PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
More Related Content
Similar to Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
1.
2. STRUKTUR POKJA
Di Tingkat Desa/Kelurahan
PENGARAH
Ketua: Kepala Desa/Lurah
Anggota PKK
PELAKSANA
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Bendahara
SEKSI PERUBAHAN PERILAKU
KELUARGA
SEKSI PENYEDIAAN DATA
KELUARGA DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
SEKSI PENINGKATAN CAKUPAN
LAYANAN DAN RUJUKAN PADA
KELUARGA
SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN
KELUARGA DAN MASYARAKAT
Susunan
keanggotaan bidang-
bidang Pokja dapat
menyesuaikan
dengan kebutuhan
dan potensi wilayah.
3. Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi
1. SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
3. SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA 4. SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT
• Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
• Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen
kependudukan
• Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
• Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen
kependudukan
• Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting,
pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan
kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi.
• Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting,
pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
• Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan,
Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
• Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan
air minum serta sanitasi dasar.
• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan
keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan
peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
• Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan
keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar
2. SEKSI PERUBAHAN PERILAKU
• Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan
KIE
• Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku
melalui kegiatan KIE
• Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui
kegiatan KIE
• Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan
perilaku melalui kegiatan KIE
4.
5. •Pemetaan masalah dan potensi merupakan
kegiatan analisa situasi yang dilakukan oleh
Pokja Kampung KB sebagai dasar/acuan dalam
penyusunan rencana kegiatan.
•Pemetaan dapat dilakukan dengan analisa data
danbobservasi lingkungan.
Pemetaan sebagai dasar menentukan Prioritas Intervensi
1. Pemetaan Masalah dan Potensi
6. • SDM (Tenaga Kesehatan, Petugas
lapangan)
• Sarana dan prasarana: Kesehatan
(Puskesmas), Pendidikan, Kesling
(Jaga, MCK)
• Sumber daya anggaran,
• Peraturan/kebijakan,
• Sumber daya Program dan kegiatan
• Jejaring
• Jumlah Penduduk miskin
• Angka kematian Ibu dan anak
• Angka kelahiran pada usia remaja
• Kesertaan KB dan Unmet Need
• Kasus stunting
• Data tingkat Pendidikan (putus sekolah)
• Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan status
pekerjaan
• Data keluarga yang memperoleh bantuan
PKH
1. Pemetaan Masalah dan Potensi
Identifikasi Potensi
Data Kondisi
Kependudukan
7. NO
Masalah Penyebab
Potensi
SDM SDA Jejaring Lain - lain
1 Rendahny
a capaian
MKJP
Takut efek
samping
PPKBD,
sub
PPKBD,
Kader
Posyandu
PKB,
Bidan
Desa/Pus
kes mas
Kegiata
n
Posyan
du,
pengaji
an
rutin
Tidak diberi ijin
oleh suami
2 Banyaknya
kejadian
stunting
Kemiskinan Pendampin
g KPM
Penyuluh KB
Pohon
kelapa
Pendampi
ng PKH
UM
KM
KPM
Pola konsumsi
keluarga
Kader
Dashat
Kader
Posyand
u TPK
Banyak ikan Ahli Gizi
Puskesmas
Dashat
Pos Gizi
1. Pemetaan Masalah dan Potensi
8. • Prioritas disusun berdasarkan tingkat kebutuhan
dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan
yang ingin dicapai.
• Penyusunan prioritas akan memperhatikan
masalah-masalah dasar yang dihadapi maupun
faktor-faktor yang menghambat tercapainya
suatu tujuan
2. Penentuan Prioritas Masalah
9. BERENCANA ITU KEREN
3. Rencana kerja dari masyarakat (RKM)
•Upaya penyepakatan RKM dapat dilakukan pada
pertemuan rakordes/ rakorkel/ rakor kecamatan
•Setelah disepakati selanjutnya di tanda tangani
oleh Ketua Pokja dan di ketehui oleh Kepala
Desa/Lurah
10. RW 1
1. Peningkatan capaian MKJP
•Penyuluhan pilihan kontrasepsi
•KBPP
•Pendampingan
2. Pencegahan new stunting
•KIE tentang pola makan sehat
•Pemberian tablet tambah darah
•Pendampingan KRS
3. Banjir
•jadwal rutin pembersihan
selokan/got
RW 2
1. Penurunan stunting
•Pemberian makanan tambahan bagi bumil, anak
•Pemberian tablet tambah darah
•Pendampingan KRS
•Penerima program PKH
•Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi
KPM
2. Peningkatan capaian MKJP
•Penyuluhan pilihan kontrasepsi
•KBPP
•Pendampingan
3. Banyak anak putus sekolah
•Pengajuan nama untuk penerima Program PKH
•Bantuan Biaya Pendidikan
•Pemberian paket belajar
1. Penurunan stunting
•Pemberian makanan tambahan bagi bumil,
anak
•Pemberian tablet tambah darah
•Pendampingan KRS
•Penerima program PKH
•Penerima bantuan modal dan
pendampingan bagi KPM
2.Peningkatan capaian MKJP
•Penyuluhan pilihan kontrasepsi
•KBPP
•Pendampingan
3. Peningkatan ekonomi masyarakat
•Pengajuan usaha kredit UKM
•Pendampingan dan bantuan modal
•pelatihan usaha kecil
•Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil
RKM
KKB Peningkatan capaian
MKJP
(2)
Penurunan stunting
(1)
Peningkatan
ekonomi
masyarakat
( 3)
Banyak anak putus
sekolah
( 4)
Pengentasan Banjir
(5)
Implementasi Penyusunan RKM di tk Kelurahan/Desa
RW I
RW 2
RW 3
11. Setelah RKM disusun, RKM disetujui
oleh pemerintah desa/kelurahan
Melalui PKB, RKM tersebut dilaporkan
ke OPD KB sebagai fasilitator untuk
program OPD lainnya
2
1
OPD KB DI
KABUPATEN/KOTA
Tindak Lanjut Penyusunan
RKM
12. 4. Rapat Koordinasi, sosialisasi, penyelenggaraan
Pimpinan Rapat: Kepala Desa/Lurah/Camat
Peserta: Aparat desa/kel, tenaga penggerak program di tingkat
desa/kel, Toga, Toma, Pokja Kampung KB, PKK, Kader penggerak
lainnya
Tujuan: Pembahasan teknis penyelenggaraan kegiatan
Selanjutnya Pokja mensosialisasikan kegiatan yang akan
dilaksanakan kepada masyarakat melalui berbagai media
seperti, WA grup, forum kelompok kegiatan, dst
Penyelenggaran dilakukan sesuai hasil koordinasi
13. Pencatatan dan pelaporan
1. Format Pencatatan tidak diatur secara khusus, namun bentuk
yang sarankan pencatatan mencakup:
a. Buku tamu
b. Buku kegiatan per seksi, memuat:
No kegiatan
Hari/tanggal kegiatan
Nama Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Mendukung Program (BKB/BKR/BKL/PIKR/UPPKS/Lintas
sektor)
Tempat penyelenggaraan
Keterlibatan lintas sektor
c. Buku peserta kegiatan per seksi
d. Buku data kependudukan
2. Pelaporan, dalam proses pelaporan online
13
14. Pencatatan dan pelaporan
2. Pelaporan, dalam proses pelaporan online
Hal-hal yang dilaporkan diantaranya:
1) Profil Kampung KB sistem updating
2) Profil Penduduk sistem updating
3) Intervensi Kegiatan real time
4) Capaian kegiatan bulanan
14
15. Monitoring dan Evaluasi
Dilakukan secara bertingkat melalui:
1. Pemantauan hasil laporan Kampung KB, saat ini
sedang dirintis untuk pelaporan online yang akan
dientri oleh PKB/PLKB atau petugas yang diberi
wewenang oleh OPDKB kab/kota
2. Kunjungan Lansung, menggunakan instrumen
tertentu pedoman dalam proses cetak
3. Melibatkan lintas sektor minimal 2 kali dalam
setahun.
15
16. TERIMA KASIH
BERENCANA ITU KEREN
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta