Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, termasuk visi, sasaran, prioritas, dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui sinergi pusat dan daerah."
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan, seperti struktur perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dasar hukum RPJMN 2015-2019, struktur dan isi RPJMN 2015-2019, misi, Nawacita, dan Trisakti sebagai arahan pembangunan, serta keterkaitan antara visi, misi, Nawacita, dan Trisakti.
[Ringkasan]
Buku ini membahas kebijakan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan peraturan yang menjadi acuan program ini. Buku ini juga menggambarkan kondisi umum Kabupaten Pakpak Bharat dan permasalahan rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas beberapa teknik analisis yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, termasuk analisis fungsi wilayah, settlement function analysis, centrality index analysis, dan scalogram. Teknik-teknik ini digunakan untuk memetakan dan menganalisis penyebaran fungsi-fungsi pelayanan di suatu wilayah serta tingkat utilitas dan daya jangkau masing-masing fungsi.
Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan, seperti struktur perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dasar hukum RPJMN 2015-2019, struktur dan isi RPJMN 2015-2019, misi, Nawacita, dan Trisakti sebagai arahan pembangunan, serta keterkaitan antara visi, misi, Nawacita, dan Trisakti.
[Ringkasan]
Buku ini membahas kebijakan bantuan pengadaan sarana dan prasarana pendukung rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pakpak Bharat. Buku ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan peraturan yang menjadi acuan program ini. Buku ini juga menggambarkan kondisi umum Kabupaten Pakpak Bharat dan permasalahan rumah tidak layak huni yang dihadapi masyarakat.
Dokumen tersebut membahas beberapa teknik analisis yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, termasuk analisis fungsi wilayah, settlement function analysis, centrality index analysis, dan scalogram. Teknik-teknik ini digunakan untuk memetakan dan menganalisis penyebaran fungsi-fungsi pelayanan di suatu wilayah serta tingkat utilitas dan daya jangkau masing-masing fungsi.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara tujuan, sasaran, dan pentahapan pencapaian sasaran dalam penyusunan program sanitasi di suatu kabupaten/kota. Tujuan digambarkan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun, sedangkan sasaran adalah hasil yang dapat diukur yang ingin dicapai dalam waktu lebih pendek. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya menetapkan sas
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Daya Saing Global 4.0 yang menilai daya saing negara-negara di dunia. Dokumen ini menyoroti beberapa temuan analisis daya saing global seperti hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dokumen ini juga membandingkan perkembangan peringkat daya saing beberapa negara termasuk Indonesia.
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 yang mencakup gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, serta kebijakan dan program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas definisi dan tujuan dari kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan agar pertimbangan lingkungan dapat diperhitungkan sejak awal proses pengambilan keputusan. KLHS bertujuan untuk meningkatkan manfaat pembangunan, memastikan keberlanjutannya, serta meminimalkan dampak
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dadang Solihin
PP No 39/2006 mengatur tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan satuan kerja daerah untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian target dan meningkatkan pelaksanaan di masa depan.
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara tujuan, sasaran, dan pentahapan pencapaian sasaran dalam penyusunan program sanitasi di suatu kabupaten/kota. Tujuan digambarkan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3-5 tahun, sedangkan sasaran adalah hasil yang dapat diukur yang ingin dicapai dalam waktu lebih pendek. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya menetapkan sas
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Daya Saing Global 4.0 yang menilai daya saing negara-negara di dunia. Dokumen ini menyoroti beberapa temuan analisis daya saing global seperti hubungan antara daya saing dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dokumen ini juga membandingkan perkembangan peringkat daya saing beberapa negara termasuk Indonesia.
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang reformasi perencanaan pembangunan daerah, reformasi penganggaran, dan perencanaan keuangan daerah. Materi-materi tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan partisipatif di tingkat desa. Perencanaan yang ideal adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat dalam prosesnya. Perencanaan desa perlu dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Moderator desa memainkan peran penting dalam memfasilitasi diskusi partisipatif.
Dokumen tersebut merupakan daftar isi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah tahun 2012-2017 yang mencakup gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, serta kebijakan dan program pembangunan.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, prinsip, bentuk, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat serta indikator keberhasilannya.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Formulasi Program Pembangunan berbasis Pro Kerakyatan berazaskan Kesetaraan ...Dadang Solihin
Buku ini berisi profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan beberapa poin penting dari dokumen RPJMN 2010-2014 seperti visi, misi, agenda, sasaran pembangunan, dan arah kebijakan pembangunan nasional serta bidang-bidangnya.
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012
Perubahan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Global.pptxNovySetiaYunas
Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan melalui 17 tujuan, 169 target, 241 indikator SDGs sebagai tindak lanjut dari MDGs untuk membangun 5P (manusia, planet, perdamaian, kemitraan, dan kemakmuran)."
1. Dokumen ini menyerukan agar framework pembangunan pasca 2015 memberi perhatian utama pada penurunan kesenjangan (inequality) karena kesenjangan merupakan penyebab utama ketidaktercapaian target-target MDGs.
2. Dokumen ini mengkritik bahwa ukuran-ukuran pencapaian MDGs yang digunakan saat ini kurang memadai dan perlu diganti dengan ukuran yang lebih komprehensif dan multidimensi agar dapat lebih merefleksikan
Pengaruh Ekonomi Global terhadap Pasar Industri dan Dampaknya kepada Perilaku...Dadang Solihin
Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas yang berdomisili di Jakarta. Website pribadinya membahas berbagai topik seperti AEC, pembangunan nasional, RPJMN, dan arah kebijakan pembangunan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan dan energi.
Evaluasi Pelaksanaan RPJM Nasional 2004-2009Dadang Solihin
Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. RPJMN merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program presiden. RPJMN mencakup strategi, kebijakan, program, sasaran, dan indikator pencapaian. Evaluasi menunjukkan pencapaian tiga agenda pembangunan (aman dan damai, adil dan demokratis, serta meningkatkan kesejah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan UU 11/2011 Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas dan materi yang akan dibahasnya mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2011, termasuk tema, prioritas, kebijakan fiskal dan ekonomi, serta Undang-Undang APBN 2011.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan pembangunan nasional Indonesia untuk periode 2015-2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN ini menetapkan visi, misi, sasaran makro, dan arahan kebijakan untuk pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kedaulatan pangan. Dokumen ini juga menjelaskan capaian kinerja pembangunan di Provinsi Ace
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Kemajuan suatu negara tidak hanya dilihat dari infrastruktur fisik tetapi juga kualitas SDM
2. Empat megatrend perubahan demografi di Indonesia yaitu pertumbuhan penduduk, perubahan struktur umur, urbanisasi, dan pertumbuhan kelas menengah
3. Pentingnya mengelola dinamika perubahan demografi untuk merealisasikan visi Indonesia 2045
Similar to Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional (20)
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
3. Materi
• Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional
• Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-2014
• Sinergi P
Si i Pusat-Daerah d A t d
tD h dan Antardaerah
h
(SPDAD)
• Perencanaan Pembangunan Kalimantan Barat
g
dalam RPJMN 2010-2014
• Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning
Differentiation Brand (PDB)
( )
dadang-solihin.blogspot.com 3
5. 1/2
Arah Kebijakan Pembangunan
D l
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, k b h il
d li id id h keberhasilan
pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat.
- diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah
Pusat Daerah
melalui koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang
perlu dibangun secara efektif.
P b
Pembangunan (d
(development) dit j k untuk menghasilkan:
l t) ditujukan t k h ilk
- kesejahteraan (prosperity),
- demokrasi (democracy) dan
- keadilan (justice).
dadang-solihin.blogspot.com 5
6. 2/2
Arah Kebijakan Pembangunan
• 6 (enam) k bij k d strategi d
( ) kebijakan dan i dasar d l
dalam pembangunan untuk
b k
semua (development for all), yaitu :
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi
yang ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara
nasional.
4.
4 Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
ekonomi ekonomi lokal
5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth,
pro job, pro poor).
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
dadang-solihin.blogspot.com 6
7. VISI RPJMN 2010-2014
2010-
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN
Sejahtera Demokratis Berkeadilan
Memperkuat penegakan
Memperkuat triple
hukum
tracks strategy Memantapkan
Pemberantasan korupsi
Pembangunan inklusif konsolidasi demokrasi
Pengurangan
dan berkeadilan
kesenjangan
dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Prioritas Nasional
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
dadang-solihin.blogspot.com 8
11. 1/5
Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi
No. Pembangunan Sasaran
Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1. Pertumbuhan Ekonomi
Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun
3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014
4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014
dadang-solihin.blogspot.com 11
12. Kesejahteraan Rakyat 2/5
Pendidikan
Status A l
St t Awal Target
T t
No Indikator
(2008) (2014)
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 7,50 8,25
berusia 1 tahun ke atas (
15 (tahun)
)
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 5,97 4,18
15 tahun ke atas (%)
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,0
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,0
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0
7.
7 Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat
dadang-solihin.blogspot.com 12
13. 3/5
Kesejahteraan Rakyat
j y
Kesehatan
Status Awal Target
No Indikator (2008) (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
2. 228 118
per 100.000 kelahiran hidup
100 000
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
3. 34 24
kelahiran hidup
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4. 18,4 < 15,0
kurang dan g buruk) p
g gizi ) pada anak balita (%)
( )
dadang-solihin.blogspot.com 13
14. 4/5
Kesejahteraan Rakyat
Pangan
No. Pembangunan Sasaran
1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun
2. g g
Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun
p
3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun
4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun
5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun
dadang-solihin.blogspot.com 14
15. 5/5
Kesejahteraan Rakyat
Energi
g
No. Pembangunan Sasaran
1. Peningkatan kapasitas 3.000 MW pertahun
pembangkit listrik
2. Meningkatnya rasio Pada tahun 2014 mencapai 80 %
elektrifikasi
3. Meningkatnya rasio desa Pada tahun 2014 mencapai 98 %
berlistrik
4. Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01
minyak bumi juta barrel perhari
5.
5 Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai
energi panas bumi 5.000 MW
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Perkuatan Demokrasi
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
Sasaran:
1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
kepatuhan terhadap pranata hukum;
2 Meningkatnya pemahaman nilai nilai kebangsaan dan
2. nilai-nilai
terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
5. Indeks D
5 I d k Demokrasi I d
k i Indonesia: 73 d i 100 pada 2014
i dari d
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
penegakan hukum ( l of l ) d
k h k (rule f law) dan
terjaganya ketertiban umum
Sasaran:
1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
hukum
2 T mb hn a keperca aan dan penghormatan p blik kepada
2. Tumbuhnya kepercayaan publik
aparat dan lembaga penegak hukum
3. Mendukung iklim berusaha y g baik sehingga kegiatan
g yang gg g
ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
meningkat dari 2 8 pada tahun 2009
2,8
dadang-solihin.blogspot.com 17
19. Tujuan SPDAD
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
te a a dan sistematik dengan skenario yang
terarah da s ste at de ga s e a o ya g
disepakati semua pihak
2.
2 Meningkatkan keterkaitan pembang nan antar
pembangunan
wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
domestik
3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
kawasan ekonomi khusus
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Agenda untuk Memperkuat SPDAD
Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian d evaluasi yang mencakup sinergi
d li dan l i k i i
dalam:
1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Wilayah Sulawesi
Kesenjangan Wilayah Share PDRB thdp
Nasional
4,60%
Wilayah Kalimantan Pertmbh Ekonomi 7.72%
Wilayah Sumatera Pendapt perkapita 4,98 jt
Share PDRB thdp 8,83%
Share PDRB thdp 21,55% Nasional Pendudk miskin 2,61 jt (17,6%)
Nasional
Pertumb. Ekonomi 5.26%
Pertumb. Ekonomi 4,65% Wilayah Papua
Pendaptn perkapita 13,99 jt
Pendaptn perkapita 9,80 jt Share PDRB thdp 1,28%
Pendudk miskin 1,21 jt (9%) Nasional
Penduduk miskin 7,3 jt (14,4%)
Pertmbuh Ekonomi 0,60%
Pendaptn perkapita 8,96 jt
Pndudk miskin 0,98 jt (36,1%)
Wilayah Jawa Bali
Share PDRB thdp 62,00%
Nasional
Pertumbh Ekonomi 5.89%
Wilayah Maluku
Pendapt perkapita 11,27 jt
Wilayah Nusa Tenggara Share PDRB thdp 0,32%
Pendudk miskin 20,19 jt Nasional
(12,5%) Share PDRB thdp 1,42%
Nasional Pertumbh Ekonomi 4,94%
Pertmbuh Ekonomi 3,50%
3 50% Pendaptn perkapita 2,81
2 81 jt
Sumber : BPS 2008 (diolah) Pendapt perkapita 3,18 jt Pendudk miskin 0,49 jt (20,5%)
Ket : Atas Dasar
dadang-solihin.blogspot.com
Pendudk miskin 2,17 jt
Harga Konstan (24,8%) 21
22. Keterkaitan Antarwilayah
Perdagangan antardaerah
terpusat di Jawa d
t t J dan
Sumatera Blok Ekonomi
Utama.
Perdagangan antardaerah
di Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku
dan Papua masih relatif
kecil dan belum
berkembang
Catatan:
Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah.
Angka yang digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah.
Angka dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.
g g j p y
Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah) dadang-solihin.blogspot.com
22
23. Keterkaitan Perdagangan Antarpulau
1,82% 6,58%
83,10% 8,39%
81,54% 73,01% 4,32%
5,26%
5 26%
14,83%
54797.00 (minimum) 7,85%
245594.00
398937.00 (median)
9,49% 19,51%
639154.00 70,85%
22,2%
1339115.00 (maximum)
84,32%
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Pengganda Output Antarwilayah
Perdagangan Intrawilayah Jawa- Indonesia
Wilayah Sumatra Kalimantan Sulawesi
Bali
B li Timur
Ti
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra 1.559 0.088 0.081 0.015 0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali 0.158 1.599 0.097 0.201 0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
g g y
Kalimantan
K li t 0.023
0 023 0.056
0 056 1.480
1 480 0.068
0 068 0.022
0 022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi Sulawesi 0.002 0.008 0.005 1.460 0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur 0.003 0.017 0.002 0.009 1.307
Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
dadang-solihin.blogspot.com
23
24. Strategi dan Arah Kebijakan Umum
Pengembangan Wilayah 2010-2014
g g y 2010-
1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
Jawa Bali
Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
di wilayah Jawa-Bali
2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui p
g y peningkatan
g
perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
domestik
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan
sektor-sektor unggulan di tiap wilayah
4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
bencana
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
kelautan
k l t
dadang-solihin.blogspot.com 24
26. 1/2
Isu Spesifik
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 Provinsi Kalimantan
Barat (68,17) lebih rendah dari rata-rata nasional (71,17), juga di semua
indikator penyusunnya: usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-
rata lama sekolah, serta pengeluaran perkapita.
t l k l h t l k it
• Peringkat IPM Provinsi Kalimantan Barat berada pada urutan 29 secara
nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. 2/2
Isu Spesifik
• Berdasarkan PDRB 2003 2007 sektor utama di Provinsi Kalimantan
2003-2007,
Barat:
– Pertanian dalam arti luas: tanaman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan, d k h t
ik dan kehutanan;
– Perdagangan, hotel, dan restoran;
– Industri pengolahan nonmigas;
• Potensi pengembangan:
– Rasio potensi lahan budidaya dan penduduk relatif tinggi, memungkinkan
pengembangan sektor pertanian
– Pengembangan industri pengolahan nonmigas yang menyerap banyak
tenaga kerja mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap pengurangan
kemiskinan
– Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dalam arti luas
(agroindustri) berpeluang memberi dampak positif bagi kawasan perbatasan
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. 1/2
Sasaran Pembangunan
1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 4,7-5.2 persen pada tahun 2010 dan sebesar 4,8 – 5,4
p
persen p
pada tahun 2014.
2. Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 7,94 - 8,03 persen pada tahun 2010 dan 4,59 – 4,66
persen pada t h 2014
d tahun 2014.
3. Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 5 7 – 6 2 persen pada tahun 2010 dan 4 9 – 5 4 persen
5,7 6,2 4,9 5,4
pada tahun 2014.
4. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan
g y g
Barat sebesar 7,06 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 7,42
tahun pada tahun 2014.
dadang-solihin.blogspot.com 28
29. 2/2
Sasaran Pembangunan
5. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 28 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 dan sebesar
25 per 1000 kelahiran hidup p
p p pada tahun 2014.
6. Meningkatnya angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Barat
sebesar 70,31 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 71,04 tahun
pada t h 2014
d tahun 2014.
7. Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Barat
sekitar Rp 6 763 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp 7 174 ribu pada
Rp.6.763 Rp.7.174
tahun 2014.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. 1/3
Strategi Pembangunan
1. Memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan
kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan
pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian,
dan sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
kelautan, kecil
mengurangi risiko dampak bencana alam;
2. Mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan
dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam
kerangka kerja sama ekonomi subregional BIMP-EAGA;
3.
3 Mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan
antarnegara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah
sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. 2/3
Strategi Pembangunan
4. Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan Barat untuk
mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan
pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui
percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara
terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai,
angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara;
5. Mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak
pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan;
6.
6 Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor
kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara
berkelanjutan, dan industri pariwisata yang berbasis pada
penguatan dan pengembangan ekonomi sosial dan budaya
ekonomi,
masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Strategi Pembangunan
g g 3/3
7. Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan
sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah
Kalimantan.
8. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) kota
Pontianak sebagai pusat pelayanan primer;
P ti k b i t l i
9. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kota
Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau sebagai p
g g, , p g, g, gg g pusat
pelayanan sekunder;
10. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kota
Mempawah, Putussibau Entikong,
Mempawah Putussibau, Entikong sebagai pusat pelayanan
tersier;
11. Mendorong p g
g pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis
g ( g g
Nasional) di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan
negara, diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk,
Jagoibabang, Nangabadau, Entikong.
dadang-solihin.blogspot.com 32
34. Kerangka Kerja EKPD
RPJMN 2010-2014
Evaluasi Relevansi RPJMD dgn RPJMN
Hasil Evaluasi Relevansi
RPJMD dengan RPJMN 2010-2014
Prioritas RPJMD 11 Prioritas
Provinsi Pembangunan
Nasional dan 3
prioritas lainnya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Nasional/Daerah
Analisis Prioritas/Program RPJMD yang
Mendukung Prioritas Nasional
dadang-solihin.blogspot.com 34
35. Tahapan Evaluasi Relevansi
RPJMD Provinsi Dengan RPJMN 2010-2014
2010-
1 2 3 4
Identifikasi
Identifikasi Dokumen
Prioritas/ Analisis Relevansi Rekomendasi
RPJMD dan RPJMN
Program
g
Mengumpulkan Menyandingkan a. Menganalisis prioritas/ Rekomendasi kebijakan
program dalam RPJMD
dan memahami prioritas/program yang mendukung kepada pemerintah
dokumen RPJMN
d k daerah (
d h (yang ada
d pencapaian target prioritas daerah (t k it d
d h (terkait dengan
2010-2014 dan dalam RPJMD pembangunan nasional penyempurnaan RPJMD
dalam RPJMN 2010-2014.
RPJMD Provinsi. Provinsi) yang b. Melakukan analisis kualitatif Provinsi) dan nasional
terkait dengan 11 yang diarahkan pada tiga (terkait dengan revisi
prioritas pilihan sbb: penyempurnaan RPJMN
Tidak ada program
pembangunan daerah yang mendukung 2010-2014).
nasional dan 3 prioritas/program
prioritas l i
i it lainnya nasional.
nasional
Ada program daerah yang
dalam RPJMN mendukung sepenuhnya
2010-2014 . prioritas/program
nasional.
Prioritas daerah yang
tidak ada di prioritas
nasional
c. Membuat penjelasan
terhadap Analisis Kualitatif.
dadang-solihin.blogspot.com 35
36. Hasil Evaluasi Tim EKPD
Universitas T j
U i it Tanjungpura, 2010
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008 – 2013 memiliki relevansi yang
kuat dengan RPJMN 2010 – 2014 yang terlihat dari perbandingan program
aksi dan prioritas program yang termuat dalam RPJMN dengan prioritas
program Provinsi.
Hanya sebagian kecil saja dari prioritas program Nasional yang tidak ada
p
pada RPJMD terutama y g terkait dengan p g
yang g program di bawah kewenangan g
pusat seperti bidang hukum dan batas negara, sistem transportasi nasional
di luar pulau Kalimantan dan sebagainya.
Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan prioritas antara RPJMN dengan
RPJMD. Hal ini terutama terkait dengan semangat otonomi daerah yang
mana daerah memiliki kewenangan dalam menentukan program prioritas
sesuai dengan nilai strategis dan ekonomis, manfaat dan dampak bagi
kesejahteraan masyarakat yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan
Barat.
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. Rekomendasi untuk RPJMD Provinsi
Untuk mendorong kegiatan investasi, selain diperlukan pengembangan
inovasi daerah melalui regulasi yang mampu menumbuhkan membuka
peluang usaha dan investasi juga diperlukan peraturan daerah tentang
penanaman modal.
Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah sektor usaha
daerah,
produktif perlu ditumbuhkan dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah
dalam memfasilitasi kemitraan maupun dukungan pembiayaan dari
perbankan.
perbankan
Untuk percepatan peningkatan produktivitas pertanian perlu
memprioritaskan program/kegiatan pembukaan lahan baru untuk tanaman
pangan dan perkebunan rakyat.
Perlu dibuat program p
p g prioritas p g
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Perlu ditambahkankan program peningkatan kemampuan penanggulangan
bencana.
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. Rekomendasi untuk RPJMN 2010-2014
2010-
Perlu dipertegas kembali tentang kewenangan dalam perizinan
investasi antar pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam
lingkup k i t i
li k kegiatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber
t i f tk t i b
daya dan unggulan daerah.
Prakarsa pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja di
daerah sangat diharapkan terutama dukungan yang konsisten
terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah
mikro,
(UMKM) melalui skim pembiayaan murah dan bantuan permodalan.
Perlu sinkronisasi RPJMN dan RPJMD dalam menentukan masalah
dan sasaran dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Prioritas Nasional-Daerah
Nasional-
Urutan Prioritas Daerah
No Prioritas Nasional
Sesuai Hasil EKPD 2010
1 Reformasi Birokrasi 6
2 Pendidikan 1
3 Kesehatan 2
4 Penanggulangan Kemiskinan 3
5 Pangan 7
6 Infrastruktur 4
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 10
8 Energi 6
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 9
10 Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Pasca 5
Konflik
11 Kebudayaan, Kreatifitas
Kebudayaan Kreatifitas, Inovasi Teknologi 11
dadang-solihin.blogspot.com 39
42. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
g g
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 42
44. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 44
46. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 46
49. Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan
P k j : Di kt E l
Direktur Evaluasi Kinerja
i Ki j
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor
p : (021) 392 6248
( )
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 49