Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
This document discusses theories of governance and explores concepts, issues, and practices of governance in Indonesia. It defines governance as the mechanisms, practices, and processes by which governments and citizens manage resources and solve public problems. Good governance requires redefining the roles of government and citizens, with greater accountability and participation from citizens in monitoring government. Governance is understood as an inclusive process rather than a structure or institution. The document then examines the history of governance concepts and their adoption and use by international development organizations. It also discusses challenges and reforms needed for good governance in the Indonesian context.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang etika pembangunan, termasuk konsep dasar, jenis-jenis, dan permasalahan etika pembangunan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian etika pembangunan sebagai disiplin baru yang berkaitan dengan dimensi normatif dalam pembangunan, serta beberapa tantangan utama dalam pembangunan seperti globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan penguasaan ilmu pen
Dokumen tersebut membahas tentang filsafat dan metodologi ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa poin penting yaitu karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh, sistematis, mendasar, integral dan obyektif. Juga dibahas mengenai macam-macam aliran filsafat dan pendekatan berpikir filsafat seperti ontologi, deontologi, dan epistemologi. Selain itu, dibahas pula struktur ilmu pemerintahan, k
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
This document discusses theories of governance and explores concepts, issues, and practices of governance in Indonesia. It defines governance as the mechanisms, practices, and processes by which governments and citizens manage resources and solve public problems. Good governance requires redefining the roles of government and citizens, with greater accountability and participation from citizens in monitoring government. Governance is understood as an inclusive process rather than a structure or institution. The document then examines the history of governance concepts and their adoption and use by international development organizations. It also discusses challenges and reforms needed for good governance in the Indonesian context.
Dokumen tersebut membahas tentang pengantar ilmu pemerintahan yang mencakup genealogi ilmu pemerintahan, unsur-unsur negara, pemerintah dan pemerintahan, serta klasifikasi ilmu pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang etika pembangunan, termasuk konsep dasar, jenis-jenis, dan permasalahan etika pembangunan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian etika pembangunan sebagai disiplin baru yang berkaitan dengan dimensi normatif dalam pembangunan, serta beberapa tantangan utama dalam pembangunan seperti globalisasi ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan penguasaan ilmu pen
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi luas kepada daerah, namun kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat. Dokumen ini juga membahas tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mekanisme pembinaan dan
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan otonomi khusus di Indonesia dengan mempelajari kasus Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Dibahas pula berbagai pendekatan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah secara umum.
Dokumen tersebut membahas pembelajaran tentang ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia melalui diskusi kelompok dan membuat laporan. Peserta didik diajak menganalisis berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu, seperti Program Benteng, Gunting Syafruddin, Gerakan Asaat, Sistem Ekonomi Ali Baba, dan Rencana Lima Tahun serta nasionalisasi perusahaan Belanda.
Prabowo Subianto adalah politikus berpengalaman yang berasal dari latar belakang keluarga ilmuwan. Ia pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad, serta ketua partai Gerindra, namun masa lalunya sebagai pelanggar HAM menimbulkan kontroversi.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan nasional Indonesia yang mencakup siklus manajemen pembangunan seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia serta korupsi sebagai masalah yang dihadapi."
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
BIROKRASI DAN GOVERNANCE (Ka. Dis. Dr. Alwi).pptxfitriani894127
Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."
Ringkasan Materi dan Transparansi
Sumber:
Ginandjar Kartasasmita, 1997, “Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia”, LP3ES.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Sistem politik Indonesia terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memiliki kapabilitas dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, dan simbolik serta dalam berinteraksi dengan lingkungan domestik dan internasional. Budaya politik Indonesia ditandai oleh hierarki yang kuat dan kecenderungan patronase.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang memberikan otonomi luas kepada daerah, namun kedaulatan tetap berada pada pemerintah pusat. Dokumen ini juga membahas tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mekanisme pembinaan dan
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
Dokumen tersebut membahas konsep dan studi kebijakan publik. Terdiri dari empat bagian, membahas fenomena sosial dan hubungannya dengan kebijakan, konsep kebijakan publik dan jenis studinya, serta perbedaan masalah publik dan privat. Juga menjelaskan proses kebijakan dan peran analis dalam membantu pengambil keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan otonomi khusus di Indonesia dengan mempelajari kasus Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Dibahas pula berbagai pendekatan terhadap desentralisasi dan otonomi daerah secara umum.
Dokumen tersebut membahas pembelajaran tentang ekonomi nasional pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia melalui diskusi kelompok dan membuat laporan. Peserta didik diajak menganalisis berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu, seperti Program Benteng, Gunting Syafruddin, Gerakan Asaat, Sistem Ekonomi Ali Baba, dan Rencana Lima Tahun serta nasionalisasi perusahaan Belanda.
Prabowo Subianto adalah politikus berpengalaman yang berasal dari latar belakang keluarga ilmuwan. Ia pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad, serta ketua partai Gerindra, namun masa lalunya sebagai pelanggar HAM menimbulkan kontroversi.
Kebijakan reformasi ekonomi niken dwi dayanti 115020107111044Niken Dwi Dayanti
Reformasi ekonomi di Indonesia dilakukan pada tiga level, yaitu:
1) Level makro dengan liberalisasi sektor ekonomi sejak 1980-an
2) Level meso dengan desentralisasi pengelolaan pembangunan ekonomi ke daerah
3) Level mikro dengan larangan praktik monopoli untuk menciptakan persaingan yang sehat
Dokumen tersebut membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Secara ringkas, politik didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya melalui kebijakan publik dan pengambilan keputusan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan prinsip
Perkembangan awal politik di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai partai politik pada masa penjajahan Belanda sebagai wujud kesadaran nasional untuk merdeka. Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi dan sistem menjadi otoriter, sebelum akhirnya bergerak ke arah demokrasi pasca reformasi dengan diberlakukannya kembali sistem multipartai.
Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Saya mengerti bahwa topik ini menarik minat banyak orang untuk memahaminya lebih dalam. Saya senang dapat berdiskusi bersama untuk saling belajar tentang sistem politik Indonesia.
Pemerintah Hindia Belanda melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI pada tahun 1929 karena adanya isu akan dilancarkannya gerakan pemberontakan pada tahun 1930. Penangkapan besar-besaran dilakukan pada 29 Desember 1929 di Yogyakarta terhadap tokoh-tokoh seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja.
Dokumen tersebut membahas pandangan Soekarno dan Hatta tentang politik dan ekonomi Indonesia meliputi dasar pemikiran, demokrasi politik, ekonomi, bentuk negara, dan pertentangan antara keduanya."
Makalah ini membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Suharto setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi melalui penataan politik dalam negeri, termasuk pembubaran PKI dan penyederhanaan partai politik, serta melaksanakan pemilihan umum berkala. Namun pemerintahan ini juga
Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908 sebagai organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda untuk membahas masalah tanah air. Pada tahun 1925, organisasi ini berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan tujuan merdeka untuk Indonesia. Tokoh-tokohnya meliputi Mohammad Hatta dan mengadakan berbagai kegiatan untuk kemerdekaan Indonesia. Akhirnya organisasi ini dibubarkan setelah pemimpinnya ditangkap karena dituduh memberikan dana ke
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Secara ringkas, partai politik berperan sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengaturan konflik. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil). Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota MPR dan Konstituante.
Partai politik di Indonesia pasca masa kemerdekaan (1945-1959) terdiri dari berbagai partai politik yang didasarkan pada ideologi Ketuhanan, Kebangsaan, Marxisme, Nasionalisme. Beberapa partai politik yang berbasis agama antara lain Partai Masyumi, Partai Kristen Indonesia, Nahdatul Ulama, dan Partai Katolik.
Partai politik di Indonesia pasca masa kemerdekaan (1945-1959) terdiri dari berbagai partai politik yang didasarkan pada lima pilar yaitu: Ketuhanan, Kebangsaan, Marxisme, Nasionalisme, dan Ketuhanan. Beberapa partai politik penting pada masa itu adalah Partai Masyumi, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia.
Pemilu di Indonesia telah diselenggarakan sebanyak 12 kali sejak 1955. Pemilu menganut asas LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JUJUR (jujur dan adil). Partai politik berperan penting dalam proses pemilihan umum dan pembentukan kebijakan negara. Pemilu terakhir pada 2019 menggunakan sistem serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD.
Dokumen tersebut membahas tentang kehidupan politik masa Orde Baru di Indonesia, mencakup penataan politik dalam negeri melalui pembentukan kabinet pembangunan, pembubaran PKI, pelaksanaan pemilu berkala, peran ganda ABRI, dan pemasyarakatan P4. Juga dibahas tentang penataan politik luar negeri melalui kembalinya Indonesia ke PBB, pemulihan hubungan dengan Singapura dan Malaysia, serta pembentukan ASE
Teks tersebut meringkas peranan golongan terpelajar dalam mendirikan organisasi pergerakan nasional Indonesia pada masa awal. Beberapa organisasi yang didirikan antara lain Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), dan Perhimpunan Indonesia (1908). Organisasi-organisasi tersebut bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Karakteristik dan Dinamika Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan K...Withinpryg
Karakteristik dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi tiga periode yaitu 1945-1949 untuk membangun negara merdeka, 1949-1959 untuk menegakkan identitas bangsa, dan 1959-1965 untuk mempertahankan eksistensi negara. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ditandai dengan penolakan terhadap penguasaan Belanda atas Irian Barat yang akhirnya diseles
Karakteristik dan Dinamika Perjuangan Bangsa Indonesia Dalam Mempertahankan K...Withinpryg
Karakteristik dan dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dibagi menjadi tiga kurun waktu yaitu 1945-1949 untuk membangun negara merdeka, 1949-1959 untuk menegakkan identitas bangsa, dan 1959-1965 untuk mempertahankan eksistensi negara.
PKS berawal sebagai gerakan mahasiswa Islam pada 1980-an yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik pada 1998. PKS menggunakan strategi elektoral kompetitif dengan mengusung isu-isu seperti anti korupsi dan kesejahteraan rakyat untuk meraih suara pemilih non-Muslim. Namun demikian, PKS juga menghadapi dilema untuk tetap mempertahankan sifat Islamisme sekaligus menjadi partai yang terbuka dan in
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga pendirian negara, mencakup organisasi-organisasi pergerakan, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan, dan pembentukan perangkat negara.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
Sejarah politik di indonesia
1. Kelompok 3
Disusun oleh :
Dian Maria Ulfa
Evita Nurfitriani
I Nengah Gandi Wirotama
Ni Putu Setia Devi Astini
Novalia Dwirohmatun Sugianti
2. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya
partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia
Belanda). Lahirnya partai menandai adanya
kesadaran nasional. Pada masa itu semua
organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi
Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang
berazaskan politik agama dan sekuler seperti
Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut
memainkan peranan dalam pergerakan nasional
untuk Indonesia merdeka.
3. Kehadiran partai politik pada masa
permulaan merupakan menifestasi
kesadaran nasional untuk mencapai
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan
ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam
badan ini. Pada tahun 1939 terdapat
beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat,
yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M.
Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan
Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah
pimpinan Prawoto dan Indonesische
Nationale Groep di bawah pimpinan
Muhammad Yamin.
4. Di luar dewan rakyat ada usaha untuk
mengadakan gabungan partai politik
dan menjadikannya semacam dewan
perwakilan rakyat. Pada tahun 1939
dibentuk KRI (Komite Rakyat
Indoneisa) yang terdiri dari GAPI
(Gabungan Politik Indonesia) yang
merupakan gabungan dari partai-partai
yang beraliran nasional, MIAI (Majelis
Islami) yang merupakan gabungan
partai-partai yang beraliran Islam yang
terbentuk tahun 1937, dan MRI
(Majelis Rakyat Indonesia) yang
merupakan gabungan organisasi buruh.
5. Masa pendudukan Jepang
Pada masa ini, semua kegiatan
partai politik dilarang, hanya
golongan Islam diberi kebebasan
untuk membentuk partai
Masyumi, yang lebih banyak
bergerak di bidang sosial.
6. Beberapa bulan setelah proklamsi
kemerdekaan, terbuka kesempatan yang
besar untuk mendirikan partai politik,
sehingga bermunculanlah partai-partai
politik Indonesia. Dengan demikian kita
kembali kepada pola sistem banyak partai.
7. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu :
Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai
1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik,
karena partai politik memainkan peranan yang sangat
penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem
parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat
berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan
fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan
tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai
akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik
pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5
Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.
8. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan
partai politik mulai dikurangi, sedangkan di
pihak lain, peranan presiden sangat kuat.
Partai politik pada saat ini dikenal dengan
NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis)
yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa
Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa
PKI memainkan peranan bertambah kuat,
terutama memalui G 30 S/PKI akhir September
1965).
9. Setelah itu Indonesia
memasuki masa Orde
Baru dan partai-partai
dapat bergerak lebih
leluasa dibanding
dengan masa Demokrasi
terpimpin. Suatu catatan
pada masa ini adalah
munculnya organisasi
kekuatan politik bar
yaitu Golongan Karya
(Golkar). Pada pemilihan
umum tahun 1971,
Golkar munculsebagai
pemenang partai diikuti
oleh 3 partai politik
besar yaitu NU, Parmusi
(Persatuan Muslim
Indonesia) serta PNI.
10. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan
partai melalui fusi partai politik. Empat
partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi,
Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung
menjadi Partai Persatu Pembangunan
(PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai
Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai
Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia) bergabung
menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3
organisasi keuatan politik Indonesia dan
terus berlangsung hinga pada pemilu
1997. Setelah gelombang reformasi
terjadi di Indonesia yang ditandai dengan
tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu
dengan sistem multi partai terus
berlanjut hingga pemilu 2004 nanti.
11. Berikut ini adalah nama-
nama partai politik yang
mengikuti pemilu1955 yang
diikuti oleh 172 kontestan
partai politik. Empat partai
terbesar diantaranya
adalah: PNI (22,3 %),
Masyumi (20,9%),
Nahdlatul Ulama (18,4%),
dan PKI (15,4%).
12. • Pemilu 1977-1997
• Pemilu 1971 • Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan
1997 diikuti oleh 3 kontestan yang
• Pemilu 1971 diikuti oleh sama, yaitu:
10 kontestan, yaitu: • Partai Persatuan Pembangunan,
• Partai Katolik Golongan Karya, dan
Partai Demokrasi
• Partai Syarikat Islam Indonesia
Indonesia • Pemilu 1999
• Partai Nahdlatul Ulama • Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai
politik, yaitu:
• Partai Muslimin Indonesa
• 1. Partai Indonesia Baru
• Golongan Karya • 2. Partai Kristen Nasional Indonesia
• Partai Kristen Indonesia • 3. Partai Nasional Indonesia – Supeni
• Partai Musyawarah • 4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia
Rakyat Banyak • 5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
• Partai Nasional Indonesia • 6. Partai Ummat Islam
• 7. Partai Kebangkitan Ummat
• Partai Islam PERTI
• 8. Partai Masyumi Baru
• Partai Ikatan Pendukung • 9. Partai Persatuan Pembangunan
Kemerdekaan Indonesia • 10. Partai Syarikat Islam Indonesia
• 11. Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan
13. • 12. Partai Abul Yatama • 26. Partai Nasional Indonesia – Front
• 13. Partai Kebangsaan Merdeka Marhaenis
• 27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan
• 14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa Indonesia
• 15. Partai Amanat Nasional • 28. Partai Republik
• 16. Partai Rakyat Demokratik • 29. Partai Islam Demokrat
• 17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 • 30. Partai Nasional Indonesia – Massa
Marhaen
• 18. Partai Katolik Demokrat
• 31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
• 19. Partai Pilihan Rakyat • 32. Partai Demokrasi Indonesia
• 20. Partai Rakyat Indonesia • 33. Partai Golongan Karya
• 21. Partai Politik Islam Indonesia • 34. Partai Persatuan
Masyumi • 35. Partai Kebangkitan Bangsa
• 22. Partai Bulan Bintang • 36. Partai Uni Demokrasi Indonesia
• 23. Partai Solidaritas Pekerja • 37. Partai Buruh Nasional
• 24. Partai Keadilan • 38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong
• 25. Partai Nahdlatul Ummat
14. • 39. Partai Daulat Rakyat
• 40. Partai Cinta Damai
• 41. Partai Keadilan dan Persatuan
• 42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
• 43. Partai Nasional Bangsa Indonesia
• 44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
• 45. Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
• 46. Partai Nasional Demokrat
• 47. Partai Ummat Muslimin Indonesia
• 48. Partai Pekerja Indonesia
15. • provinsi
• Pemilu 2004 • 5. Partai Persatuan
• 1. Partai Nasional Indonesia Pembangunan
Marhaenisme
• Didirikan: Jakarta, 5 Januari
• Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002 1973
• Asas: Marhaenisme Ajaran Bung
Karno • Asas: Islam
• Ketua Umum: DM Sukmawati • Ketua Umum: H4. Partai
Soekarnoputri Merdeka
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual di • Didirikan: Jakarta, 10 Oktober
24 provinsi 2002
• 2. Partai Buruh Sosial Demokrat • Asas: Pancasila
Indonesia • Ketua Umum: Adi Sasono
• Didirikan: Jakarta, 1 Mei 2001
• Keterangan: Lolos verifikasi
• Asas: Pancasila dan UUD 1945 faktual di 22 amzah Haz
• Ketua Umum: Muchtar Pakpahan
• Keterangan: Electoral Threshold
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual di
22 provinsi • 6. Partai Persatuan Demokrasi
• 3. Partai Bulan Bintang Kebangsaan
• Didirikan: Jakarta, 17 Juli 1998 • Didirikan: Jakarta, 23 Juli 2002
• Asas: Islam • Asas: Pancasila
• Ketua Umum: Hamdan Zoelvan • Ketua Umum: M Ryaas Rasyid
• Keterangan: Electoral Threshold • Keterangan: Lolos verifikasi
faktual di 23 provinsi
16. 7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru 10. Partai Keadilan dan Persatuan
• Didirikan: Jakarta, 23 September Indonesia
2002 • Didirikan: Jakarta, 9 September
• Asas: Keadilan, Demokrasi, dan 2002
Kemakmuran • Asas: Pancasila
• Ketua Umum: Sjahrir • Ketua Umum: Jend TNI (Purn) Edi
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual Sudrajat
di 22 provinsi • Keterangan: Lolos verifikasi faktual
8. Partai Nasional Banteng di 23 provinsi
Kemerdekaan 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
• Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002 • Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003
• Asas: Marhaenisme Ajaran Bung • Asas: Pancasila
Karno
• Ketua Umum: H Dimmy Haryanto
• Ketua Umum: Eros Djarot
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
di 21 provinsi
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah
9. Partai Demokrat Indonesia
• Didirikan: Jakarta, 9 September • Didirikan: Jakarta, 5 Maret 2003
2001
• Asas: Islam
• Asas: Pancasila
• Ketua Umum: KH Syukron Ma’mun
• Ketua Umum: S Budhisantoso
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
di 25 provinsi
17. 13. Partai Amanat Nasional 16. Partai Keadilan Sejahtera
• Didirikan: Jakarta, 23 Agustus 1998 • Didirikan: Jakarta, 20 April 2002
• Asas: Pancasila • Asas: Islam
• Ketua Umum: Soetrisno Bachir • Ketua Umum: Tifatul Sembiring
• Keterangan: Electoral Threshold • Keterangan: Lolos verifikasi faktual di
14. Partai Karya Peduli Bangsa 23 provinsi
• Didirikan: Jakarta, 9 September 2002 17. Partai Bintang Reformasi
• Asas: Pancasila • Didirikan: Jakarta, 20 Januari 2002
• Ketua Umum: Jend TNI (Purn) HR • Asas: Islam
Hartono • Ketua Umum: KH Zainuddin MZ
• Keterangan: Lolos verifikasi faktual di • Keterangan: Lolos verifikasi faktual di
23 provinsi 23 provinsi
15. Partai Kebangkitan Bangsa 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
• Didirikan: Jakarta, 23 Juli 1998 • Didirikan: Jakarta, 10 Januari 1973
• Asas: Pancasila • Asas: Pancasila
• Ketua Umum: Alwi Abdurrahman • Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
Shihab • Keterangan: Electoral Threshold
• Keterangan: Electoral Threshold
18. 22. Partai Sarikat Indonesia
19) Partai Damai Sejahtera Didirikan: Surabaya, 17 Desember 2002
Didirikan: Jakarta, 1 Oktober 2001 Asas: Pancasila
Asas: Pancasila Ketua Umum: H Rahardjo Tjakraningrat
Ketua Umum: Ruyandi Hutasoit Keterangan: Lolos verifikasi faktual di
Keterangan: Lolos verifikasi 22provinsi
faktual di 21 provinsi 23. Partai Persatuan Daerah
20) Partai Golongan Karya Didirikan: Jakarta, 18 November 2002
Didirikan: Jakarta, 20 Oktober Asas: Pancasila
1964
Ketua Umum: Oesman Sapta
Asas: Pancasila
Keterangan: Lolos verifikasi faktual di
Ketua Umum: Jusuf Kalla 21provinsi
Keterangan: Electoral Threshold
24)Partai Pelopor
21) Partai Patriot Pancasila
Didirikan: Jakarta, 29 November 2002
Didirikan: Jakarta, 1 Juni 2001
Asas: Pancasila
Asas: Pancasila
Ketua Umum: Rachmawati
Ketua Umum: KRMH Japto S Soekarnoputri
Soerjosoemarno Keterangan:
Lolos verifikasi faktual di 21 Keterangan: Lolos verifikasi faktual di 21
provinsi provinsi
19. Pemilu 2009 • 16. Partai Demokrasi Pembaruan
Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik (PDP)
nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, • 17. Partai Karya Perjuangan (PKP)
yaitu: • 18. Partai Matahari Bangsa (PMB)
Partai politik nasional: • 19. Partai Penegak Demokrasi
1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Indonesia (PPDI)*
2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)* • 20. Partai Demokrasi Kebangsaan
(PDK)*
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
• 21. Partai Republika Nusantara
(PPPI) (RepublikaN)
4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) • 22. Partai Pelopor*
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) • 23. Partai Golongan Karya (Golkar)*
6. Partai Barisan Nasional (Barnas) • 24. Partai Persatuan Pembangunan
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PPP)*
(PKPI)* • 25. Partai Damai Sejahtera (PDS)*
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)* • 26. Partai Nasional Benteng
9. Partai Amanat Nasional (PAN)* Kerakyatan Indonesia (PNBK
Indonesia)
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
• 27. Partai Bulan Bintang (PBB)*
11. Partai Kedaulatan • 28. Partai Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Daerah (PPD) Perjuangan (PDIP)*
13. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)* • 29. Partai Bintang Reformasi (PBR)*
14. Partai Pemuda Indonesia (PPI) • 30. Partai Patriot
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI
Marhaenisme)*
20. 31. Partai Demokrat*
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
33. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
Partai Aceh:
35. Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS)[2]
36. Partai Daulat Aceh (PDA)
37. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
38. Partai Rakyat Aceh (PRA)[3]
39. Partai Aceh (PA)
40. Partai Bersatu Aceh (PBA)
41. Partai Merdeka
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
43. Partai Sarikat Indonesia (PSI)
44. Partai Buruh
Catatan : Tanda * menandakan partai yang mendapat kursi
di DPR pada Pemilu 2004
