Dokumen tersebut membahas tentang sistem perekonomian Indonesia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, dan pelaku utamanya. Sistem perekonomian Indonesia adalah aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, dengan pelaku utama pemerintah, perusahaan swasta, dan koperasi."

1. KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan hidayahnya sehingga kami dari Kelompok I dapat menyelesaikan
makalah Perekonomian Indonesia ini dengan baik sebagai tugas pertama untuk
bahan diskusi dalam tatap muka perkuliahan.
Makalah Perkonomian Indonesia ini membahas tentang Sistem
Perekonomian Indonesian yang pembahasan secara lengkap di uraikan dan di
jelaskan dalam makalah ini.
Kelompok I mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Nurlaila selaku dosen pembimbing Perekonomian Indonesia
2. Kelompok I yang telah berusaha dan bersemangat dalam menyelesaikan
tugas ini.
Makalah Perekonomian Indonesia ini sangatlah jauh dari kesempurnaan
dalam pengerjaannya. Untuk itu dimohon saran dan kritik yang membangun untuk
lebih menyempurnakan makalah ini.
Surabaya, 28 September 2010
PENYUSUN
i

2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Definisi Sistem Perekonomian Indonesia .................................................. 2
2.2 Macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia............................................... 3
2.3 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia .......................................................... 4
2.4 Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia.............................. 5
2.5 Tujuan Sistem Ekonomi secara Global....................................................... 7
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan ................................................................................................ 8
3.2 Saran .......................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA
ii

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu perekonomian kini telah digandrungi berbagai pihak. Semakin
bertambahnya umur umi kita, maka semakin berkembang keadaan
perekonomian kita. Perkembangan perekonomian itu di iringi dengan
berkembangnya ilmu teknologi. Kedua ospek tersebut berkembang secara
beriringan. Namun yang harus kita pahami, bagaimanakah keadaan
perekonomian kita?
Perkembangan yeng terjadi dalam dunia semakin lama berlangsung
semakin cepat dan sulit diprediksikan. Perubahan gaya hidup yang dulu di
bangun secara berpuluh tahun kini dapat berubah dalam waktu yang lumayan
singkat yakni bisa dikatakan satu tahun. Kita dapat mengetahui keadaan
ekonomi di berbagai daerah, meskipun kita tidak berada dalam satu tempat.
Untuk itu, kita dituntut berbenah diri untuk menyongsong tantangan yang akan
kita menghadapi. Apabila kita siap dan terus bertahan, maka dapat
mempertahankan keadaan ekonomi. Apabila kita lalai maka kita akan
terombang ambing oleh pahitnya kehidupan.
Dengan uraian diatas maka kita memerlukan system untuk mengatur
perekonomian, terlebih karena kita adalah warga negara Indonesia. Untuk itu
kita haruslah mengerti dan mengatur keadaan ekonomi kita menurut system
perekonomian Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa
rumusan masalah. Sebagai berikut :
A. Apakah definisi Sistem Perekonomian Indonesia?
B. Jelaskan macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia?
C. Jelaskan berbagai ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia?
D. Siapakah pelaku utama dalam Sistem Perekonomian Indonsia?
E. Apakah tujuan Sistem Ekonomi secara Global?
1

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Sistem Perekonomian
System ekonomi memiliki definisi yang bermacam-macam. Akan
tetapi, pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Begitu banyak yang
memberikan pengertian mengenai apa sebenarnya yang diartikan dengan
system ekonomi.
• Menurut Dumairy (1996), system ekonomi adalah suatu system yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.1
• Menurut Sheridan (1998), system ekonomi adalah cara manusia
melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau
memberikan kepuasan pribadinya. 2
• Menurut Sanusi (2000), system ekonomi merupakan suatu organisasi yang
terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik dan
ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang
ditujukan kea rah pemecahan masalah ekonomi.3
Dari uraian diatas kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi
adalah sistem yang digunakan oleh suatu Negara untuk menempatkan atau
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik secara individu maupun
organisasi.
Akan tetapi, kita harus menspesifikasikan tentang system
perekonomian Indonesia. Suatu aturan dan tatacara untuk mengkoordinasikan
perilaku masyarakat(konsumen, produsen dan pemerintah) dalam menjalankan
kegiatan ekonomi agar mencapai suatu tujuan tertentu. Dan setiap Negara
memiliki system perekonomian yang berbeda. Hal itu terjadi karena setiap
Negara memiliki suatu ideology yang berupa budaya dan pandangan politik
1
Tulus TH. Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 29.
2
Ibid., 30.
3
Ibid., 30.
2

5. yang berbeda di setiap Negara. Maka dapat dikatakan system ekonomi
Indonesia memiliki perbedaan dengan system ekonomi yang di anut oleh
Negara lain.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa system ekonomi
Indonesia adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengikat prilaku masyarakat
(konsumen, produsen, pemerintah) dalam menjalankan kegiatan ekonomi
berdasarkan ideology bangsa Indonesia.
2.2 Macam-macam Sistem Ekonomi Indonesia
1. Sistem perekonomian demokrasi
Indonesia memiliki landasan ideology yaitu pancasila dan landasan
konstitusional yaitu UUD 1945 oleh sebab itu segala kegiatan masyarakat
dan Negara harus berdasarkan pancasila dan UUD1945, maka system
perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan pancasila dan
UUD1945. Hal itu dikarenakan agar system perekonomian Indonesia
dapat mewujudkan demokrasi ekonomi dan sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan ekonomi. Dengan demikian system ekonomi demokrasi
Indonesia dapat di definisikan sebagai suatu system perekonomian
nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah pancasila dan
UUD1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari,
oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintahan
Indonesia.
2. System perekonomian kerakyatan
System ekonomi kerakyatan berlaku sejak 1998 kemudian
pemerintah bertekat melaksanakan system ekonomi kerakyatan dengan
mengeluarkan ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999, tentang GBHN yang
menyatakan bahwa system perekonomian Indonesia adalah system
ekonomi kerakyatan.
3

6. 2.3 Ciri-ciri Sistem Ekonomi Indonesia
A. Sistem Ekonomi Demokrasi
• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas
kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.
• Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai
negaranya dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan untuk
pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan
terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
• Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga Negara di kembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
B. Sistem Ekonomi Kerakyatan
• Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip
persaingan yang sehat.
• Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan
social dan kualitas hidup.
• Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
• Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
4

7. • Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi
seluruh rakyat.4
2.4 Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem perekomian Indonesia meliputi sistem ekonomi demokrasi dan
sistem ekonomi kerakyatan. Namun, Indonesia lebih menganut terhadap
sistem ekonomi kerakyatan. Dimana sistem kerakyatan ini bersendikan atas
UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ayat pertama adalah koperasi, dan
bentuk usaha yang sesuai dengan ayat 2 serta ayat ke 3 memuat tentang
perusahaan.5 Adapun penjelasan mengenai pasal 33 UUD 1945 yakni hanya
perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan
seseorang. Dengan maksud bahwa perusahaan swasta juga mempunyai andil
di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dari pasal tersebut dapat
disimpulkan bahwa terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem
perekonomian di Indonesia yaitu Perusahaan Negara (Pemerintah),
Perusahaan Swasta dan koperasi.
1. Pemerintah ( BUMN)
a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
• Kegiatan produksi
Pemerintah menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam
rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.
• Kegiatan konsumsi
Pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan dasar yang digunakan
untuk membangun fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh
masyarakat.
• Kegiatan distribusi
Pemerintah menyalurkan barang-barang yang telah di produksi
oleh perusahaan-perusahaan Negara kepada masyarakat.
4
www.cafe_ekonomi.co.id
5
Undang-undang Dasar 1945, (Surabaya: Mydha, 1967), 16.
5

8. b. Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang
ekonomi tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi akan tetapi
pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan
mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya
pembangunan nasional.
Pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan dalam menempuh
peranannya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:
• Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
• Pemerintah mengeluarkan UU No. 07 Tahun 1992 mengatur
tentang Usaha Perbankan
• Pemerintah mengubah bentuk perusahaan Negara agar tidak
menderita kerugian, seperti Perun Pos Giro di ubah menjadi PT
Pos Indonesia, Perjan Pegadaian di ubah menjadi Perum
pegadaian.
2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Badan ini
merupakan Badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta.
Tujuan Badan ini adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Badan
ini didirikan dalam rangka untuk mengelola sumber daya alam Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
pemerintah dan UUD 1945. Dalam hal ini pemerintah juga memiliki
kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap Badan Usaha Milik Swasta. Antara
lain:
• Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha
mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
• Terbatasnya modal yang di miliki pemerintah untuk menggali dan
mengolah sumberdaya Indonesia sehingga memerlukan kegairahan
usaha swasta.
6

9. • Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat
memperluas kesempatan kerja.
• Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah
sumber daya alam.
3. Koperasi
Dalam UU No. 25 tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi
adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga di pandang sebagai alat untuk
membangun sistem perekonomian Indonesia.
Berdasarkan UU di atas menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia
tidak semata-mata di pandang sebagai bentuk perusahaan yang
mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga di pandang
sebagai alat untuk membangun system perekonomian Indonesia.
Koperasi memiliki beberapa landasan ekonomi. Antara lain:
• Landasan Idiil : pancasila.
• Landasan structural: UUD 1945
• Landasan Operasional : UU No. 25 tahun 1992 dan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga
• Landasan Mental : kesadaran pribadi dan kesetiakawanan.
Tujuan dari didirikannya koperasi adalah memajukan kesejahteraan
anggota pada tatanan perekonomian khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan atas pancasila dan UUD 1945.
2.5 Tujuan Sistem Ekonomi secara Global
• Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
• Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.
7

10. • Mengurangi jumlah pengangguran.
• Pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dan lapisan
masyarakat.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
A. System perekonomian adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengikat
prilaku masyarakat(konsumen produsen pemerintah) dalam menjalankan
kegiatan ekonomi berdasarkan ideology bangsa Indonesia.
B. Macam-macam system ekonomi Indonesia ada dua. Yaitu Sistem
Ekonomi Demikrasi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.
C. Indonesia memiliki dua system ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang
hampir sama. Yakni memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat
Indonesia. Secara jelasnya antara lain:
Sistem Ekonomi Demokrasi :
• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas
kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak di kuasai oleh Negara.
• Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai
negaranya dan di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan untuk
pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan
terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
• Warga Negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak.
• Hak milik perorangan di akui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8

11. • Potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga Negara di kembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
Sistem Ekonomi Kerakyatan:
• Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip
persaingan yang sehat.
• Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan
social dan kualitas hidup.
• Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
• Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
• Adanya pelindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi
seluruh rakyat.
D. Pelaku Utama Sistem Perekonomian meliputi:
Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan tiga pelaku
utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia yaitu
Perusahaan Negara (Pemerintah), Perusahaan Swasta dan koperasi.
E. Tujuan Sistem Ekonomi secara Global meliputi:
o Mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
o Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
o Mencapai kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.
o Mengurangi jumlah pengangguran.
o Pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dan lapisan
masyarakat.
3.2 Saran
Kita sebagai warga Negara Indonesia haruslah mengerti tentang seluk
beluk system perekonomian kita yakni Sistem Perekonomian Indonesia.
Karena hal tersebut sangatlah penting untuk mengaturur perekonomian kita.
9

12. Apabila kita lalai dalam mengatur tatanan ekonomi kita baik secara global
maupun spesifikasi maka kita akan merasa kebingungan. Hanya yang siap dan
bertahanlah yang akan meyongsong kehidupan baru dengan mudah.
DAFTAR PUSTAKA
Basri, Faisal. Perekonomian Indonesia menjelang Abad XXI. Erlangga. Jakarta:
1995
Dumairy. Perekonomian Indonesia. Erlangga. Jakarta: 1996
Reksohadiprodjo,sukanto.Ekonomika Publik.BPFE Yogyakarta.Yogyakarta:2001
Tambunan, Tulus TH. Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2003
Undang-undang Dasar 1945 yang Diamandemenkan. Mydha. Surabaya
http//www.cafe_ekonomi.co.id
10