PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanZakiyah Ulfa Aryani
Dokumen tersebut membahas konflik dan pergolakan terkait sistem pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya mengenai Pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Ada beberapa faktor yang memicu pergolakan tersebut seperti ketidakpuasan militer, tuntutan otonomi daerah, dan persaingan antara kelompok federalis dan unitaris.
Dokumen tersebut membahas tentang iptek dan dampaknya dalam bidang politik. Secara ringkas, iptek dapat memengaruhi dunia politik dengan meningkatkan kerjasama antarnegara secara efisien melalui komunikasi digital, namun juga dapat memunculkan ancaman seperti fanatisme dan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera dan dua benua. Wujud NKRI semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD 1945 yang mempertahankan bentuk negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk mencapai tujuan NKRI dalam melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
PPT Sejarah - Perkembangan IPTEK dan dampak bagi manusiaErika N. D
Dokumen tersebut membahas perkembangan Iptek khususnya di bidang teknologi luar angkasa, mulai dari persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pengembangan roket dan program luar angkasa berawak, program bulan, hingga pencapaian pertama kali manusia menginjak permukaan bulan. Juga dibahas mengenai kontribusi Indonesia dalam pengembangan satelit komunikasi."
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
Era reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, memberikan ruang kebebasan pers dan sistem multi partai. Pemilu 1999 dan selanjutnya menghasilkan kepemimpinan Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemajuan demokrasi. Namun, periode ini juga diwarnai krisis ekonomi 1997 dan lemahnya penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas beberapa topik seperti alasan masyarakat menerima atau menolak Pancasila sebagai dasar negara, esensi dan urgensi kajian sejarah bangsa Indonesia, presiden yang paling menerapkan Pancasila, dan pandangan Al-Qur'an, hadis, serta Nahdlatul Ulama tentang bangsa.
Paham Demokrasi Terpimpin berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Paham ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat antara berbagai kekuatan nasional termasuk PKI dan militer di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Sistem PemerintahanZakiyah Ulfa Aryani
Dokumen tersebut membahas konflik dan pergolakan terkait sistem pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan, khususnya mengenai Pemberontakan PRRI dan Permesta, persoalan negara federal dan BFO. Ada beberapa faktor yang memicu pergolakan tersebut seperti ketidakpuasan militer, tuntutan otonomi daerah, dan persaingan antara kelompok federalis dan unitaris.
Dokumen tersebut membahas tentang iptek dan dampaknya dalam bidang politik. Secara ringkas, iptek dapat memengaruhi dunia politik dengan meningkatkan kerjasama antarnegara secara efisien melalui komunikasi digital, namun juga dapat memunculkan ancaman seperti fanatisme dan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudera dan dua benua. Wujud NKRI semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD 1945 yang mempertahankan bentuk negara kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan untuk mencapai tujuan NKRI dalam melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
PPT Sejarah - Perkembangan IPTEK dan dampak bagi manusiaErika N. D
Dokumen tersebut membahas perkembangan Iptek khususnya di bidang teknologi luar angkasa, mulai dari persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam pengembangan roket dan program luar angkasa berawak, program bulan, hingga pencapaian pertama kali manusia menginjak permukaan bulan. Juga dibahas mengenai kontribusi Indonesia dalam pengembangan satelit komunikasi."
Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilansyanin ayu
Dokumen tersebut membahas peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Advokat. Ia menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Perbandingan:Persamaan dan Perbedaan Orde Baru dan ReformasiDewi Setiyani Putri
Pada masa Orde Baru di bawah Soeharto, pemerintahan bersifat otoriter dengan fokus pada pembangunan ekonomi meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela. Pada masa Reformasi, terjadi demokratisasi dan desentralisasi dengan memberi kebebasan berpolitik dan otonomi daerah meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketimpangan dan korupsi.
MASA REFORMASI DI INDONESIA (1998 - Sekarang)rogensamuel
Era reformasi dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, memberikan ruang kebebasan pers dan sistem multi partai. Pemilu 1999 dan selanjutnya menghasilkan kepemimpinan Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemajuan demokrasi. Namun, periode ini juga diwarnai krisis ekonomi 1997 dan lemahnya penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas beberapa topik seperti alasan masyarakat menerima atau menolak Pancasila sebagai dasar negara, esensi dan urgensi kajian sejarah bangsa Indonesia, presiden yang paling menerapkan Pancasila, dan pandangan Al-Qur'an, hadis, serta Nahdlatul Ulama tentang bangsa.
Paham Demokrasi Terpimpin berdasarkan pada sila ke-4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Paham ini menekankan pada musyawarah untuk mufakat antara berbagai kekuatan nasional termasuk PKI dan militer di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Dokumen tersebut membahas dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dari masa ke masa, mulai dari masa awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Pada setiap masa terjadi tantangan dan penyimpangan terhadap penerapan Pancasila akibat berbagai faktor seperti pemberontakan kelompok, sistem pemerintahan yang tidak sesuai, hingga korupsi dan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan Orde Baru yang mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia, termasuk partai politik. Kebijakan ini ditetapkan melalui berbagai peraturan seperti UU No. 3 tahun 1985 dan UU No. 8 tahun 1985 yang mewajibkan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas mereka. Kebijakan ini mendapat pen
Dokumen tersebut membahas perdebatan mengenai dasar negara Indonesia antara para tokoh sejarah seperti Soekarno, Mohammad Natsir, dan anggota panitia sembilan BPUPKI. Berbagai usulan mengenai lima prinsip dasar negara diajukan, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan lainnya. Akhirnya, panitia sembilan BPUPKI sepakat bahwa hasil kerja mereka tanggal 22 Juni 1945 yang
Penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini menghadapi berbagai tantangan. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti komunisme dan Islam. Pada masa Orde Lama, terdapat penyimpangan terhadap Pancasila meski konstitusi kembali ke UUD 1945. Masa Orde Baru melaksanakan Pancasila secara murni hing
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Masa Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno berupaya menstabilkan situasi politik Indonesia melalui konsepsi demokrasi terpimpin.
2. Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi untuk memperoleh kembali Irian Barat dari Belanda, termasuk melalui konfrontasi militer. Irian Barat akhirnya diserahkan ke Indonesia berdasarkan Perjanjian New York tahun 1962.
Dokumen tersebut membahas periode Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno antara tahun 1959-1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan dukungan dari TNI dan PKI. PKI berusaha memperoleh kedudukan yang kuat dalam politik. Pemerintah berupaya memperoleh kembali Irian Barat dari Belanda melalui konfrontasi militer hingga akhirnya dicapai
Teks tersebut membahas latar belakang diterbitkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan sistem Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Kabinet Kerja kemudian dibentuk menggantikan Kabinet Djuanda.
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
1.) Latar belakang peristiwa yg terjadi
2.) Demokrasi yg berlaku
3.) Bentuk negara & pemerintahan,sifat pemerintahan,konstitusi yg berlaku
4.) Ciri-ciri demokrasi
5.) Penyimpangan-penyimpangan yg terjadi
SEMOGA BERMANFAAT
PKI awalnya muncul sebagai organisasi buruh yang didirikan oleh kader komunis Belanda pada masa penjajahan untuk memperjuangkan hak buruh dan menyebarkan ide komunis. PKI kemudian resmi berdiri pada 1924 dan berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah sambil menanamkan ideologi komunis."
Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan SoloRatri nia
Sungai Bengawan Solo memiliki beberapa fungsi penting yaitu sebagai jalur transportasi dan tempat rekreasi, mengairi ribuan hektar sawah di sepanjang alirannya, serta menyuplai air baku untuk kebutuhan sehari-hari, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.
Dokumen tersebut merupakan daftar anggota kelompok dan ringkasan singkat tentang filsafat ilmu. Terdapat beberapa bidang studi filsafat ilmu seperti etika, estetika, dan penjelasan bahwa filsafat ilmu dapat digunakan untuk memahami dunia pemikiran, sebagai pandangan hidup, dan metodologi dalam memecahkan masalah.
Dokumen ini membahas tentang integrasi dan disintegrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan berbagai bagian masyarakat menjadi satu kesatuan utuh atau memadukan banyak masyarakat kecil menjadi satu bangsa. Faktor pendukung integrasi antara lain toleransi, komunikasi yang baik, perkawinan antarsuku, sedangkan penghambatnya adalah kesukuan, luasnya wilayah, ketimpangan pembangunan, ancaman luar
Dokumen tersebut membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah konsep untuk mempertahankan negara dari ancaman eksternal dan internal, yang terdiri atas 5 unsur yaitu politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, dan pertahanan. Bela negara adalah upaya mempertahankan negara dari ancaman dengan cara fisik maupun non fisik.
Dokumen tersebut membahas tentang Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan hidup. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mengendalikan penguasa dalam melaksanakan pembangunan dan terbagi menjadi 4 konsepsi yaitu perwujudan Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat pengertian negara hukum, tujuan negara hukum, pembagian hukum, fungsi negara hukum, unsur-unsur penegakan hukum, dan upaya menegakkan sistem hukum nasional di Indonesia melalui lembaga penegak hukum dan peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan norma konstitusional negara Republik Indonesia. Ia menjelaskan pengertian konstitusi secara luas dan sempit, fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa dan memberi landasan hukum perubahan, serta konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, UUDS 1950, dan UUD NRI 1959.
Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berkaitan dengan demokrasi politik dan pengaruh lingkungan sekolah, masyarakat, dan orang tua untuk melatih siswa berfikir kritis dan bertindak demokratis sesuai UUD 1945. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk warga negara yang sadar akan kebangsaan dan bermoral tinggi.
Dokumen ini membahas tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Globalisasi dijelaskan sebagai proses internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi yang meningkatkan interaksi antar negara. Kerjasama antar bangsa memiliki manfaat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, perdamaian, keamanan, dan kemanusiaan seperti meningkatkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.
UUD 1945 merupakan hukum dasar Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum negara. UUD 1945 ditetapkan pada 1945 untuk menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan setelah kemerdekaan. UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum di Indonesia dan berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan hak serta kewajiban negara dan warga negara.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
1. NASIONALIS, AGAMIS DAN KOMUNIS
(NASAKOM)
Ayu Fadila Ariski 1653032005
Aziz Irawan 1653032006
Dede Ayu Permata Sari 1613032010
Eka Indriana 1613032044
Fadila Anggraini 1613032055
Iin Rahmawati 1613032020
Lia Musfiroh 1613032040
Lia Septiana 1613032025
Prasetyo Teguh Alamono 1613032052
Misgiharjo Alias Gigih 1653032010
Mutia Irene Situmorang 1613032043
Yeti Novita Sari 1613032039
2. 1. Sejarah Kemunculan Nasakom
2. Konsep Ajaran Nasakom
3. Tujuan Ajaran Nasakom
4. Upaya Penyebarluasan Ajaran Nasakom
5. Nasakom Sebagai Legitimasi Kekuasaan
Sukarno
6. Dilarangnya Ajaran Nasakom
7. Kebijakan Yang Merugikan Indonesia
8. Runtuhnya Ajaran Nasakom
3. 1. Sejarah Kemunculan Nasakom
Demokrasi
Terpimpin
Langkah untuk
menyamakan
pemahaman
mengenai kehidupan
berbangsa dan
bernegara dengan
menyampaikan
ajaran Nasakom
Nasakom merupakan singkatan
dari Nasionalis, Agama, dan
Komunis
Nasakom adalah konsep politik
selama presiden Sukarno di
Indonesia dan dianggap sebagai
pemersatu
Unsur nasionalisme, agama dan
komunisme menjadi pemerintah koperasi
'Nas-A-Kom‘ untuk memenuhi tuntutan
tiga faksi utama dalam politik Indonesia -
tentara, kelompok-kelompok Islam, dan
komunis
4. NASIONALIS
ME
• Berpandangan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok
manusia yang diciptakan dan dipertahankan dalam kedaulatan
sebuah negara
AGAMA
• Fungsi Agama dalam kehidupan adalah sebagai pedoman hidup,
mengatur cara antara hubungan manusia dengan Tuhan dan
manusia dengan manusia. Dalam Pancasila, konsep keagamaan
merupakan Sila Pertama.
KOMUNISME
• Komunisme dipandang oleh Soekarno sebagai alat untuk
mempertahankan kekuasaanya di Indonesia.
2. Konsep Ajaran Nasakom
6. • Dengan menerima dan melaksanakan
Nasakom maka persatuan Indonesia
akan terwujud
• Maka, ajaran Nasakom ini mulai
disebarluaskan pada masyarakat.
Presiden Soekarno
percaya bahwa
• Mengemukakan bahwa PKI merupakan
barisan terdepan pembela Nasakom.
• Nasakom menyimpang dari ajaran
kehidupan berbangsa dan bernegara
serta menggeser kedudukan Pancasila
dan UUD 1945 menjadi komunis.
Upaya
menyebarluaskan
Nasakom
dimanfaatkan oleh PKI
4. Upaya Penyebarluasan Ajaran Nasakom
7. Ideologi yang lebih ditekankan pada era demokrasi
terpimpin bukanlah Pancasila melainka suatu konsep yang
diberi nama Nasakom. Nasakom lebih ditekankan dalam
seluruh bidang pemerintahan.
Jika berdasarkan teori Ideologi negara sebagai distorsi
maka untuk keadaan seperti ini nasakom dijadikan sebagai
penyeimbang kekuatan Militer, PKI dan Islam agar tidak
melakukan kudeta kepada penguasa yaitu Presiden.
Munculnya paham Nasakom juga kian memperkuat
kedudukan Sukarno dan menghambat kekuatan lain untuk
menandinginya. Nasakom mengisolasi kekuatan-kekuatan
politik yang ingin menambah kekuatannya dalam
konstalasi politik era demokrasi terpimpin.
5. Nasakom Sebagai Legitimasi Kekuasaan
Sukarno
8. PKI
Surat kabar harian rakyat yang
disponsori oleh PKI selalu
mengabarkan pentingnnya
nasakom sebagai pelancar
revolusi. Tak hanya itu, harian
rakyat selalu memberitakan
mengenai tuntutan-tuntutan
agar Nasakom diterapkan pada
seluruh bidang.
(+)Pro
Masyarakat, Militer,
Agamis.
Banyak yang masih
menganggap bahwa komunis
adalah golongan orang yang
tak beragama dan sangat
membahayakan bagi
integritas bangsa. Isu-isu
mengenai agama dan bahaya
laten komunis sering
digemakan oleh lawan
politik PKI terutama militer.
(-)
Kontra
Lanjutan...
Pro & Kontra Nasakom
9. Nasakom menjadi paham yang
dilarang karena keterlibatannya
dalam G30SPKI, yang masih samar-
samar. Terutama karena adanya kata
"kom" dibelakang Nasakom yaitu
paham komunisme.
6. Dilarangnya Ajaran Nasakom
10. Ajaran Nasakom tidak bisa berkembang karena isi
ajarannya saling bertentangan.
Ajaran komunis tidak bisa disatukan dengan ajaran
agama karena saling bertolak belakang.
Menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945
menjadi Komunis.
7. Kebijakan Yang Merugikan Indonesia
11. Ajaran ini runtuh ketika tragedi 30 september yang diduga adalah
rekayasa kudeta yang dilakukan rezim soeharto dengan
memanfaatkan musuh politiknya (Partai Komunis Indonesia / PKI),
yang kemudian di lakukan penghapusan pada partai tersebut dan di
sertai dengan pembantaian rakyat indonesia yang terkait dengan
partai tersebut yang di prediksi antara satu juta lebih jiwa yang
terbantai pada peristiwa tersebut, dan merupakan pelanggaran
HAM terberat sepanjang sejarah Indonesia.
8. Runtuhnya Ajaran Nasakom