SlideShare a Scribd company logo
TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA – (RPJM DESA)
IAZ
RPJMDESA
adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
NO RPJMDesa sebelum UU/6/2014 RPJMDesa sesudah UU/6/2014
1. Mengacu pada UU/32/2004 tentang
pemda
Mengacu UU/6/2014 tentang
Desa
2. Mengacu pada PP 72/2005 tentang
Desa
Mengacu pada PP43/2014
Peraturan Pelaksanaan UU
No.6/2014 ttg Desa
3. Mengacu pada Permendagri 66
/2007 Perencanaa Pemb. Desa.
Mengacu pada Permendagri
114/2014 dan Permendes 5/2015
4. Proses penyusunan melalui
musrenbangdes
Proses penyusunan melalui
Musdes dan Musrenbangdes
5. Jangka waktu 5 th Jangka Waktu 6 th
6. Tidak terbagi dalam bidang &
kegiatan
Terbagi dalam bidang dan
kegiatan. meliputi bidang:
-Penyelenggaraan Pemdes
-Pembangunan Desa
-Pembinaan Kemastarakatan
- Pemberdayaan Masyarakat
-Tak terduga
7. RKP ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa
RKP Ditetapkan dengan Peraturan
Desa
• Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
monitoring dan evaluasi
• Mewujudkan perencanaan pembangunan yangsesuai kebutuhan dan
keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
• Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan,
• Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan),
• Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam
pembangunan
• Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.
TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RPJM DESA:
LEMBAR DAFTAR BAHAN PENDUKUNG
PENYUSUNAN RPJMDESA
 Visi misi Kepala Desa
 Profil Desa
 Arah kebijakan perencanaan pembangunan
Kab/Kota
 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan desa dari dusun.
 RPJM Desa yang lama
 Data lain yang relevan dengan potensi dan
permasalahan desa (peta desa, kalender musim,
kelembagaan dan lain-lain)
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VII KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX PENUTUP
SISTEMATIKA RPJM DESA
PENYUSUNAN RPJMDES
 pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 penyelarasan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota;
 pengkajian keadaan Desa;
 penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui musyawarah Desa;
 penyusunan rancangan RPJM Desa;
 penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa; dan
 penetapan RPJM Desa.
1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. Tim Penyusun RPJM desa terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku
sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
1. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang.
2. Tim penyusun harus mengikutsertakan perempuan.
3. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
4. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
 rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota;
 rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota;
dan
 rencana pembangunan kawasan perdesaan.
 Agenda PKD
Penyelarasan data desa;
Penggalian gagasan masyarakat;
Penyusunan laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.
 Pengkajian Keadaan Desa adalah proses
penggalian dan pengumpulan data mengenai
keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi,
dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak
kembali sejarah desanya misalnya berkait dengan asal usul
terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa
termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang
pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa.
1.SEJARAH DESA
Dengan Sketsa desa diajak mengenal secara lebih
mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non
fisik dengan cara membuat sketsa atau gambar desa.
Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan citra geografis
desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi,
pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik
antar dusun.
2.Gambar/Sketsa Desa untuk Pemetaan
Potensi Alam
Teknik ini membekali masyarakat dengan
kemampuan membuat kalender kegiatan dalam
rentang waktu setahun (januari s/d Desember)
yang bersifat musimanSalah satu manfaat
kalender musim adalah desa dapat mengetahui
kapan waktu yang tepat untuk
menyelenggarakan musyawarah desa sehingga
partisipasi warga lebih optimal.
3.Kalender Musim
Teknik ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis
organisasi (formal maupun informal) yang berperan dalam
berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian
digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi
dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam
upaya-upaya pembangunan desa. Lembaga yang dikaji
meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk
Lembaga Swadaya Masyarakat) dan orang-orang yang
berpengaruh.
4.DIAGRAM KELEMBAGAAN
LAPORAN DESA KEADAAN DESA
1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program kab/kota yang
masuk desa
3. Data rencana program kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan desa
Dituangkan dalam beritaacara
• Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi
Musdus - Pengkajian Keadaan
Desa
 Identifikasi masalah & potensi tingkat dusun & sektoral
 Membuat sketsa dusun/desa, kalender musim, profile
dusun (kemiskinan, kesehatan dll)
 Pemilihan delegasi dusun & sektoral
Musdes
 Pengelompokan masalah misalnya berdasarkan isu
pengembangan wilayah (infrastruktur), ekonomi,
sosial danbudaya.
 Penentuan peringkat/prioritisasi masalah sehingga
ditemukan prioritas program.
 Penyusunan draft visi dan misi desa.
 Penyusunan matrik kegiatan 6 tahunan berdasar skala
desa dan skala kabupaten.
Persiapan dan Penyelarasan
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
 Pemaparan umum RPJMDesa & RKP Desa dan proses
perencanaan partisipatif
 Penjelasan tentang hak-hak dasar masyararakat
 Pembentukan tim/pokja perencanaan desa termasuk
fasilitator, narasumber serta calon peserta yang akan
diundang dalam musdus/ musdes
Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa
(RPJM Desa)
 Pembahasan dan penyepakatan visi dan misi desa.
 Pembahasan matrik program/kegiatan prioritas enam
tahunan.
 Pembahasan draft raperdes dan penandatanganan
berita acara.
 Memilih delegasi forum musrenbangdesa.
Tahapan musyawarah RPJM Desa:
1. Tim penyusun RPJM desa menyusun Rancangan
RPJMDesa
2. Rancangan RPJMDesa ditungkan dalam format
3. Tim membuat berita acara hasil penyusunan
dilampiri dokumen Rancangan RPJMdesa
disampaikan kades
4. Kades memeriksa rancangan RPJMDesa
5. Tim memperbaiki rancangan RPJMDesa
6. Dalam Hal kades setuju diadakan Musrenbangdesa
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau
a. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA
RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : ………………..
DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
KABUPATEN :…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
PROVINSI :………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
No
Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi
(RT/RW
/ Dusun)
Prakiraan
Volume
Sasaran/
Manfaat
Waktu Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan
Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang
Sub
Bidang
Jenis
Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola
Kerjasama
Antar Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 1
2
Pembangunan
Desa
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 2
3
Pembinaan
Kemasyarakatan
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 3
4
Pemberdayaan
Masyarakat
a.
b.
c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
………………., Tanggal, …, …, ….
Mengetahui: Disusun oleh:
Kepala
Desa,
Tim Penyusun RPJM Desa
(.................) (............................)
Format Rancangan RPJM Desa
◦ penetapan dan penegasan batas Desa;
◦ pendataan Desa;
◦ penyusunan tata ruang Desa;
◦ penyelenggaraan musyawarah Desa;
◦ pengelolaan informasi Desa;
◦ penyelenggaraan perencanaan Desa;
◦ penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
◦ penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
◦ pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
◦ kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Bidang-Bidang Dalam RPJM Desa
1.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
antara lain:
2.Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara
lain:
•a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur
dan lingkungan Desa antara lain:
•tambatan perahu;
•jalan pemukiman;
•jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
•pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
•lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
•infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 air bersih berskala Desa;
 sanitasi lingkungan;
 pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan:
taman bacaan masyarakat;
pendidikan anak usia dini;
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain:
pasar Desa;
pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;
penggilingan padi;
lumbung Desa;
pembukaan lahan pertanian;
pengelolaan usaha hutan Desa;
kolam ikan dan pembenihan ikan;
kapal penangkap ikan;
cold storage (gudang pendingin);
tempat pelelangan ikan;
tambak garam;
kandang ternak;
instalasi biogas;
mesin pakan ternak;
sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 penghijauan;
 pembuatan terasering;
 pemeliharaan hutan bakau;
 perlindungan mata air;
 pembersihan daerah aliran sungai;
 perlindungan terumbu karang; dan
 kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
e.pelestarian lingkungan hidup antara lain
 pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 pembinaan kerukunan umat beragama;
 pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 pembinaan lembaga adat;
 pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan
 kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 pelatihan teknologi tepat guna;
 pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 kelompok usaha ekonomi produktif;
 kelompok perempuan,
 kelompok tani,
 kelompok masyarakat miskin,
 kelompok nelayan,
 kelompok pengrajin,
 kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 kelompok pemuda;dan
 kelompok lain sesuai kondisi Desa.
4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
antara lain:
Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx

More Related Content

Similar to Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx

Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Anueiy Kaizen
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Andy Susanto
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
AndiQuKhaMappatoba
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
malasyarifuddin1
 
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
ArisMali
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
ZayGawoh
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
Umi Arifah
 
Workshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulWorkshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulSyakranil Arfa
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Teguh Kristyanto
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Formasi Org
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
Umi Arifah
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
M Handoko
 
BT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.pptBT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.ppt
LucyHariany
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
Ahmad Yani Lahati Ahyan
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012irhaman
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
A Harisman
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
M Handoko
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
KecamatanRanaMese
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
Warnet Raha
 

Similar to Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx (20)

Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
 
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas PolriCheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
Cheklist pengawasan Dana Desa oleh Bhabinkamtibmas Polri
 
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptKONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.ppt
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptxPerencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
Perencanaa Pembangunan Desa 2.pptx
 
01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx01. RPJM Desa.ppsx
01. RPJM Desa.ppsx
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Workshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulWorkshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbul
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-newSesi 5 yusuf rkp desa-new
Sesi 5 yusuf rkp desa-new
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
BT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.pptBT RKP Desa.ppt
BT RKP Desa.ppt
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptxRKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
RKP Desa Berbasis IDM dan SDGs Desa (1).pptx
 
Surat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desaSurat keputusan kepala desa
Surat keputusan kepala desa
 
Dokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondoDokumen desa bone tondo
Dokumen desa bone tondo
 

Recently uploaded

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 

Recently uploaded (16)

Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 

Teknis Penyusunan RPJMDesa.pptx

  • 1. TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA – (RPJM DESA) IAZ
  • 2. RPJMDESA adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  • 3. NO RPJMDesa sebelum UU/6/2014 RPJMDesa sesudah UU/6/2014 1. Mengacu pada UU/32/2004 tentang pemda Mengacu UU/6/2014 tentang Desa 2. Mengacu pada PP 72/2005 tentang Desa Mengacu pada PP43/2014 Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 ttg Desa 3. Mengacu pada Permendagri 66 /2007 Perencanaa Pemb. Desa. Mengacu pada Permendagri 114/2014 dan Permendes 5/2015 4. Proses penyusunan melalui musrenbangdes Proses penyusunan melalui Musdes dan Musrenbangdes 5. Jangka waktu 5 th Jangka Waktu 6 th 6. Tidak terbagi dalam bidang & kegiatan Terbagi dalam bidang dan kegiatan. meliputi bidang: -Penyelenggaraan Pemdes -Pembangunan Desa -Pembinaan Kemastarakatan - Pemberdayaan Masyarakat -Tak terduga 7. RKP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa RKP Ditetapkan dengan Peraturan Desa
  • 4. • Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi • Mewujudkan perencanaan pembangunan yangsesuai kebutuhan dan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, • Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan, • Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan), • Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan • Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RPJM DESA:
  • 5. LEMBAR DAFTAR BAHAN PENDUKUNG PENYUSUNAN RPJMDESA  Visi misi Kepala Desa  Profil Desa  Arah kebijakan perencanaan pembangunan Kab/Kota  Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun.  RPJM Desa yang lama  Data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa (peta desa, kalender musim, kelembagaan dan lain-lain)
  • 6. BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA BAB III VISI DAN MISI BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA BAB VII KEBIJAKAN UMUM BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BAB IX PENUTUP SISTEMATIKA RPJM DESA
  • 7. PENYUSUNAN RPJMDES  pembentukan tim penyusun RPJM Desa;  penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota;  pengkajian keadaan Desa;  penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;  penyusunan rancangan RPJM Desa;  penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan  penetapan RPJM Desa.
  • 8. 1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 2. Tim Penyusun RPJM desa terdiri dari: a. kepala Desa selaku pembina; b. sekretaris Desa selaku ketua; c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
  • 9. 1. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 2. Tim penyusun harus mengikutsertakan perempuan. 3. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 4. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota; b. pengkajian keadaan Desa; c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
  • 10. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA  rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;  rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;  rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;  rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan  rencana pembangunan kawasan perdesaan.
  • 11.  Agenda PKD Penyelarasan data desa; Penggalian gagasan masyarakat; Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.  Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. PENGKAJIAN KEADAAN DESA
  • 12. Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak kembali sejarah desanya misalnya berkait dengan asal usul terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa. 1.SEJARAH DESA
  • 13. Dengan Sketsa desa diajak mengenal secara lebih mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non fisik dengan cara membuat sketsa atau gambar desa. Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan citra geografis desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik antar dusun. 2.Gambar/Sketsa Desa untuk Pemetaan Potensi Alam
  • 14.
  • 15. Teknik ini membekali masyarakat dengan kemampuan membuat kalender kegiatan dalam rentang waktu setahun (januari s/d Desember) yang bersifat musimanSalah satu manfaat kalender musim adalah desa dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan musyawarah desa sehingga partisipasi warga lebih optimal. 3.Kalender Musim
  • 16. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis organisasi (formal maupun informal) yang berperan dalam berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam upaya-upaya pembangunan desa. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat) dan orang-orang yang berpengaruh. 4.DIAGRAM KELEMBAGAAN
  • 17.
  • 18. LAPORAN DESA KEADAAN DESA 1. Data desa yang sudah diselaraskan 2. Data rencana program kab/kota yang masuk desa 3. Data rencana program kawasan perdesaan 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa Dituangkan dalam beritaacara
  • 19. • Sosialisasi & pembentukan Pokja / tim Perencanaan Desa • Penguatan Kapasitas Pokja/ tim Perencanaan Desa • Penyusunan Road Map (schedulle penys RPJMDesa • Identifikasi Kebutuhan Data Sekunder Desa • Sosialisasi Jadwal ke masing- masing Dusun Penggalian potensi aset desa dan assessment permasalahan dasar masyarakat (integrasi dari data sekunder dan primer • Pengelompok an Masalah • Skoring masalah • Perumusan issu strategis berbasis pengelompok kan Penyusunan Sejarah & legenda Desa • masalah • Visi – Misi Desa • Prioritas Kebijakan Desa • Program & Kegiatan Indikatif • Pembahasan dan penetapan Raperdes RPJMDesame njadi Perdes dan ditanda tangani Kepala Desa dan BPD Musdus Rancangan Akhir RPJMDesa •Rumusan issu prioritas berdasar potensi aset dan masalahak dasar •Visi & Misi •Arah Pemb •Arah Kebijakan Keuangan Desa •Tahapan & prioritas • Perdes RPJMDesa • Laporan Bupati melalui Camat Persiapan Musdes Perencanaan Musryawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sosialisasi
  • 20. Musdus - Pengkajian Keadaan Desa  Identifikasi masalah & potensi tingkat dusun & sektoral  Membuat sketsa dusun/desa, kalender musim, profile dusun (kemiskinan, kesehatan dll)  Pemilihan delegasi dusun & sektoral Musdes  Pengelompokan masalah misalnya berdasarkan isu pengembangan wilayah (infrastruktur), ekonomi, sosial danbudaya.  Penentuan peringkat/prioritisasi masalah sehingga ditemukan prioritas program.  Penyusunan draft visi dan misi desa.  Penyusunan matrik kegiatan 6 tahunan berdasar skala desa dan skala kabupaten. Persiapan dan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota  Pemaparan umum RPJMDesa & RKP Desa dan proses perencanaan partisipatif  Penjelasan tentang hak-hak dasar masyararakat  Pembentukan tim/pokja perencanaan desa termasuk fasilitator, narasumber serta calon peserta yang akan diundang dalam musdus/ musdes Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa)  Pembahasan dan penyepakatan visi dan misi desa.  Pembahasan matrik program/kegiatan prioritas enam tahunan.  Pembahasan draft raperdes dan penandatanganan berita acara.  Memilih delegasi forum musrenbangdesa. Tahapan musyawarah RPJM Desa:
  • 21. 1. Tim penyusun RPJM desa menyusun Rancangan RPJMDesa 2. Rancangan RPJMDesa ditungkan dalam format 3. Tim membuat berita acara hasil penyusunan dilampiri dokumen Rancangan RPJMdesa disampaikan kades 4. Kades memeriksa rancangan RPJMDesa 5. Tim memperbaiki rancangan RPJMDesa 6. Dalam Hal kades setuju diadakan Musrenbangdesa
  • 22. a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau a. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA
  • 23. RANCANGAN RPJM DESA TAHUN : ……………….. DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… KABUPATEN :…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… PROVINSI :………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW / Dusun) Prakiraan Volume Sasaran/ Manfaat Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. b. c. Jumlah Per Bidang 1 2 Pembangunan Desa a. b. c. Jumlah Per Bidang 2 3 Pembinaan Kemasyarakatan a. b. c. Jumlah Per Bidang 3 4 Pemberdayaan Masyarakat a. b. c. d. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL ………………., Tanggal, …, …, …. Mengetahui: Disusun oleh: Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa (.................) (............................) Format Rancangan RPJM Desa
  • 24. ◦ penetapan dan penegasan batas Desa; ◦ pendataan Desa; ◦ penyusunan tata ruang Desa; ◦ penyelenggaraan musyawarah Desa; ◦ pengelolaan informasi Desa; ◦ penyelenggaraan perencanaan Desa; ◦ penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; ◦ penyelenggaraan kerjasama antar Desa; ◦ pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan ◦ kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Bidang-Bidang Dalam RPJM Desa 1.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
  • 25. 2.Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain: •a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: •tambatan perahu; •jalan pemukiman; •jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; •pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; •lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan •infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  • 26.  air bersih berskala Desa;  sanitasi lingkungan;  pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan  sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan:
  • 27. taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  • 28. pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
  • 29.  penghijauan;  pembuatan terasering;  pemeliharaan hutan bakau;  perlindungan mata air;  pembersihan daerah aliran sungai;  perlindungan terumbu karang; dan  kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. e.pelestarian lingkungan hidup antara lain
  • 30.  pembinaan lembaga kemasyarakatan;  penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;  pembinaan kerukunan umat beragama;  pengadaan sarana dan prasarana olah raga;  pembinaan lembaga adat;  pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan  kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
  • 31.  pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;  pelatihan teknologi tepat guna;  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;  peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:  kader pemberdayaan masyarakat Desa;  kelompok usaha ekonomi produktif;  kelompok perempuan,  kelompok tani,  kelompok masyarakat miskin,  kelompok nelayan,  kelompok pengrajin,  kelompok pemerhati dan perlindungan anak,  kelompok pemuda;dan  kelompok lain sesuai kondisi Desa. 4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: