Download as DOCX, PPTX
Uploaded byHerlambang Bagus
Skema individu menurut UU kepegawaian model michigan dan model harvard university
Dokumen ini menjelaskan skema dan model manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam konteks pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia, berdasarkan UU No. 43 Tahun 1999. Pentingnya pelayanan publik yang profesional, jujur, dan adil ditekankan, serta proses rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan kualitas PNS. Terdapat jaminan terhadap hak, kewajiban, dan kedudukan hukum PNS dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
More Related Content
Similar to Skema individu menurut UU kepegawaian model michigan dan model harvard university
![[2024] Synchronus TM Daring_Diklat MSDM Menengah_Perencanaan & Pengadaan SDM_...](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/2024synchronustmdaringdiklatmsdmmenengahperencanaanpengadaansdm2024revised26juli2024-250305011804-11754e59-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Bahasa Arab Kelas 4 [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkurikulumberbasiscintakbcbahasaarabkelas4modulguruku-260111161038-33bb50cf-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Fikih Kelas 3 [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkurikulumberbasiscintakbcfikihkelas3modulguruku-260111063151-97bae4f2-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Skema individu menurut UU kepegawaian model michigan dan model harvard university
- 1. SKEMA / DIAGRAMModel MSDM mengacu Pada model michigan KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN ( Pasal 13 UU no. 43 tahun 1999 ) Selection Setiap warga negara RI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Performance Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan Dalam kedudukan dan tugasnya PNS harus netral Development Pemindahan Pendidikan dan Pelatihan Reward Kenaikan gaji Kenaikan Pangkat / jabatan Appraisal Penilaian obyektif melalui sistem Prestasi kerja Recruitment Internal sources : Mutasi & Promosi External sources : Pengadaan PNS Remunerasi Gaji Tunjangan Kesejahteraan Job Placement Formasi Pengangkatan Pemindahan
- 2. SKEMA / DIAGRAMModel MSDM mengacu Pada model Harvard KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN ( Pasal 13 UU no. 43 tahun 1999 ) HRM Policy Choice Penetapan norma Standar Prosedur Formasi Pengangkatan Pengembangan kualitas Pemindahan Gaji Tunjangan Kesejahteraan Pemberhentian Hak Kewajiban Kedudukan Hukum HR Outcomes Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata PNS harus netral Setia dan taat sepenuhnya kepada Sumpah, kode etik jabatan, Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah Situational Factor Sistem Pemerintahan Politik Hukum Sosial Budaya Stakeholder Interest Presiden Komisi Kepegawaian Negara Long-term consequences Terciptanya Penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 sehingga terbentuk masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi serta terciptanya kesejahteraan PNS