- Pengertian sistem politik - Struktur Politik (Suprastruktur dan Infrastruktur) - Macam-macam sistem politik di dunia - Sistem politik demokrasi

2. Definisi:
Suatu kesatuan yang mengandung
unsur-unsur yang saling berkaitan
dan teroganisir sehingga
membentuk suatu proses.
Dari kata Polis (Yunani) yang
merujuk pada negara / negara
kota dan kegiatan pelestarian dan
pengembangan kotanya.
Berbagai kegiatan dalam suatu sistem bernegara yang menyangkut proses
penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu sendiri serta melaksanakannya.

3. Konsep-Konsep Pokok Politik:
Pengambilan Keputusan (Decision Making)

4. The Government Political
(Kehidupan Politik Pemerintah)
Segala hal yang berkaitan dengan
kehidupan lembaga-lembaga
negara, fungsi, wewenang, dan
hubungan kewenangan/kekuasaan
antar lembaga-lembaga itu.
Berdasarkan UUD 1945, sistem
organisasi pemerintahan adalah:
• Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
-Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
• Presiden
• Kekuasaan Legislatif
•oleh Presiden dan DPR
• Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
• Mahkamah Agung
disebut:
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara
Fungsi:
1. Pengambilan Keputusan (Decision Making)
Oleh lembaga Logistik dan Eksekutif
2. Pelaksanaan Keputusan (Rule Application)
Oleh lembaga Eksekutif dan Aparat Biokrasi
3. Pengawasan Pelaksanaan Keputusan (Rule
Adjudication) Oleh lembaga Yudikatif (badan-
badan Kehakiman)

5. The Socio-Political
(Organisasi Sosial Politik)
Segala hal yang berkaitan dengan
pengelompokkan warga negara
atau anggota masyarakat.
Memiliki 5 komponen, yaitu:
1. Partai Politik (Political Party) yaitu partai yang diakui secara formal oleh
Pemerintah dan ikut menjadi kontestan pemilu.
2. Kelompok Kepentingan (Interest Group) yaitu kelompok yang secara
formal bukan kontestan pemilu, tapi mempengaruhi hasil pemilu.
3. Kelompok Penekan (Pressure Group) yaitu kelompok yang tidak
berkeinginan untuk mengisi jabatan-jabatan politik, tapi berperan dalam
mengajukan aspirasi masyarakat.
4. Alat Komunikasi Politik (Political Communication Media) yaitu media
massa sebagai penyalur dan pembawa suara rakyat.
5. Tokoh Politik (Political Figure) yaitu tokoh-tokoh yang ditunjuk langsung
oleh pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga tinggi negara atau
kabinet.

6. Menurut Carter dan Hez:
1. Pemerintahan “dari atas” (Oligarki, Otoriter, Aristokrasi)
Pihak yang memerintah hanya beberapa orang atau kelompok kecil orang.
2. Demokrasi
Pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang.
-Totaliter
Kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu tentang masyarakat.
- Liberal
Sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur sendiri dan dijamin
dengan tata hukum yang telah disepakati bersama.

7. Menurut Almond dan Powell:
1. Sistem Primitif yang Intermittent
2. Sistem Tradisional
3. Sistem Modern
Kemungkinannya untuk mengubah peranan kegiatan politik menjadi
spesialisasi atau lebih otonom sangat kecil karena cara kerjanya hanya
sebentar-sebentar.
Pemerintahan politiknya berbeda-beda dan merupakan suatu
kebudayaan subyek.
Struktur politik seperti partai politik, kelompok-kelompok kepentingan
dan media massa berbeda berkembang dan mencerminkan kegiatan
budaya politik partisipan.

8. Persamaan dan kebebasan kurang ditekankan dan kurang dijamin. Lebih
menekankan pada perilaku kelompok kecil penguasa dan kolektivisme yang
berdasarkan kekerabatan.
Pemimpin menjadi lambang kebersamaan.
Cenderung bersifat pribadi, negatif, dan sebagian kecil bersifat konsensus.
Para penguasanya memiliki kekuasaan nyata.
Bersumber dan berdasarkan tradisi serta turun-temurun oleh pemimpin
terdahulu yang dipandang sebagai orang yang harus memerintah.
Distribusi tanah sebagai sumber ekonomi dan kekuasaan sangat tidak
seimbang karena adanya jurang antara penguasa dan masyarakatnya.
a. Kebaikan Bersama
b. Identitas Bersama
c. Hubungan kekuasaan
d. Legitimasi Kewenangan
e. Hubungan Ekonomi dan Politik

9. Kata Dictator berasal dari kehidupan Romawi Kuno yang terancam oleh
pendudukan bangsa asing atau pemberontakan dalam negeri.
Ada dua macam sistem politik ini, yaitu Komunis dan Fasis. Keduanya
menghendaki hal-hal berikut:
a. Adanya kelompok kecil penguasa yang memonopoli kekuasaan.
b. Adanya sistem mobilisasi massa.
c. Ditempatkannya individu dibawah kehendak partai tunggal atas nama negara.
Menurut Carl J. Friedriech dan Zbiegniew Brzezinski, ciri-ciri diktator modern
yaitu:
a. Memiliki sebuah ideologi resmi.
b. Memiliki satu partai massa tunggal dengan satu orang pemimpin sekaligus
penafsiran tunggal ideologi.
c. Pemerintah mengawasi masyarakatnya melalui polisi rahasia berteknologi
modern.
d. Monopoli semua media massa.
e. Kontrol ketat melalui militer.
f. Pengendalian terpusat melalui jajaran biokrasi.

10. Secara struktural, sistem ini memiliki keseimbangan antara
konflik dan konfensus dan memungkinkan perbedaan pendapat,
persaingan, dan pertentangan antar individu, dengan
pemerintah, maupun dengan kelompok.
Dalam pembangunan maupun proses perkembangan politik,
dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga segala aspeknya
dapat terlaksana dengan baik.

11. Secara struktural, sistem ini memiliki keseimbangan antara
konflik dan konfensus dan memungkinkan perbedaan pendapat,
persaingan, dan pertentangan antar individu, dengan
pemerintah, maupun dengan kelompok.
Dalam pembangunan maupun proses perkembangan politik,
dibutuhkan partisipasi masyarakat sehingga segala aspeknya
dapat terlaksana dengan baik.
Bentuk partisipasi politik

12. Sistem politik di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.
Dalam perkembangan sejarahnya, demokrasi Indonesia
dapat dibedakan menjadi:
1. Masa demokrasi konstitusional / parlementer
2. Masa demokrasi terpimpin
3. Masa demokrasi Pancasila

13. 1. Formal, menyangkut proses pengangkatan wakil-wakil rakyat
sesuai aturan.
2. Material, menghargai manusia sebagai subjek, bukan objek
semata.
3. Normatif, seperangkat norma menjadi pembimbing dan kriteria
dalam mencapai tujuan negara dan harus ditaati semua orang.
4. Optatif, mengetengahkan tujuan yang hendak dicapai.
5. Organisasi, berperan sebagai wadah dalam melaksanakan
demokrasi Pancasila.
6. Kejiwaan demokrasi Pancasila, yaitu semangat dalam
menyelenggarakan negara.

14. Dalam demokrasi Pancasila, rakyatlah yang menentukan bentuk dan
isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nuraninya.
Segala kebijakan pemerintah harus berdasarkan musyawarah.
Pasal 28 Tap MPR No. II/MPR/1999: Putusan berdasarkan mufakat
sah apabila daftar hadirnya telah ditandatangani oleh lebih dari
separuh anggota yang terdiri atas unsur semua fraksi, kecuali dalam
menetapkan GBHN.
Pasal 27 Ayat (1) Tap MPR No. II/MPR/1999: Pengambilan putusan
pada asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk
mencapai mufakat, bila tidak mungkin, putusan diambil berdasarkan
suara terbanyak.

15. Pasal 85 Ayat (1) Tap MPR No. II/MPR/1999: Pengambilan
keputusan sah bila:
1. Diambil dalam rapat yang daftar hadirnya ditandatangani oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota rapat.
2. Disetujui oleh separuh jumlah anggota yang hadir.
Pasal 37 UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 harus memenuhi
persyaratan berikut:
1. Sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota majelis
hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
Pasal 96 Tap MPR No. II/MPR/1999: Perubahan UUD 1945
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

16. Demokrasi yang menggunakan perwakilan disebut Demokrasi tidak
Langsung, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Penduduk selalu bertambah
2. Masalah yang dihadapi pemerintah semakin sulit
3. Warga negara memiliki kesibukan sendiri hingga masalah
pemerintah cukup diserahkan kepada yang ahli.
Contoh pelaksanaan pengambilan keputusan yang sesuai dengan
demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut:
1. Pemilu tahun 2004 secara luber dan jurdil.
2. Pemilihan dan penyusunan ketua dan wakil ketua DPR, DPRD
tingkat I, dan II.
3. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh
rakyat.

17. ShantiWulandara
Maria Benedita
Trisco Immanuel
Chandra Satrio
Joshua Laurentius
Albert Rudolfo
Oleh
Kelompok 5
Xc