Dokumen ini membahas kebijakan pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil. Terdapat penjelasan tentang penetapan daerah tertinggal, kabupaten terpencil, dan definisi operasional fasyankes kawasan terpencil serta sangat terpencil. Dokumen ini juga menjelaskan peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Dokumen ini membahas pengelolaan promosi kesehatan di puskesmas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
Dokumen ini membahas kebijakan pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dan sangat terpencil. Terdapat penjelasan tentang penetapan daerah tertinggal, kabupaten terpencil, dan definisi operasional fasyankes kawasan terpencil serta sangat terpencil. Dokumen ini juga menjelaskan peran puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Materi Manajemen Puskesmas mencakup tahapan pelaksanaan manajemen Puskesmas yaitu Perencanaan (P1), Penggerakkan dan Pelaksanaan (P2) serta Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja (P3).
Puskesmas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Dokumen ini membahas pengelolaan promosi kesehatan di puskesmas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
Mi 9 perumusan kebijakan program kesehatan dengan pendekatan keluargaagus laogi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di tingkat nasional hingga puskesmas.
2. PIS-PK meliputi 12 indikator pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditujukan untuk meningkatkan indeks keluarga sehat (IKS).
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan pelaks
1. Dokumen ini berisi panduan penugasan untuk menganalisis capaian program kesehatan keluarga dan merumuskan kebijakan serta rencana tindak lanjutnya.
2. Terdapat instruksi untuk menganalisis capaian indikator kesehatan keluarga, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan target, sumber daya, dan upaya untuk meningkatkan capaian program.
3. Dokumen ini memberikan contoh format untuk merangkum hasil analisis dan
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kapasitas kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam hal Program Indonesia Sehat di Keluarga (PISPK). Dokumen ini menjelaskan visi dan misi pemerintah terkait kesehatan, roadmap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendekatan keluarga dalam PISPK, dampak PISPK terhadap kesehatan masyarakat, serta hubungan antara Indeks Kesehatan Keluarga
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan kesehatan lingkungan yang diberikan oleh tim nusantara sehat batch XVII.
2. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi konseling, inspeksi lingkungan, dan intervensi lingkungan untuk mencegah penyakit.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Dokumen tersebut membahas upaya promosi kesehatan dan pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan, serta distribusi alat pelindung diri ke masyarakat. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain kampanye makai masker, sosialisasi protokol kesehatan, pembagian masker dan spanduk ke provinsi, serta kampanye bersih di tempat ibadah dan lingkungan.
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah, melalui program kesehatan lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, dan pelayanan kesehatan primer.
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas dengan menggunakan pendekatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan model sekolah sehat yang menerapkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat."
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas pelatihan tentang pendekatan keluarga sehat yang mencakup tujuan pelatihan untuk melatih peserta dalam manajemen pendekatan keluarga sehat, pendataan keluarga, analisis data, identifikasi masalah dan intervensi."
MMD adalah pertemuan warga desa untuk membahas hasil survei masalah kesehatan, menentukan prioritas penanganan masalah, dan merencanakan kegiatan solusi melalui diskusi bersama. Tujuannya adalah mengenali masalah kesehatan, merumuskan solusi secara partisipatif, dan mengorganisir pelaksanaan tindak lanjut.
Mi 9 perumusan kebijakan program kesehatan dengan pendekatan keluargaagus laogi
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di tingkat nasional hingga puskesmas.
2. PIS-PK meliputi 12 indikator pelayanan dasar dan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditujukan untuk meningkatkan indeks keluarga sehat (IKS).
3. Dokumen tersebut juga menjelaskan tahapan pelaks
1. Dokumen ini berisi panduan penugasan untuk menganalisis capaian program kesehatan keluarga dan merumuskan kebijakan serta rencana tindak lanjutnya.
2. Terdapat instruksi untuk menganalisis capaian indikator kesehatan keluarga, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan target, sumber daya, dan upaya untuk meningkatkan capaian program.
3. Dokumen ini memberikan contoh format untuk merangkum hasil analisis dan
Dokumen tersebut membahas mengenai pengembangan kapasitas kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam hal Program Indonesia Sehat di Keluarga (PISPK). Dokumen ini menjelaskan visi dan misi pemerintah terkait kesehatan, roadmap penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pendekatan keluarga dalam PISPK, dampak PISPK terhadap kesehatan masyarakat, serta hubungan antara Indeks Kesehatan Keluarga
1. Dokumen tersebut membahas pelayanan kesehatan lingkungan yang diberikan oleh tim nusantara sehat batch XVII.
2. Pelayanan kesehatan lingkungan meliputi konseling, inspeksi lingkungan, dan intervensi lingkungan untuk mencegah penyakit.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanggulangan krisis kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang mencakup pendekatan klaster kesehatan dan protokol kesehatan.
2. Ada beberapa aspek yang dibahas seperti pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, sub klaster pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan, serta dampak psik
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.
Dokumen tersebut membahas upaya promosi kesehatan dan pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan, serta distribusi alat pelindung diri ke masyarakat. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain kampanye makai masker, sosialisasi protokol kesehatan, pembagian masker dan spanduk ke provinsi, serta kampanye bersih di tempat ibadah dan lingkungan.
Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah, melalui program kesehatan lingkungan, KIA/KB, gizi, penyakit menular, dan pelayanan kesehatan primer.
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada masa Pandemi COVID-19, yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga di Puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas dengan menggunakan pendekatan UKS (Unit Kesehatan Sekolah) dan model sekolah sehat yang menerapkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah yang sehat."
Dokumen tersebut membahas tentang etnografi kesehatan dan hubungannya dengan budaya lokal dan pelayanan kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa budaya lokal dan keyakinan masyarakat mempengaruhi penyakit dan kesehatan, peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kesehatan, serta pengaruh sosial budaya terhadap tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas pelatihan tentang pendekatan keluarga sehat yang mencakup tujuan pelatihan untuk melatih peserta dalam manajemen pendekatan keluarga sehat, pendataan keluarga, analisis data, identifikasi masalah dan intervensi."
MMD adalah pertemuan warga desa untuk membahas hasil survei masalah kesehatan, menentukan prioritas penanganan masalah, dan merencanakan kegiatan solusi melalui diskusi bersama. Tujuannya adalah mengenali masalah kesehatan, merumuskan solusi secara partisipatif, dan mengorganisir pelaksanaan tindak lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan kesehatan di desa, konsep Desa Siaga Aktif, dan delapan indikator untuk menilai apakah suatu desa telah memenuhi kriteria Desa Siaga Aktif.
SOP Posbindu PTM di Puskesmas Rambah Samo I memberikan pedoman pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu untuk penyakit tidak menular. Posbindu dilaksanakan secara rutin dan berisi monitoring tekanan darah, berat badan, dan konseling untuk masyarakat. Langkah-langkah pelaksanaannya meliputi registrasi, wawancara, pengukuran, pengukuran tekanan darah, serta konseling dan edukasi kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman Desa Wonorejo yang mencakup tujuan penyusunannya untuk menata bangunan dan lingkungan di kawasan prioritas, penentuan kawasan prioritas berdasarkan jumlah KK miskin tertinggi di Dusun Blandit Barat dan hasil pemetaan swadaya, serta gambaran kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kawasan prioritas.
Materi 5 peran & tugas kader posyanduSupriyaWibawa
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang peran dan tugas kader Posyandu dalam upaya pencegahan stunting. Kader bertugas sebagai penggerak masyarakat, penyuluh kesehatan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana di Posyandu. Tugas-tugas tersebut meliputi penggerakan masyarakat, penyuluhan kesehatan, identifikasi masalah, serta pencatatan dan pelaporan data di Posyandu.
Keputusan Camat Samboja membentuk kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu di Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Samboja untuk meningkatkan pengelolaan posyandu, dengan tugas membantu Camat dalam membina dan membimbing pengelolaan posyandu secara efektif dan efisien.
RPJM Desa memberikan pedoman untuk merencanakan pembangunan desa dalam jangka menengah selama 6 tahun. Dokumen ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan keuangan, program pembangunan desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang partisipatif.
Roadmap Inovasi 2020 Kabupaten Banjar menggambarkan berbagai kebutuhan penelitian, pengembangan, dan inovasi di pemerintah Kabupaten Banjar untuk mencapai tujuan RPJMD secara terintegrasi dan sinergi. Dokumen ini diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan litbang menjadi lebih baik, cepat, efisien, dan berkelanjutan.
Pedoman Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) 2014infosanitasi
Dokumen tersebut memberikan panduan pelaksanaan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) untuk memetakan kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat di suatu wilayah. Terdiri dari dua bab yang menjelaskan proses studi EHRA meliputi persiapan, penentuan area studi, pelatihan petugas, pelaksanaan survei, hingga analisis data.
Dokumen tersebut berisi riwayat jabatan dan pengalaman kerja seseorang beserta materi pelatihan tentang etika tim penilai jabatan fungsional kesehatan. Materi pelatihan mencakup pengertian etika, prinsip-prinsip etika, etika tuntutan organisasi, etika sesama penilai, dan etika dengan pihak yang dinilai.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Pembekalan Nusantara Sehat Batch XVI akan dilaksanakan secara blended learning selama 5 minggu mulai 25 Oktober hingga 2 Desember 2020 dengan jumlah peserta antara 75-100 orang yang akan ditempatkan di 13 lokus. Kegiatannya mencakup pembelajaran daring, klasikal selama 5 hari, dan pelantikan. Protokol kesehatan dan rapid test wajib dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, indikator mutu pelayanan kefarmasian, serta strategi peningkatan penggunaan obat rasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, serta indikator dan target pelayanan kefarmasian.
Dokumen tersebut memberikan tips untuk menjadi fasilitator yang efektif dengan memberdayakan peserta, menyakinkan mereka, bersikap terbuka, fokus, menyadari keterbatasan diri dan orang lain, belajar mengelola waktu, kreatif, membaca situasi, serta menghargai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran fasilitator di setiap jendela model Johari.
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penanganan korban bencana, konsep risiko bencana, dan manajemen penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
2. Risiko bencana didefinisikan sebagai fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.
3. Pada tahap pra-bencana, mitig
Dokumen tersebut membahas tentang triase, yaitu proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya untuk menentukan prioritas perawatan. Metode triase yang dijelaskan adalah START (Simple Triage And Rapid Treatment) untuk dewasa dan Jump START untuk anak-anak, yang meliputi penilaian nafas, sirkulasi, dan kesadaran untuk menentukan kategori imeres, tertunda, minor, atau harapan. Beberapa contoh kasus juga d
Dokumen ini memberikan panduan tentang pengangkatan dan pemindahan pasien darurat. Terdapat beberapa teknik pemindahan yang dijelaskan, yaitu pemindahan emergensi untuk situasi darurat dan pemindahan non-emergensi untuk situasi yang tidak membahayakan. Dokumen ini juga menjelaskan mekanika tubuh yang tepat untuk mengangkat pasien secara aman serta faktor-faktor penting lainnya dalam proses pengangkatan dan pemindahan pasien.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penatalaksanaan pasien trauma. Peserta akan mempelajari prinsip penatalaksanaan pasien trauma, pengertian perdarahan dan cara menghentikannya, penatalaksanaan berbagai jenis luka dan cedera seperti luka tembus, amputasi, benda menancap, patah tulang, dislokasi, serta cedera kepala dan tulang belakang. Peserta juga akan belajar cara memasang bidai dan menghentikan perdarahan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penilaian awal atau initial assessment yang meliputi penilaian terhadap Airway, Breathing, Circulation, Disability dan Exposure.
2. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah melakukan penilaian awal mulai dari survei primer, sekunder, dan tahapan penilaian.
3. Dokumen tersebut berisi contoh kasus yang dapat digunakan untuk latihan
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
3. Praktik Kerja Lapangan SMD
Lokasi PKL: 7 puskesmas
Tanggal PKL : 25 Mei 2021
Waktu Pelaksanaan SMD jam 08.00 – 10.00 WIB
Metode: wawancara dan observasi
Pendamping dan Fasilitator:
Promkes: 1 orang
WI/BBPK Ciloto: 1 orang
Dinas Kes/Puskesmas: 1 orang
Kader: 5 orang
Rumah yang dikunjungi: 10 rumah (1 kader = 2 rumah)
Seminar hasil PKL jam 15.15 – 16.30 WIB
4. SIKLUS
PEMECAHAN MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
PENGENALAN KONDISI
WILAYAH
IDENTIFIKASI MASALAH &
POTENSI KESEHATAN
MUSYAWARAH DESA/
KELURAHAN
PERENCANAAN
PARTISIPATIF
PELAKSANAAN KEGIATAN
UKBM
MONITORING DAN
EVALUASI
PEMBINAAN KEBERLANGSUNGAN
DAN PENGEMBANGAN
Dampingan Fasilitator
6. Pengertian
Kegiatan pengenalan lingkungan kehidupan masyarakat,
pengumpulan dan pengkajian masalah perilaku/kebiasaan
atau faktor-faktor risiko lain terjadinya masalah kesehatan
yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan dibimbing
oleh petugas kesehatan di desa.
Tujuan
Membangun kesadaran masyarakat untuk mengetahui
masalah atau faktor-faktor risiko terjadinya masalah
kesehatan tertentu yang ada di desa serta potensi yang ada
dan yang dapat digunakan untuk mencegah dan mengatasi
masalah kesehatan.
Sasaran
Warga masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama,
kelompok peduli kesehatan, kelompok pemuda (karang
taruna, remaja masjid, gereja, pramuka), kader, tokoh adat,
ulama, guru, wakil-wakil dari RT/dusun, dll
SURVEI MAWAS DIRI (SMD)
7. Langkah-langkah Pelaksanaan
Survei Mawas Diri (SMD)
1
Menyiapkan Bahan
Koordinasi:
• Data permasalahan
kesehatan
• Peta wilayah binaan
puskesmas
3
Pelaksanaan
SMD
5
Membuat
Laporan
Pelaksanaan
SMD
4
Membuat
Rekapitulasi
Hasil SMD
2
Melakukan Koordinasi
Bersama Kader, Tokoh
Masyarakat, Tokoh
Agama, dan Kepala Desa
(10 orang)
8. 1. Menyiapkan bahan Koordinasi SMD
• Surat undangan peserta koordinasi: Kader, Tokoh
Masyarakat / Tokoh Agama, Kepala Desa, PKK,
Pihak Terkait Lainnya
• Data permasalahan kesehatan: Indeks Keluarga
Sehat (IKS)/Profil Puskesmas/SPM/IPKM
• Peta Wilayah Desa
9. Peran Tim NS:
Menyampaikan permasalahan kesehatan yang
ada di wilayah berdasarkan data
IKS/SPM/IPKM/profil puskesmas
Menyampaikan maksud, tujuan, dan tahapan
pemecahan masalah oleh masyarakat
Menyampaikan pentingnya SMD dan MMD
Mendampingi kader penyusunan peta desa dan
instrumen sederhana
Identifikasi faktor penyebab/faktor resiko
terjadinya masalah kesehatan (data IKS,SPM
dll) yang meliputi perilaku, non
perilaku/lingkungan dan faktor lainnya kebijakan
2. Koordinasi Survei Mawas Diri (SMD)
Pelaksanaan SMD harus sudah
siap:
Peta desa (permasalahan
dan potensi)
Instrumen SMD
11. INSTRUMEN SURVEI MAWAS DIRI
Nomor Rumah : ____________________________________
RT / RW : ____________________________________
Faktor Penyebab / Faktor Risiko Ya Tidak
Perilaku
Tidak melakukan cek tekanan darah secara teratur
Tidak minum obat secara teratur
Mengonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi
Kurang beraktivitas fisik
Kurang berolahraga
Merokok
Minum alkohol
Non-PL / Lingkungan
Obat tidak tersedia di fasyankes
Jarak rumah dan fasyankes jauh
Transportasi untuk ke fasyankes jarang/susah/mahal
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes) tidak aktif
Ketidaklengkapan sarana prasarana (tensimeter) di UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes)
Faktor lain; Kebijakan
Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat terkait fasilitas umum untuk melakukan aktivitas fisik/olahraga
Contoh: Instrumen Survei Mawas Diri (terkait Hipertensi)
12. 3. Pendampingan Pelaksanaan SMD
Tim NS mendampingi kader dalam pelaksanaan SMD dengan
cara mengunjungi 10 (sepuluh) rumah yang memiliki
permasalahan kesehatan tertentu serta melakukan wawancara
dan observasi untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya penyakit/masalah kesehatan.
Tim NS mendampingi kader melakukan observasi terhadap
lingkungan sekitar masyarakat untuk mengetahui potensi yang
dapat mendukung pemecahan masalah kesehatan
13. 4. Mendampingi Pembuatan Rekapitulasi
Hasil SMD dan Peta Desa
Setelah SMD dilakukan, tim NS mendampingi kader membuat rekapitulasi
hasil SMD dan peta desa. Berikut ini adalah contoh rekapitulasi hasil SMD.
Contoh:
Peta Desa Hasil Rekapitulasi SMD
14. Faktor Penyebab / Faktor Risiko R1 R2 R3 R4 R5 dst Jumlah
Perilaku
Tidak melakukan cek tekanan darah secara teratur 4
Tidak minum obat secara teratur 4
Mengonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL)
tinggi
3
Kurang beraktivitas fisik 3
Kurang berolahraga 4
Merokok 4
Minum alkohol 1
Non-PL / Lingkungan
Obat tidak tersedia di fasyankes 1
Jarak rumah dan fasyankes jauh 2
Transportasi untuk ke fasyankes jarang/susah/mahal 2
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes) tidak aktif 5
Ketidaklengkapan sarana prasarana (tensimeter) di UKBM (Posyandu
Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes)
5
Faktor lain; Kebijakan
Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat terkait fasilitas umum untuk
melakukan aktivitas fisik/olahraga
5
Contoh: Rekapitulasi Hasil SMD
Keterangan:
R = Rumah
4. Mendampingi Pembuatan Rekapitulasi
Hasil SMD dan Peta Desa
15. 5. Mendampingi Kader/Toma dalam Penyiapan Bahan dan
Rencana Pelaksanaan MMD
Selanjutnya, tim NS mendampingi kader menyiapkan bahan
dan menyusun rencana pelaksanaan Musyawarah
Masyarakat Desa (MMD).
Hasil SMD akan disampaikan oleh Kepala Desa dalam
MMD.
Bahan disusun berdasarkan matriks rekapitulasi SMD
dengan penambahan kolom untuk penentuan ranking
prioritas penanganan masalah kesehatan.
16. Faktor Penyebab / Faktor Risiko R1 R2 R3 R4 R5 Dst Jumlah Ranking
Perilaku
Tidak melakukan cek tekanan darah secara teratur 4
Tidak minum obat secara teratur 4
Kurang berolahraga 4
Merokok 4
Non-PL / Lingkungan
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu
PTM/Poskesdes) tidak aktif
5
Ketidaklengkapan sarana prasarana (tensimeter) di
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu
PTM/Poskesdes)
5
Faktor lain; Kebijakan
Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat terkait
fasilitas umum untuk melakukan aktivitas fisik/olahraga
5
Matriks Bahan Penentuan Prioritas
17. Waktu Kegiatan Pelaksana Alat dan Bahan Peran Kader PJ
08.00 –
08.10
Pembukaan Kepala Desa Draft sambutan Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan
08.10 –
08.30
Penyampaian hasil
SMD
Kepala Desa Flipchart /
Laporan hasil
SMD
Menyiapkan peta dan tabel rekapitulasi
hasil SMD
08.30 –
09.00
Penentuan
prioritas
penanganan
masalah
Kepala Desa Flipchart, spidol Mencatat dan merekap hasil diskusi
penentuan prioritas penanganan masalah
Penentuan
kegiatan dalam
rangka mengatasi
masalah
Kepala Desa Flipchart, spidol,
matriks rencana
kegiatan
Mencatat dan merekap hasil diskusi
penentuan kegiatan dalam mengatasi
masalah
Penutup Kepala Desa
Tim NS mendampingi penyusunan rencana pelaksanaan MMD yang disusun berupa
rancangan rundown acara MMD dan skenario peran kader/toma/toga.
• Tanggal :
• Tempat Pelaksanaan :
• Peserta yang diundang :
19. Pengertian
Pertemuan perwakilan warga desa untuk
membahas hasil SMD, membangun mufakat untuk
melakukan upaya penanggulangan masalah
kesehatan yang diperoleh dari SMD, menyusun
rencana kegiatan, menetapkan mekanisme dan
pengorganisasian pelaksanaan kegiatan
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
20. Tujuan
• Mengenali dan meyakini adanya masalah di wilayah
• Memahami kemungkinan terjadinya masalah kesehatan
dengan ditemukannya faktor risiko penyebab penyakit di
wilayahnya
• Memahami adanya potensi masyarakat untuk dapat
mengantisipasi/mengatasi masalah kesehatan
• Menyepakati upaya menanggulangi masalah kesehatan
melalui berbagai upaya pencegahan
• Menyusun rencana kerja, termasuk pengorganisasian,
mekanisme dan sumber daya untuk menanggulangi
masalah
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
21. Sasaran
Pemimpin formal dan informal, LKMD, Pemuka
masyarakat, desa/RW/RKDusun/Dukuh, wakil
pemuka masyarakat masyarakat, LSM, donator,
tokoh agama, petugas kesehatan, lintas sektor di
tingkat desa dan/atau kecamatan, organisasi, dll.
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
23. Langkah-langkah Pelaksanaan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
1. Pembukaan
Kepala Desa memberikan sambutan, menyampaikan maksud dan tujuan
pelaksanaan MMD sekaligus membuka acara MMD.
2. Penyampaian Hasil SMD
Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan SMD.
Faktor Penyebab / Faktor Risiko R1 R2 R3 R4 R5 Dst Jumlah
Perilaku
Tidak melakukan cek tekanan darah secara teratur 4
Tidak minum obat secara teratur 4
Non-PL / Lingkungan
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes)
tidak aktif
5
Ketidaklengkapan sarana prasarana (tensimeter) di
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes)
5
Faktor lain; Kebijakan
Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat terkait 5
24. Langkah-langkah Pelaksanaan
Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
3. Penentuan Prioritas Penanganan Masalah
• Kepala Desa memandu musyawarah desa dalam menentukan
prioritas penyebab masalah kesehatan yang ditemukan di
masyarakat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti bersama
masyarakat.
• Penentuan prioritas penanganan masalah dapat dilakukan dengan
me-ranking penyebab-penyebab masalah sesuai hasil SMD.
• Kader berperan dalam merekapitulasi hasil diskusi penentuan
prioritas penyebab masalah kesehatan
25. Faktor Penyebab / Faktor Risiko R1 R2 R3 R4 R5 Dst Jumlah Ranking
Perilaku
Tidak melakukan cek tekanan darah secara
teratur
4
Tidak minum obat secara teratur 4
Kurang berolahraga 4
Merokok 4
Non-PL / Lingkungan
UKBM (Posyandu Lansia/Posbindu
PTM/Poskesdes) tidak aktif
5
Ketidaklengkapan sarana prasarana
(tensimeter) di UKBM (Posyandu
Lansia/Posbindu PTM/Poskesdes)
5
Faktor lain; Kebijakan
Kurangnya dukungan dari pemerintah setempat
terkait fasilitas umum untuk melakukan aktivitas
fisik/olahraga
5
Matriks Penentuan Prioritas
26. • Kepala Desa memandu diskusi untuk menentukan kegiatan yang akan
disepakati bersama dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di wilayah
setempat.
• Kegiatan yang dimaksud juga mencakup tujuan dan sasaran,
penanggungjawab, pihak yang terlibat, jadwal kegiatan, serta sumber dana
yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan.
• Selama musyawarah, kader berperan dalam mengisi matriks penyusunan
rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa.
4. Penentuan Kegiatan Dalam Rangka Mengatasi Masalah
Kegiatan Tujuan Sasaran Penanggung
jawab
Petugas
yang
terlibat
Dana Jadual
Kegiatan
Keterangan
Matriks Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Mengatasi Masalah Kesehatan
27. • Kepala Desa memandu diskusi untuk menentukan kegiatan yang akan
disepakati bersama dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di wilayah
setempat.
• Kegiatan yang dimaksud juga mencakup tujuan dan sasaran,
penanggungjawab, pihak yang terlibat, jadwal kegiatan, serta sumber dana
yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan.
• Selama musyawarah, kader berperan dalam mengisi matriks penyusunan
rencana kegiatan berdasarkan hasil musyawarah desa.
4. Penentuan Kegiatan Dalam Rangka Mengatasi Masalah
Kegiatan Tujuan Sasaran Penanggung
jawab
Petugas
yang
terlibat
Dana Jadual
Kegiatan
Keterangan
Matriks Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Mengatasi Masalah Kesehatan
28. 5. Penutup
Kepala Desa menyampaikan kesimpulan dan kesepakatan
hasil MMD, lalu menutup MMD.
29. Poin Penting Dalam MMD
Pemandu MMD menguasi hasil rekapitulasi SMD
Potensi desa yang mendukung
Keberlanjutan kegiatan
Rencana Tindak Lanjut sesuai format
30. Pasca-MMD, kader menyusun laporan hasil MMD untuk
ditindaklanjuti sesuai matriks penyusunan rencana
kegiatan.
Menyusun Laporan Hasil MMD
32. Pelaksanaan PKL Penyuluhan Dalam Gedung
Lokasi PKL: Posyandu/Balai Warga di 7 puskesmas
Tanggal PKL: 25 Mei 2021
Waktu Pelaksanaan : 10.00 – 12.00 WIB
Seminar PKL: 15.15 – 16.30 WIB
Materi Penyuluhan: Hasil PKL Keluarga Sehat
Metode: penyuluhan kelompok
Sarana/prasarana: media penyuluhan (flipchart), pengeras
suara/mic
33. Langkah-Langkah Persiapan Penyuluhan
Menentukan topik berdasarkan hasil identifikasi masalah (hasil PKL
Keluarga Sehat
Menentukan sasaran penyuluhan
Menentukan metode penyuluhan yang sesuai dengan jumlah sasaran
penyuluhan
Menyiapkan materi penyuluhan berdasarkan hasil analisis masalah
kesehatan puskesmas (dengan outline 5 W +1 H)
Menyiapkan media penyuluhan (Flipchart, lembar balik, leaflet, bahan
presentasi, dsb)
Menyiapkan tempat/lokasi penyuluhan, bekerja sama dengan pihak
Puskesmas dan pihak lainnya
Menyiapkan alat bantu dan sarana lainnya yang mendukung
pelaksanaan penyuluhan (laptop, LCD proyektor, wireless/pengeras
34. DRAFT MEDIA PENYULUHAN PROMOSI
KESEHATAN DALAM GEDUNG
1 tema (sesuai hasil identifikasi
masalah kesehatan di puskesmas)
Materi penyuluhan dapat disusun
dengan outline 5W + 1 H
Bahasa dan pesan sederhana dan
mudah dimengerti
Didukung dengan gambar/visual
35. Semua peserta NS mengikuti Seminar hasil PKL
Waktu untuk penulisan laporan dan pemberian
umpan balik pelaksanaan PKL dilakukan di kelas
secara bersamaan
Tim NS diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pengalaman pelaksanaan PKL
termasuk hasil dan permasalahan yang dihadapi.
Fasilitator/ Tim Pendamping memberikan umpan
balik atau tanggapan.
Seminar Hasil Praktik Kerja Lapangan
36. Outline Seminar Hasil PKL
BAB I : PENDAHULUAN ( gabungan)
A. Latar belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Waktu dan Tempat
BAB II : PROSES KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN
BAB III : HASIL KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN
A. Hal-hal yang positif
B. Hambatan/ permasalahan serta upaya mengatasinya
C. Tindak lanjut
D. Usul dan saran
BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI