Dokumen tersebut membahas arahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun 2025, rencana pemeliharaan tahun 2024-2026, asuransi barang milik negara tahun 2025, sensus barang milik negara ber-KIB, dan inventarisasi dalam rangka likuidasi gedung keuangan negara untuk seluruh satuan kerja lingkup eselon I sekretariat jenderal. Diberikan pula panduan dan kebijakan terkait penyusunan ren

1. Asistensi Penyusunan
RKBMN TA 2025, RP4 TA 2024-2026 dan Asuransi BMN TA 2025
&
Monitoring Pelaksanaan
Sensus BMN Ber-KIB dan Inventarisasi Dalam Rangka Likuidasi GKN
Seluruh Satker Lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal
Biro Umum, 24-25 Agustus 2023

2. Dasar Aturan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Barang Milik Negara
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KM.01/2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Kementerian Keuangan
Nota Dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor ND-1024/SJ.7/2023 tanggal 1
Agustus 2023 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian RP4 BMN Tahun 2024, 2025, dan 2026,
Serta RKBMN dan RKBMN-PKP Tahun 2025 Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor ND-2534/SJ.8/2022 tanggal 3 Agustus 2023 hal Arahan
Penyusunan RKBMN TA 2025, RP4 BMN 2024-2026, Kegiatan Sensus BMN Ber-KIB, dan
Inventarisasi Dalam Rangka Likudasi GKN Pada Satker Lingkup Eselon I Sekretariat Jenderal

3. Monitoring Progres
*Data tertera adalah progres yang dilaporkan satker pada tautan https://bit.ly/monitoringRKBMNRP4SensusLikuidasi
**Progres 100% jika Satker telah melaporkan/mengupdate data progres pada sheet yang telah disediakan sampai dengan Tiket Terkirim dan/atau ND Penyampaian Terkirim
KD Satker Uraian Satker RKBMN RP4
Rencana
Asuransi
Sensus BMN
Ber-KIB
Identifikasi BMN
Likuidasi GKN
015010199119106000KP SetPP 0% 0% 0% 0%
015010199409294000KP KP Setjen 0% 0% 0% 14%
015010199411502000KP Atase Keuangan 0% 0% 0% 11%
015010199446090000KP PPPK 0% 0% 0% 0%
015010199449721000KP Pushaka 0% 0% 0% 0%
015010199672906000KP Pusintek 0% 0% 0% 0%
015010199673102000KP PSSU-GFMRAP 0% 0% 0% 25%
015010199689374000KP SetKSSK 0% 0% 0% 0%
015010199690051000KP SetKomwasjak 0% 0% 0% 0%
015010199690055000KP SetKNEKS 0% 0% 0% 0%
015010199691117000KP LPDP 0% 0% 0% 0%
015010200409308000KD GKN Bandung 19% 0% 25% 64% 0%
015010300689334000KD KPTIK BMN Semarang 0% 0% 0% 0%
015010400117109000KD GKN Yogyakarta 0% 0% 75% 86% 0%
015010500689341000KD KPTIK BMN Surabaya 0% 86% 75% 43%
015010600409351000KD GKN Banda Aceh 0% 0% 50% 89% 0%
015010700689320000KD KPTIK BMN Medan 0% 0% 75% 100%
015011100117134000KD GKN Palembang 5% 0% 100% 100% 100%
015011600409360000KD GKN Balikpapan 0% 0% 0% 11% 0%
015011600689373000KD KPPD 0% 0% 0% 0% 0%
015011700450913000KD GKN Manado 0% 43% 0% 71% 0%
015011900689362000KD KPTIK BMN Makassar 0% 86% 0% 0%
015012100568001000KD GKN Ambon 0% 0% 0% 0% 0%
015012200560813000KD GKN Singaraja 0% 0% 0% 100% 0%
015012200689355000KD KPTIK BMN Denpasar 24% 86% 100% 100%
015012400568018000KD GKN Kupang 0% 0% 50% 100% 0%
015012500117141000KD GKN Jayapura 0% 0% 0% 0% 0%
015012500409376000KD GKN Biak 0% 0% 0% 0% 0%
015013300409339000KD GKN Sorong 0% 0% 0% 0% 0%
015013300680640000KD GKN Manokwari 0% 0% 25% 89% 0%
015013400670536000KD GKN Mamuju 0% 0% 0% 0% 0%
1,54% 9,68% 18,55% 32,37% 6,67%
DASHBOARD MONITORING PROGRES
Rabu,23 Agustus 2023 15.26.12
Eselon 1 Setjen

4. Timeline Penyusunan
No Kegiatan
Batas Waktu
Penyampaian dariSatker
keKepala Biro Umum
Sisa Waktu per
23Agustus 2023
PersentaseProgres
Penyelesaian Seluruh
Satker
1 Penyusunan RKBMNTahun 2025 05September2023 10harikerja lagi 1,5%
2 Penyusunan RP4Tahun 2024,2025,2026 05September2023 10harikerja lagi 11,1%
3 Penyusunan Rencana AsuransiBMNTahun 2025 05September2023 10harikerja lagi 18,5%
4 Sensus BMNBer-KIBTahun 2023 30September2023 28harikerja lagi 32,4%
5 Proses IdentifikasiBMNpada Inventarisasidalam
Rangka LikudasiGKN*
30September2023 28harikerja lagi
6,7%

5. RKBMN 2024
Total RKBMN & RKBMN-PKP yang disetujui pada Tahun 2024 sebanyak 90 Unit
SATKER KDJ KDO
KDF
Roda 2
KDF
Protokoler
KDF
Kesehatan
KDF Angk.
Barang
TOTAL
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK 2 2
SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN 1 3 4
Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah
6 6
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN
KEUANGAN
15 15
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 7 7
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 1 4 5
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN 11 11
KPTIKBMN SURABAYA 1 1 1 3
KPTIKBMN SEMARANG 1 1 1 1 1 5
KPTIKBMN MEDAN 1 1 1 3
KPTIKBMN MAKASSAR 1 1 1 1 4
KPTIKBMN DENPASAR 1 1 1 1 1 5
GKN YOGYAKARTA 1 1 2
GKN SINGARAJA 1 1 2
GKN PALEMBANG 1 1 1 3
GKN KUPANG 1 1 2
GKN BANDUNG 1 1 2
GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANOKWARI 1 1
GEDUNG KEUANGAN NEGARA MANADO 1 1 1 1 4
GEDUNG KEUANGAN JAYAPURA 1 1 2
GEDUNG KEUANGAN BALIKPAPAN 1 1
ATASE KEUANGAN 1 1
TOTAL 12 43 4 15 6 10 90

6. RKBMN 2024
Pemenuhan Kebutuhan berdasarkan RKBMN dan
RKBMN-PKP Tahun 2024, akan diusahakan untuk
dapat terpenuhi semuanya.
Apabila karena keterbatasan anggaran, menyebabkan
tidak dapat terpenuhi seluruh kebutuhan berdasarkan
RKBMN & RKBMN PKP, maka pemenuhannya
berdasarkan Prioritas yang ditentukan oleh Pimpinan.
Pemenuhan Kendaraan Fungsional Protokoler pada
Satker Daerah (KPTIKBMN & GKN) ditetapkan
berjenis Toyota Hiace.
Persetujuan RKBMN & RKBMN PKP Tahun 2024 pada
Satker GKN menjadi RKBMN pada Satker Pembantu
KPTIKBMN di GKN dengan mekanismenya menunggu
arahan Pengguna Barang. (Biro Umum akan bernota
kepada Biromadan meminta arahan terkait hal ini)

7. Seluruh Satuan Kerja (termasuk satker GKN
yang akan dilikuidasi mulai 1 Januari 2024)
tetap menyusun RKBMN Tahun 2025.
Mekanisme penggabungan RKBMN GKN
kepada KPTIKBMN mengikuti arahan
Pengguna Barang/Pengelola Barang.
Kebijakan RKBMN Tahun 2025

8. Kebijakan
Rencana
Pengadaan
Tahun 2025
Satuan Kerja yang belum mengusulkan / tidak disetujui usulan RKBMN
/ RKBMN-PKP TA 2024, dapat mengusulkan rencana pengadaan pada
tahun 2025 sesuai SBSK/SSSJ.
Satuan Kerja yang RKBMN & RKBMN-PKP telah disetujui di TA 2024
namun tidak mendapatkan alokasi anggaran, dapat mengajukannya
kembali pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan SBSK dan
SSSJ.
Rencana Pengadaan AADB mempertimbangkan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau
Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Standar Barang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)
sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-298/MK.06/2023
tanggal 15 April 2023 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Berupa
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Standar Kebutuhan tetap
mengacu pada PMK 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

9. Kebijakan Rencana Pemeliharaan
Tahun 2025
Satuan Kerja Tidak Dapat mengusulkan Pemeliharaan terhadap BMN yang:
• Dalam Kondisi Rusak Berat dan/atau telah Dihentikan Penggunaannya.
• TIDAK Digunakan Sendiri Untuk Tugas dan Fungsi (dioptimalkan oleh satker lain melalui bentuk Pe
nggunaan Sementara/Utilisasi Penggunaan/Dioperasionalkan Pihak Lain)
• Sedang dalam Pemanfaatan
• Direncanakan untuk dipindahtangankan dan/atau dihapuskan

10. Terhadap Aset yang:
1. Penggunaannya selain Digunakan Sendiri Untuk Tugas dan
Fungsi (Utilisasi, Penggunaan Sementara, Dioperasionalkan
oleh Pihak Lain);
2. Dalam Pemanfaatan,
Satuan Kerja Wajib Memastikan Aset
tersebut dipelihara oleh Pihak Yang Menggunakan
dengan:
1. Memastikan Satker Pengutilisasi /KL Pengguna Sementara
telah merencanakan Pemeliharaan atas BMN tersebut;
2. Memastikan Klausul Kewajiban dalam Perjanjian, telah
memuat kewajiban pemeliharaan oleh Pihak yang
memanfaatkan.

11. RKBMN Pemeliharaan vs
Anggaran Pemeliharaan
• Pada tahun 2022, APIP mempertanyakan dalam Catatan Hasil
Reviu nya bahwa terdapat perbedaan antara BMN yang ditetapkan
pemeliharaannya dalam RKBMN, dengan BMN yang diusulkan
dipelihara dalam RKA/KL.
• Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal berikut:
o Terdapat BMN yang batal dihapuskan namun tidak dilakukan
revisi RKBMN Pemeliharaan;
o Terdapat Penambahan BMN selain dari pembelian yang tidak
terprediksi saat penyusunan RKBMN;
o Terdapat BMN yang dihapuskan namun belum masuk rencana
Penghapusan saat RKBMN disusun;
o Dsb
• Dalam rangka meminimalisasi perbedaan tersebut, Satker agar
tidak lupa untuk melakukan revisi RKBMN Pemeliharaan jika
terdapat perubahan ketika mengusulkan pemeliharaannya dalam
RKAK/L.

12. RP4 BMN TA
2024, 2025, &
2026
Seluruh Satuan Kerja termasuk satker GKN yang akan
dilikuidasi mulai 1 Januari 2024, tetap menyusun RP4BMN TA
2024, 2025, & 2026.
Usulan RP4 BMN Tahun 2024, 2025, dan 2026 disampaikan
oleh seluruh Satker (UAKPB) kepada Kepala Biro Umum
bersamaan dengan penyampaian RKBMN Tahun 2025 yakni
paling lambat tanggal 5 September 2023.
Barang Rusak Berat hasil sensus 2023 maupun inventarisasi
dalam rangka likuidasi pada Satker GKN, agar dapat
dimasukkan kedalam Rencana Pemindahtanganan dan
Rencana Penghapusan Tahun 2024.
RP4 Tahun 2024, 2025, dan 2026 yang ditetapkan pada Satker
GKN akan menjadi RP4 BMN GKN sebagai Satker Pembantu
(UAPKPB) pada KPTIKBMN sesuai wilayah kerjanya.

13. Rencana Asuransi BMN TA 2025
Asuransi BMN dilakukan terhadap Gedung dan Bangunan dengan Kondisi Baik atau Rusak Ringan
dan BMN tidak sedang masuk dalam rencana pemindahtanganan dan penghapusan.
Asuransi terhadap Gedung dan Bangunan dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana pendukung
gedung meliputi tapi tidak terbatas pada:
• Komponen Mekanikal : Saluran Air, Sistem Tata Udara, Sistem Transportasi Vertikal (Lift), Sistem Proteksi Kebakaran, Sistem
Plumbing dan Pompa;
• Komponen Elektrikal : Sistem Kelistrikan, Sistem Elektronika;
• Komponen tata ruang luar : Pertamanan, Perkerasan, Saluran Pembuangan, Pagar dan Pintu Gerbang, atau Pos/Gardu jaga;
Perencanaan Asuransi BMN Tahun 2025 agar memperhatikan skala prioritas berdasarkan penggunaan
dan fungsi BMN sebagai bahan pertimbangan pengalokasian anggaran yang terdiri atas:
• Prioritas 1, berupa bangunan gedung yang fungsi penggunaannya sebagai Kantor, Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan;
• Prioritas 2, berupa bangunan dan sarana prasarana yang berlokasi di area yang sama dengan bangunan pada prioritas 1 yang
menunjang secara langsung kinerja bangunan tersebut (misal : Rumah Genset, Rumah Trafo, dsb);
• Prioritas 3, berupa bangunan selain prioritas 1 dan 2.
Perencanaan Asuransi BMN Tahun 2025 dilakukan pada Aplikasi SIMAN Menu RKBMN dan diusulkan
melalui Nadine kepada Kepala Biro Umum paling lambat tanggal 12 September 2023.

14. Monitoring Sensus BMN Ber-KIB
Sensus BMN Ber-KIB yang
dilaksanakan pada Tahun 2023
dilakukan terhadap BMN berupa Tanah,
Bangunan dan Gedung, Kendaraan
Bermotor, dan Alat Besar (Kode Bidang
301).
Sensus BMN Ber-KIB dilakukan melalui
Aplikasi SIMAN Menu Inventarisasi dan
SIMAN 2 Mobile.
Seluruh Satuan Kerja Lingkup Eselon I
Sekretariat Jenderal diharapkan dapat
menyelesaikan tahap Pelaksanaan
Sensus pada Aplikasi SIMAN pada
tanggal 31 Agustus 2023 dan
mengirimkan Laporan Sensus BMN
Tahun 2023 melalui Aplikasi SIMAN
paling lambat tanggal 30 September
2023.

15. Monitoring
Inventarisasi
Dalam Rangka
Likuidasi GKN
Inventarisasi dalam rangka Likuidasi GKN dilakukan
oleh seluruh satuan kerja GKN terhadap seluruh Aset
yang tercatat (Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya).’
Tahapan Inventarisasi BMN dalam rangka Likuidasi
GKN sebagai berikut:
• Pembentukan Tim Inventarisasi (melalui SK Tim Inventarisasi Dalam
Rangka Likudasi GKN);
• Proses Identifikasi BMN (Keberadaan dan Kondisi BMN);
• Melakukan Tindak Lanjut Hasil Identifikasi BMN (Misal: Perubahan
Kondisi Barang terhadap Barang Ditemukan, Usul Penghapusan
terhadap Barang Tidak Ditemukan);
• Menyusun Dokumen Hasil Inventarisasi (Surat Pernyataan
Kebenaran dan Tanggung Jawab Hasil Inventarisasi, Rekapitulasi
Hasil Inventarisasi, dan Berita Acara Hasil Inventarisasi BMN).
Proses Identifikasi BMN diharapkan dapat selesai
dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2023.

16. #KemenkeuSatu
#KemenkeuTerpercaya
Prose Identifikasi BMN
2
Objek Inventarisasi berupa
Persediaan, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya.
Pelaksanaan Inventarisasi
difokuskan pada Identifikasi
Keberadaan dan Kondisi
Fisik antara pencatatan dengan
kenyataannya.
Dokumen sebagai Data Awal
Identifikasi dapat menggunakan
Cetakan Buku Barang / Daftar
Barang TAYL pada Aplikasi SAKTI
Modul Aset Tetap.
Hasil
Identifikasi
Barang ditemukan
Baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
Barang tidak
ditemukan

17. #KemenkeuSatu
#KemenkeuTerpercaya
Tindak Lanjut BMN Tidak Ditemukan
3
BMN tidak ditemukan dapat disebabkan oleh hal-hal sbb:
• Tindak Lanjut : Lakukan perekaman transaksi usul penghapusan dan/atau penghapusan pada Modul Aset
Tetap SAKTI dengan dasar dokumen Penghapusan.
BMN sudah terjual atau sudah SK Hapus
namun belum dilakukan perekaman
transaksi di SAKTI
• Tindak Lanjut : Lakukan Perekaman Transaksi Koreksi (Reklasifikasi/Koreksi Pencatatan) pada Modul Aset
Tetap SAKTI dengan dasar Surat Keterangan dari KPB.
BMN salah catat/duplikasi catat
• Tindak Lanjut : Kuasa Pengguna Barang membuat Surat Pernyataan yang memuat Bahwa BMN Tidak
Ditemukan dinyatakan hilang untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Usulan Penghapusan BMN karena
Sebab-Sebab Lain sebagaimana diatur dalam tata cara Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain pada
PMK 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik
Negara.
BMN Hilang

18. Tahapan
dan
Timeline
Inventarisas
i Dalam
Rangka
Likuidasi
GKN
Identifikasi
BMN
• Maksimal 30
September
2023
Tindak Lanjut
Hasil
Identifikasi
• Maksimal 30
November
2023
Dokumen
Hasil
Inventarisasi
• 31 Desember
2023

19. Penghargaan Satker Pengelola BMN
Terbaik Lingkup Es1 Setjen Tahun
2023
Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, akan dilaksanakan kembali
Penghargaan Satker Pengelola BMN Terbaik Lingkup Es1 Setjen pada Tahun 2023.
Parameter penilaian pada Tahun 2023 diantaranya adalah :
• Kualitas Perencanaan BMN (RKBMN, RP4, dan Rencana Asuransi);
• Kualitas Utilisasi dan Optimalisasi BMN (PSP, Optimalisasi Penggunaan, dan Optimalisasi Pemanfaatan);
• Kualitas Pemindahtanganan & Penghapusan BMN;
• Kualitas Penatausahaan BMN (Laporan Sensus BMN, Iventarisasi Likuidasi GKN, Laporan BMN);
• Kualitas Pengamanan BMN (Sertifikasi dan Penertiban Aset);
• Kualitas Pengawasan dan Pengendalian (Laporan Wasdal BMN).

20. Juara Per Cluster
3 Tahun Terakhir
Tahun
Penghargaan
Pusat
KPTIK-
KPPD
GKN
2020 Pusintek
KPTIKBMN
Denpasar
GKN
Palembang
2021
KP
Setjen
KPTIKBMN
Medan
GKN Aceh
2022
KP
Setjen
KPTIKBMN
Medan
GKN
Bandung
2023 …?... …?... …?...

21. TERIMA KASIH