2. A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
KEUANGAN NEGARA
PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
1
KEUANGAN NEGARA DALAM ARTI
LUAS DAN SEMPIT
2
PENDEKATAN KEUANGAN NEGARA
3
RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
4
3. PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA
⚫ Secara umum Keuangan Negara adalah semua hal yang bertalian
dengan masalah penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara.
⚫ Pada umumnya studi keuangan negara membatasi hanya pada
penerimaan dan pengeluaran yang ada pada anggaran pemerintah
(pusat dan daerah) dan pengaruh-pengaruhnya. Aspek-aspek lain
yang juga merupakan bidang studi keuangan negara adalah regulasi
ekonomi oleh cabang pemerintahan yudikatif, pengelolaan
perusahaan negara, dan pengaturan kebijakan moneter - (Musgrave
(1989)).
⚫ Keuangan Negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari
anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian,
terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuantujuan
kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-
harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan
efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja – (Suparmoko (1992)).
a
4. ⚫ Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut – (Pasal
XX, UU No. 17 Tahun 2003)
⚫ Pada akhirnya, Keuangan Negara pada dasarnya
berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran negara
beserta segala sebab dan akibat dari penerimaan dan
pengeluaran tersebut dalam bentuk hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang dan barang.
5. KEUANGAN NEGARA DALAM ARTI SEMPIT DAN LUAS
⚫ Secara substantif, Keuangan Negara dalam arti sempit adalah
hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap
badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.
⚫ Secara substantif, Keuangan Negara dalam arti luas mencakup:
1. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Keuangan negara pada BUMN/BUMD.
6. PENDEKATAN KEUANGAN NEGARA
1. Pendekatan Obyek. KN meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut, yang meliputi subbidang pengelolaan fiskal, subbidang
pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan.
2. Pendekatan Subyek. KN meliputi seluruh obyek sebagaimana yang tersebut di
atas (pada poin 1) yang dimiliki oleh negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada
kaitannya dengan keuangan negara.
3. Pendekatan Proses. KN mencakup seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan
obyek sebagaimana tersebut di atas (pada poin 1.) mulai dari perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Pendekatan Tujuan. KN meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan
hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek
sebagaimana tersebut di atas (pada poin 1.) dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara.
7. RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah;
8. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
Pasal 2 UU 17/2003
8. BIDANG
PENGELOLAAN
FISKAL
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
BIDANG
PENGELOLAAN
KEKAYAAN NEGARA
YANG DIPISAHKAN
BIDANG
PENGELOLAAN
MONETER
Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal
Fungsi penganggaran
Fungsi administrasi perpajakan
Fungsi Administrasi Kepabeanan
Fungsi Perbendaharaan
Fungsi Pengawasan Keuangan
10. Siklus Anggaran
⚫ Siklus anggaran (budget cyclus) adalah suatu masa
peredaran atau perputaran dari suatu anggaran, yaitu
mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan dan
perhitungannya.
⚫ Menurut Harjono Sumosudirdjo :
Budget cyclus tidak lain ialah masa atau jangka waktu
mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat
perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.
Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah
2. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan
pengesahan anggaran dengan undang-undang
3. Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah
4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran
5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-
undang.
17. Presiden
(sebagai CEO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)
Menteri Keuangan
(sebagai CFO)
Menteri Teknis
(sebagai COO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan
Keuangan
Tujuan Pemisahan:
1. membuat kejelasan dan kepastian dalam
pembagian wewenang dan tanggung jawab
2. Menegaskan terlaksananya mekanisme checks
and balances
3. dapat meningkatkan profesionalisme di dalam
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah
18. Pengurusan Komtabel
(Comptabel Beheer)
Pengu
(Ad
rusan Administratif
ministratief Beheer)
PENGUJIAN &
PEMBEBANAN
PERINTAH
PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN
DANA
Menteri Teknis
Pengguna Anggaran/Barang
Menteri Keuangan
Selaku BUN
KEWENANGAN PELAKSANAAN
PEMBAYARAN/BELANJA
PEMBUATAN
KOMITMEN
19. PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
PEMBUATAN
KOMITMEN
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif
P
P
E
N
G
U
J
I
E
N
G
U
J
I
A
A
N
N
Pengujian :
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid
SPM
PENGUJIAN
Menteri Keuangan
Selaku BUN
Tahapan Komtabel
Pengujian :
• Substansial :
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
• Formal
CHEQUE
?
