya
KTMDU
Operasi Gabungan
dg melibatkan Polri,
POM TNI, Dishub, JR
dan bjb
Penagihan door to
door khusus KBM yg
nilai PKB-nya besar
Penelusuran
menggunakan
Aplikasi Atos Pamor
Inovasi Kepatuhan
Pajak
Dengan Zonita Pamor
ASN di lingkungan
Pemerintah daerah
Provinsi dan
Kab/Kota
Atos
Pamor
Door to
door
Update NIK
kerjasama dengan
Disdukcapil
KEBIJAKAN
PEMBEBASAN
TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK
PPPD KOTA BANDUNG KAWALUYAAN TAHUN 2020
SLIDE 11
564.274.000.000
29,85
70,15
KBM DIBLOKIR/PROTEKSI
1.136.994
TIDAK BISA BAYAR
PAJAK
DASAR HUKUM
SLIDE 12
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS
PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 973/74-Bapenda/2020 TENTANG PEMBERIAN
PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DAN/ATAU
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
1
2
3
PEMBERIAN PEMBEBASAN BBNKB II DAN DENDA PKB
SLIDE 13
ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI DAN/ATAU
YANG MENGUASAI KENDARAAN
BERMOTOR.
BADAN, PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA
DAN PEMERINTAH DESA.
DIKECUALIKAN PEMBEBASAN UNTUK
PEMBAYARAN PERMOHONAN KENDARAAN
BERMOTOR BARU, UBAH BENTUK, EX-
DUMP/LELANG YANG BELUM TERDAFTAR
DAN GANTI MESIN.
2 MARET 2020 - 30 APRIL 2020MULAI
TRIPLE
UNTUNG
BEBAS BBNKB 2
BEBAS TARIF PROGRESIF
POKOK TUNGGAKAN
1
2
3
BEBAS DENDA PKB
Dikecualikan bagi Kendaraan Baru dan Ex-Dump
Hanya untuk Permohonan Balik Nama
TAGLINE
SLIDE 15SIMULASI PENETAPAN PKB
Kendaraan permohonan Daftar
Ulang Tahunan
1
Contoh :
- Tanggal akhir pajak 10 Januari 2013,
- Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 3
Maret 2020.
SLIDE 16SIMULASI PENETAPAN PKB
Contoh:
- Tanggal akhir pajak 1 Maret 2016,
- Telah diproteksi oleh Pemilik Sebelumnya tanggal
3 Maret 2017
- Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 3 Maret 2020.
2 Kendaraan permohonan Balik
Nama
SLIDE 17SIMULASI PENETAPAN PKB
Contoh:
- Tanggal akhir pajak 10 Maret 2018;
- Tanggal Surat Keterangan Bengkel 1 Maret 2020
- Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 2 April 2020.
3 Kendaraan permohonan Balik
Nama dan Ubah Bentuk
HARAPAN
SLIDE 18
SOSIALISASI TRIPLE UNTUNG SUPAYA DAPAT MENYENTUH MASYARAKAT DI LAPISAN
BAWAH
AMANAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 973/74-Bapenda/2020 TENTANG PROGRAM
TRIPLE UNTUNG AGAR KABUPATEN/KOTA TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM
SOSIALISASI MELALUI SURAT EDARAN KEPALA DAERAH KEPADA SELURUH KEPALA
PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA.
1
2
3
KOLABORASI YANG SINERGI ANTAR INSTANSI SANGAT DIPERLUKAN DALAM PENCAPAIAN
TARGET PKB YANG AKAN BERIMBAS PADA PENINGKATAN BAGI HASIL PAJAK KAB/KOTA
SERTA PENINGKATAN SWDKLLJ JASA RAHARJA DAN PNBP KEPOLISIAN.
3
PENCAPAIAN PKB PADA PROGRAM INI DIHARAPKAN MENINGKAT SIGNIFIKAN DARI
PENGALAMAN PROGRAM DOUBEL UNTUNG 2019 DENGAN MENAMBAHKANNYA
KEBIJAKAN PEMBEBASAN BBNKB 2.
SLIDE 19
EVALUASI PROGRAM DOUBEL UNTUNG 2019
(10 NOPEMBER – 30 DESEMBER)
PROGRAM DOUBEL UNTUNG TAHUN 2019
PERIODE 10 NOPEMBER – 30 DESEMBER 2019
SUKSES DENGAN CAPAIAN PKB 101,74%
KOTA BANDUNG MENDUDUKI CAPAIAN TERATAS
DENGAN PEROLEHAN DI ATAS 200% SEHINGGA
DAPAT MENEKAN JUMLAH KTMDU
NAMUN DENGAN ADANYA KENDARAAN YANG
TERKENDALA DENGAN PROTEKSI KEPEMILIKAN
CAPAIAN PKB DI KOTA BANDUNG TIDAK
MENCAPAI TARGET
SLIDE 20
TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

Makalah ringkas
Makalah ringkasMakalah ringkas
Makalah ringkascyanmemah
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Paparan sosialisasi pad_ketanggungan
Paparan sosialisasi pad_ketanggunganPaparan sosialisasi pad_ketanggungan
Paparan sosialisasi pad_ketanggunganwedusputih
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdapotek agam farma
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanChaeza Khalygiz
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanBbe Mee
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CUniversity of Sumatera Utara
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah Febriani Sutomo
 
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Moehammad Bambang Soegeng
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...Roko Subagya
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Mone_Dompu
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196ssuser5d9c52
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajaknatal kristiono
 

What's hot (18)

Pajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerahPajak negara dan_daerah
Pajak negara dan_daerah
 
Makalah ringkas
Makalah ringkasMakalah ringkas
Makalah ringkas
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Paparan sosialisasi pad_ketanggungan
Paparan sosialisasi pad_ketanggunganPaparan sosialisasi pad_ketanggungan
Paparan sosialisasi pad_ketanggungan
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuanPenjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
Penjelasan perda nomor 7 tahun 2010 ttg pajak mineral bukan logam dan batuan
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian CPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bahan Galian C
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
 
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
Pengantar tek pertambangan-02 pendapatan negara sektor pertambangan dalam per...
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Retribusi Daerah
Retribusi DaerahRetribusi Daerah
Retribusi Daerah
 
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...PER :44/PJ/2015  :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
PER :44/PJ/2015 :::: TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JEND...
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__
 
Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196Paparan pps pmk 196
Paparan pps pmk 196
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 

Similar to Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)

Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sarif Sidik
 
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...ThieChen
 
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptxPresentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptxmariaolga24
 
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdf
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdfRapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdf
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdfbidangpkmbpsdm
 
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptx
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptxBahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptx
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptxBagianHukumTubaba
 
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfAsepSuparman21
 
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfssuser8bbab0
 
Orientasi muara enim
Orientasi muara enimOrientasi muara enim
Orientasi muara enimhoyin rizmu
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDiskominfoPB
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxariefyusuf11
 
Dinas perumahan rakyat dan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan permukimanDinas perumahan rakyat dan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan permukimanDiskominfoPB
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerahnatal kristiono
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPutrajab
 
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptx
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptxPaparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptx
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptxKaraya3
 

Similar to Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (20)

Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
 
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
Strategi Pajak dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Paj...
 
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptxPresentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
Presentasi Sosialisasi Kel. Margo Mulyo.pptx
 
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdf
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdfRapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdf
Rapat Koord BKPSDM & SETWAN_Orientasi DPRD_2023_Suhe-compressed.pdf
 
Ringkasan dpa ppkd
Ringkasan dpa ppkdRingkasan dpa ppkd
Ringkasan dpa ppkd
 
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptx
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptxBahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptx
Bahan ksd opsen PKB dan BBNKB Lampung (1).pptx
 
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdfPPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
PPT_optimalisasi_PAD_PDRB_19Jul22.pdf
 
Pajak daerah
Pajak daerahPajak daerah
Pajak daerah
 
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdfPaparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
Paparan PPS PMK 196 Singkat (edited).pdf
 
Ringkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpdRingkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpd
 
Orientasi muara enim
Orientasi muara enimOrientasi muara enim
Orientasi muara enim
 
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruangDinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
 
Pertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjkPertemuan 13&14 pjk
Pertemuan 13&14 pjk
 
Dinas pupr
Dinas puprDinas pupr
Dinas pupr
 
Dinas perumahan rakyat dan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan permukimanDinas perumahan rakyat dan permukiman
Dinas perumahan rakyat dan permukiman
 
Materi hukum pajak pajak daerah
Materi hukum pajak  pajak daerahMateri hukum pajak  pajak daerah
Materi hukum pajak pajak daerah
 
Dinas perkim
Dinas perkimDinas perkim
Dinas perkim
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptx
 
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptx
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptxPaparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptx
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptx
 

More from Sarif Sidik

Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sarif Sidik
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
Jr sosialisasi uu 33 34
Jr sosialisasi uu 33   34Jr sosialisasi uu 33   34
Jr sosialisasi uu 33 34Sarif Sidik
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)Sarif Sidik
 
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33   34 jasa raharjaSosialisasi uu 33   34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharjaSarif Sidik
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
4. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-344. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-34Sarif Sidik
 
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsatSarif Sidik
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerahSarif Sidik
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah Sarif Sidik
 

More from Sarif Sidik (10)

Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
Jr sosialisasi uu 33 34
Jr sosialisasi uu 33   34Jr sosialisasi uu 33   34
Jr sosialisasi uu 33 34
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
 
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33   34 jasa raharjaSosialisasi uu 33   34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
4. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-344. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-34
 
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
 

Recently uploaded

Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...asepsaefudin2009
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfwalidumar
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 

Recently uploaded (20)

Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Ragam Gejala Sosial dalam Masyarakat (Kurikul...
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdfaksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
aksi nyata - aksi nyata refleksi diri dalam menyikapi murid.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 

Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)

  • 1. SOSIALISASI PEMBEBASAN BBNKB II DAN DENDA PKB TAHUN 2020 DISAMPAIKAN OLEH: BIDANG PENDAPATAN I
  • 2. SELAMAT DATANG SLIDE 2 PESERTA SOSIALISASI PEMBEBASAN BBNKB II DAN DENDA PKB TAHUN ANGGARAN 2020
  • 3. LATAR BELAKANG SLIDE 3 NO INSTRUKSI GUBERNUR INDIKATOR TARGET 1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dapat tercapai Target PAD Jawa Barat tahun 2020 25, 225 T 2. Penurunan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Penurunan Jumlah KTMDU Turun dari 23,23 % ke 12% 3. Penurunan Jumlah Kendaraan belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) Penurunan Jumlah KBMDU Turun dari 12,86 % ke 7% KTMDU 23,23 12% KBMDU 12,86 7% KTMDU 36,09 19% =+
  • 4. LATAR BELAKANG SLIDE 4 NO KRITERIA KBM % 1 Kendaraan hilang dan tidak melapor ke kepolisian 10.405 1,62 2 Kendaraan ditarik leasing dan lembaga penjamin lainnya 6.861 1,07 3 Kendaraan sudah dipindahtangankan (jual beli, waris, hibah, lelang 180.413 28,04 4 Kendaraan rusak berat 2.009 0,31 5 Alamat wajib pajak tidak sesuai dengan alamat di SKPD/STNK (pindah alamat, tidak dikenal, tidak jelas alamat, tidak ditemukan) 181.915 28,27 6 Wajib Pajak tidak merasa memiliki kendaraan 8.767 1,36 7 Alasan lainnya 253.097 39,33 JUMLAH 643.467 100,00 HASIL PENELUSURAN TAHUN 2019 KENDARAAN DIPROTEKSI 1.136.994 KBM Hasil Penelusuran dengan status ditarik leasing dan dipindahtangankan serta Kendaraan yang diproteksi merupakan potensi yang akan diberikan stimulus pembebasan Tahun 2020;
  • 5. PERTUMBUHAN TARGET PKB PER TAHUN SLIDE 5 Catatan : Dalam 9 tahun terakhir Capaian penerimaan PKB selalu lebih dari 100 % dari TARGET. Target 2020 meningkat 63,13% terhadap target murni 2019
  • 6. ANALISA REALISASI SLIDE 6 39.455.000.000 Rerata Realisasi PKB IDEAL 0,34 Namun Perbandingan penerimaan antar minggu relatif menurun
  • 7. ANALISA REALISASI PPPD KAWALUYAAN SLIDE 7 1.900.000.000 Rerata Realisasi PKB IDEAL 0,34 Namun Perbandingan penerimaan antar minggu relatif menurun
  • 8. TARGET PAJAK DAERAH DAN DANA BAGI HASIL UNTUK KOTA BANDUNG TAHUN 2020 SLIDE 8 KAPASITAS FISKAL KAB/KOTA  Memberi tambahan penerimaan signifikan terhadap APBD kab/kota  Menjadi salah satu sumber pendanaan untuk fasilitas umum & perlindungan sosial (PKB & Pajak Rokok)  Dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur kondisi sosio ekonomi masyarakat (tingkat kepemilikan KBM & pemilihan jenisnya);  Memperkuat kondisi kapasitas fiskal dalam pembiayaan perencanaan pembangunan daerah.
  • 9. 37,72% 36,09% 19% PERKEMBANGAN KTMDU SLIDE 9 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 SALDO AWAL KTMDU TAHUN 2019 SEBESAR 37,72% IKP SALDO AKHIR KTMDU 2019 SEBESAR 36,09% TERDIRI:  KTMDU 23,23%  KBMDU 12,86% TURUN (1,63%) TARGET AKHIR KTMDU 2020 SEBESAR 19% TERDIRI:  KTMDU 12%  KBMDU 7% TURUN (17,09) INSTRUKSI KHUSUS PIMPINAN (IKP)
  • 10. INTENSIFIKASI TAHUN 2020 SLIDE 10 Sosiali sasi Opsgab Ops Khusus Update NIK ZONITA PAMOR Sosilasisasi layanan Samsat di Kecamatan dan tempat strategis lainnya KTMDU Operasi Gabungan dg melibatkan Polri, POM TNI, Dishub, JR dan bjb Penagihan door to door khusus KBM yg nilai PKB-nya besar Penelusuran menggunakan Aplikasi Atos Pamor Inovasi Kepatuhan Pajak Dengan Zonita Pamor ASN di lingkungan Pemerintah daerah Provinsi dan Kab/Kota Atos Pamor Door to door Update NIK kerjasama dengan Disdukcapil KEBIJAKAN PEMBEBASAN
  • 11. TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PPPD KOTA BANDUNG KAWALUYAAN TAHUN 2020 SLIDE 11 564.274.000.000 29,85 70,15 KBM DIBLOKIR/PROTEKSI 1.136.994 TIDAK BISA BAYAR PAJAK
  • 12. DASAR HUKUM SLIDE 12 PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 973/74-Bapenda/2020 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DAN/ATAU PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 1 2 3
  • 13. PEMBERIAN PEMBEBASAN BBNKB II DAN DENDA PKB SLIDE 13 ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI DAN/ATAU YANG MENGUASAI KENDARAAN BERMOTOR. BADAN, PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAH DESA. DIKECUALIKAN PEMBEBASAN UNTUK PEMBAYARAN PERMOHONAN KENDARAAN BERMOTOR BARU, UBAH BENTUK, EX- DUMP/LELANG YANG BELUM TERDAFTAR DAN GANTI MESIN. 2 MARET 2020 - 30 APRIL 2020MULAI
  • 14. TRIPLE UNTUNG BEBAS BBNKB 2 BEBAS TARIF PROGRESIF POKOK TUNGGAKAN 1 2 3 BEBAS DENDA PKB Dikecualikan bagi Kendaraan Baru dan Ex-Dump Hanya untuk Permohonan Balik Nama TAGLINE
  • 15. SLIDE 15SIMULASI PENETAPAN PKB Kendaraan permohonan Daftar Ulang Tahunan 1 Contoh : - Tanggal akhir pajak 10 Januari 2013, - Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 3 Maret 2020.
  • 16. SLIDE 16SIMULASI PENETAPAN PKB Contoh: - Tanggal akhir pajak 1 Maret 2016, - Telah diproteksi oleh Pemilik Sebelumnya tanggal 3 Maret 2017 - Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 3 Maret 2020. 2 Kendaraan permohonan Balik Nama
  • 17. SLIDE 17SIMULASI PENETAPAN PKB Contoh: - Tanggal akhir pajak 10 Maret 2018; - Tanggal Surat Keterangan Bengkel 1 Maret 2020 - Didaftar/ditetapkan/dibayar tanggal 2 April 2020. 3 Kendaraan permohonan Balik Nama dan Ubah Bentuk
  • 18. HARAPAN SLIDE 18 SOSIALISASI TRIPLE UNTUNG SUPAYA DAPAT MENYENTUH MASYARAKAT DI LAPISAN BAWAH AMANAT KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 973/74-Bapenda/2020 TENTANG PROGRAM TRIPLE UNTUNG AGAR KABUPATEN/KOTA TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM SOSIALISASI MELALUI SURAT EDARAN KEPALA DAERAH KEPADA SELURUH KEPALA PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA. 1 2 3 KOLABORASI YANG SINERGI ANTAR INSTANSI SANGAT DIPERLUKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PKB YANG AKAN BERIMBAS PADA PENINGKATAN BAGI HASIL PAJAK KAB/KOTA SERTA PENINGKATAN SWDKLLJ JASA RAHARJA DAN PNBP KEPOLISIAN. 3 PENCAPAIAN PKB PADA PROGRAM INI DIHARAPKAN MENINGKAT SIGNIFIKAN DARI PENGALAMAN PROGRAM DOUBEL UNTUNG 2019 DENGAN MENAMBAHKANNYA KEBIJAKAN PEMBEBASAN BBNKB 2.
  • 19. SLIDE 19 EVALUASI PROGRAM DOUBEL UNTUNG 2019 (10 NOPEMBER – 30 DESEMBER) PROGRAM DOUBEL UNTUNG TAHUN 2019 PERIODE 10 NOPEMBER – 30 DESEMBER 2019 SUKSES DENGAN CAPAIAN PKB 101,74% KOTA BANDUNG MENDUDUKI CAPAIAN TERATAS DENGAN PEROLEHAN DI ATAS 200% SEHINGGA DAPAT MENEKAN JUMLAH KTMDU NAMUN DENGAN ADANYA KENDARAAN YANG TERKENDALA DENGAN PROTEKSI KEPEMILIKAN CAPAIAN PKB DI KOTA BANDUNG TIDAK MENCAPAI TARGET