Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
Dokumen tersebut membahas kerangka umum penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra K/L) untuk periode 2015-2019. Dibahas landasan hukum, tahapan pembangunan nasional, kedudukan Renstra K/L, alur dan mekanisme penyusunannya, serta hal-hal baru seperti perubahan arsitektur program dan kegiatan beserta penjelasan mengenai input, output, outcome, indikator kinerja program dan kegiatan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Metode Review Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) mencakup penelaahan atas area beresiko sanitasi, kerangka kerja logis (KKL), tahapan pembangunan, program dan penganggaran.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja93220872
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan sementara target kinerja menentukan besaran yang direncanakan dicapai. Dokumen ini juga menjelaskan jenis-jenis indikator berdasarkan tahapannya seperti input, output, outcome, benefit, dan impact serta kriteria indikator yang baik."
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi dan manajemen pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu pengertian organisasi, teori dasar organisasi, karakteristik organisasi mekanik dan organik, serta perubahan paradigma organisasi dari yang bersifat rasionalistis menjadi yang lebih demokratis dan terbuka. Dokumen ini juga membahas konsep dasar organisasi berbasis kinerja sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja organisasi
Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan PD selama 5 tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)."
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan cara pembuatan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK). TOR digunakan untuk menginformasikan gambaran umum kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga, mencakup latar belakang, penerima manfaat, strategi, waktu, dan biaya. Dokumen ini juga menjelaskan format dan contoh pengisian TOR untuk pengajuan anggaran dan pelaksanaan ke
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk anggota DPRD Kota Depok. Dokumen tersebut juga memperkenalkan profil penulisnya yaitu Drs. H. Dadang Solihin dan pengalamannya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dokumen tersebut menjelaskan sistematika penulisan RPJPD dan
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi (SSK)Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah panduan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen ini menjelaskan proses penyusunan SSK yang terdiri atas 4 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen SSK. Proses penyusunan dimulai dari penyiapan kerangka, penetapan strategi, penyusunan program dan kegiatan, hingga finalisasi dokumen SSK.
Metode Review Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) mencakup penelaahan atas area beresiko sanitasi, kerangka kerja logis (KKL), tahapan pembangunan, program dan penganggaran.
Buku putih ini menjelaskan proses penyusunan buku putih sanitasi (BPS) secara sistematis melalui 5 tahapan (milestone). Setiap tahapan akan menghasilkan bab-bab dalam dokumen BPS yang mencakup profil wilayah, sanitasi, program, dan area berisiko untuk mengidentifikasi permasalahan. Proses ini diharapkan dapat menetapkan strategi pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan prioritas dalam kehidupan karena sumber daya yang terbatas. Prioritas harus didasarkan pada tujuan dan tugas utama seseorang sesuai dengan misi hidupnya. Produktivitas diukur dari kemampuan menggunakan waktu untuk merealisasikan prioritas, bukan dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
Dokumen ini membahas tentang skala prioritas kebutuhan manusia dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas kebutuhan terdiri dari tiga prioritas, yaitu kebutuhan primer yang paling penting, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pengelolaan keuangan melibatkan perencanaan, penganggaran, pembukuan, dan evaluasi secara berkala untuk mengakomodasi perubahan.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini membahas tentang menentukan urutan prioritas dalam pengelolaan waktu. RPP ini menjelaskan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian untuk mengajarkan siswa cara menentukan urutan kepentingan tugas berdasarkan skala prioritas.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya dan keuangan, baik untuk individu maupun perusahaan. Secara garis besar dibahas tentang pendefinisian skala prioritas dan tujuannya, langkah-langkah pengelolaan keuangan individu seperti pembukuan dan menabung, serta peranan manajer keuangan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan.
Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD dalam rangka Mencapai Sasaran Pembangunan Nas...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, termasuk visi, sasaran, prioritas, dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui sinergi pusat dan daerah."
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Sektor Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas penyusunan strategi sanitasi di kabupaten/kota yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan. Terdapat langkah-langkah penyusunannya seperti menentukan keterkaitan strategi dengan sasaran, mengidentifikasi program dan kegiatan, serta sinkronisasi dengan program terkait dari berbagai instansi. Dibahas pula pengalaman sebelumnya dan tabel-tabel yang digunakan dalam peny
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Sanitasi di Provinsi Jawa Timurinfosanitasi
Presentasi BLH Provinsi Jawa Timur mengenai program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan sanitasi, permasalahan dan tantangan pembangunan lingkungan, dan hasil-hasil yang telah dicapai.
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Tahapan Program PPSP - Penyusunan Rencana Strategis BPS dan SSKJoy Irman
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah, termasuk penyusunan rencana strategis Badan Pengelola Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). (2) Dokumen tersebut juga menjelaskan tugas pokja sanitasi provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan rencana strategis ter
Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
Memorandum Program Sanitasi (MPS) merangkum program sanitasi prioritas selama 5 tahun ke depan beserta komitmennya. MPS ini merupakan tahap ke-4 dari 6 tahapan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi sanitasi secara tepat sasaran dan sesuai kemampuan.
Sistematika Dokumen Rencana Induk Sistem Drainase PerkotaanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas langkah-langkah dan sistematika dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan, mencakup pendahuluan, deskripsi wilayah studi, standar perencanaan, serta analisis dan perencanaan drainase. Dokumen ini memberikan panduan lengkap dalam menyusun rencana drainase kota.
Tata Cara Penyusunan MPSS, Prioritasi dan Internalisasi Program Pembangunan S...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang proses penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) yang mencakup tahapan review kerangka kerja logis program, konsolidasi dan integrasi program, penetapan kriteria dan prioritas program, serta internalisasi program prioritas kepada instansi terkait untuk mendapatkan masukan sebelum dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sistematika Dokumen Rencana Induk (Master Plan) Air LimbahJoy Irman
Dokumen tersebut merupakan bagian keempat dari empat bagian yang membahas sistematika dokumen rencana induk air limbah. Dokumen ini menjelaskan rincian bab demi bab yang akan ada dalam rencana induk air limbah mulai dari pendahuluan, visi dan misi, analisis kondisi daerah, arah pengembangan sarana prasarana, hingga program-program pengembangan.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Sanitasi Kabupa...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Tata Cara Monitoring dan Penjaminan Kualitas, Proses dan Produk Dokumen MPSSinfosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang penjaminan kualitas dokumen Master Plan Sanitasi Sistem (MPSS) melalui pengawasan proses penyusunan, substansi isi, dukungan dan komitmen stakeholder terkait."
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Kebijakan Pengembangan SPALJoy Irman
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) di suatu daerah. Dibahas mengenai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang penanganan SPAL serta penetapan arah dan zona prioritas pengembangannya. Dokumen ini memberikan panduan untuk perencanaan pengembangan SPAL yang berkelanjutan.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem Setempat (On-site)Joy Irman
Dokumen tersebut membahas perencanaan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site), termasuk debit air limbah, kloset, perencanaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berdasarkan kapasitas, lokasi, dan kebutuhan lahan.
Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan sanitasi permukiman, khususnya dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta. Dokumen tersebut menjelaskan skema pendanaan CSR, faktor pertimbangan alokasi dana CSR, dan potensi program sanitasi yang dapat didanai lewat CSR.
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan, Bagian 2Joy Irman
Dokumen tersebut membahas cara penyusunan rencana induk drainase perkotaan yang mencakup 8 tahapan yaitu pengumpulan data, menyusun kondisi sistem saluran, membuat peta genangan, analisis kondisi dan kebutuhan, menyusun usulan prioritas dan sistem drainase, menyusun usulan biaya, membuat jadwal kegiatan pembangunan dan pengembangan.
Perencanaan sistem pengelolaan persampahanOswar Mungkasa
Rangkuman dokumen perencanaan sistem pengelolaan persampahan:
(1) Dokumen ini membahas perencanaan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis;
(2) Tahapan perencanaan terdiri atas master plan, studi kelayakan, dan perencanaan teknis untuk jangka panjang;
(3) Proses perencanaan meliputi survey, identifikasi data
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Rencana Sistem Terpusat ...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1.1 Jenis, Muatan dan Ketentuan Teknis Rencana Induk.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Perencanaan SPAL (Renc...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), mencakup jenis perencanaan SPAL seperti rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis. Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ketiga jenis perencanaan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan (PSP) yang mencakup rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis serta manajemen persampahan. Rencana induk meliputi evaluasi kondisi saat ini, rencana penanganan sampah, program kegiatan, kriteria, dan standar pelayanan."
Similar to Menyusun Skala Prioritas Program dan Kegiatan Sanitasi (20)
Opsi Teknologi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) - Controlled Landfill dan...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas dua metode pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yaitu Controlled Landfill dan Sanitary Landfill beserta sarana pendukungnya seperti drainase, pengolahan air lindi, ventilasi gas, dan pemeliharaan TPA."
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Wewenang dan Tanggung ...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Pemantauan, Evaluasi d...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah (SPAL). Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan informasi kondisi dan kinerja SPAL. Evaluasi dilakukan setahun sekali untuk menilai dan meningkatkan kinerja SPAL. Pelaporan dilakukan oleh penyelenggara dan pemerintah daerah ke tingkat yang lebih tinggi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Peran Masyarakat dan B...Joy Irman
Dokumen ini membahas peran masyarakat dan badan usaha swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) di Indonesia. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan masukan, dukungan materi, menjaga sarana SPAL, membentuk kelompok pengelola SPAL skala permukiman atau komunal, serta melaporkan keluhan. Sedangkan badan usaha swasta dapat membantu penyelenggaraan SPAL dan pemerintah daerah dapat membent
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kelembagaan, Administr...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Operasi, Pemeliharaan,...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Tahap Konstruksi Pelak...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kebijakan dan Strategi...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Sistem Pengelolaan Ter...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Pemantauan dan EvaluasiJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang pemantauan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), meliputi pemantauan aspek fisik seperti kuantitas dan kualitas efluen, kondisi bangunan dan peralatan, serta pemantauan aspek non-fisik seperti kinerja karyawan, data keuangan, manajemen, dan ketaatan hukum. Diberikan contoh formulir untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja IPLT.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Aspek Pembiayaan dan KeuanganJoy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Operasional, Pemeliharaan dan Peng...Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Instalasi Pengolahan Lumpur TInja (IPLT) - Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstr...Joy Irman
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tahapan pelaksanaan konstruksi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), (2) Mencakup pra-konstruksi, konstruksi, dan penyelenggaraan pelaksanaan termasuk kontrak, pengawasan, pengujian, pembuatan as built drawing, pemeliharaan, penyusunan SOP, dan serah terima pekerjaan, (3) Memberikan panduan mengenai tugas dan tanggung jawab
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Bangunan Penunjan...Joy Irman
Dokumen ini membahas tentang bangunan penunjang dan fasilitas yang dibangun untuk mendukung operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Dokumen ini menjelaskan persyaratan umum dan teknis pembangunan bangunan penunjang seperti ruang kontrol, perkantoran, pos jaga, dan gudang. Selanjutnya dijelaskan tahapan pelaksanaan konstruksi mulai dari persiapan, pekerjaan pondasi,
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi & Pekerjaan Mekan...Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi - Unit Pembuangan...Joy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan konstruksi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang mencakup 3 kalimat: (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi IPLT meliputi unit pengolahan, unit pembuangan akhir, pekerjaan mekanikal/elektrikal, dan bangunan penunjang. (2) Unit pembuangan akhir digunakan untuk membuang air limbah terolah dan lumpur hasil pengolahan, sedangkan bangunan penyimpanan lumpur
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Tahap Konstruksi Unit PengolahanJoy Irman
Dokumen tersebut merangkum tahapan pelaksanaan konstruksi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang meliputi persiapan proyek, pekerjaan pondasi, pemasangan sistem paket, instalasi unit pengolahan air limbah dan lumpur, serta pembangunan fasilitas pendukung. Dokumen ini juga menjelaskan persyaratan teknis dan ketentuan umum dalam pelaksanaan konstruksi IPLT.
Instalasi Pengolahan Lumpur TInja (IPLT) - Tahap Pra Konstruksi (Persiapan)Joy Irman
Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL-S atau on-site) terdiri dari beberpa modaul, yaitu Modul (A) Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL-S atau on-site), (B) Cubluk Kembar, (C) Tangki Septik dengan Bidang Resapan), (D) Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, (E) Biofilter, (F) Upflow Aerobic Filter, (G) Rotating Biological Contactactor atau RBC, (H) Anaerobic Bafle Reactor, (I) Sarana Pengangkut Tinja, dan (J) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Masing-masing Modul tersebut terdiri lagi dari beberapa sub-modul yang menjelaskan mengenai aspek-aspek (1) Perencanaan Teknis, (2) Pelaksanaan Konstruksi, (3) Operasional, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, (4) Kelembagaan, Administrasi dan Keuangan, (5) Pemantauan dan Evaluasi. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
4. Mengkaji Permasalahan Sanitasi
• Mengkaji permasalahan dan
isu strategjik dalam
pembangunan sanitasi yang
harus segera diselesaikan
dalam 5 (lima) tahun
mendatang.
• Bahan kajian bersumber dari:
▫ Studi EHRA
▫ Buku Putih Sanitasi (BPS)
▫ Strategi Sanitasi (SSK)
▫ Dokumen perencanaan
lainnya (RTRW, RPJDM, dll)
5. Mengkaji Isu dan Permasalahan
Komponen Air Limbah
• Permasalahan utama air limbah
yang akan ditangani hingga 5 (lima)
tahun mendatang, mencakup aspek:
▫ Prasarana dan Sarana
▫ Pendanaan
▫ Kelembagaan
▫ Peraturan Perundangan
▫ Peranserta Masyarakat
▫ Peran Dunia Usaha, dll.
• Periksa dan simpulkan hasil Studi
EHRA dan Buku Putih Sanitasi.
6. Mengkaji Isu dan Permasalahan
Komponen Persampahan
• Permasalahan utama persampahan
yang akan ditangani hingga 5 (lima)
tahun mendatang, yang mencakup
aspek:
▫ Prasarana dan Sarana
▫ Pendanaan
▫ Kelembagaan
▫ Peraturan Perundangan
▫ Peranserta Masyarakat
▫ Peran Dunia Usaha, dll.
• Periksa dan simpulkan hasil Studi
EHRA dan Buku Putih Sanitasi
7. Mengkaji Isu dan Permasalahan
Komponen Drainase
• Permasalahan utama drainase yang A. Sistem Drainase Lingkungan
User Interface: Lama genangan bila terjadi banjir yang lebih dari 1 hari: 3%
Rumah Tangga yang mengalami banjir rutin:
akan ditangani hingga 5 (lima)
tahun mendatang, yang mencakup
aspek:
▫ Prasarana dan Sarana
Frekuensi genangan secara rutin dialami oleh sekitar 10 % rumah tangga
▫ Pendanaan Penampungan /
sementara, sebagian besar atau 90% tidak secara rutin mengalami
grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumur
▫ Kelembagaan
Pengolahan Awal: resapan
Pengangkutan / Kondisi drainase lingkungan berdasarkan hasil EHRA 20xx:
Pengaliran:
▫ Peraturan Perundangan
▫ Peranserta Masyarakat
▫ Peran Dunia Usaha, dll.
Data lain berdasarkan
• Periksa dan simpulkan hasil Studi
Ditemukan bahwa sekitar 9,4 % rumah tangga memiliki lingkungan sekitar
hasil EHRA Juni 20xx: rumah yang terdapat genangan air.
Pada umumnya, drainase lingkungan masih menjadi satu antara
EHRA dan Buku Putih Sanitasi
pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah
tangga (grey water).
Porsi belanja fisik sub sektor drainase masih 0,2%.
Prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik 67%.
Akses masyarakat terhadap sarana drainase lingkungan masih 30%
Luas area genangan 6,9 Ha (diwilayah Xxx).
8. Mengkaji Strategi & Sasaran
• Mengkaji visi/misi, strategi
dan kebijakan pembangunan
sanitasi jangka menengah
• Mengkaji sasaran dan target
pembangunan sanitasi yang
harus dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang
• Sasaran tersebut sesuai
dengan sasaran dan target
Program PPSP
10. Kerangka Kerja Logis
Apa dan Bagaimana?
• Mengkaji keterkaitan logis
antara permasalahan & isu
strategis, tujuan dan sasaran,
strategi dan program,
sebagaimana yang disajikan
dalam BPS dan SSK. Program
• Review KKL merupakan Strategi
langkah awal dalam
perumusan program dan
Permasalahan
kegiatan prioritas dalam MPS dan Isu
Strategis
BPS SSK
12. Kerangka Kerja Logis
Apa saja yang dikaji?
• Komponen: • Materi yang dikaji :
▫ Air Limbah ▫ Permasalahan Mendesak
▫ Persampahan ▫ Isu Strategis
▫ Drainase ▫ Tujuan dan Sasaran
▫ Prohisan ▫ Strategi
▫ Program dan Kegiatan
16. Review KKL:
Diskusi dan tanya-jawab
• Bagaimana bila KKL belum selesai, kurang
lengkap atau tidak nyambung?
• Bagaimana bila KKL belum mencerminkan
keterkaitan logis antara permasalahan/isu
strategis dengan program?
• Bagaimana bila program yang disusun
tidak berdasarkan (berbasis) pada KKL?
Apakah KKL yang menyesuaikan atau
sebaliknya?
18. Program Prioritas
Latar Belakang dan Tujuan
Mengapa Prioritasi ? Prioritas 1:
Program Pembangunan 6 unit IPAL Komunal
• Keterbatasan Pendanaan Kegiatan Estimasi Biaya
(Juta Rp.)
• Keterbatasan Sumber Daya 1. Penyuluhan dan kampanye mendorong 20 Kebut
Manusia partisipasi masyarakat akan d
2. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL 10 lokasi
• Keterbatasan Waktu (5 tahun) Komunal 15 berkum
3. Pembentukan KSM-SANIMAS 30 disam
4. Pembebasan / Penyediaan Lahan/Tanah*) Masyarakat kumuh
Apa Tujuan Prioritasi ? 5. Perencanaan Jaringan perpipaan Sdh tersedia Angga
6. Pelatihan bagi pengurus KSM 15 No. 4,
• Ditetapkannya Program 7. Sosialisasi kepada masyarakat 20 disedia
Prioritas Sanitasi yang terpadu 8. Pembangunan IPAL Komunal** 1.800 Angga
9. Pembangunan Jaringan Perpipaan** 600 dihara
dan menyeluruh untuk jangka 10. Pembangunan Sambungan Rumah*) 1200 dari PU
waktu 5 tahun mendatang. 11. Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal*) 120 Lemba
19. Program Prioritas:
Apa dan bagaimana?
• Tetapkan acuan pertimbangan
(kriteria) untuk menentukan
program prioritas
• Pertimbangkan program yang Program
2
memiliki nilai atau keterkaitan Program
1
yang kuat terhadap acuan
pertimbangan yang telah Program
3
ditentukan tersebut
• Guna metode Pembobotan
(Weighting Factor Analyisis)
dengan mengutamakan
analisis kualitatif dan diskusi Program Prioritas
20. Program Prioritas:
Apa saja dasar pertimbangannya?
Pertimbangan Utama Pertimbangan Lainnya
• Jumlah penerima manfaat • Korelasi dengan Rencana
• Jumlah MBR (pro poor) Strategis SKPD
• Permasalahan mendesak • Keselarasan/kesesuaian
• Persepsi SKPD dengan RTRW Kab/Kota
• Dampak positif terhadap
perekonomian dan lingkungan
• Dukungan sumberdaya
(keuangan, SDM, dll)
• Pemulihan Biaya (cost
recovery)
• dll.
24. Kegiatan Prioritas:
Mengapa?
• Perlu dilakukan seleksi dan
prioritasi beberapa Kegiatan
Keuangan Program
yang terdapat dalam suatu
Program sesuai dengan :
▫ kemampuan pendanaan
▫ kesiapan kegiatan/proyek
• Menghindari terjadinya
kesenjangan pendanaan
(financial gap) yang terlalu
besar
• Mendahulukan kegiatan yang
lebih siap dan mempunyai
efek pengganda (multiplier)
26. Kegiatan Prioritas
Apa Saja Dasar Pertimbangannya?
• Sudah diketahuinya pra-
kondisi dan kemampuan
keuangan daerah
• Sesuai dengan kebijakan dan
prioritas daerah
• Mempertimbangkan kesiapan
suatu kegiatan (readiness
criteria):
▫ Ketersediaan Lahan
▫ Ketersediaan studi & disain
▫ Kesiapan institusi
▫ Kesiapan masyarakat, dll
27. Kegiatan Prioritas
Apa saja dasar pertimbangannya? Bagaimana kalkulasinya?
No. Kriteria Seleksi / Bobot Nilai Keterangan
Kegiatan Prioritas (%)
1. Kesesuaian dengan 10 Sesuai = 10 Sesuai RJPMD, RTRW,
Strategi Pembangunan Kurang =5 Renstra, dll.
Daerah Tidak =0
2. Kawasan Rawan Sanitasi 20 Sesuai = 10 Survei EHRA, Buku
(sesuai Area Beresiko) Kurang =5 Putih Sanitasi, SSK
Tidak =0
3. Kesiapan Masyarakat 10 Siap = 10 Sudah sosialisasi
Proses =5
Tidak =0
4. Ketersediaan Studi, 15 Tersedia = 10 Studi dan Perencanaan
Master Plan, DED Proses =7 sudah dilakukan
Tidak =0
28. Kegiatan Prioritas
Apa saja dasar pertimbangannya? Bagaimana kalkulasinya?
No. Kriteria Seleksi / Bobot Nilai Keterangan
Kegiatan Prioritas (%)
5. Ketersediaan Lahan 30 Tersedia = 10 Lahan tersedia, lokasi
Proses =7 tepat, tidak ada konflik
Tidak =0 dengan masyarakat.
6. Institusi Pengelola Paska- 10 Tersedia = 10 Institusi yang akan
Konstruksi Proses =7 mengelola PS tsb,
Tidak =0 termasuk biaya O&M
7. Kelengkapan 5 Siap = 10 Surat Bupati/Walikota
administratif Proses =5 Surat Kesediaan,
Tidak =0 Tercatat di RKA, dll.
Jumlah 100 Nilai x Bobot Hasil Penilaian :
<5 : prioritas 3
5–8 : prioritas 2
>8 : prioritas 1
29. Kegiatan Prioritas
Contoh penggunaanya (untuk kegiatan fisik)?
No. Kriteria Bobot (%) Nilai Hasil
1 Kesesuaian dengan Strategi Pembangunan Daerah 10% 10 1,0
2 Kawasan Rawan Sanitasi (sesuai Area Beresiko) 20% 10 2,0
3 Kesiapan Masyarakat 10% 10 1,0
4 Ketersediaan Studi, Master Plan, DED 15% 10 1,5
5 Ketersediaan lahan 30% 10 3,0
6 Institusi Pengelola Paska-Konstruksi 10% 10 1,0
7 Kelengkapan Administratif 5% 10 0,5
Total 100% 70 10,0
Prioritas : PERTAMA
No. Kriteria Bobot (%) Nilai Hasil
1 Kesesuaian dengan Strategi Pembangunan Daerah 10% 10 1,0
2 Kawasan Rawan Sanitasi (sesuai Area Beresiko) 20% 10 2,0
3 Kesiapan Masyarakat 10% 5 0,5
4 Ketersediaan Studi, Master Plan, DED 15% 7 1,1
5 Ketersediaan lahan 30% 7 2,1
6 Institusi Pengelola Paska-Konstruksi 10% 7 0,7
7 Kelengkapan Administratif 5% 5 0,3
Total 100% 51 7,6
Prioritas : KEDUA
31. Konsultasi & Komitmen
• Tim Pokja melakukan presentasi dan
konsultasi kepada Pimpinan SKPD
masing-masing, untuk memperoleh
tanggapan, koreksi, saran dan
persetujuan atas rumusan:
▫ Kerangka Kerja Logis
▫ Program prioritas
▫ Kegiatan prioritas
▫ Kebutuhan pendanaan
32. Konsultasi & Komitmen
Langkah-langkah yang harus dilakukan agar efektif
Pelaksanaan
• Siapkan materi Konsultasi • Sempurnakan lagi
presentasi dg cernat draft MPS
• Siapkan dokumen • Presentasi harus • Terus lakukan
dan data pendukung meyakinkan komunikasi.
• Tampung semua • Persetujuan SKPD
saran , koreksi dan
masukan
Paska-
Persiapan
Konsultasi
34. Materi Lainnya
Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat
• Proses Penyusunan Buku • Menyusun Skala Prioritas
Putih Sanitasi (BPS) Program dan Kegiatan
• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi
Sanitasi Kab/Kota (SSK) • Penggalangan Komitmen
• Proses Penyusunan atas Program dan Kegiatan
Memorandum Program Sanitasi (internalisasi dan
(MPS) eksternalisasi)
• Metode Review Strategi • Sumber Pendanaan
Sanitasi (SSK) Pemerintah untuk Sanitasi
• Penilaian Kualitas Program • Sumber Pendaan CSR untuk
dan Kegiatan Sanitasi Sanitasi
Powerpoint Templates Page 34
35. Materi Lainnya
Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP
• Sasaran PPSP di Daerah • Tahapan Pelaksanaan/
• Kriteria Penetapan Peserta Implementasi
Program PPSP • Tahapan Pemantauan dan
• Tahapan Kampanye, Evaluasi
Edukasi dan Advokasi • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Kelembagaan, Kerja Pokja Sanitasi Provinsi
Keuangan dan Peraturan • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Penyusunan Kerja Pokja Sanitasi
Rencana Strategis (BPS/SSK) Kabupaten/Kota
• Tahapan Memorandum
Program Sanitasi (MPS)
Powerpoint Templates Page 35