Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penanganan korban bencana, konsep risiko bencana, dan manajemen penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
2. Risiko bencana didefinisikan sebagai fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.
3. Pada tahap pra-bencana, mitig
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Materi ini membahas tentang perencanaan operasi darurat bencana untuk menangani bencana alam seperti letusan gunung berapi.
2. Dokumen ini menjelaskan konsep penanganan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, selama bencana, hingga pemulihan.
3. Kasus contoh diberikan tentang letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang mengakibatkan ker
Dokumen tersebut membahas sistem nasional pengelolaan bencana di Indonesia, yang mencakup konsep dasar, kondisi pengelolaan saat ini, dan visi sistem pada tahun 2035. Sistem ini bertujuan mengurangi risiko bencana melalui mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Visi sistem pada 2035 adalah mengintegrasikan peringatan dini dan informasi bencana serta
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Materi ini membahas tentang perencanaan operasi darurat bencana untuk menangani bencana alam seperti letusan gunung berapi.
2. Dokumen ini menjelaskan konsep penanganan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, selama bencana, hingga pemulihan.
3. Kasus contoh diberikan tentang letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang mengakibatkan ker
Dokumen tersebut membahas sistem nasional pengelolaan bencana di Indonesia, yang mencakup konsep dasar, kondisi pengelolaan saat ini, dan visi sistem pada tahun 2035. Sistem ini bertujuan mengurangi risiko bencana melalui mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan dengan melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Visi sistem pada 2035 adalah mengintegrasikan peringatan dini dan informasi bencana serta
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan bencana mulai dari dasar hukum, konsep, jenis bencana, komponen kesiapsiagaan, hingga perencanaan yang dibuat untuk penanggulangan bencana.
2. Ada empat jenis perencanaan yang dibuat yaitu rencana penanggulangan bencana, rencana siaga, rencana operasi tanggap darurat, dan rencana pemulihan.
3. Langkah-langk
Perka bnpb 9 2008 protap tim reaksi cepat bnpbHayatudin Thok
Dokumen ini mengatur tentang prosedur tetap tim reaksi cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani darurat bencana, mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas tim tersebut.
Peranan Standardisasi dalam membangun Sistem Peringatan Dini BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas tentang peranan standardisasi dalam membangun sistem peringatan dini bencana di Indonesia. SNI 8840-1:2019 dan SNI 8841-2:2020 memberikan panduan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui penerapan sistem peringatan dini yang meliputi pengetahuan risiko, diseminasi informasi, pemantauan, kemampuan merespon, dan komitmen jangka panjang. Standardisasi diharapkan dapat men
Persiapan Pemerintah Dalam Membangun Resiliensi BencanaInstansi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pemerintah mempersiapkan penanggulangan bencana dengan merencanakan kerangka hukum dan kelembagaan serta meningkatkan investasi untuk kesiapsiagaan. Standardisasi nasional diperlukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, mulai dari sumber dana, penggunaan dana pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Sumber dana berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan dana kontinjensi, siap pakai, dan bantuan sosial. Penggunaan dana disesuaikan dengan tahapannya, di antaranya
Mempersiapkan Daerah Menghadapi Bencana dengan Menerapkan SNIInstansi
Dokumen ini membahas tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi bencana. SNI merupakan acuan yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan kelurahan seperti yang diatur dalam SNI 8357 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai SNI terkait penanggulangan bencana seperti sistem peringatan d
Implementasi Manajemen Kebencanaan Dalam Memperkuat Daerah Menghadapi BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas implementasi standar nasional Indonesia (SNI) terkait manajemen kebencanaan dalam memperkuat daerah untuk menghadapi bencana. Beberapa SNI yang dijelaskan antara lain SNI tentang desa dan kelurahan tangguh bencana, manajemen pelatihan penanggulangan bencana, dan manajemen kesiapsiagaan untuk bahaya tsunami dan erupsi gunung api. Dokumen ini juga membahas contoh penerapan SNI tersebut
Dokumen tersebut membahas sistem informasi penanggulangan bencana di Indonesia. Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi gunung api karena faktor geografi dan geologinya. Dokumen menjelaskan situasi bencana di Indonesia dan peraturan yang menjadi landasan sistem penanggulangan bencana. Sistem informasi BNPB digambarkan sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan non-pemer
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008JalinKrakatau
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia, meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Lembaga tersebut diwajibkan menyusun proposal, nota kesepahaman, dan rencana kerja bersama BNPB dan instansi terkait sebelum berperan serta, kecuali dalam keadaan darurat. Mereka juga harus melaporkan ke
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen bencana bidang kesehatan di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian bencana alam dan buatan, dampaknya terhadap kesehatan, serta langkah-langkah penanggulangannya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang potensi bencana pesisir di Indonesia serta upaya mitigasi bencana. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian mitigasi, langkah-langkah mitigasi bencana yang meliputi mitigasi, perencanaan, tanggap darurat, dan pemulihan, serta jenis-jenis bencana seperti banjir, tsunami, dan gempa bumi beserta cara-cara mitigasinya.
1. Dokumen tersebut membahas tentang manajemen penanggulangan bencana mulai dari dasar hukum, konsep, jenis bencana, komponen kesiapsiagaan, hingga perencanaan yang dibuat untuk penanggulangan bencana.
2. Ada empat jenis perencanaan yang dibuat yaitu rencana penanggulangan bencana, rencana siaga, rencana operasi tanggap darurat, dan rencana pemulihan.
3. Langkah-langk
Perka bnpb 9 2008 protap tim reaksi cepat bnpbHayatudin Thok
Dokumen ini mengatur tentang prosedur tetap tim reaksi cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani darurat bencana, mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran tugas tim tersebut.
Peranan Standardisasi dalam membangun Sistem Peringatan Dini BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas tentang peranan standardisasi dalam membangun sistem peringatan dini bencana di Indonesia. SNI 8840-1:2019 dan SNI 8841-2:2020 memberikan panduan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui penerapan sistem peringatan dini yang meliputi pengetahuan risiko, diseminasi informasi, pemantauan, kemampuan merespon, dan komitmen jangka panjang. Standardisasi diharapkan dapat men
Persiapan Pemerintah Dalam Membangun Resiliensi BencanaInstansi
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pemerintah mempersiapkan penanggulangan bencana dengan merencanakan kerangka hukum dan kelembagaan serta meningkatkan investasi untuk kesiapsiagaan. Standardisasi nasional diperlukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, mulai dari sumber dana, penggunaan dana pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pasca-bencana. Sumber dana berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat. Pemerintah menyediakan dana kontinjensi, siap pakai, dan bantuan sosial. Penggunaan dana disesuaikan dengan tahapannya, di antaranya
Mempersiapkan Daerah Menghadapi Bencana dengan Menerapkan SNIInstansi
Dokumen ini membahas tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mempersiapkan daerah dalam menghadapi bencana. SNI merupakan acuan yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat desa dan kelurahan seperti yang diatur dalam SNI 8357 tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai SNI terkait penanggulangan bencana seperti sistem peringatan d
Implementasi Manajemen Kebencanaan Dalam Memperkuat Daerah Menghadapi BencanaInstansi
Dokumen tersebut membahas implementasi standar nasional Indonesia (SNI) terkait manajemen kebencanaan dalam memperkuat daerah untuk menghadapi bencana. Beberapa SNI yang dijelaskan antara lain SNI tentang desa dan kelurahan tangguh bencana, manajemen pelatihan penanggulangan bencana, dan manajemen kesiapsiagaan untuk bahaya tsunami dan erupsi gunung api. Dokumen ini juga membahas contoh penerapan SNI tersebut
Dokumen tersebut membahas sistem informasi penanggulangan bencana di Indonesia. Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan erupsi gunung api karena faktor geografi dan geologinya. Dokumen menjelaskan situasi bencana di Indonesia dan peraturan yang menjadi landasan sistem penanggulangan bencana. Sistem informasi BNPB digambarkan sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan non-pemer
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008JalinKrakatau
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia, meliputi kegiatan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Lembaga tersebut diwajibkan menyusun proposal, nota kesepahaman, dan rencana kerja bersama BNPB dan instansi terkait sebelum berperan serta, kecuali dalam keadaan darurat. Mereka juga harus melaporkan ke
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen bencana bidang kesehatan di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian bencana alam dan buatan, dampaknya terhadap kesehatan, serta langkah-langkah penanggulangannya meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan rekonstruksi.
Dokumen tersebut membahas tentang potensi bencana pesisir di Indonesia serta upaya mitigasi bencana. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian mitigasi, langkah-langkah mitigasi bencana yang meliputi mitigasi, perencanaan, tanggap darurat, dan pemulihan, serta jenis-jenis bencana seperti banjir, tsunami, dan gempa bumi beserta cara-cara mitigasinya.
Tugas 1 Mata Kuliah Mitigasi Bencana Pesisir (3 SKS), Nama : Any Dian Murdiniyati, NIM : 1310190009, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Dokumen tersebut membahas sistem penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Bali rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan longsor. Dokumen tersebut juga menjelaskan kerangka hukum, lembaga, dan program prioritas yang ada untuk mengurangi risiko bencana dan menangani bencana di Bali.
Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana melalui tindakan struktural dan non-struktural. Tindakan struktural meliputi pembangunan infrastruktur seperti bendungan, sedangkan non-struktural meliputi sosialisasi dan regulasi. Tujuannya adalah mengurangi kerugian harta benda dan jiwa akibat bencana.
Modul ini membahas konsep bencana dan penanggulangan bencana yang meliputi pengertian bencana, jenis bencana, faktor-faktor penyebab terjadinya bencana, serta paradigma penanggulangan bencana dari pandangan konvensional hingga pandangan holistik."
Makalah manajemen bencana pada penanganan covid 19 di indonesiaTeuku Maulidin
Makalah ini membahas manajemen bencana dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang definisi bencana dan jenis-jenisnya, definisi manajemen bencana, tahapan dan kegiatan manajemen bencana, serta prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Makalah ini juga membahas langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani penyebaran Covid-19.
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Jepara. Ia menjelaskan ancaman bencana utama di Jepara seperti longsor, banjir, kebakaran, dan gempa bumi serta peran PMI dalam menangani bencana melalui kegiatan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan kegiatan siaga bencana berbasis masyarakat di Jepara.
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Jepara. Ia menjelaskan ancaman bencana utama di Jepara seperti longsor, banjir, kebakaran, dan gempa bumi serta peran PMI dalam menangani bencana melalui kegiatan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan kegiatan siaga bencana berbasis masyarakat di Jepara.
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Jepara. Ia menjelaskan ancaman bencana utama di Jepara seperti longsor, banjir, kebakaran, dan gempa bumi serta peran PMI dalam menangani bencana melalui kegiatan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan kegiatan siaga bencana berbasis masyarakat di Jepara.
Dokumen tersebut membahas tentang mitigasi bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Jepara. Ia menjelaskan ancaman bencana utama di Jepara seperti longsor, banjir, kebakaran, dan gempa bumi serta peran PMI dalam menangani bencana melalui kegiatan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Dokumen ini juga menjelaskan pendekatan kegiatan siaga bencana berbasis masyarakat di Jepara.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas penanggulangan bencana di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2007 yang meliputi gempa bumi, tsunami, dan bencana lainnya beserta permasalahannya.
2. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tanggung jawab pemerintah dan pemda serta kelembagaan penanggulangan benc
Dokumen tersebut merangkum tentang rencana mitigasi bencana yang disusun oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir. Dokumen tersebut menjelaskan definisi bencana dan mitigasi bencana, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan seperti identifikasi daerah rawan bencana, penelitian dampak bencana, dan pembentukan kelompok tanggap darurat di desa.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang bahaya gempa bumi dan tsunami di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana tsunami melalui Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan ruang lingkup dari profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Tulungagung.
Similar to Perencanaan penanganan korban bencana (20)
Dokumen tersebut berisi riwayat jabatan dan pengalaman kerja seseorang beserta materi pelatihan tentang etika tim penilai jabatan fungsional kesehatan. Materi pelatihan mencakup pengertian etika, prinsip-prinsip etika, etika tuntutan organisasi, etika sesama penilai, dan etika dengan pihak yang dinilai.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Pembekalan Nusantara Sehat Batch XVI akan dilaksanakan secara blended learning selama 5 minggu mulai 25 Oktober hingga 2 Desember 2020 dengan jumlah peserta antara 75-100 orang yang akan ditempatkan di 13 lokus. Kegiatannya mencakup pembelajaran daring, klasikal selama 5 hari, dan pelantikan. Protokol kesehatan dan rapid test wajib dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, indikator mutu pelayanan kefarmasian, serta strategi peningkatan penggunaan obat rasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, serta indikator dan target pelayanan kefarmasian.
Dokumen tersebut memberikan tips untuk menjadi fasilitator yang efektif dengan memberdayakan peserta, menyakinkan mereka, bersikap terbuka, fokus, menyadari keterbatasan diri dan orang lain, belajar mengelola waktu, kreatif, membaca situasi, serta menghargai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran fasilitator di setiap jendela model Johari.
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Dokumen tersebut membahas tentang triase, yaitu proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya untuk menentukan prioritas perawatan. Metode triase yang dijelaskan adalah START (Simple Triage And Rapid Treatment) untuk dewasa dan Jump START untuk anak-anak, yang meliputi penilaian nafas, sirkulasi, dan kesadaran untuk menentukan kategori imeres, tertunda, minor, atau harapan. Beberapa contoh kasus juga d
Dokumen ini memberikan panduan tentang pengangkatan dan pemindahan pasien darurat. Terdapat beberapa teknik pemindahan yang dijelaskan, yaitu pemindahan emergensi untuk situasi darurat dan pemindahan non-emergensi untuk situasi yang tidak membahayakan. Dokumen ini juga menjelaskan mekanika tubuh yang tepat untuk mengangkat pasien secara aman serta faktor-faktor penting lainnya dalam proses pengangkatan dan pemindahan pasien.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penatalaksanaan pasien trauma. Peserta akan mempelajari prinsip penatalaksanaan pasien trauma, pengertian perdarahan dan cara menghentikannya, penatalaksanaan berbagai jenis luka dan cedera seperti luka tembus, amputasi, benda menancap, patah tulang, dislokasi, serta cedera kepala dan tulang belakang. Peserta juga akan belajar cara memasang bidai dan menghentikan perdarahan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penilaian awal atau initial assessment yang meliputi penilaian terhadap Airway, Breathing, Circulation, Disability dan Exposure.
2. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah melakukan penilaian awal mulai dari survei primer, sekunder, dan tahapan penilaian.
3. Dokumen tersebut berisi contoh kasus yang dapat digunakan untuk latihan
25 Kecakapan Kader.pptx Puskesmas Kota Ratu Tahun 2024
Perencanaan penanganan korban bencana
1. Perencanaan Penanganan
Korban Bencana
TIM NUSANTARA SEHAT
Gadar Medik Indonesia
www.gadarmedikindonesia.com
Oleh :
Ari Dian Prayoga, S.Kep., Ners
Pelatih/ Instruktur Gadar Medik Indonesia
3. Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu :
1. Menjelaskan Pengertian Bencana
2. Menjelaskan Konsep Risiko Bencana
3. Menerapkan Dokumen Rencana Kontinjensi dan Rencana Operasi Darurat Bencana
12. Pengertian
Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya
korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis
(Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007)
ben.ca.na /bêncana/
1.n sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan
; kecelakaan; bahaya:
(Definisi bencana menurut kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bencana)
13. Konsep
Risiko
Bencana
H x V
R =
C
R = Risiko
H = Hazard (bahaya)
V = Vulnerability (kerentanan masyarakat)
C = Capacity (kemampuan masyarakat mengatasi bencana)
15. Pra
Bencana
• Mitigasi bencana dapat dilakukan
dengan menyiapkan Dokumen Rencana
Kontinjensi.
• kontinjensi merupakan suatu kondisi
yang dapat terjadi, namun belum tentu
pasti terjadi.
• Perencanaan kontinjensi adalah upaya
untuk merencanakan peristiwa yang
kemungkinan terjadi, namun peristiwa itu
belum tentu terjadi. Mengantisipasi
berbagai unsur ketidakpastian, diperlukan
perencanaan untuk mengurangi dampak
yg mungkin terjadi.
(Triutomo et al., 2011)
16.
17.
18.
19.
20.
21. Penugasan :
Aplikasikan Pengisian formulir 9 (Lampiran 21)
Kasus :
Selamat Mencoba
Stay Safe yaa..!
Pada pukul 13.00 WIB dilaporkan telah terjadi bencana badai dan banjir. Akibat bencana ini
diperkirakan desa X membutuhkan bantuan segera. Dari informasi awal, 15 orang meninggal
dunia, 180 orang luka-luka dan sekitar 30 orang dilaporkan belum ditemukan.
Buatlah rencana kebutuhan darurat operasi bencana di formular yang sudah disediakan.
Penugasan dikumpulkan maksimal tanggal 21 Mei 2021
Jam 23.00 WIB
23. UU No. 24 tahun 2007
Triutomo, S., Widjaja, B.W., Sugiharto, R., Siswanto, B., et al. (2011) Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana. 2nd edition.
[Online]. Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Available from: http://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/__
pub/files22304 Panduan_Perencanaan_Kontinjensi.pdf.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bencana.
Puji Lestari1, Eko Teguh Paripurno2, Arif Rianto Budi Nugroho3. 2019. Model Komunikasi Bencana “Table Top Exercise” Dalam Pengurangan
Risiko Bencana.
Pusat Studi Bencana (Psba) Ugm. 2018. Modul Pelatihan Manajemen Posko Tanggap Darurat Bencana.
Https://bnpb.go.id/infografis
Gadar Medik Indonesia. 2019. Buku Panduan Kegawatdaruratan dan Bencana.
Referensi :
Penanganan bencana merupakan Langkah yang komprehensif dan keterkaitan antara pra bencana, saat bencana dan paska bencan. Nah untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut, maka kita perlu mengetahui potensi-potensi bencana yang ada disekitar kita.
Dapat kita lihat ya teman2, bahwa Indonesia ini negara yang beresiko bencana, tidak ada tempat yang tidak berisiko bencan, mulai dari yang sedang, sampai yang tinggi.ini juga salah satu latar belakang kenapa kita harus paham dan bisa mengaplikasikan konsep penanganan bencana.
Teman2 juga bisa melihat daerah tempat tinggalnya saat ini maupun daerah tujuan nanti apakah beresiko sedang atau bersiko tinggi.
Trend nya cenderung naik , walaupun ada penurunan jumlah kejadian di 2018, namun..
Kembali melonjak tinggi di angka 3814 di 2019 yang di 2018 2572.
Berikut infografis dari BNPB periode 1 januari- 1 juli 2020 sudah mencapai 1557.
Di 2020 ini terdapat bencana non alam yaitu epidemi covid-19 yang sampai saat ini kita masih berusaha untuk menanggulanginya’
Ini terkait dengan covid-19 yang menjadi epidemi, tentunya kita sama2 berdoa dan berusaha Bersama sama menanggulangi penyebaran virus ini. Ingat ya, selalu patuhi protocol Kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak
Bahaya (hazard) yaitu suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana (disaster) apabila telah menimbulkan korban dan kerugian.
Kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya.
Jenis-jenis kerentanan :
Kerentanan Fisik seperti Bangunan, Infrastruktur, Konstruksi yang lemah.
Kerentanan Sosia seperti Kemiskinan, Lingkungan, Konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia.
Kerentanan Mental seperti ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya.
Kapasitas (capacity) yaitu kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia (fisik, manusia, keuangan dan lainnya). Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun temurun dari generasi ke generasi.
Resiko bencana (Risk) yaitu potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. , akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan