7. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11.
Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
• Pendidikan politik bagi anggotadanmasyarakat luas agar menjadi
wargaNegaraIndonesiayangsadar akan hak dan kewajibannyadalam
kehidupanbermasyarakat, berbangsadanbernegara.
• Penciptaaniklimyangkondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesiauntuk kesejahteraan masyarakat.
• Penyerap, penghimpun, penyalur aspirasi politikmasyarakat dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakanNegara.
• Partisipasi politik wargaNegaraIndonesia.
• Rekruitmenpolitikdalamproses pengisian jabatan politikmelalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikankesetaraan dan keadilan
gender.
Fungsi ParPol
8. KLASIFIKASI SISTEM
KEPARTAIAN
Sistem kepartaian pertama kali
dibentangkan oleh Maurice Duverger yang
mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori
yaitu:
• Sistem Partai Tunggal
• Sistem Dwi-Partai
• Sistem Multi-partai
9. • Hanya ada satu partai dalam negara
• Menolak keanekaragaman karena diyakini hanya
akan menghambat pembangunan negara.
• Posisi/jabatan dalam pemerintahan :
eksekutif : ketua partai, jadi Presiden
sekjen, jadi Perdana Menteri
legislatif : partai itu
yudikatif : MA
• Model ini banyak dianut oleh negara-negara komunis
10. Sistem Dwi Partai
Hanya ada 2 partai yang diakui,partai lain bisa hidup tapi
harus bergabung dengan
Salah satu dari dua partai yang ada. Partai pemenang akan
menjadi partai pemerintah, sedang yang kalah akan menjadi
partai oposisi. Model ini banyak dianut oleh negara-negara
maju
Keberhasilan model dwipartai dipengaruhi beberapa faktor:
- Masyarakat homogen
- Konsensus masyarakat kuat
- Adanya kontinyuitas sejarah
Model ini sebenarnya tidaklah ideal dianggap sebagai
Pelaksanaan demokasi karena pilihan rakyat terbatas
11. • Hanya ada satu partai dalam negara
• Menolak keanekaragaman karena diyakini hanya
akan menghambat pembangunan negara.
• Posisi/jabatan dalam pemerintahan :
Eksekutif : ketua partai, jadi Presiden
sekjen, jadi Perdana
Menteri
Legislatif : partai itu
Yudikatif : MA
• Model ini banyak dianut oleh negara-negara
komunis
13. Masa Penjajahan Belanda
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di
Indonesia (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya
kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan
sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang
berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan
Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional
untuk Indonesia merdeka.
Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan
menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh
beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939
terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di
bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur
Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale
Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.
14. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya
golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk
partai. Adapun partai yang berhasil dibentuk yakni Partai
Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi) yang
lebih banyak bergerak di bidang sosial.
15. Masa Pasca Proklamasi
• Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka
kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga
bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian
kita kembali kepada pola sistem banyak partai.
• Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu :
Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini
sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai
politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara melalui sistem parlementer.
• Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai
dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat.
Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM
(Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan
PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa
PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G 30
S/PKI (akhir September 1965).
16. Masa Pasca Proklamasi ...
• Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai
dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi
terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi
kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada
pemilihan umum thun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang
partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi
(Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
• Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai
politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai
Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu
Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen
Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai
Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3
organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga
pada pemilu 1997.
17. Pemilihan
Umum
• Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1999: Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang 1945.
18. Fungsi Pemilihan Umum
• Fungsi Pemilihan Umum Pada pemerintahan yang
demokratis, pemilihan umum merupakan pesta
demokrasi. Secara umum fungsi pemilihan
umum adalah :
• Melaksanakan kedaulatan rakyat.
• Sebagai perwujudan hak asas politik rakyat.
• Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di
lembaga legislatif serta memilih Presiden dan wakil
Presiden.
• Melaksanakan pergantian personel pemerintahan
secara aman, damai, dan tertib.
• Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
19.
20. Asas Pemilihan Umum di Indonesia
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER"
yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas
dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde
Baru.
• Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan
suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
• Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh
warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan
suara.
• Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya
tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
• Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat
21. Asas Pemilihan Umum di
Indonesia
Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "JurDil"
yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil".
• Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum
harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk
memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki
hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap
suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk
menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.
• Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta
pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun
diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas
jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih
ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara
