SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Oleh :
KOMPOL ARMAN SAHTI, S,H., S.I.K, MH
KASI STNK SUBDIT REGIDENT
1
UNDANG- UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN;
2
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN
PUBLIK;
3
PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP ( SAMSAT ).
4
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS
DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
5
PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
1
(1)
SETIAP RANMOR WAJIB DIREGISTRASI
(2) MELIPUTI;
a) RANMOR BARU
b) RUBAH IDENTITAS &PEMILIK
c) PERPANJANGAN
d) PENGESAHAN
(3) TUJUAN REGISTRASI :
a) TERTIB ADMINISTRASI
b) DALWAS RANMOR DIOPSNALKAN
c) PERMUDAH SIDIK GAR/KEJAHATAN
d) REN, OPSNAL MANAJ,REKAYASA LLAJ
e) REN. PEMBANGUNAN NASIONAL
(4)
REG,RANMOR DILAKS POLRI MEL SISTEM
MANAJEMEN REG RANMOR
(5)
DATA REGIDENTRANMOR MRPK BAGIAN SISTEM
INFOKOMLLAJ > DIGUN UTK FORENSIK KEPOL.
6
PERKAP
NOMOR 5
THN 2012
2
PROSEDUR YG MUDAH DIPAHAMI, DILAKS & MUDAH DIAKSES
KEPASTIAN WAKTU DLM PENYELESAIAN YAN KPD MASY
YAN DILAKS SECARA LIT, CERMAT & BERKUALITAS
PROSES & PRODUK YAN DPT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN,
RASA AMAN & KEPASTIAN HUKUM
SEDERHANA
CEPAT
AKURAT
AMAN
AKUNTABEL
INFORMATIF
NYAMAN
KUALITAS PEJABAT/ PENYELENGGARA YAN BERTANGGUNG
JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN YAN
TERSEDIANYA DATA & INFORMASI YG DIBUTUHKAN SCR
AKURAT/ UP TO DATE
TERSELENGGARANYA YAN DLM SUASANA YG
MENYENANGKAN DIDUKUNG SARPRAS YAN SESUAI
KEBUTUHAN MASY.
3
PERKEMBANGAN INOVASI PELAYANAN
PUBLIK BIDANG REGIDENT REGIDENT RANMOR
JAJARAN POLDA JABAR
4
SAMSAT DRIVE THRU
E-SAMSAT JABAR
SIPOLIN
SAMBARA
SAMSAT LADIES, SAMSAT
OUTLET, SAMSAT KELIING,
DSB
B
E
R
T
U
J
U
A
N
1. KEMITRAAN ANTARA TIM
PEMBINA SAMSAT YANG
BEKERJASAMA DENGAN
PIHAK PERBANKAN
DALAM PENGEMBANGAN
INOVASI PELAYANAN
PUBLIK
2. MEMBERIKAN
KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT DALAM
PEMBERIAN INFORMASI
GUNA MENJAMIN
LEGITIMASI
OPERASIONAL RANMOR
DAN INFO PAJAK
RANMOR
3. MENINGKATKAN
PENDAPATAN DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN
PEMBANGUNAN DAERAH
5
POLRES BOGOR
SAMSAT BDG TIMUR
1.SAMSAT DRIVE THRU
KEMITRAAN TIM PEMBINASAMSAT
(POLRI, BAPENDA DAN JASA
RAHARJA) DENGAN BANK BJB
6
KEMITRAAN TIM PEMBINA SAMSAT
(POLRI, BAPENDA DAN JASA RAHARJA)
DENGAN BANK BJB
SAMSAT OUTLET
SAMSAT LADIES
(BDG TIMUR)
SAMSAT KELILING SAMSAT DESA
7
Program pelayanan “e-Samsat
Jabar” merupakan program yang
di gagas oleh Tim Pembina
SAMSAT (POLRI, BPENDA & JR)
yang bekerja sama dengan bank-
bank tsb.
Untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat
bertransaksi, sebagi
dalam
wujud
pelayanan yg cepat, tepat, akurat,
transparan, akuntabel, informatif
dan mudah diakses.
8
SIPOLIN MERUPAKAN SEBUAH
APLIKASI YANG MEMANFAATKAN
SMARTPHONE SEBAGAI MEDIA
DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN INFORMASI
IDENTITAS KENDARAAN DAN
PAJAK KENDARAAN KEPADA
MASYARAKAT. DIMANA APLIKASI
TSB KERJASAMA ANTARA TIM
PEMBINA SAMSAT (POLRI,
BAPENDA & JR) DENGAN BANK
JABAR BANTEN (BJB)
9
SKPD ELEKTRONIK
PENGESAHAN
STNK TAHUNAN
DI UNIT LANTAS POLSEK
KERJASAMA ANTARA
TIM PEMBINASAMSAT
DENGAN BANK BJB
10
OPERASI TERPADU TERTIB RANMOR
Dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
mengurangi jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU),
bertujuan :
 Mewujudkan sinergitas kinerja antar instansi dengan Polri;
 Optimalisasi peranan Polri sebagai elemen penting dalam mendukung
peningkatan PAD dengan mengurangi jumlah KTMDU;
 Mempersempit gerak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar
ulang.
MENDORONG KERJASAMA ANTARA BAPENDA PROV. JABAR DGN DIT BINMAS
POLDA JABAR DLM UPAYA PENELUSURAN KTMDU OLEH BHABINKAMTIBMAS
SERTA FUNGSI LANTAS SBG PEMBINA FUNGSI TEKNIS
UPAYA-UPAYA LAIN
DALAM MENDUKUNG PENERIMAAN PAJAK DAERAH
11
PROGRAM
SUBDIT STNK DITREGIDENT KORLANTAS POLRI
12
13
PENGERTIAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN &
PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGIDENT RANMOR
SETIAP KENDARAAN
YANG DIGERAKKAN
OLEH PERALATAN
MEKANIK BERUPA
MESIN SELAIN
KENDARAAN YANG
BERJALAN DI ATAS
REL
PP 55/2012 TTG
KENDARAAN
RANMOR
SETIAP KENDARAAN
YANG DIGERAKKAN
OLEH PERALATAN
MEKANIK BERUPA
MESIN SELAIN
KENDARAAN YANG
BERJALAN DI ATAS
REL
PERKAP 5/2012 TTG
REGIDENT RANMOR
SETIAP KENDARAAN YANG
MEKANIK BERUPA MESIN (MOTOR
LISTRIK) SELAIN KENDARAAN
YANG BERJALAN DI ATAS REL
KBL DIGERAKKAN OLEH PERALATAN
Kendaraan
Bermotor
Listrik
14
PROSES REGISTRASI
RANMOR BARU
15
REGIDENT
KBL (KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK)
BAGAIMANA REGIDENT K.B.L.
(KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK)
LEGITIMASI PENGOPERASIAN KBL DI JALAN:
A. STNK: SUDAH TERAKOMODIR
(KAPASITAS SILINDER/DAYA LISTRIK)
B. TNKB: PERLU DIBERIKAN CIRI KHUSUS
(STRIP BIRU PADA TNKB)
1. SEBAGAI UPAYA POLRI DALAM
MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM
PERCEPATAN PROGRAM KBL;
2. UNTUK
MEMPERMUDAH
PENGAWASAN.
JENIS RANMOR: (PERKAP 5/2012)
A. SEPEDA MOTOR;
B. MOBIL PENUMPANG;
C. MOBIL BUS;
D. MOBIL BARANG;
E. RANMOR KHUSUS.
16
PENGELOMPOKKAN WARNA TNKB
PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012
RANMOR UMUM
RANMOR DINAS
PEMERINTAH
RANMOR KORPS
DIPLOMATIK NEGARA
ASING
RANMOR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ATAU (FREE
TRADE ZONE) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN, BAHWA RANMOR TIDAK BOLEH
DIOPERASIONALKAN/DIMUTASIKAN KE WILAYAH
INDONESIA LAINNYA.
RANMOR PERSEORANGAN
DAN RANMOR SEWA
B 1234 ABC
11 - 19
B 1234 ABC
11 - 19
B 1234 ABC
11 - 19
B 1234 ABC
11 - 19
B 1234 ABC
11 - 19
17
RANMOR UMUM
RANMOR DINAS
PEMERINTAH
RANMOR KORPS
DIPLOMATIK NEGARA
ASING
RANMOR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ATAU (FREE
TRADE ZONE) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN
BEA MASUK DAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN, BAHWA RANMOR TIDAK BOLEH
DIOPERASIONALKAN/DIMUTASIKAN KE WILAYAH
INDONESIA LAINNYA.
RANMOR PERSEORANGAN
DAN RANMOR SEWA
PENGELOMPOKKAN WARNA TNKB LISTRIK
DENGAN PENAMBAHAN STRIP BIRU
(TANPA HARUS MERUBAH PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012)
B 1234 ABC
11-19
B 1234 ABC
111--1199
B 1234 ABC
111--1199
CD 23 01
111--1199
B 1234 ABC
111--1199
18
BLOKIR/LAPOR
JUAL RANMOR
2
3
1
19
PENGIRIMAN
DATA RANMOR
20
Sekian dan
Terimakasih

More Related Content

Similar to OPTIMASI PELAYANAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR

Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011ramos_namora
 
Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Muhammad Rafli
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11agus raharjo
 
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)wulandari1996
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalRadenMas Ahmad Spaer
 
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009sujarnodimejo
 
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3Umar Asmoro
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerahSarif Sidik
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)Sarif Sidik
 
Nota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNiko Hafri
 
Menimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKMenimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKF W
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan PublikKurniawan Saputra
 
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdf
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdfTugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdf
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdfMUHAMMADNAZHIFBINMOH
 

Similar to OPTIMASI PELAYANAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (20)

Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011Samsat kota bekasi prima 2011
Samsat kota bekasi prima 2011
 
PPh 22 dan PPh 23
PPh 22 dan PPh 23PPh 22 dan PPh 23
PPh 22 dan PPh 23
 
Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit Paparan wasrik dir pamobvit
Paparan wasrik dir pamobvit
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 
Capaian rbp
Capaian rbpCapaian rbp
Capaian rbp
 
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek VitalTugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital
 
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009Sosialisasi uu-no-22-th-2009
Sosialisasi uu-no-22-th-2009
 
ETIKA BERLALU LINTAS.ppt
ETIKA BERLALU LINTAS.pptETIKA BERLALU LINTAS.ppt
ETIKA BERLALU LINTAS.ppt
 
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3
Sambutan pendapat bupati raperda pariwisata 3
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah
 
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
2. dapen tayangan sosialisasi pajak daerah (1)
 
Nota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 final
 
Menimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJKMenimbang Manfaat OJK
Menimbang Manfaat OJK
 
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur SelatanPembentukan DOB Cianjur Selatan
Pembentukan DOB Cianjur Selatan
 
Perkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di DaerahPerkembangan Politik Di Daerah
Perkembangan Politik Di Daerah
 
Sekilas Kliring
Sekilas KliringSekilas Kliring
Sekilas Kliring
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
 
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdf
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdfTugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdf
Tugasan Akhir LMCP2502 Pengangkutan Bandar.pdf
 

More from Sarif Sidik

Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sarif Sidik
 
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sarif Sidik
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangSarif Sidik
 
Jr sosialisasi uu 33 34
Jr sosialisasi uu 33   34Jr sosialisasi uu 33   34
Jr sosialisasi uu 33 34Sarif Sidik
 
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33   34 jasa raharjaSosialisasi uu 33   34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharjaSarif Sidik
 
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sarif Sidik
 
4. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-344. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-34Sarif Sidik
 
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsatSarif Sidik
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah Sarif Sidik
 

More from Sarif Sidik (9)

Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan) (1)
 
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
Sosialisasi layanan samsat di bank bjb tahun 2020
 
Paparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreangPaparan pak kasi soreang
Paparan pak kasi soreang
 
Jr sosialisasi uu 33 34
Jr sosialisasi uu 33   34Jr sosialisasi uu 33   34
Jr sosialisasi uu 33 34
 
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33   34 jasa raharjaSosialisasi uu 33   34 jasa raharja
Sosialisasi uu 33 34 jasa raharja
 
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
Sosialisasi pembebasan 2020 (kota bandung kawaluyaan)
 
4. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-344. Jr sosialisasi uu 33-34
4. Jr sosialisasi uu 33-34
 
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat3. Bjb materi sosialisasi t samsat
3. Bjb materi sosialisasi t samsat
 
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah 1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
1. kapus tayangan sosialisasi pajak daerah
 

Recently uploaded

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 

Recently uploaded (20)

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 

OPTIMASI PELAYANAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR

  • 1. Oleh : KOMPOL ARMAN SAHTI, S,H., S.I.K, MH KASI STNK SUBDIT REGIDENT
  • 2. 1 UNDANG- UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK; 3 PERPRES NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP ( SAMSAT ). 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; 5 PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR 1
  • 3. (1) SETIAP RANMOR WAJIB DIREGISTRASI (2) MELIPUTI; a) RANMOR BARU b) RUBAH IDENTITAS &PEMILIK c) PERPANJANGAN d) PENGESAHAN (3) TUJUAN REGISTRASI : a) TERTIB ADMINISTRASI b) DALWAS RANMOR DIOPSNALKAN c) PERMUDAH SIDIK GAR/KEJAHATAN d) REN, OPSNAL MANAJ,REKAYASA LLAJ e) REN. PEMBANGUNAN NASIONAL (4) REG,RANMOR DILAKS POLRI MEL SISTEM MANAJEMEN REG RANMOR (5) DATA REGIDENTRANMOR MRPK BAGIAN SISTEM INFOKOMLLAJ > DIGUN UTK FORENSIK KEPOL. 6 PERKAP NOMOR 5 THN 2012 2
  • 4. PROSEDUR YG MUDAH DIPAHAMI, DILAKS & MUDAH DIAKSES KEPASTIAN WAKTU DLM PENYELESAIAN YAN KPD MASY YAN DILAKS SECARA LIT, CERMAT & BERKUALITAS PROSES & PRODUK YAN DPT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, RASA AMAN & KEPASTIAN HUKUM SEDERHANA CEPAT AKURAT AMAN AKUNTABEL INFORMATIF NYAMAN KUALITAS PEJABAT/ PENYELENGGARA YAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN YAN TERSEDIANYA DATA & INFORMASI YG DIBUTUHKAN SCR AKURAT/ UP TO DATE TERSELENGGARANYA YAN DLM SUASANA YG MENYENANGKAN DIDUKUNG SARPRAS YAN SESUAI KEBUTUHAN MASY. 3
  • 5. PERKEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG REGIDENT REGIDENT RANMOR JAJARAN POLDA JABAR 4
  • 6. SAMSAT DRIVE THRU E-SAMSAT JABAR SIPOLIN SAMBARA SAMSAT LADIES, SAMSAT OUTLET, SAMSAT KELIING, DSB B E R T U J U A N 1. KEMITRAAN ANTARA TIM PEMBINA SAMSAT YANG BEKERJASAMA DENGAN PIHAK PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2. MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN INFORMASI GUNA MENJAMIN LEGITIMASI OPERASIONAL RANMOR DAN INFO PAJAK RANMOR 3. MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH 5
  • 7. POLRES BOGOR SAMSAT BDG TIMUR 1.SAMSAT DRIVE THRU KEMITRAAN TIM PEMBINASAMSAT (POLRI, BAPENDA DAN JASA RAHARJA) DENGAN BANK BJB 6
  • 8. KEMITRAAN TIM PEMBINA SAMSAT (POLRI, BAPENDA DAN JASA RAHARJA) DENGAN BANK BJB SAMSAT OUTLET SAMSAT LADIES (BDG TIMUR) SAMSAT KELILING SAMSAT DESA 7
  • 9. Program pelayanan “e-Samsat Jabar” merupakan program yang di gagas oleh Tim Pembina SAMSAT (POLRI, BPENDA & JR) yang bekerja sama dengan bank- bank tsb. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat bertransaksi, sebagi dalam wujud pelayanan yg cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. 8
  • 10. SIPOLIN MERUPAKAN SEBUAH APLIKASI YANG MEMANFAATKAN SMARTPHONE SEBAGAI MEDIA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI IDENTITAS KENDARAAN DAN PAJAK KENDARAAN KEPADA MASYARAKAT. DIMANA APLIKASI TSB KERJASAMA ANTARA TIM PEMBINA SAMSAT (POLRI, BAPENDA & JR) DENGAN BANK JABAR BANTEN (BJB) 9
  • 11. SKPD ELEKTRONIK PENGESAHAN STNK TAHUNAN DI UNIT LANTAS POLSEK KERJASAMA ANTARA TIM PEMBINASAMSAT DENGAN BANK BJB 10
  • 12. OPERASI TERPADU TERTIB RANMOR Dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengurangi jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU), bertujuan :  Mewujudkan sinergitas kinerja antar instansi dengan Polri;  Optimalisasi peranan Polri sebagai elemen penting dalam mendukung peningkatan PAD dengan mengurangi jumlah KTMDU;  Mempersempit gerak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang. MENDORONG KERJASAMA ANTARA BAPENDA PROV. JABAR DGN DIT BINMAS POLDA JABAR DLM UPAYA PENELUSURAN KTMDU OLEH BHABINKAMTIBMAS SERTA FUNGSI LANTAS SBG PEMBINA FUNGSI TEKNIS UPAYA-UPAYA LAIN DALAM MENDUKUNG PENERIMAAN PAJAK DAERAH 11
  • 13. PROGRAM SUBDIT STNK DITREGIDENT KORLANTAS POLRI 12
  • 14. 13
  • 15. PENGERTIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN & PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGIDENT RANMOR SETIAP KENDARAAN YANG DIGERAKKAN OLEH PERALATAN MEKANIK BERUPA MESIN SELAIN KENDARAAN YANG BERJALAN DI ATAS REL PP 55/2012 TTG KENDARAAN RANMOR SETIAP KENDARAAN YANG DIGERAKKAN OLEH PERALATAN MEKANIK BERUPA MESIN SELAIN KENDARAAN YANG BERJALAN DI ATAS REL PERKAP 5/2012 TTG REGIDENT RANMOR SETIAP KENDARAAN YANG MEKANIK BERUPA MESIN (MOTOR LISTRIK) SELAIN KENDARAAN YANG BERJALAN DI ATAS REL KBL DIGERAKKAN OLEH PERALATAN Kendaraan Bermotor Listrik 14
  • 17. REGIDENT KBL (KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK) BAGAIMANA REGIDENT K.B.L. (KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK) LEGITIMASI PENGOPERASIAN KBL DI JALAN: A. STNK: SUDAH TERAKOMODIR (KAPASITAS SILINDER/DAYA LISTRIK) B. TNKB: PERLU DIBERIKAN CIRI KHUSUS (STRIP BIRU PADA TNKB) 1. SEBAGAI UPAYA POLRI DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PROGRAM KBL; 2. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAWASAN. JENIS RANMOR: (PERKAP 5/2012) A. SEPEDA MOTOR; B. MOBIL PENUMPANG; C. MOBIL BUS; D. MOBIL BARANG; E. RANMOR KHUSUS. 16
  • 18. PENGELOMPOKKAN WARNA TNKB PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012 RANMOR UMUM RANMOR DINAS PEMERINTAH RANMOR KORPS DIPLOMATIK NEGARA ASING RANMOR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ATAU (FREE TRADE ZONE) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, BAHWA RANMOR TIDAK BOLEH DIOPERASIONALKAN/DIMUTASIKAN KE WILAYAH INDONESIA LAINNYA. RANMOR PERSEORANGAN DAN RANMOR SEWA B 1234 ABC 11 - 19 B 1234 ABC 11 - 19 B 1234 ABC 11 - 19 B 1234 ABC 11 - 19 B 1234 ABC 11 - 19 17
  • 19. RANMOR UMUM RANMOR DINAS PEMERINTAH RANMOR KORPS DIPLOMATIK NEGARA ASING RANMOR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ATAU (FREE TRADE ZONE) YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, BAHWA RANMOR TIDAK BOLEH DIOPERASIONALKAN/DIMUTASIKAN KE WILAYAH INDONESIA LAINNYA. RANMOR PERSEORANGAN DAN RANMOR SEWA PENGELOMPOKKAN WARNA TNKB LISTRIK DENGAN PENAMBAHAN STRIP BIRU (TANPA HARUS MERUBAH PERKAP NOMOR 5 TAHUN 2012) B 1234 ABC 11-19 B 1234 ABC 111--1199 B 1234 ABC 111--1199 CD 23 01 111--1199 B 1234 ABC 111--1199 18