1. SISTEM EKONOMI INDONESIA
A. Pengertian Sistem Ekonomi
Menurut Chester A. Bernard, sistem ekonomi adalah suatu kesatuan yang
terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan
masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.
Suatu sistem pada dasarnya adalah “organisasi besar” yang menjalin berbagai
subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
tertentu.
Subjek atau objek pembentuk sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau
masyarakat. Untuk suatu sistem sosial atau sistem kemasyarakatan dapat
berupa makhluk-makhluk hidup dan benda alam.
Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan
seperangkat kelembagaan dalam suat tatanan kehidupan.
Menurut Dumairy, system ekonomi tidaklah berdiri sendiri, ia berkaitan dengan:
- falsafat, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak
- system ekonomi merupakan salah satu unsur saja dalam suatu
suprasistem kekhidupan masyarakat.
- sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan
bermasyarakat di suatu Negara. Oleh karenanya, bukanlah hal yang
mengherankan apabila dalam perjalanan atau penerapan suatu system
ekonomi tertentu di sebuah Negara terjadi benturan, konflik atau bahkan
tentangan.
Sheridon (1998): Sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan
Sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur:
a) Manusia sebagai subjek
b) Barang-barang ekonomi sebagai objek
c) Seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam
kegiatan perekonomian
Perangkat Kelembagaan Ekonomi
a) Lembaga ekonomi (formal maupun noformal)
b) Cara Kerja
c) Mekanisme hubungan
d) Hukum dan Peraturan-peraturan perekonomian
e) Kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis) seperti
kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat

2. Kaidah atau norma yang dimaksud bisa berupa aturan atau peraturan, baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin
hubungan antar manusia. Contohnya aturan-aturan dalam suatu sistem
kekerabatan. Secara toritis pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai
keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan
oleh suatu bangsa atau negara dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan.
Sanusi (2000): ada 7 elemen penting dari system ekonomi:
a) lembaga-lembaga/peranta-peranata ekonomi
b) sumber daya ekonomi
c) faktor-faktor produksi
d) lingkungan ekonomi
e) organisasi dan manajemen
f) motivasi dan perilaku pengambilan keputusan atau pemain dalam system itu
g) proses pengambilan keputusan
Pengertian lembaga atau institusi ekonomi adalah suatu pedoman atau, atauran
atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan
kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.
Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengn usaha (bisnis), dengan
pasar, transaksi jual-beli, dan pembayaran dengan uang.
Pengertian ekonomi secara lembaga yaitu produk-produk hukum tertulis,
seperti Tap MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah,
ARD/ART suatu organisasi dan lain-lain.
B. Sistem-Sistem Ekonomi
Persoalan-persoalan ekonomi pada hakekatnya adalah masalah transformasi atau
pengolahan alat-alat/sumber pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktorfaktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan
(skill) menjadi barang dan jasa.
Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan
pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk
menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional
suatu negara.
CIRI-CIRI PERBEDAAN ANTAR SISTEM SATU DENGAN YANG LAINNYA:
1.
2.
3.
4.
5.
Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan
Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi.
Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer
Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

3. 6. Pengaturan motivasi usaha
7. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
8. Penentuan pertumbuhan ekonomi
9. Pengendalian stabilitas ekonomi
10. Pengambilan keputusan
11. Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan.
Pada negara-negara yang berideologi politik liberalisme dengan rezim pemerintahan
yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan
pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar. Di negara-negara
ini penyelenggara kenegaraannya cendrung bersifat etatis dengan struktur birokrasi
yang sentralistis.
Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem
ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Sifat khas sistem ekonomi
suatau negara didasarkan pada beberapa sudut tinjauan seperti:
1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya
3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan
kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
Macam-Macam Sistem Ekonomi
1. Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis
Sistem ekonomi leiberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan
kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan
yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi
atau faktor produksi.
Ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut:
a. Hak milik pribadi, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA,
Modal, dan Tenaga Kerja, dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga
swasta.
b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memiliki. Bebas berusaha untuk
melakukan kegiatan produksi oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif.
Kebebasan memilih merupakan kedaulatan kondumen dan kebebasan
pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi
suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan keuntungan yang
maksimum. Kebebasan pekerja untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang
dikehendakinya. Kebebasan membuat berbagai perjanjian.
c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile motife) diri
sendiri.
d. Kebebasan persaingan. Pembeli dan penjual bebas bersaing di pasar dengan
kekuatan masing-masing, bebas masuk dan keluar dari pasar.

4. e. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh
pengusaha (penjual) dan komsumen (pembeli) dilakukan melalui system
pasar, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
f. Peranan pemerintah terbatas. Peranan pemerintah dibatasi hanya dalam
pembuatan peraturan-peraturan, melarang praktek monopoli yang sifatnya
non-alamiah, melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.
2. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik
Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber
daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara
yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan
masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.
Dalam sistem ini yang menonjol adalah kebersamaan, dimana semua alat
produksi adalah milik bersama (negara) dan didistribusikan untuk kepentingan
bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Ciri-ciri sisttem sosialis:
a. Pasar dikendallikan melalui perencanaan terpusat.
b. Distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara
efisien. Pemerintah atau Negara harus aktif bermain dalam perekonomian.
c. Perenan capital tetap dipandang penting.
ADA 2 SISTEM EKONOMI SOSIALIS:
1. Sistem ekonomi sosialis dari marxis, system komando.
SES Marxis di jumpai di Soviet, disebut sisttem ekonomi komando, dimana
selurut unit ekonomi baik produsen, konsumen maupun pekerja tidak
diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang
menyimpang dari komando otoritas tertinggi yakni partai. Unit-unit ekonomi
sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikut campur
sedikitpun dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan
kebijaksanaan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Sistem ekonomi sosialis demokrak.
Dalam SESD yang terdapat di Eropa (Jerman) kekuasaan otoritas tertinggi
jauh berkurang. Dalam system ini di satu pihak ada kebebasan individu
seperti dalam SEK, dimana produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak
produksi yang akan dibuat, konsumen bebas memilih barang mana yang
dikehendaki, dan pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang
diinginkannya.
Peran pemerintah dalam SESD, lebih besar untuk menentukan ketentuanketentuan:
1. Upah minimum.
2. Penetapan harga minimum atau maksimum.

5. 3. Kebijakan perlindungan usaha.
4. Kebijakan perlindungan konsumen
5. Kebijakan perlindungan pekerja.
Ada enam kriteria SESD atau Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS) di
Jerman:
1. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijakan perlindungan usaha.
Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah
harus dikembangkan.
2. Prinsip kemerataan social menjadi tekat warga masyarakat.
3. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
4. Kebijaksanaan pertumbungan menciptakan kerangka hukum dan prasarana
(social) yang terkait dengan pembangunan ekonomi.
5. Kebijaksanaan structural
6. Konformitas pasar dan persaingan.
Ada dua aspek sosial yang penting dari SESPS:
a. Peningkatan standar hidup kelompok berpendapatan terendah.
b. Perlingungan terhadap semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan
masalah-masalah social lain sebagai akibat dari risiko-risiko kesulitan
hidup.
Pembagian pendapatan yang adil dalam SEPS dijaga dengan cara
memberi perhatian pada:
1. Tingkat dan pertumbuhan upah
2. System perpajakan
3. Stabilitas harga
4. Persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat
5. Adanya asuransi social minimal, yakni asuransi pengangguran, hari tua
dan kecelakaan.
3. Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomi
Di samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang
lain yang merupakan campuran antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar
donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan istilahnya. Sistem ekonomi
campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau
negara-negara dunia ke tiga.
Beberapa negara cukup konsisten dalam meramu sistem ekonomi campuran,
dalam arti kadar kapitalisnya selalu lebih tinggi (contoh Filipina) atau bobot
sosialismenya lebih besar (contoh India). Namun banyak pula yang goyah dalam
meramu campuran kedua sistem ini, kadang-kadang condong kapitalistik.
Ada system ekonomi campuran yang mendekati system kapitalis/liberal karena
kadar kebebasan yang relative besar. Ada pula system campuran yang mendekati

6. system ekonomi sosialis di mana peran kekuasaan pemerintah relative besar
terutama dalam menjalankan kebijakan ekonomi, moneter/fiscal dan lain-lain.
Campur tangan pemerintah untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan
ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang
atau kelompok swasta, melakukan stabilitas perekonomian, mengatur tata tertib
serta membantu golongan ekonomi lemah.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUATU NEGARA UNTUK
MEMILIH SUATU SISTEM EKONOMI:
1. Sumber-sumber sejarah, kultur/tradisi, cita-cita, keinginan dan sikap
masyarakat.
2. Sumber daya alam (SDA)
3. Falsafat yang dimiliki dan yang dibela oleh sebagian besar masyarakat.
4. Uji coba yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha mencari alat-alat
ekonomi.
5. Falsafat dan Ideologinya
6. Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat.
7. Karakteristik demografinya.
8. Nilai estetika, norma-norma, serta kebudayaan masyarakat.
9. Sistem hukum nasional.
10. Sistem politiknya dan
11. Sub-sub system sosialnya, termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu serta
uji coba yang dilakukan masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan ekonomina
Pada dasarnya sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi kerakyatan
dengan persaingan terkendali, agaknya merupakan sistem ekonomi yang
paling cocok untuk mengelola perekonomian di Indonesia, namun demikian
akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi
liberal dan kapitalis hal ini ditandai dengan derasnya modal asing yang
masuk ke Indonesia dan banyaknya BUMN dan BUMD yang telah
diprivatisasi. Kecenderungan tersebut dipacu derasnya arus globalisasi dan
bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem
ekonomi sosialisme-komunistik.
B. SEJARAH SISTEM EKONOMI INDONESIA
Perkembangan Pemikiran Sistem Ekonomi Indonesia
Secara konstitusional system ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula
sosialisme. Kehidupan perekonomian atau system ekonomi di Indonesia tidak
terlepas dari prinsip dasar pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam
Pancasila dan UUD 1945.

7. Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) (sebelum UUD 1945 diamandemen),
menitikberakkan pada Koperasi, sebelum 1996 hingga kini (1999) setelah
berjalannya masa reformasi muncul istilah Ekonomi Kerakyatan.
Di dalam UUD 1945 tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum,
Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh
rakyat, bukan merata statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya
seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama
menurut kemampuan dan bidang masing-masing untuk kemudian
dimanfaatkan bagi kebahagiaaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang
lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melankan
sebaiknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan
yang diberikan adalah untuk mencegah keseweang-wenangan dari yang kuat, untuk
menjamin adanya keadilan. Melaksanakan keadilan sosial adalah dengan serta merta
dinikmati oleh seluruh rakyat, kepincangan dalam pembagian kekayaan nasional
harus ditiadakan.
Keadilan sosial berarti:
a. Ada pertumbuhan ekonomi dan
b. Pembagian pendapatan yang adil.
Ada 3 azas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen
tahun 2000) yang membentuk system ekonomi Indonesia:
a. Kemanusiaan
b. Persaudaraan
c. Gotong Royong.
Ketentuan konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 27, 33 dan 34:
Pasal 33 pasal terpenting yang mengatur langsung system ekonomi Indonesia yakni
prinsip demokrasi ekonomi yang terdiri dari:
Ayat 1:
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan.
Ayat 2:
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai Negara.
Ayat 3:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Pasal 27 ayat 2:
Setiap warga Negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta
penghidupan yang layak.

8. Pasal 33: Bahawa kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara
Negara
UUD 1945 setelah diamandemen tahun 2000, maka pada tanggal 10 Agustus 2002
ditetapkan hasil revisi amandement UUD 1945 pasal 33 sebagai berikut:
Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Perbedaan SES dan SEK dengan system ekonomi yang dianut oleh Indonesia
adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial (sila kelima
Pancasila) yakni:
1. Pembagian pendapatan yang adil (dibarengi pertumbuhan ekonomi) dan
2. Prinsip demokrasi ekonomi
Kedua system ini merupakan pencerminan system ekonomi pancasila yang
menentang individualisme liberal (free fight liberalism) (SEK Extrim) dan system
komando (SES Extrim)
ERA SISTEM EKONOMI INDONESIA TERBAGI TIGA (Mubyarto 2000)
1. Sistem Ekonomi pada masa Penjajahan Belanda
2. Sistem Ekonomi pada masa Orde Lama
3. Sistem Ekonomi pada masa Orde Baru hingga Sekarang.
Ad.1 Selama penjajahan belanda sejarah ekonomi Kolonial Hindia Belanda di
bagi dalam 3 episode:
a. Tahun 1600 – 1800 Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde OostIndische Compagnie), penekanan pada peningkatan ekspor dan
pembatasan impor.
b. Tahun 1830 – 1870 Sisstem monopoli Negara ala system tanam paksa
c. Tahun 1870 – 1945 Sistem ekonomi Kapitalis
Sistem di atas meninggalkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia dan disisi
lain melahirkan budaya cocok tanam, system uang dan budaya Industri, satu
kekuatan ekonomi di Asia. Indonesia pengekspor terbesar komoditas primer
seperti gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet dan minyak kelapa sawit.
Tahun 1930 an luas perkebunan Hindia Belanda 3,8 juta hectare, tahun 1920
an ekspor 1,6 milliar gulden. Bank bermunculan dan Bank Perkereditan
Rakyat. Industri manufactur berkembang pesat, tahun 1940 menyumbang 430
juta gulden, adanya industri gula, sabun, keramik, logam baja, es, rokok dan
mesin-mesin pabrik semuanya berlokasi di Jawa.

9. Pasar modal muncul, modal asing masuk (Inggris dan Belanda) dalam bidang
perkebunan, pertambangan dan industri manufaktur, infrastruktur, pelabuhanpelabuhan, jalan kreta api jalan raya (Jalan Raya Pos) 1000 Km Anyer –
Panarukan.
Kesejahteraan: Penerimaan Hindia Belanda 670 gulden, hanya 3,6 juga
penduduk yang kecipratan dari antara 59,1 juta penduduk. Penduduk tionghoa
1,3 juta orang mendapat 0,4 juga gulden. 665 juta gulden (99,4%) dinikmati
kulit putih (Belanda) yang berjumlah 241.000 jiwa.
Ad.2 Sistem ekonomi pada masa orde lama.
Soekarno membenci system ekonomi kapitalis karena nyata-nyata lebih
menyengsarakan rakyat Indonesia.
Soekarno menerapkan pemikiran
marhaenisme yaitu Marxisme.
Menurut Soekarno Indonesia harus menerapkan pemikiran dari marhaenisme
yaitu marxieme. Paham kapitalisme-liberalisme secara konstitusional ditolak
pada tahun 1959, yaitu dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai
landasan dari system ekonomi nasional. Namun ternyata Soekarno (dalam
praktiknya) menerapkan system ekonomi komando, seperti di Unisoviet, Eropa
Timur dan China.
Selama periode orde lama (1945 – 1966) Perekonomian Indonesia tidak berjalan
mulus (sangat buruk karena ketidak stabilan politik di dalam negeri, terjadinya
beberapa pembrontakan di sejumlah daerah (1950 an). Selama tahun 1950 an
hanya pada tahun 1953 tercatat pertumbuhan indeks agregat sebesar 22,1%.
Tahun lainnya terendah -1,9% (1959) dan tertinggi 5,8% (1957)
Dekade 1960 kondisi Perekonomian Indonesia bertambah buruk yang nyaris
mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PBD) masing-masing 0,5%
dan 0,6%.
Hiperinflasi tahun 1966 mencapai 650%.
Terjadi perubahan cabinet 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada periode
1959 – 1965:
1. Kabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950)
2. Kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951)
3. Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)
4. Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)
5. Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955)
6. Kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 – Maret 1956)
7. Kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957)
8. Kabinet Juanda (Maret 1957 – Agustus 1959)

10. Kabinet Hatta – Reformasi moneter devaluasi mata uang nasional waktu itu
masih Gulden (50%) atas saving.
Kabinet Sukiman – Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia –
Penghapusan system kurs berganda.
Kabinet Wilopo – Memperkenalkan konsep Anggaran Berimbang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kabinet Ali I – Pembatasan Impor – Kebijakan Uang Ketat
Kabinet Burhanuddin – Liberalisasi impor dan Kebijakan Uang Ketat.
Kabinet Ali II – Tidak ada, Mencanangkan Rencana Lima Tahun 1956 – 1960.
Kabinet Juanda – Tidak dapat berbuat banyak (ketidakstabilan politik,
pengambilalihan wilayah Irian Barat dari Belanda)
Tahun 1957 Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” untuk memperkuat
Ekonomi Komando, 1957 – 1958 terjadi Nasionalisasi perusahaanperusahaan Belanda.
1963 Sukarno menyampaikan Konsep Ekonomi yang dikenal dengan sebutan
Deklarasi Ekonomi – Sistem Ekonomi Pasar untuk mengoreksi ekonomi
komando (tidak terlaksana).
Ad.3 Sistem ekonomi pada masa orde baru hingga sekarang.
Awal orde baru 1966, system ekonomi berubah total. Era Soeharto
paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan Sistem Ekonomi
Pasar Bebas (Demokrasi Ekonomi), dan Politik Ekonomi diarahkan pada
upaya cara-cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Soeharto langgsung
menggerakkan tiga kebijakan, 180 derajat berbeda dengan Soekanro yaitu:
a) Mengembalikan ekonomi pasar
b) Memperhatikan sector ekonomi dan
c) Merangkul Barat.
TAP MPRS No. XXIII Tahun 1966: Pembangunan Ekonomi di atur melalui
serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
REPELITA I (1969 – 1974) Penekanan utama pada pembangunan sector
pertanian dan industri yang terkait seperti agroindustri. Bebera paket kebijakan
yang penting selama orde baru:
1. UU Penanaman Modal Asing 1967 (PMA)
2. UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1968 (PMDN). Untuk mendukung
pelaksanaan kedua UU tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan
deregulasi dan debirokratisasi urusan yang berkaitan dengan perekonomian
khususnya investasi.
3. Pengembalian perusahaan yang dinasionalisasi kepada pemiliknya.

11. 4. Pembentukan IGGI (Ingter Government Group on Indonesia) – Bank Dunia,
IMF, ADB, Jepang dan Belanda untuk membiayai pembangunan di
Indonesia.
Repelita I ditujukan untuk:
Pembangunan Industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan
subsitusi impor.
1. Pembangunan industri untuk memproses bahan baku.
2. Pembangunan industri padat karya.
3. Pembanguan industri yang mendukung pembangunan regional.
4. Pembanguan industri dasar sperti pupuk, semen, kimia dasar, bubur kertas,
tekstil.
Sejak decade 1980 an Perekonomian Indonesia beergeser kearah yang lebih
liberal dan terdesentralisasi, beralih dari agen pembanguan ekonomi ke
fasilitator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator
sedangkan peran swasta semakin meningkat pesat.
Pergeseran ini didorong oleh sejumlah paket deregulasi:
1983 Deregulasi system perbankan
1984 Deregulasi perdagangan
Deregulasi tersebut sesuai dengan tuntutan Negara Donor (Bank Dunia, dan
IMF yang dikenal dengan Konsensus Washington)
Consensus Washington terdiri dari:
1. Penghapusan control pemerintah atas hargga komoditi, factor produksi dan
mata uang.
2. Disiplin fiscal untuk mengurangi defisit anggarran belanja pemerintah atau
bank sentral ke tingkat yang bias dibiayai tanpa mengakibatkan infalsi.
3. Pengurangan belanja pemerintah dan pengalihan belanja dari bidang-bidang
yang tidak terlalu penting, atau secara politis sensitive ke pembiayaan
infrastrutur, kesehatan primer masyarakat dan pendidikan.
4. Reformasi system perpajakan - perluasan basis perpajakan, perbaikan
administrasi perpajakan, mempertajam insentif bagi pembayar pajak,
pengurangan penghindaran dan manupulasi pajak, dan pengenaan pajak
asset yang ditaruh di luar negeri.
5. Liberalisasi kekuangan yang tujuan jangka pendeknya adalah untuk
menghapus pemberian tingkat bunga bank khususnya bagi peminjam
istimewa dan mengenakan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi dari
tingkat inflasi, dan tujuan jangka panjangnya untuk menciptakan tinkat
bunga berdasarkan kekuatan pasar demi memperbaiki alokasi modal.
6. Menetapkan tingkat nilai tukar mata uang yang tunggal dan kompetitip
7. Liberalisasi perdaganan dengan mengganti pembatasan perdagangan luar
negeri melalui kuota dengan tarif dan secara progresif mengurangi tarif
sehingga mencapai tingkat yang rendah dan seragam.

12. 8. Peningkatan tabungan dalam negeri melalui langkah-langkah yang telah
disebut diatas, seperti pengurangan deficit anggaran belanja pemerintah
(disiplin fiscal), reformasi perpajakan, dan lain-lain
9. Peningkatan PMA
10. Privatisasi perusahaan Negara
11. Penghapusan peraturan yang menghalangi masuknya perusahaan baru ke
dalam suatu bidang bisnis dan yang membatasi persaingan
12. Property rights, system hukum yang berlaku harus bias menjamin hal milik
atas tanah, capital dan bangunan.
Mackie dan MacIntyre (1994) melihat ada tiga mazhab politik ekonomi di
Indonesia pada masa itu, yakni:
1. Kaum teknorat (ekonomi) yang berpaham pasar bebas
2. Kaum Intervensionis yang menginginkan peran besar dari Negara dalam
pembangunan
3. Kaum nasionalis pola lama yang ingin selalu berpengaruh teguh pada
ideology bangsa-negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.
Hasil usaha pemerintah dalam bidang pembanguan ekonomi sangat
manatjubkan. Pada tahun 1969 pada saat dimulainya Repelita I, pendapatan
percapita Indonesai hanya sekitar 70 dolar AS, dan pada pertengahan decade
90-a sudah mencapai hamper 900 dolar AS.
Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis sejak era reformasi pada
tahun 1998 hingga sekarang pada masa pemerintahan SBY.
Hal-hal yang sulit dihadapi oleh Negara penerima bantuan (IMF)
khususnya Indonesia sejak krisis tahun 1997/1998 adalah berupa takanantekanan:
1. Menghilangkan segala bentuk proteksi, termasuk hambatan-hambatan
nontarif, untuk meningkatkan perdaganan luar negeri dan arus investasi
asing.
2. Menghapuskan segala macam subsidi dan menaikkan penerimaan pajak
untuk penguatan fiscal.
3. Menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif untuk menjaga
stabilitas harga (menekan laju inflasi) dan nilai tukar mata uang nasional.
4. Memprivatisasikan perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN) untuk
meningkatkan efisiensi ekonomi dan sekaligus mengurangi beban keuangan
pemerintah (dalam kasus Indonesia adalah APBN)
5. Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan cadangan devisa
6. Meningkatkan efisiensi birokrasi an menyederhanakan segala macam
peraturan yang ada atau menghapuskan berbagai peraturan yang terbukti
salami itu menimbulkan distorsi pasar untuk menghilangkan ekonomi biaya
tinggi
7. mereformasikan sector keuangan untuk meningkatkan efiseiensi di sector
tersebut.

13. Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan
Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya.
Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini
tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP.
Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada
hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam
UUD 1945.
Pasal Ekonomi Dalam UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi
kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap
vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan
dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan
permintaan.
Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi
pemikiran SEP. Pemikiran tentang ESP, sudah banyak, namun ada beberapa yang
perlu dibahas secara rinci karena mereka merupakan faunding father dan juga
tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi kita, diantaranya:
a. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta)
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal
sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. bung Hatta menyusun pasal 33 didasari
pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh
bangsa asing yang menganut sitem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem
ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena
itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia
harus berasakan kekeluargaan
b. Pemikiran Wipolo
Pemikiran Wipolo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro
tentang pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan pasal 33 UUD 1945), 23
september 1955.menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP sangat menolak
sistem liberal, karena itu SEP juga menolak sector swasta yang merupakan
penggerak utama sistem ekonomi liberal-kapitalistik
c. Pemikiran Wijoyo Nitisastro
Pemikiran Wijoyo Nitisastro ini merupakan tanggapan terhadap pemikiran
Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro, pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan
sebagai penolakan terhadap sector swasta.
d. Pemikiran Mubyarto
Menurut Mubyarto, SEP adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga
sosialis. Salah satu perbedaan SEP dengan kapitalis atau sosialis adalah

14. pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia
dipandang sebagai mahluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk
memenuhi kebutuhan akan materi saja.
e. Pemikiran Emil Salim
Konsep Emil Salim tentang SEP sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar
dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai
keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. “lazimnya suatu
sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu
Negara
Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan School of Advanced
International Studies di Wasington, AS Tanggal 22 Februari 1949, menegaskan bahwa
yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapanganlapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan
yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.