1. Sosialisasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal dan
Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat pada Balai Rehabilitasi
Semarang, 21 – 22 November 2012
Pemahaman tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) serta Proses Penyusunan
Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM
Oleh: Syahroni Ateng Syafrudin
Provincial Coordinator, GFA/GIZ-DeC GG SNI Central Java
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java

2. KEWAJIBAN KONSTITUTIONAL
NEGARA
• Negara berkewajiban menjamin hak-hak
tertentu setiap warga, termasuk hak untuk
memperoleh pelayanan dasar dengan mutu
atau standar tertentu.
• Kewajiban negara tersebut diselenggarakan
oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah
Daerah.
• Diperlukan suatu instrumen agar pelayanan
dasar menjadi perhatian dan prioritas.

3. Struktur Urusan Pemerintahan
URUSAN PEMERINTAHAN
Kriteria Eksternalitas,
ABSOLUT KONKUREN Akuntabilitas dan
Efisiensi
WAJIB PILIHAN
15 PELAYANAN
DASAR NON PELAYANAN
Urusan DASAR
memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar
SPM
dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan
kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan
UU No. 32/2004
ketersediaan sarana dan prasarana.

4. KEDUDUKAN SPM dalam URUSAN
PEMERINTAHAN

5. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
• Menyangkut penyediaan pelayanan dasar.
• Apabila merupakan pelayanan dasar maka
berpedoman pada standar pelayanan
minimal (SPM).
• Urusan wajib, pelayanan dasar dan SPM
dilaksanakan secara bertahap dan
ditetapkan oleh Pemerintah.

6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu
instrumen desentralisasi dan otonomi daerah
untuk mengendalikan agar pelayanan dasar
diperhatikan serta diprioritaskan oleh pemerintah
daerah.
• Merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal.
• Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga)
menyusun dan menetapkan SPM sementara
Pemerintah Daerah melaksanakan dan
menerapkan SPM

7. Kerangka Regulasi terkait SPM
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah
• Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LPPJ KDH dan
Informasi PPD kepada Masyarakat
• PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
• PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

8. Kerangka Regulasi terkait SPM
(Lanjutan)
• Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
• Permendagrii Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
• Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
• Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011
tentang Pembentuan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal

11. Contoh Definisi Operasional (DO)
• Contoh SPM Kesehatan, Pelayanan Dasar:
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4
adalah cakupan Ibu hamil yang telah
memperoleh pelayanan antenatal sesuai
dengan standar paling sedikit 4 kali di
satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.

12. Contoh Rumus dari DO
• Rumus
Jml Ibu Hamil yg memperoleh pelayanan
Cakupan antenatal K4 di satu wil. kerja pada kurun waktu
kunjungan = tertentu x 100%
ibu hamil K4
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wil. kerja dalam
Penyebut
kurun waktu yang sama
Pembilang
Jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan
antenatal sesuai standar minimal 4 kali
di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Penyebut
Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja
dalam kurun waktu yang sama.
Ukuran/Konstanta
Persentase (%)

13. Contoh Rumus dari DO
Contoh: Definisi Operasional SPM Bidang Sosial
Jumlah PMKS yang
Persentase (%) PMKS memperoleh bantuan
skala kab/kota yang sosial dalam 1 tahun
memperoleh bantuan = X 100%
sosial untuk Jumlah PMKS skala
pemenuhan kebutuhan kab/kota dalam 1 tahun
dasar yang seharusnya
memperoleh bantuan
sosial
Pembilang: Jumlah PMKS yang memperoleh
bantuan sosial dalam 1 tahun
Penyebut: Jumlah PMKS skala kab/kota dalam 1
tahun yang seharusnya memperoleh
bantuan sosial
Ukuran/Konstanta: Persentase (%)
Sumber: Permen Sosial No. 129/HUK/2008

14. Penerapan dan Pencapaian SPM
• Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya
harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM yang biasanya berjangka
menengah.
• Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau
kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM
(Perencanaan Pembiayaan SPM).
• Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan
dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus
terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam
mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah

15. DIAGRAM SKEMATIK PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROFIL DAERAH
Visi, Misi dan Program KDH (Data & Informasi)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rancangan Awal
(RPJMD)
RKPD RKPD RKPD RKPD RKPD
Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif Indikatif
1 2 3 4 5
RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
MUSRENBANG RENJA RENJA RENJA RENJA RENJA
EVALUASI TAHUNAN SKPD-1 SKPD-2 SKPD-3 SKPD-4 SKPD-5
MUSRENBANGDES / 1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL 2. Analisis Ekonomi Daerah
3. Proyeksi Estimasi Pendapatan
RKA-SKPD
4. Survey Kepuasan Masyarakat
5. Survey Penjaringan Aspirasi APBD (TAHUN BERJALAN)
MUSRENBANG
6. Evaluasi Program/Proyek
KECAMATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MUSRENBANG
RANCANGAN AWAL RANCANGAN MONITORING
KABUPATEN / KOTA
& EVALUASI
IMPLEMENTASI PROGRAM
AWAL RENJA
RKPD SKPD (MONEV) (TAHUN BERJALAN)
RANCANGAN AKHIR RANCANGAN AKHIR
RKPD RENJA-SKPD
KEBIJAKAN UMUM
APBD
DPRD PRIORITAS DAN PEMDA
PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
RKA SKPD
(TAHUN BERIKUTNYA)
R / APBD
Tahun Anggaran
yang Direncanakan DOKUMEN PELAKSANAAN APBD

16. Dokumen-dokumen Perencanaan
Dan Penganggaran Daerah
RPJPD: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun)
RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun)
Renstra SKPD: Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (5 tahun)
RKPD: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Tahunan Daerah)
Renja SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (1 tahun)
KUA: Kebijakan Umum Anggaran Tahunan
PPAS: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKA SKPD: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
R/APBD : Rancangan / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

17. Pengintegrasian SPM ke dalam
Dokumen-dokumen Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
RPJMD
Renstra SKPD
Standar RKPD
Renja SKPD
KUA
Pelayanan PPAS
RKA SKPD
Minimal R/APBD
DPA

18. Tahapan Umum Perencanaan
TAHAPAN HASIL / KELUARAN
Profil / Potret Daerah:
KEGIATAN *Kondisi Fisik Geografis
*Kondisi Sosial-Ekonomi
Pemahaman *Kondisi Sosial Budaya
*Kondisi Lingkungan Hidup
Daerah *Masalah-masalah Daerah
*Potensi-Potensi Daerah
*Peluang & Tantangan
*Visi & Misi Daerah
Perumusan *Tujuan-tujuan (Goal)
*Arahan Pembangunan
Kebijakan *Strategi Umum
*Prioritas Pembangunan
Program-Program atau
Perumusan & Penetapan Rencana Tindak Sebagai
Program-Program Pedoman Pelaksanaan
atau Rencana Tindak Pembangunan Daerah
*Koreksi / Pelurusan bila
Ada Penyimpangan
Monitoring & Evaluasi *Umpan Balik bagi
Perencanaan Selanjutnya

19. Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah
Pada tahap Pemahaman Daerah melalui Evaluasi dan Analisis Daerah
untuk menyusun Profil atau Potret Daerah, di mana gambaran situasi
dan kondisi daerah terkini harus mencakup gambaran tentang status
tingkat pencapaian SPM pelayanan dasar dari masing-masing Urusan
Pemerintahan Wajib
Pada tahap Perumusan Kebijakan Jangka Menengah:
=> Dalam perumusan visi dan misi daerah yang berkaitan dengan
peningkatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat dan
penanggulanan kemiskinan
=> Pada tahap penetapan prioritas, di mana urusan pemerintahan
wajib dan kewajiban daerah sudah tentu harus diprioritaskan
=> Pada tahap perumusan kebijakan dan prioritas sektor dalam
Renstra SKPD
Pada tahap penyusunan program-program indikatif tahunan untuk
selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator-indikator
kinerjanya.

20. Pengintegrasian SPM ke dalam
Tahapan Proses Perencanaan
dan Penganggaran Daerah (Lanjutan)
Pada tahap perumusan dan penetapan kebijakan dan prioritas
tahunan maupun program-program tahunan dalam RKPD maupun
Renja SKPD.
Pada tahap proses partisipasi masyarakat melalui Musrenbang atau
Forum Stakeholders atau Forum SKPD, di mana para pemangku
kepentingan menggunakan Daftar SPM sebagai referensi dan
bahan pembanding untuk menelaah program-program atau
rencana tindak yang diusulkan
Pada tahap perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), di mana
target-target pencapaian SPM dari Urusan-urusan Wajib tertentu
harus ditetapkan dalam KUA.
Pada tahap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
dan Rancangan APBD sebagai kelanjutan dari penyusunan Renja
SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran dalam proses penganggaran
tahunan, di mana sasaran atau target pencapaian SPM tahunan
ditetapkan dan dibiayai

21. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
• “Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM” adalah
dokumen rencana aksi jangka menengah antara 3
hingga 5 tahun.
• Rencana aksi ini menggambarkan dan menguraikan
serta menjelaskan bagaimana SPM tersebut dari sektor
yang bersangkutan akan diterapkan dan dicapai dalam
periode tertentu, atau bagaimana proses dan tahapan
atau mekanisme penerapan dan pencapaian SPM.
•

22. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
Rencana aksi ini berisi dan menguraikan hal-hal sebagai berikut:
• gambaran umum tentang profil dan status data dan informasi
kondisi pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang
bersangkutan;
• persoalan atau permasalahan, tantangan dan pontensi sumber
daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;
• kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi
persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi
sumber daya yang tersedia; dan
• program-program dan kegiatan-kegiatan rinci beserta indikator
pencapaiannya sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan
Petunjutk Teknis (Juknis) dari Kementerian/Lembaga yang terkait;
• kerangka penganggaran bagi pembiayaan penganggaran
penerapan dan pencapaian SPM.

23. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan
dalam penerapan dan pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan atau
penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM
termasuk dalam penganggaran tahunanannya.
• Sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan penerapan dan
pencapaian SPM
• Sebagai pedoman dan arahan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM

24. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
Guna dan manfaat dari dokumen rencana aksi:
• Sebagai pedoman dan arahan bagi pelaporan pelaksanaan
penerapan dan pencapaian SPM serta memberikan umpan
balik dan rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi
periode selanjutnya.
• Sebagai pedoman dan arahan untuk memudahkan
pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam
mekanisme dan dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.

25. PENGERTIAN, GUNA DAN TUJUAN RENCANA AKSI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL (Lanjutan)
TUJUAN penyusunan Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaiian SPM
adalah untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan
alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara
sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam
perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi serta pelaporan penerapan dan
pencapaian SPM hingga memudahkan pengintegrasian
SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah bagi Implementasi SPM.

26. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1. Mengidentifikasi Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga Teknis
Sektoral)
2. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM sekarang di daerah
3. Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Darftar
SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan
atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
4. Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah
hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya.
5. Identifikasi dan analisis berbagai kemungkinan untuk menemukan
solusi atau tuntutan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan
masalah-masalah tersebut. Gunakan Daftar Pedoman atau
Petunjuk Teknis yang telah disusun dan diterbitkan oleh
Kementerian/Lembaga teknis/sektoral berkaitan dengan SPM yang
bersangkutan sebagai pembanding atau referensi.

27. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
6. Identifikasi kegiatan-kegiatan serta barang-barang dan jasa-jasa
apa saja yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian
SPM
7. Hitung ongkos atau biaya-biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan serta mengadakan
barang dan jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM,
baik biaya langsung maupun tidak langsung.
8. Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi
upaya-upaya untuk mencapai SPM
9. Tetapkan berapa lama atau berapa tahun masalah-masalah atau
kesenjangan tersebut di atas dapat diselesaikan berdasarkan
sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga
target-target tahunan pencapaian SPM.

28. PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN
DAN PENYUSUNAN RENCANA TINDAK/AKSI
UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(Lanjutan)
10. Rumuskan program-program dan kegiatannya beserta indikator-
indikator keluaran dan hasil (kinerja) serta mekanisme kerja dan
organisasi sebagai Rencana Tindak untuk menggali dan memobilisasi
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk mencapai SPM.
11. Integrasikan rencana aksi pencapaian SPM tersebut ke dalam Renstra
dan Renja SKPD serta RPJMD dan RKPD, sehingga akhirnya bisa
dimasukan juga kedalam RKA SKPD dan R/APBD.
12. Kendalikan pelaksanaan upaya-upaya tindakan (Implementasi
Rencana Tindak) untuk mencapai SPM melalui monitoring dan evaluasi
(Monev) selama pelaksanaannya agar pencapaian SPM dapat berjalan
sesuai dengan rencana.
13. Evaluasi dampak dari program dan kegiatan pencapaian SPM apabila
suatu tahap pelaksanaanya telah selesai, untuk memperoleh
pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penyusunan
rencana tindak pencapaian SPM tahun-tahun selanjutnya.

29. Contoh: Format atau Outline Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM Sosial
PENGANTAR
SKEMATIK DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM KESEJAHTERAAN SOSIAL
2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM Kesehatan
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL
31. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Kesehatan (Bisa dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Kesehatan)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
IV. RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM KESEJAHTERAAN SOSIAL
4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Penerapan & Pencapaian SPM Sosial
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
4.6. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
4.7. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2018
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Bidang Sosial

30. Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM untuk Jangka
Menengah
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Rencana Capaian SPM Kondisi
pada Tahun Anggaran Kinerja pada
Indikator berjalan
(2012)
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun akhir
periode
SPM Unit
Berdasarkan
Data Capaian 2013 2014 2015 2016 2017 Renstra
SKPD
Kerja
SKPD
SPM pada (Tahun ..)
Program dan Ketetapan Pena
Kode Kementerian
Tahun Awal ng-
Kegiatan Perencanaan
gung
-
/
(2011) jawa
Lembaga b
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Sektor
(19
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (20)
)
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Dst ....
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......

31. Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD
Tentang Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44 Phone (0291) 591427, 591743 Fax. (0291)
591427
E-mail : dinkeskabjepara@yahoo.co.id
J E P A R A 59411
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEPARA
NOMOR. 990/04204 TAHUN 2012
TENTANG :
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2013 – 2017
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kartini No. 44, Telp (0291) 591427, 591743, Fax (0291) 591427
E-Mail : dinkeskabjepara.@yahoo.co.i

32. Contoh: Surat Keputusan Kepala SKPD
Tentang Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM

33. Posisi SPM dalam Bagan Alir
Penyusunan Renstra SKPD
Sumber: Permendagri No. 54/2010

34. Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Rancangan Renstra SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Bidang Urusan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja SKPD
Kode Pemerintahan Kinerja pada Tahun-
Tahun-1 Tahun-
Tahun-2 Tahun-
Tahun-3 Tahun-
Tahun-4 Tahun-
Tahun-5
pada akhir Penanggung
dan Program Prioritas Program Awal
Awal periode RPJMD Jawab
Pembangunan (outcome) RPJMD
(Tahun 0) Target Rp target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 01 Pendidikan
1 01 01 Program.........
1 01 02 Program.........
1 01 03 Dst .....
1 02 Kesehatan
1 02 01 Program.........
1 02 02 Dst .....
1 03 Dst .......
2 Urusan Pilihan
2 01 Pertanian
2 01 01 Program.........
2 01 02 Program.........
2 01 03 Dst .....
2 02 Dst .......
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota Sumber: Permendagri No. 54/2010
(outcome
outcome).
Kolom 3 diisi dengan uraian indikator kinerja program (outcome). Untuk urusan wajib yang berbasis pada pelayanan dasar diwajibkan
Standar
menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

35. Contoh Posisi SPM dalam Proses dan
Mekanisme Penyusunan RENJA SKPD
SPM
SPM
Sumber: Permendagri No. 54/2010

36. Format Program (Contoh)
• Latar belakang atau alasan kenapa program ini
direncanakan (Kontribusi terhadap pencapaian visi dan
misi, keterkaitan dengan sektor/sub-sektor lain,
keterkaitan dengan program tahun sebelumnya maupun
tahun berikutnya)
• Tujuan program beserta indikator kinerjanya
• Kegiatan-kegiatan program
• Perkiraan biaya dan sumber pembiayaan
• Lokasi / Wilayah
• Agenda pelaksanaan program

37. Contoh hubungan SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
1. Masukan hasil evaluasi tahunan bagi Rancangan
Awal RKPD.
Perubahan kebijakan nasional (RKP) seperti MDGs, PRSP dan SPM;
Perubahan indikator-indikator wilayah & ekonomi daerah;
Ketersediaan sumberdaya daerah untuk tahun yg direncanakan;
- estimasi pendapatan dan kebutuhan 2-3 tahun anggaran
- ketersediaan dan kapasitas SDM, dsb.
Kinerja penyelenggaraan Urusan-urusan Wajib dan Kewajiban Daerah
Tingkat pencapaian SPM pelayanan-pelayanan dasar
Isu-isu dan masalah-masalah baru yang harus ditangani;
Temuan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak;
Penyesuaian kebijakan tata ruang wilayah;
Penyesuaian RKPD yang ada dalam RPJMD.

38. Contoh Tabel Tingkat Pencapaian Kinerja
Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota ………**)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
SPM/ Catatan
NO Indikator *) Standar IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
Tahun
Tahun
Analisi
Kinerja (PP-6/2008) ....... ........
........
....... ....... Tahun ........
..........
..........
(tahun (tahun n- (tahun (tahun (tahun n-1) (tahun s
Lain n-2) 1)
(tahun n)
n+1) n-2)
(tahun n)
n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
SPM Kesehatan (Permenkes: Tahun
I
No.741/MENKES/PER/VII/2008 2010-2015
A Pelayanan Kesehatan Dasar
a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
b) Cakupan komplikasi kebidanan yang
80%
ditangani
c) Dst…….
B Pelayanan Kesehatan Rujukan
a) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
100%
pasien masyarakat miskin
b) Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yang harus diberikan sarana 100%
kesehatan (RS) di Provinsi
C. Penyelidikan Epidemiologi …dst
1. Dst….
II Standar IKK (PP-6/2008)
A Aspek Kesejahteraan Masyarakat
1. Kesejahteraan Sosial
a) Angka kelangsungan hidup bayi
b) Dst ......
B. Aspek Pelayanan Umum
1. Pelayanan Dasar
a. Rasio posyandu per satuan balita
Sumber: Permendagri No. 54/2010

39. SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
2. Umpan balik dan masukan dari
monitoring & evaluasi pelaksanaan
anggaran tahun berjalan terhadap
Rancangan Awal RKPD.
Tingkat pencapaian kinerja sektoral, MDGs
(termasuk kesetaraan gender), PRSP dan SPM
pelayanan dasar;
Status pelaksanaan urusan-urusan wajib dan kewajiban
daerah
Umpan balik dan revisi terhadap kebijakan Renja-SKPD;
Penyesuaian kebijakan sektoral (SKPD) dan Renja-SKPD
dalam Renstra-SKPD (mencakup MDGs, PRSP dan SPM);
Rancangan awal Renja-SKPD tahun yang direncanakan.

40. SPM dan RKPD
(Proses dan Masukan untuk RKPD)
3. Masukan dari musrenbang bagi
penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Usulan-usulan masyarakat yang belum
terakomodasi;
Konfirmasi & koreksi bagi usulan renja dari dinas /
instansi (SKPD);
Kebutuhan pelayanan terkini bagi masyarakat
serta penyesuaian pencapaian MDGs,
SPKN/SPKD (PRSP) dan SPM;
Penyesuaian dan Perumusan Rancangan Akhir
RKPD.

41. Saran Tindak Lanjut
• Membentuk Tim SPM kabupaten/Kota, bisa terdiri dari
Bagian Organisasi/Otda/Tata Pemerintahan, Bappeda,
Bagian Keuangan dan Dinas/Instansi Teknis (SKPD)
Pengampu SPM
• Membentuk Tim Teknis SPM di masing-masing SKPD
pengampu SPM
• Tim SPM kabupaten/kota menyusun Rencana Kerja
Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM, termasuk
• Mengalokasikan Dana (APBD) secukupnya
• Tim Teknis SPM SKPD menyusun Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM Sektor dilanjutkan
dengan Pengintegrasian nya ke dalam mekanisme
perencanaan dan penganggaran daerah

42. Matur Sembah Nuwun
Decentralization as Contribution to Good Governance
Sub-National Implementation Central Java